Pada puncak peringatan Hari Pers di Palembang, Selasa [09/02] , Tifatul mengatakan, untuk mengimbangi kebasan itu, insan pers Indonesia diharapkan dapat menampilkan informasi yang seimbang bagi publik.  ”Kami imbau untuk merekonstruksi informasi secara seimbang, bahwa Indonesia tidak hanya yang buruk-buruk saja,” katanya.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), penandatangan ratifikasi standard perusahaan pers dan penyerahan sejumlah penghargaan jurnalistik antara lain penghargaan “Number One Press Card” (Kartu Press Nomor Satu), Adinegoro, dan Anugeran Spirit Jurnalisme, Pena Emas, dan Medali Emas Kemerdekaan Pers.

Penghargaan Kartu Pers Nomer Satu merupakan bentuk pengakuan kepada orang-orang pers yang telah menunjukkan kinerja professional, berintegritas tinggi, berdidikasi, dan dedikasi serta pengorbanan kepada dunia pers, kemerdekaan pers, dalam tahun-tahun pengabdiannya.

Pemberian itu menyimbolkan upaya masyarakat pers untuk memperlihatkan orang-orang yang patut menjadi teladan dengan prestasi yang mereka capai, dan dengan harapan agar dapat menjadi inspirasi bagi insan-insan pers khususnya kalangan muda, sekaligus meneruskan jejak emas mereka.

Sejumlah insan press yang menerima penghargaan tersebut antara lain Rosihan Anwar, Jakob Oetama, Herawaty Diah, Dahlan Iskan, Karni Ilyas, Pia Alisyahbana, Ismail Djalili, dan AJ Muaya.

Sedangkan penghargaan karya jurnalistik Adinegoro diberikan kepada M Fitrah dari suratkabar Singgalang untuk kategori karya foto dan Malela Margasari dari Koran Tempo untuk kategori Tajuk.

Kemudian penghargaan Anugerah Spirit Jurnalisme diberikan kepada Rosihan Anwar. Penghargaan Pena Emas diberikan kepada Gubernur Sumatra Selatan Alex Noerdin dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Tarman Azzam. Dan penghargaan Medali Emas Kemerdekaan Pers kepada Mahkamah Agung.

Di Palembang hadir juga Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPR, Ketua Umum PWI Pusat  H Margiono, kemudian Rosihan Anwar, Sabam Siagiaan, Agung Adi Prasetyo, Asro Kamal Rokan dan lebih dari 200 tokoh pers nasional dan daerah.

Seakan terpengaruh oleh kebiasaan Presiden membacakan pantun dalam pidatonya, pada kesempatan itu seluruh pembicara juga membacakan pantun, bahkan Tifatul juga membacakan puisi yang dibuatnya di tepi Sungai Musi. ( ant )

Koordinator aksi, Septa dari wartawan Elshinta, mengatakan aksi kali ini adalah untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh pada 9 Februari ini. “Hari Pers Nasional kali ini, kami berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pers,” katanya saat berorasi. Selain itu, kata dia, kekerasan terhadap pers hingga saat ini masih terus terjadi.

Kasus terakhir adalah penyekapan lima wartawan oleh dokter dan Satpam Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan, Sumatra Utara, saat melakukan peliputan bayi yang diduga korban malpraktik, Sabtu (6/2).

Belum lagi kasus kekerasan lainnya yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu adalah pembunuhan wartawan di Radar Bali.  ”Kami berharap kekerasan terhadap jurnalis tidak ada lagi. Tentunya keterlibatan aparat keamanan juga diperlukan,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, wartawan Surabaya meminta agar semua pihak menyadari akan tugas dan profesi jurnalis dalam mengembangkan tugas dalam menyebarkan informasi di masyarakat. Sebelumnya, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Surabaya Donny Maulana menyatakan bahwa kebebasan pers yang didengung-dengungkan oleh banyak pihak hingga saat ini masih jauh dari harapan.

Donny Maulana  mengatakan pers di Indonesia masih dibelenggu oleh tiga hal yakni kebebasan, profesionalisme, serta kesejahteraan profesi. “Kebebasan pers ini masih saja dibelenggu dengan banyaknya kasus yang terjadi pada jurnalis seperti pembunuhan, ancaman, pemukulan, dan lainnya,” katanya.

Menurut dia, kesejahteraan profesi jurnalis semakin terancam karena banyak di antara perusahaan media tidak memberikan upah layak kepada para karyawannya atau jurnalis.

Akibatnya, kata dia, banyak di antara para jurnalis melacurkan profesinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.”Upah layak yang diperjuangkan AJI sampai saat ini adalah untuk kesejahteraan para jurnalis. Ini sangat memprihatinkan karena masih ada jurnalis tidak mendapatkan upah layak bahkan dibawah UMK (upah minumum kabupaten/kota, red),” katanya.

“Pers bisnis itu sudah terjadi di mana-mana saat ini. Tetapi  yang penting, pers jangan sampai ‘tergadai’,” kata Shofwan di Padang, Selasa [09/02], menanggapi peringatan Hari Pers Nasional 2010.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar itu mengharapkan, dalam menjalankan peran idealnya, insan pers harus senantiasa melakukan koreksi diri.  Salah satu caranya, katanya, adalah dengan terus meningkatkan sumber daya manusia.

Shofwan melihat, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya sudah membawa perkembangan yang baik bagi pers Indonesia. Pers kini tumbuh menjadi lokomotif demokrasi yang luar biasa.

“Ketika ada orang menganggap pers sudah kebablasan, barang kali orang melihatnya dari perspektif tertentu dan pada media tertentu,” kata mantan Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumbar itu.

Menurut dia, pers Indonesia saat ini tidak bisa digeneralisasi karena memiliki genre berbeda. Ada pers pembangunan, pers keagamaan, pers yang menjalankan “citizen journalism”, dan media online.

Jurnalis dalam melaksanakan tugas-tugasnya, kata Shofwan, amat tergantung dari orang-orang yang mengendalikannya dan hal itu juga tidak terlepas dari label pers independen dan pers partisan.

Dia mencontohkan, ada media yang secara terang-terangan memposisikan diri sebagai antikekuasaan. Di lain pihak, ada pers yang membela pemerintah. Namun, ada pers yang terlihat independen, seperti Harian Kompas, Republika, dan sebagainya.

Menurut Shofwan, secara keseluruhan pers di Indonesia sudah berkembang dengan baik. Manakala ada yang dirugikan dengan pemberitaan pers, masyarakat bisa menggunakan hak jawabnya. “Bagi yang mendapat hak jawab, harus memuatnya secara proporsional. Kalau berita sebelumnya di halaman satu, hak jawabnya juga harus dimuat di halaman satu,” kata Shofwan.

Dengan demikian, kata dia, masyarakat merasa puas dengan hak jawab yang diberikan.  ”Agar tidak terjadi pelanggaran pers dalam bekerja, dunia pers harus senantiasa mendidik diri. Jangan sampai karena perbuatan segelintir media, kebebasan yang sudah ada kembali ditinjau pemerintah,” katanya.

Ditanya tentang anggapan bahwa sebagian pers Indonesia melanggar etika dalam menyiarkan aksi-aksi menghujat pemerintah, Shofwan mengatakan, persepsi itu muncul dari mereka yang sudah terbiasa hidup dalam kultur lama.

Di Amerika Serikat, kata dia, kepala presidennya bisa diletakkan di mana-mana oleh mereka mengkritik. Di dunia barat, para pemimpinnya dibuat karikatur yang bermacam-macam. “Kini pengawasan kode etik bagi wartawan dikembalikan kepada dewan pers. Sebab, tafsir orang terhadap suatu hal bermacam-macam,” katanya. Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2010 berlangsung di Palembang, Sumatra Selatan, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ( ant )

“Tetaplah menjadi pencerdas rakyat, sekaligus pencerah masyarakat dan perekat kebhinekaan,” kata Ferry kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa [09/02], terkait Hari Pers Nasional, 9 Februari 2010, yang dipusatkan di Palembang dan diawali dengan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas).

Harapan senada dinyatakan Zainal Bintang yang juga berlatar wartawan. Bintang menambahkan, sebagai pilar keempat demokrasi, pers dituntut semakin peduli meluruskan benang merah perjuangan bangsa, melaksanakan amanat serta tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945. “Sebab, selain sebagai pilar keempat demokrasi, ada amanat lain dari pers Indonesia, yakni sebagai pers perjuangan,” tegasnya.

Bintang mengajukan empat hal yang disebutnya sebagai “renungan” memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2010 yang berjudul “Terima Kasih Kepada Wartawan”. “Pertama, ternyata masih ada setitik harapan perbaikan bangsa ini yang terlihat ada di tangan kelompok jurnalis, khususnya yang masih mudah yang idealis, yang belum terimbas lumpur ‘aji mumpung’, belum bersimbah materialisme minus moralitas,” katanya.

Hal kedua yang patut direnungkan, menurut dia, Indonesia sedang menderita penyakit komplikasi akut korupsi, intimidasi dan konspirasi. “Mayoritas pemimpin atau penguasa dilanda demoralisasi dan negara seperti mengalami disorientasi,” ujarnya.

Ketiga, negara sebetulnya terkesan belum mampu mengelola tugas-tugas kenegaraan sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945, untuk mensejahterahkan rakyat, memberi rasa aman serta penguatan jati diri maupun harga diri secara bermartabat.

“Herry Mulya dalam kasus pertandingan Timnas PSSI versus Oman di Stadion Gelora Bung Karno dan Laode Kamaluddin yang teriak di arena Pansus Angket Century DPR RI, adalah dua dari sekian contoh kegagalan negara dan sekaligus ekspresi ketidakpercayaan rakyat kepada pejabat negara,” tandasnya.

Keempat, Zainal Bintang mengajak semua pihak belajar menghormati, melindungi dan mencintai jurnalis-jurnalis, yakni  pejuang pers yang mendedikasikan hidup mereka, menyabung nyawa siang-malam untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. ( ant )

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa [09/02], sebagai sikap fraksinya menyambut Hari Pers Nasional, 9 Februari 2010, yang dipusatkan di Palembang, dan dihadiri Presiden SBY. “Selamat kepada insan pers Indonesia yang hari ini, 9 Februari 2010, merayakan Hari Pers Nasional,” ujarnya.

Anas Urbaningrum menambahkan, kebebasan pers merupakan pilar penting bagi kemajuan demokrasi, pembangunan budaya bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan HPN 2010 ini, Anas Urbaningrum juga mengharapkan, agar pers Indonesia perlu makin menajamkan implementasi tradisi kebebasan pers ‘yang bertujuan’, yakni, mengutamakan sisi faedah bagi kepentingan rakyat, dan negara.

“Politik pemberitaan diharapkan makin fokus dan tajam bagi peningkatan demokrasi, pembangunan karakter bangsa, keadilan dan kesejahteraan rakyat,” kata Anas Urbaningrum lagi. ( ant )

Harapan tersebut disampaikan Ani Yudhoyono dalam acara silaturahmi Ibu Negara dengan 250 perajin batik Jawa Barat di Gedung Negara, Cirebon Selasa [09/02].

Ibu Negara meminta Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik serta perwakilan Indonesia di Unesco, untuk memperjuangkan bantuan teknis dan dana bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya.

“Sesungguhnya ada keuntungan masuknya batik dalam daftar budaya dunia. Kita mendapatkan bantuan teknis dan dana untuk konservasi. Saya berharap pemerintah melalui Kementerian Budaya dan Pariwisata atau perwakilan kita di Unesco terus memperjuangkan bantuan teknis dan dana untuk Indonesia guna melestarikan warisan budaya itu,” tuturnya.

Sebagai konsekuensi dari masuknya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda, Ani mengingatkan pentingnya upaya pelestarian batik, baik pembuatan maupun penggunaan, kepada generasi muda.

Apabila batik akhirnya punah dari Indonesia, ia khawatir, Unesco pada akhirnya akan meninjau kembali dan mencabut pengakuan batik sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia.

“Upaya pelestarian bukan cuma memelihara keberadaan, tapi juga melakukan regenerasi batik sebagai wujud rasa cinta kita untuk memunculkan motif baru untuk memenuhi selera konsumen dari masa ke masa,” katanya.

Silaturahmi Ani Yudhoyono dengan perajin batik diisi dengan arahan dan dialog. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik pada acara itu menyerahkan sertifikat pengakuan Unesco terhadap warisan budaya tak benda dari Indonesia terdiri atas batik, keris, wayang, dan pendidikan dan latihan tentang batik.

Ani dalam arahannya berharap lebih banyak lagi warisan budaya Indonesia yang didaftarkan ke Unesco sebagai warisan dunia.

Pada acara itu, Ani menyerahkan 600 kompor gas bantuan dari Presiden dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk digunakan membatik oleh para perajin.

Para perajin diharap dapat menyukseskan program konversi minyak tanah ke gas dalam proses membatik. ( ant )

“Tambahan empat kapal perang baru, satu diantaranya KRI Frans Kaisiepo telah siap beroperasi menjaga kedaulatan yurisdiksi wilayah perairan laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ungkap Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menjawab ANTARA seusai pengukuhan KRI Frans Kaisiepo di dermaga pelabuhan laut Biak, Selasa [09/02].

Ia mengatakan, untuk tahun 2010 melalui Mabes TNI AL akan menambah lagi kapal patroli sejenis KRI Birang 831 dan KRI Mulga 832 yang akan dibuat di  dalam negeri.

Kapal sejenis KRI Birang maupun kapal korvet nasional, lanjut Panglima TNI Djoko Santoso, yang masih dibutuhkan TNI AL untuk membantu pengamanan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan  laut Indonesia.

“Jika negara dalam keadaan damai kehadiran KRI Birang dan Mulga dapat menjadi kapal patrol dalam penegakkan hokum terhadap pelanggaran di laut Indonesia,” ungkap Jenderal Djoko Santoso.

Ketika disinggung kebutuhan dana pembuatan kapal baru patrol TNI AL, menurut Jenderal TNI Djoko Santoso, dirinya tidak dapat merinci secara detail besarannya karena sedang dihitung bagian perencanaan Mabes TNI.

“Kehadiran KRI KRI Frans Kaisiepo akan menambah kekuatan alusista TNI AL dalam rangka menunjang tugas operasi dalam pengawasan serta menjaga teritorial wilayah perairan laut Indonesia,” ujar Jenderal Djoko Santoso didampingi KSAL Laksdya TNI Agus Suhartono dan Kadispen Mabes TNI AL Laksanama Pertama TNI Iskandar Sitompul SE.

Pengukuhan KRI Frans Kaisiepo dilanjutkan dengan upacara adat dipimpin Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem SE dengan menyerahkan topi panglima perang (Mamberi) dan baju kebesaran adat kepada Komandan KRI Frans Kaisiepo 368 Letkol Laut (P) Wasis Priyono.

Pada acara bersamaan diserahkan juga foto pahlawan nasional asal Kabupaten Biak Numfor Frans Kaisiepo dari Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada Komandan KRI Frans Kaisiepo  Letkol Wasis Priyono disaksikan KSAL Lakdya Agus Suhartono. ( ant )

Wakil Ketua DPRD Maluku, dr Elvyana Pattiasina, di Ambon, Selasa [09/02], mengatakan, pihak Kedubes China juga berupaya mengevakuasi empat jenazah berkebangsaan China yang telah ditemukan.

“Kami mendapat informasi adanya empat staf Kedubes China yang telah pergi ke Kota Dobo untuk melihat warga mereka, tapi sejauh ini belum diketahui pasti kapan mereka akan mengevakuasi beberapa jenazah berkebangsaan China yang menjadi korban dalam kecelakaan laut itu,” katanya.

Anggota DPRD Maluku dari daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara itu mengaku prihatin dengan tindakan kru kapal cepat (speedboat) yang tidak mengindahkan larangan berlayar dari Syahbandar setempat akibat buruknya cuaca di tengah laut.

Menurut Pattiasina, kehadiran para staf Kedubes negara ‘Tirai Bambu’ itu merupakan bentuk kepedulian yang serius terhadap warga negaranya yang mengalami musibah di perairan Kepulauan Aru, apalagi jumlah mereka mencapai 24 orang dan yang baru ditemukan hanya lima orang, satu diantaranya dalam keadaan selamat.

“Kami akan melakukan konfirmasi ke Kabupaten Kepulauan Aru untuk mencari tahu apakah kedatangan warga negara asing ke daerah itu memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap atau tidak,” katanya.

Namun adanya keterangan resmi Kepala Imigrasi Kota Tual dan Kepala Devisi Imigrasi Departemen Hukum dan HAM Maluku yang menyatakan data-data pekerja asing asal China, tiga di antaranya wanita ini tidak ada menunjukkan adanya indikasi lain.

“Kalau Imigrasi sudah mengatakan tidak terdata, maka indikasinya mereka masuk secara ilegal, tapi yang jelas kami akan melakukan pengecekan ke dinas/instansi terkait untuk memastikan,” katanya.

Data yang dihimpun ANTARA, puluhan tenaga kerja ini didatangkan PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industry (AKFI), sebuah perusahaan perikanan milik Asman, seorang WNI keturunan asal Tanjung Balai.

Masa kontrak kerja puluhan tenaga kerja asing ini berakhir pada Februari 2010, namun tanpa alasan yang jelas manajemen perusahaan mengevakuasi mereka akhir Januari 2010 dari lokasi pabrik PT AKFI di Pulau Penambulai ke Dobo dan menggunakan kapal cepat menuju Kota Tual, Rabu siang (27/1). ( ant )

Hasil survei BI terhadap penjualan eceran, Selasa [09/02], menyebutkan bahwa perkiraan terjadinya tekanan harga ini tercermin dari indeks ekspektasi harga masing-masing yang mencapai 133,1 poin untuk tiga bulan dan 123,3 poin untuk enam bulan awal tahun ini.

Menurut BI, indeks ekspektasi harga untuk tiga bulan mengalami kenaikan sebesar 1,4 poin, sementara indeks ekspektasi harga enam bulan tidak mengalami perubahan.

Sementara untuk survei penjualan eceran per Desember 2009 tercatat bahwa indeks penjualan riil tercatat sebesar 221,4 atau mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing sebesar 7,0 persen dan 36,4 persen.

Kenaikan volume penjualan di tingkat pedagang eceran pada periode laporan ditengarai karena adanya program diskon yang ditawarkan serta adanya hari libur terkait perayaan hari besar keagamaan dan akhir tahun.

Kelompok komoditas yang mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan terutama terjadi pada kelompok komoditas yang berkaitan erat dengan kebutuhan pokok. Kenaikan penjualan riil tertinggi pada kelompok pakaian dan perlengkapannya yakni sebesar 17,0 persen.

Sedangkan kelompok kerajinan, seni dan mainan naik 11,4 persen, kelompok makanan dan tembakau (6,4 persen), kelompok bahan konstruksi (6,2 persen), kelompok suku cadang kendaraan (5,5 persen), kelompok bahan kimia (2,1 persen), kelompok bahan bakar (1,1 persen), dan kelompok perlengkapan rumah tangga (0,7 persen).

Sementara itu, kelompok peralatan tulis masih mengalami penurunan penjualan riil sebesar 10,0 persen. Jika dilihat secara rinci, kenaikan penjualan riil pada kelompok pakaian dan perlengkapannya terjadi di lima kota yang disurvei dimana kenaikan tertinggi terjadi di kota Jakarta dan Semarang.

Dari empat subkelompok yang terdapat dalam kelompok pakaian dan perlengkapannya, secara rata-rata semua subkelompok di lima kota yang disurvei mengalami kenaikan penjualan diatas 10 persen.

Sementara itu, kelompok komoditas lain yang juga mengalami kenaikan di seluruh kota yang disurvei adalah kelompok kerajinan, seni dan mainan serta kelompok makanan dan tembakau dimana peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan penjualan yang tinggi pada sub kelompok mainan anak-anak dan sub kelompok makanan jadi & minuman. Secara tahunan indeks penjualan riil tumbuh cukup signifikan sebesar 36,4 persen didorong tujuh kelompok komoditi.

Tujuh kelompok komoditas tersebut adalah kelompok pakaian dan perlengkapannya (113,9 persen), kelompok makanan dan tembakau (58,8 persen), kelompok suku cadang kendaraan (31,6 persen). Selanjutnya kelompok bahan konstruksi (28,4 persen), kelompok peralatan tulis (15,1 persen), kelompok kerajinan, seni dan mainan (14,2 persen), dan kelompok bahan kimia (11,7 persen). Sementara, kelompok bahan bakar dan kelompok perlengkapan rumah tangga masih mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,8 persen dan 0,2 persen. ( ant )

“Setoran dividen 2010 sesuai Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Perkebunan ditargetkan meningkat 59,41 persen,” kata Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Agro Industri Agus Pakpahan, di sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Selasa [09/02].

Pada 2005 setoran dividen BUMN Perkebunan, yaitu PT Perkebunan Nusantara I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, tercatat Rp288,79 miliar, 2006 Rp300,76 miliar, 2007 Rp548,08 miliar, 2008 Rp794,21 miliar, 2009 diproyeksikan Rp411,37 miliar, dan meningkat kembali menjadi Rp655,78 miliar pada 2010.

Pada tahun 2010, Kementerian BUMN menargetkan laba bersih perusahaan kebun plat merah ini sebesar Rp2,2 triliun, tumbuh sekitar 22 persen dari prognos laba 2009 sebesar Rp1,8 triliun.

Terkait dividen BUMN Kehutanan, Agus menuturkan, mulai tahun 2007-2009 yaitu Perum Perhutani dan PT Inhutani I-IV tidak dikenai dividen meskipun perusahaan membukukan keuntungan. “Dana yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah akan digunakan untuk keperluan rebosiasi lahan kosong perusahaan,” katanya. Keputuan tidak menyetor dividen terutang dalam surat Menteri Negara BUMN No. S-454A/MBU/2009 tanggal 30 Juni 2009.

Targetkan 2010 Laba Rp 2,2 Triliun

Kementerian BUMN menargetkan pada 2010 laba seluruh BUMN Perkebunan sebesar Rp2,2 triliun, meningkat dari proyeksi laba bersih tahun 2009 yang dipatok Rp1,8 triliun.

Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Agro Industri, Agus Pakpahan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa mengatakan, pihaknya menargetkan mulai tahun 2010 tidak satupun BUMN Perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia yang menderita rugi.

“Tahun lalu (2009), tercatat satu  perusahaan rugi yaitu PTPN XIV. Selebihnya  untung, namun kinerja keuangannya harus semakin ditingkatkan,”   Menurutnya, pada tahun 2005, tiga perusahaan yaitu PTPN I, PTPN II, dan PTPN XIV membukukan rugi. Namun mulai tahun 2007 PTPN I dan II tidak lagi negatif.

Agus menuturkan, untuk meningkatkan kinerja seluruh BUMN Perkebunan tersebut  Kementerian BUMN akan menempuh berbagai kebijakan seperti sinergi antara sesama BUMN. “Dengan begitu terjadi peningkatan produksi dan efisiensi,” ujarnya.

Sinergi misalnya dapat dilakukan antara PTPN I, PTPN III dan PTPN IV mengembangkan karet dan sawit, karena jenis komoditi perkebunan ke tiga perusahaan itu sama.”Dengan begitu tingkat leverage (kemampuan pembiayaan) perusahaan bisa meningkat,” katanya.

Sinergi juga dilakukan pada PTPN XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dalam merevelitalisasi pabrik gula. “Sinergi ini bisa mengoptimalisasi aset yang sudah ada. Aset BUMN perkebunan cukup besar, sayang kalau tidak dioptimalkan,” tambahnya. ( ant )

“Kita jangan sampai legah, meski kedua komoditas itu tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Medan, Abubakar Siddik, di Medan, Senin [09/02], ketika diminta komentarnya mengenai kedua komoditas itu.

Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa beras dan gula tidak masuk dalam komoditas yang diikutkan dalam China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA) atau Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN.

Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi di Jakarta, Senin, (10/1) mengatakan, beras dan gula merupakan komoditas pangan yang strategis bagi suatu negara, sehingga masuk kategori “Special Product” (SP). “Karena itu, pemerintah akan melakukan kebijakan yang melindungi komoditas tersebut,” katanya.

Abubakar mengatakan, agar tercipta perdagangan bebas China-ASEAN seperti yang diharapkan para pihak, negara-negara yang tergabung di dalamnya harus benar-benar berlaku jujur dan tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Negara-negara yang termasuk dalam perdagangan bebas China-ASEAN itu jangan sampai melakukan berbagai pelanggaran dan hal ini jelas nantinya akan dapat menganggu perdagangan tersebut. Hal seperti ini harus dapat diantisipasi, sebelum timbulnya masalah dalam perdagangan bebas itu.  “Kita tidak ingin perdagangan bebas justru dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab,”  kata Abubakar.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengawasi agar jangan sampai ada produk makanan berupa susu, roti dan lainnya yang masuk ke Indonesia tanpa membayar pajak. “Kalau hal ini sampai terjadi, maka yang dirugikan adalah negara. Padahal, produk makanan itu tidak termasuk dalam perjanjian perdagangan bebas China-ASEAN,” katanya. ( ant )

“Penandatanganan agak tertunda karena menunggu hasil dari Join Working Group. Kami tidak mau disamakan (biaya pemberangkatan) TKI dari Medan, dari Jakarta, dari Kalimantan,” kata Menakertrans disela-sela acara Konvensi Nasional K3 ke-7 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa [09/02].

Pemerintah menginginkan adanya harga standar bagi berbagai daerah yang fleksibel untuk struktur biayanya.

Sedangkan mengenai gaji TKI di Malaysia, Muhaimin mengatakan pemerintah masih bernegosiasi agar gaji tidak kurang dari 800 ringgit per bulannya.

“Gaji TKI kita berharap 800 ringgit. Sedangkan pihak Malaysia menginginkan 500 ringgit,” katanya.

Menakertrans mengharapkan adanya standar minimum gaji yang disesuaikan dalam nota kesepahaman yang akan ditandatangani. “Akan tetapi Malaysia tidak mengenal  standar minimum tapi gaji awal. Ini masih terjadi tarik menarik,” katanya.

Sedangkan mengenai asuransi TKI, Menakertrans akan menerapkan peraturan baru di mana perusahan asuransi harus menyerahkan deposit kepada pemerintah sebesar Rp1 miliar – Rp3 miliar. “Deposit berfungsi untuk membayar klaim asuransi yang mendesak tapi tidak mau dibayarkan oleh mereka, maka akan kita potong langsung dari deposit tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da`i Bachtiar mengatakan moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Malaysia akan dicabut pada akhir kuartal pertama 2010.

Hal itu dikemukakan oleh Da’i di Jakarta, Sabtu (6/2), yang ditemui di sela-sela rapat kerja pimpinan Kementerian Luar Negeri dan kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun 2010. “Sekarang otomatis sudah tidak ada masalah krusial yang menjadi kendala dalam pembahasan sehingga moratorium bisa dicabut akhir kuartal satu, sekitar akhir Maret,” katanya.

Menurut Da’i, sejumlah masalah seperti kebijakan menyerahkan paspor ke buruh migran, pemberian libur sehari dalam seminggu, pembentukan satgas pemantau dan perlindungan TKI, kenaikan standar gaji menjadi minimal 800 ringgit (sekitar Rp2,3 juta) serta revisi atas biaya rekrutmen dan penempatan (cost structure) telah menemui titik terang. “Seperti penyerahan paspor ke buruh migran dan hari libur, pemerintah Malaysia telah setuju,” katanya.

Pemerintah melakukan moratorium TKI di sektor penata laksana rumah tangga (PLRT) ke Malaysia sejak 25 Juni 2009 mengingat banyaknya kasus kekerasan dan minimnya perlindungan TKI di Malaysia.

Pemerintah Indonesia meminta Malaysia memperbarui MoU antara kedua negara yang telah ditandatangani sejak 2006. Sementara itu, masalah perlindungan TKI di negara penempatan, merupakan hal serius yang harus diperhatikan.

Karena itu pihak terkait, seperti pemangku kepentingan atau negara penempatan TKI harus bekerja sama membangun sinergi perlindungan, dan tidak menjalankan fungsi sendiri-sendiri.

Sementara itu terkait kabar tentang akan adanya razia besar-besaran yang dilakukan oleh aparat Malaysia terhadap pendatang ilegal, Da’i mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk mengatasi itu. ( ant )

“Timah adalah sejenis zat yang tidak bisa terurai. Bahan berbahaya itu masuk melalui ikan, siput atau kerang laut yang jika dikonsumsi manusia secara otomatis akan langsung tertular pada manusia,” kata ahli biologi kelautan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr Felix Rebung di Kupang, Selasa [09/02].

Dosen Fakultas Pertanian Undana Kupang mengemukakan hal itu setelah mempelajari hasil uji Laboratorium Afiliasi Fakultas MIPA dan Sains Universitas Indonesia terhadap pencemaran minyak mentah (crude oil) di Laut Timor yang diumumkan pada 4 Januari 2010.

Direktur Laboratorium Afiliasi Fakultas MIPA dan Sains Universitas Indonesia dalam laporannya menyebutkan, kadar minyak yang mencemari Laut Timor mencapai 0,28 mg/liter, sedang kadar minyak yang diambil dengan menggunakan sampel dari rumput laut mencapai 3,64 mg/liter.

Sementara zat timah yang diambil dengan menggunakan sampel air laut mencapai 35,26 mg/liter, sedang zat timah yang diambil dengan menggunakan sampel rumput laut mencapai 29,26 mg/liter.

Felix Rebung mengatakan, berdasarkan Environmental Protection Agency (EPA), sebuah agen peneliti dari AS, zat timah yang dipandang normal akibat terjadinya pencemaran minyak hanya 3,4 ppb, jika sudah mencapai 35,26 mg/liter maka hal itu sudah termasuk dalam kategori sangat berbahaya.

Ia menjelaskan, efek dari zat timah tersebut akan menyebabkan terjadinya keracunan akut pada sistem syaraf pusat dalam jangka panjang, mengikat gugus aktif dalam sel darah merah sehingga pembentukan sel darah merah menjadi terhambat.

Selain itu, memperpendek umur sel darah merah serta menurunkan jumlah sel darah merah dalam tubuh manusia, dan menyebabkan terjadinya perubahan dalam otot jantung pada anak-anak.

Sementara, efek negatif yang ditimbulkan akibat keracunan Cadmiun (Cd) adalah mempengaruhi sistem yang bekerja pada ginjal, mempengaruhi darah dan jantung, tulang-tulang menjadi cepat rapuh dan mematikan sel-sel sperma.

Salah seorang konsultan hukum dari Amerika Serikat David John ketika bertemu dengan Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni di Kupang, Selasa, menyatakan kesediaannya untuk membantu tim bantuan hukum dari YPTB untuk menggugat operator ladang minyak terkait dengan pencemaran tersebut.

“Kami sudah menangani sejumlah kasus pencemaran di AS seperti pengeboran minyak di negara bagian Luciana dan meminta operator ladang minyak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada rakyat yang dirugikan, selain membersihkan wilayah perairan dari kotoran minyak serta melakukan studi kesehatan jangka panjang terhadap lingkungan masyarakat,” katanya.

John mengatakan kasus pencemaran minyak di Laut Timor merupakan yang terbesar di dunia setelah kasus Exxon Valdez di Laut Alaska pada 1989 yang memuntahkan sekitar 42 juta liter minyak.

Akibat meledaknya ladang minyak Montara tersebut, setiap hari dimuntahkan sekitar 500.000 liter minyak ke Laut Timor yang membutuhkan waktu berpuluh tahun untuk membersihkannya. ( ant )

Keterangan tertulis BPK di Jakarta, Selasa [09/02], menyebutkan, pemeriksaan lanjutan tengah dilakukan BPK, namun ada kendala bagi BPK dalam pelaporan hasilnya atau untuk memberikan data secara lengkap kepapa Panitia Angket DPR. Data tersebut meliputi Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).

Penyampaian data itu terkendala oleh UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal 28 ayat (b) yang berbunyi “Anggota BPK dilarang mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melakukan tugas yang melampaui batas kewenangannya, kecuali untuk kepentingan penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya tindak pidana”.

Permasalahan itu sempat muncul saat Panitia Angket dalam rapat konsultasi pada 16 Desember 2009 dan 29 Januari 2010 meminta kepada BPK data tambahan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century dan tidak dapat dipenuhi oleh BPK saat itu.

BPK berpendapat bahwa Panitia Angket dapat menggunakan UU Nomor 6 tahun 1954 Pasal 19 tentang Penetapan Hak Angket DPR yang mengizinkan Panitia Angket meminta kepada Pengadilan Negeri yang berkuasa di daerah hukum yang bersangkutan untuk menyita dan/atau menyalin dokumen-dokumen yang dimaksud dari BI.

Setelah ada penetapan pengadilan, BPK akan menyerahkan semua dokumen keterangan yang dimiliki untuk membuka semua hal yang dibutuhkan demi kelancaran penyelesaian tugas Panitia Angket.

Tiga Tujuan

BPK saat ini tengah melaksanakan pemeriksaan lanjutan terkait kasus Bank Century yang memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi ke mana saja dan kepada siapa saja dana yang berasal dari Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Penyertaan Modal Sementara (PMS) diberikan.

Kedua, mengetahui ada tidaknya pihak-pihak lain yang diiduga melakukan  dan atau menerima pembayaran dari Bank Century secara tidak sah (melawan hukum) dalam proses pemberian dan atau penyaluran FPJP dan PMS.

Ketiga, untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan indikasi kerugian keuangan negara/kerugian perekonomian negara pada kasus Bank Century.

BPK menyatakan mendukung sepenuhnya upaya Panitia Angket DPR untuk membuka hal-hal yang belum jelas dalam hal yang berhubungan dengan bail out Bank Century seperti aliran dana FPJP dan PMS.

Dukungan itu diwujudkan melalui pemeriksaan investigasi lanjutan yang sedang dilakukan oleh BPK sesuai permintaan DPR melalui surat nomor PW.001/0066/DPR-RI/I/2010 tanggal 6 Januari 2010, tentang permintaan melakukan audit investigasi lanjutan atas aliran dana FPJP dan PMS. ( ant )

“BPKP akan ikut memeriksa unsur TKDN. Jadi nanti jangan heran kalau tiba-tiba BPKP datang dan menanyakannya,” kata Menteri Perindustrian MS Hidayat saat membuka Seminar Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Selasa [09/02].

Pelibatan BPKP itu guna mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dengan demikian, menteri mengatakan, BPKP akan masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) Tim Nasional (Timnas) Kelompok Kerja P3DN.

Hidayat enggan menyebutkan sanksi bagi kementerian yang rendah TKDN-nya. Namun ia menegaskan dengan adanya laporan BPKP atas TKDN kementerian, hal tersebut dapat di laporkan dalam rapat kabinet.  Ia menyadari bahwa imbauan kepada BUMN untuk meninggikan TKDN lebih sulit dilakukan ketimbang pada kementerian. “BUMN banyak terikat dengan ketentuan Perseroan Terbatas (PT), jadi nanti kita mintanya melalui dewan komisaris yang lebih banyak mewakili pemerintah,” ujar dia.

Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan penggunaan produk nasional memiliki semangat yang sama, bahkan semua negara melakukan hal tersebut, yakni memperkuat produk dalam negeri.

Belanja pemerintah pada 2009 meningkat 12,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan secara kumulatif selama 2005 hingga 2009 belanja barang dan modal pemerintah mencapai Rp573 triliun.

Sedangkan total belanja barang dan belanja modal pemerintah pada APBN 2009 mengalami kenaikan sebesar 23,4 persen dari Rp128,7 triliun pada 2008 menjadi Rp158,8 triliun pada 2009. ( ant  )

Ladang-ladang gas alam terletak di wilayah perairan di mana China, Jepang dan Taiwan saling tumpang tindih klaim, di dekat gugusan kepulauan kecil yang dikenal sebagai Diaoyu di China, dan Senkaku di Jepang.

Dengan membangun ‘bangunan-bangunan permanen’ di atas kepulauan itu, negara-negara tersebut bisa memperjelas keberadaan wilayah perairan mereka, dan zona ekonomi eksklusif berdasarkan protokol resmi internasional yang berlaku di lautan. Mercu suar terakhir China adalah berada di Waikejio, satu noktah kecil di lepas pantai provinsi Jiangsu.

Mercu suar ini adalah yang terakhir dari 13 bangunan yang didirikan untuk menandai garis batas wilayah, kata Xinhua, mengutip Kapten Zou Xingguo, komisaris politik dari tim survei Armada Laut Timur Angkatan Laut China.

China mengklaim, bahwa garis lurus yang ditarik antara titik-titik tersebut hendaknya dimulai dari titik untuk menetapkan  wilayah perairannya, kata Xinhua.

Jepang juga telah membangun beberapa fasilitas, termasuk sebuah mercu suar di Okinotori, yang juga dikenal sebagai Pulau Karang Douglas atau Parace Vela,  yang disebut pula sebagai pulau paling selatan. Namun China menolak mengakui klaim Tokyo itu, dan mengatakan bahwa itu adalah karang, bukan sebuah pulau.

Proyek China  adalah membangun titik-titik dasar sampai ke Kepulauan Paracel, yang dikenal sebagai Xisha di China, yang terletak di tenggara Pulau Hainan, di perairan yang juga diklaim oleh Vietnam.

Klaim-klaim batas laut China terutama yang paling kontroversial adalah di Laut China Selatan, suatu jalur perlayaran penting dan daerah yang kaya minyak, di mana klaim beberapa negara juga saling tumpang tindih.

Negara-negara bertetangga itu juga terlibat pertikaian angkatan laut singkat atas karang-karang dan daerah tanjung berpasir yang juga disebut Kepulauan Spratley, yang terletak sekitar 900 kilometer di selatan pantai China. ( ant/rtr )

Wang Jiarui, yang berada di Pyongyang mengemban misi untuk memulai kembali perundingan enam negara yang bertujuan menghentikan program nuklir Korea Utara, bertemu dengan Kim Senin, dan menyampaikan pesan dari Presiden China, Hu Jintao, kata Kantor Berita China, Xinhua.

Kim “Senin menegaskan kembali sikap negaranya untuk mewujudkan perlucutan senjata nuklir di Senenanjung Korea” dalam pembicaraan dengan Wang, ketua departemen internasional Partai Komunis China, menurut laporan itu.

“Kesungguhan pihak-pihak yang berkaitan untuk memulai kembali perundingan-perundingan enam negara sangat penting,” kata Kim, yang dikutip tanpa mengindikasikan apakah Korea Utara berencana untuk kembali ke meja perundingan yang diselenggarakan China, dan lama terhenti.

Penasehat politik terkemuka Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon, Lynn Pascoe, juga berada di Pyongyang Selasa, dalam upaya mendesak Korea Utara melanjutkan kembali perundingan perlucutan senjata, yang ditinggalkan Pyongyang akhir April, sebelun sebelum pihaknya melakukan uji coba senjata nuklirnya yang kedua.

Pemimpin Korea Utara juga mengatakan, negaranya bersedia untuk melakukan upaya-upaya dengan China untuk memperkokoh komunikasi dan koordinasi lebih lanjut, kata Xinhua.

Dalam suratnya kepada Kim, Hu mengatakan, Beijing siap bekerja dengan Korea Utara untuk memelihara perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea, kata Xinhua. Hu sekali lagi menyampaikan undangan kepada Kim untuk berkunjung ke China, katanya menambahkan.

Kelompok perundingan enam negara terdiri atas dua Korea, China, Jepang, Rusia dan Amerika Serikat. Sebagai syarat untuk kembali ke meja perundingan, Korea Utara ingin Washington berjanji untuk menyelenggarakan perundingan-perundingan perdamaian secara resmi, dan meminta pencabutan sanksi-sanksi yang dikenakan PBB terhadap negaranya.

Di tengah kesibukan diplomasi internasional, Pyongyang Senin menuduh Seoul berencana untuk menggulingkan rezim Kim, dan memperingatkan bahwa pihaknya melakukan ’serangan rahasia’ untuk melindungi negaranya. ( ant/afp)

Hal itu disampaikan Duta Besar/ Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Desra Percaya dalam Sidang ke-7 Universal Periodic Review Dewan HAM PBB di Jenewa, demikian keterangan yang diterima koresponden Antara London, Selasa [09/02] .

Dalam pembahasan laporan UPR Qatar baru-baru ini , Desra Percaya menyampaikan apresiasi atas komitmen dan upaya Qatar dalam memajukan perlindungan dan penghormatan HAM di negaranya, khususnya melalui pembentukan Komisi Nasional HAM.

Selain  rencana aksesi terhadap The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta penanganan isu hak anak dan perempuan serta perdagangan manusia. Disampaikan pula rekomendasi agar Qatar meneruskan perannya dalam memajukan dialog antaragama dan antarbudaya.

Dalam sesi ini, Indonesia menjadi salah satu anggota Troika untuk Angola, bersama dengan Chile dan Djibouti. Troika antara lain bertanggung jawab membantu penyusunan laporan state under review (SuR) yang akan diadopsi Dewan HAM.

Selain itu, Indonesia terus berperan aktif dalam memberikan berbagai rekomendasi dan pertanyaan bagi negara-negara yang menjalani proses ini.

Dewan HAM (DHAM) kembali memulai sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) sesi ke-7 yang berlangsung hingga 19 Februari .

Dari enam belas negara yang dijadwalkan menyampaikan laporan HAM mereka, maka Iran, Irak, Mesir, dan Qatar akan menyampaikan laporan mereka sesi ini.

UPR merupakan salah satu mekanisme terbaru Dewan HAM yang memberi kesempatan kepada negara anggota PBB untuk menyampaikan berbagai upaya dan pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM di negaranya.

Negara lain yang akan menjalani proses UPR dalam sesi ini antara lain Nikaragua, Italia, El Salvador, Gambia, Bolivia, Fiji, San Marino, Kazakhstan, Angola, Madagaskar, Slovenia, serta Bosnia dan Herzegovina. ( ant )

Pada Desember 2009 misalnya, nilai ekspor kakao itu tumbuh hingga 70,76 persen menjadi 26,490 juta dolar AS dari November yang 15,513 juta dolar AS. “Kenaikan nilai ekspor kakao itu menggembirakan karena bisa menekan penurunan  devisa Sumut yang tahun lalu anjlok 30,13 persen menjadi 6,471 miliar dolar AS,” katanya.

Kakao Sumut diekspor ke berbagai negara mulai ke Amerika Serikat, Singapura  hingga Malaysia. Eksportir kakao Sumut, Suryo Pranoto, menyebutkan, tahun lalu, harga kakao bertahan mahal akibat permintaan yag banyak ditengah terjadi pasokan yang ketat akibat faktor cuaca. Padahal sebelumnya pengusaha khawatir terjadi penurunan permintaan dan harga karena dampak krisis global masih dirasakan, katanya. ( ant )

Masalah kebebasan pers misalnya. Siapa pun  insan pers pasti sudah merasakannya. Namun, ganjalan masih terasa di mana dalam berbagai kasus yang namanya kebebasan masih menghadapi tantangan dan hambatan, terutama bagi pers yang ingin melakukan sosial kontrol lewat liputan investigasi.

Masalah kualitas dan profesional masih menjadi tantangan basar bagi pers nasional karena pada kenyataannya pers negatif masih menjamur mengotori citra dan profesi wartawan. Masalah-masalah tersebut sudah sepatutnya menjadi perhatian. Momentum peringatan Hari Pers 2010 ini patut dijadikan batu loncatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pers, tidak hanya di pusat (nasional) saja tetapi juga di daerah-daerah.

Ke depan kita berharap pers lebih dewasa, lebih matang, dan lebih bermutu. Untuk bisa mencerdaskan masyarakat, pastilah pers juga harus belajar dan menjadi lebih cerdas dari pembacanya.

Ke depan semua pihak menghormati kemerdekaan pers karena dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 2 dinyatakan, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Seandainya ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pers, lanjut Rahmat, mekanisme penyelesaiannya juga sudah ada. Pasal 5 ayat 2 UU No.40 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pers wajib melayani Hak Jawab.

Menkominfo Tifatul Sembiring pada Konvensi Media Massa sejalan dengan peringatan Hari Pers 2010 di Palembang  mengimbau  jajaran pers membuat agenda untuk turut memperkuat karakter bangsa melalui pilihan berita atau konten yang mencerahkan para pembacanya. Setelah kita semua menikmati kebebasan pers, mari kita renungkan, selanjutnya apa yang kita sedang perjuangkan.

Sekalipun Menkominfo  mengatakan pers sudah menikmati kebebasannya  pasca tergulingnya rezim diktator Soeharto  1998, namun pada kenyataan kebebasan pers itu masih jauh dari apa yang diharapkan insan pers di tanah air. Sebab, banyak bukti menunjukkan kebebasan pers itu masih menemukan banyak kendala, seperti di Medan lima wartawan ‘’disekap’’ oknum pejabat di RSU Adam Malik karena berupaya membongkar  kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oknum dokter di rumah sakit itu. Kasusnya kini sudah ditangani Poltabes Medan sehingga diharapkan  pengaduan wartawan itu jangan sampai dipetieskan. Sebab, upaya penyekapan jurnalis jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pers No.40/1999.

Oleh karena itu, Menkominfo  jangan hanya melihat sebelah mata atas banyaknya pelanggaran hukum atau tindak kriminalisasi wartawan.  Menkominfo pun jangan pula ikut-ikutan mematikan fungsi sosial kontrol media massa dengan berbagai peraturan baru, termasuk pemberlakuan Undang-Undang ITE yang dinilai controversial.=