Jakarta ( Berita ) : Ahli hukum kewarganegaran dan keimigrasian Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Susy Dwi Harijanti menyatakan pemerintah harus evaluasi mengenai hukum kewarganegaraan Indonesia terkait persoalan mantan Menteri Energi… Read more »
Jakarta ( Berita ) : Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tidak menjadikan kasus Archandra Tahar sebagai pemicu diakomodasinya status dwi kewarganegaraan melalui revisi… Read more »
Surabaya (Berita ) : Pakar hukum tata negara dari Universitas Narotama Surabaya Dr Rusdianto Sesung menilai tindakan hukum selama 20 hari dari mantan Menteri ESDM Archandra Tahar itu menjadi batal… Read more »
Jakarta ( Berita ) : Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah bisa membantu percepatan proses mendapatkan status warga negara Indonesia bagi Archandra Tahar yang
Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo menyatakan adanya usulan guna merevisi UU Nomor 12/2016 tentang Kewarganegaraan harus disikapi dengan elegan dan rasional serta… Read more »
Jakarta ( Berita ) : Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas status kewarganegaraan Arcandra Tahar setelah ia diberhentikan secara hormat dari jabatan Menteri… Read more »
Mensesneg Pratikno (Kiri) Didampingi Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi (Kanan) Memberikan Keterangan Pers Terkait Pemberhentian Menteri ESDM Arcandra Tahar Dari Jabatannya, Jakarta, Senin (15/8). Presiden Joko Widodo Memutuskan… Read more »
Jakarta (Berita ) : Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengatakan pemerintah harus mengklarifikasi status kewarganegaraan Menteri ESDM Archandra Tahar, yang diisukan berkewarganegaraan Amerika Serikat.
Yogyakarta ( Berita ) : Wakil Ketua Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Dewi Amanatun Suryani mengatakan data status kewarganegaraan pejabat negara tidak termasuk informasi yang dikecualikan atau yang dirahasiakan…. Read more »
Jakarta (Berita ) : Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa pemerintah masih akan mendalami isu kewarganegaraan ganda yang menimpa Menteri Energi dan