Pernyataan tersebut ia kemukakan di hadapan sejumlah kakanwil Kemenag pada rapat teknis penyelenggaraan ibadah haji pusat dan daerah tahun 1433 H/2012 M di Jakarta, Rabu [16/05] . Rapat berlangsung sejak 15-17 Mei 2012 sebagai evaluasi penyelenggaraan haji 2011 dan persiapan menghadapi musim haji 2012.

Pada rapat tersebut Bahrul Hayat sengaja mengangkat isu pokok dalam setahun terakhir, yaitu persoalan perbedaan pandangan, siapa sesungguhnya penyelenggara ibadah haji yang pantas. Dibahas pula isu manajemen haji dan keuangan haji.

Khusus mengenai isu penyelenggara ibadah haji, ia mengakui sampai saat ini tak mengalami perubahan bahwa pemerintahlah sebagai penyelenggara ibadah haji.  Presiden pun tak memberi arahan bahwa penyelenggaraan ibadah haji diserahkan kepada pihak lain.

Hal ini sesuai dengan UU No.13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Penyelenggara haji bukan di tangan DPR  ataupun DPD. Sesuai dengan undang-undangnya pun, sudah ditegaskan bahwa pemerintahlah sebagai penyelenggara ibadah haji. Hal ini sudah final. Dan, sesuai dengan ketentuan yaitu yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama.

Kecuali jika undang-undangnya sudah diubah. Itu soal lain. Namun ia menjelaskan, jika pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji diubah dengan maksud penyelenggaraannya bisa ditangani pihak swasta ataupun badan khusus, hal itu sama saja mengulang sejarah.

Indonesia pernah mengalami masa suram tatkala penyelenggaraan ibadah haji ada di tangan swasta ataupun berbentuk badan hukum lainnya.  ”Para kakanwil, harus membaca sejarah ini. Kita harus memetik pelajaran dari masa lalu itu,” imbaunya.

Pada zaman kolonial Belanda, jemaah haji mendapat perhatian terhadap umat Islam sampai-sampai untuk berangkat haji pun penguasa saat itu memberi surat keterangan atau pas secara khusus bagi jemaah haji. Sepulang berhaji,  hanya orang yang sudah menunaikan ibadah haji sajalah yang dibenarkan mengenakan songko putih. Di luar itu, orang dilarang.

Menjelang zaman kemerdekaan hingga pasca merdeka, Indonesia mencari bentuk pengelolaan penyelenggaraan haji. Pengalaman  memperlihatkan, betapa buruknya pelayanan haji yang ditangani swasta.  ”Sampaikan kepada publik, penyelenggaraan haji sudah mengalami perubahan dan terus- menerus mengalami perbaikan,” katanya.

Terkait dengan alasan bahwa pemerintah cukup sebagai regulator haji, dan operatornya diserahkan ke badan khusus, ia menyatakan, pernyataan ini oleh berbagai kalangan sering dikemukakan berbagai pihak.  Namun sesungguhnya yang menyangkut pelayanan publik, di situ pemerintah harus hadir.

Fungsi regulasi ada di tangan pemerintah (eksekutif). Namun eksekutif memiliki tanggung jawab untuk mengatur publik berdasarkan undang-undang . Terlebih haji melibatkan banyak pemangku kepentingan dan jumlah jemaah sekitar 221 ribu orang setiap tahun. Apalagi hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak, katanya.

Ia mencontohkan, di Amerika Serikat saja urusan angkutan umum ditangani pemerintah. Bukan swasta. Di Jerman, pendidikan dasar di tangani pmerintah sepenuhnya. Boleh dikelola swasta, tapi kualitasnya harus melebihi sekolah negeri.

Di haji, swasta masih dilibatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Tetapi tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pemerintah. Ketika jemaah haji khusus sakit dan dirawat di Mekkah yang biayanya mencapai miliaran rupiah, tanggung jawab tetap di tangan pemerintah.

Dalam pemaparannya lebih dari satu jam itu, Bahrul Hayat pun menjelaskan rencana kedepan dalam memperbaiki dukungan penyelenggaraan haji. Seperti Siskohat (kini disingkat menjadi Sistem Informasi dan komputerisasi haji terpadu) yang sudah harus direvitalisasi. Kota dan kabupaten di seluruh Indonesia sudah harus memiliki tenaga memadai untuk mendukung teknologi informasinya. (ant )

“Sebagai langkah awal saat ini kami menerima bantuan peralatan peralatan laboratorium farmasi berupa High Performance Liquid Chromatography (HPLC) dari Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Jerman,” kata Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Wahono Sumaryono, di Jakarta, usai penyerahan bantuan HPLC di Jakarta, Rabu [16/05].

Penyerahan bantuan alat HPLC tersebut di hadiri oleh Councellor Science,Technology and Environment of German Embassy Jakarta Dr. Michael Rottmann, Direktur DAAD Irene Jansen, Rektor Universitas Pancasila Edie Toet Hendratno, dan sejumlah dosen.

Langkah selanjutnya ujar Wahono pihaknya berharap adanya penelitian bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta profesor tamu untuk memberikan kuliah umum yang diberikan oleh pembicara yang kompeten dan profesional dalam bidang kimia analisis. “Tentunya kita ingin kualitas pendidikan bisa meningkat dan sejajar dengan negara-negara maju,” harapnya.

Pihaknya juga terus meningkatkan peluang para dosen dan mahasiswa di Indonesia khususnya civitas akademika di lingkungan Universitas Pancasila untuk mendapatkan beasiswa studi lanjut atau training ke Jerman melalui DAAD.

Dikatakannya pihaknya sedang merintis untuk meluaskan kerja sama pendidikan dengan perguran tinggi di Jerman sehingga bisa tercipta kerjasama pendidikan dengan terwujudnya “double degree” antara Universitas Pancasila dengan universitas di Jerman.

Wahono juga berharap dengan peralatan bantuan dari DAAD Jerman tersebut ini akan meningkatkan kemampuan analisa kimia mahasiswa Universitas Pancasila baik secara kualitatif maupun kuantitas.

Menurut dia alat tersebut merupakan yang keempat dimiliki kampus yang terletak di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut. Ia mengatakan pihaknya selalu menjalin kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan institusi Jerman melalui intermediasi kedutaan besar Jerman di Jakarta.

Wahono mengatakan sebagai perguruan tinggi mempunyai kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. “Dalam penelitian tentang kimia diperlukan peralatan modern HPLC Knauer Smartline UV Detector S2600 tersebut,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan sebagai institusi penerima, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila berkewajiban “sharing”, sebnanyak 30 persen dari harga alat, sedangkan DAAD menanggung 70 persen.  ”Alat HPLC yang dihibahkan bernilai lebih dari Rp411 juta. Nilai tersebut sudah termasuk biaya pengiriman, pemasangan dan lainnya,” katanya.

Ia berharap alat tersebut mampu mendukung peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa dalam penelitian analisis bahan-bahan kimia farmasi yang berguna bagi masyarakat.

Sementara itu Direktur DAAD Irene Jansen mengatakan pemberian bantuan alat tersebut merupakan wujud kebijakan DAAD untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia melalui alumni DAAD yang berprofesi sebagai dosen.  ”Bantuan tersebut sebagai perwujudan rasa syukur dan penghargaan yang tinggi terhadap Fakultas Farmasi Universitas Pancasila,” ujarnya. (ant )

Namun beberapa pejabat pemerintah Presiden AS Barack Obama menegaskan Amerika Serikat “tidak memasok atau mendanai” barang mematikan, yang meliputi senjata antitank, kata laporan itu sebagaimana dikutip Reuters yang dipantau ANTARA di Jakarta, Rabu siang.

Malah, kata mereka, pemerintah Presiden Barack Obama telah memperluas kontak dengan pasukan militer oposisi guna menyedia buat negara Teluk penilaian tentang prasarana kendali-dan-komando serta kredibilitas gerilyawan, kata Washington Post.

“Kami akan meningkatkan bentuan tak mematikan kami buat oposisi Suriah, dan kami terus mengkoordinasikan upaya kami dengan teman dan sekutu di dalam dan luar wilayah tersebut untuk memperoleh dampak terbesar mengenai apa yang melakukannya secara bersama,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS. Ia adalah salah seorang pejabat AS dan pejabat pemerintah asing yang membahas upaya yang berkembang tersebut tapi tak mau disebutkan jatidiri mereka, kata Washington Post.

Kontak AS dengan gerilyawan dan berbagi keterangan itu dengan negara Teluk menandakan perubahan dalam kebijakan pemerintah Obama saat harapan pudar bagi penyelesaian politik dalam krisis Suriah, kata surat kabar Amerika itu.

Pada Senin malam, satu ledakan besar menggetarkan kota pesisir Suriah, Banias, dan menewaskan empat orang, sementara seorang gadis enam tahun meninggal di Provinsi Damaskus, kata kelompok pemantau, Selasa.

“Seorang wanita dan tiga pria muda tewas” dalam ledakan kuat di Banias, kata pernyataan Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia –yang berpusat  di Inggris.

Observatorium mengatakan gadis itu tewas dalam kekerasan di daerah Eddin ar-Ras Shehab, Provinsi Damaskus, tetapi tidak memberikan perincian lebih lanjut.

Observatorium juga memberikan data jumlah korban terbaru, 37 orang yang tewas dalam kerusuhan yang melanda beberapa wilayah Suriah pada Senin, termasuk 23 tentara yang dibunuh oleh militer pembelot di Rastan, satu kota yang dikuasai gerilyawan di Provinsi bergolak Homs, di Suriah tengah.

Pertumpahan darah tersebut terjadi meski gencatan senjata yang ditengahi oleh utusan khusus bersama PBB-Liga Arab Kofi Annan sebagai bagian dari rencana yang bertujuan mengakhiri kekerasan yang melanda Suriah sejak Maret 2011, ketika aksi perlawanan meletus terhadap rezim Presiden Bashar al-Assad.

Lebih dari 12.000 orang, sebagian besar warga sipil, tewas sejak aksi perlawanan di Suriah meletus, termasuk lebih dari 900 tewas sejak gencatan senjata 12 April, kata Observatorium. ( ant/rtr )

Hubungan China dan Jepang telah lama tegang, dan sering dipicu oleh persaingan klaim kedaulatan di Laut China Timur atas ladang gas dan pulau-pulau yang disengketakan – yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di China.

Para pejabat kementerian luar negeri dan pertahanan kedua negara, serta departemen urusan maritim mereka, akan menghadiri pertemuan sehari di kota China timur Hangzhou.

“China dan Jepang pada Desember mencapai konsensus untuk mendirikan mekanisme konsultasi tingkat tinggi mengenai kelautan kedua negara,” Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hong Lei  kepada wartawan Selasa.

Dia mengatakan tidak akan ada pembatasan tentang masalah yang akan dibahas selama putaran pertama perundingan di Hangzhou.

Pada 2010, hubungan antara China dan Jepang mencapai tingkat rendah setelah pihak berwenang Jepang menangkap seorang kapten China karena kapal pukat harimaunya menabrak kapal penjaga pantai Jepang di daerah Diaoyu atau Senkaku yang disengketakan.

Krisis itu akhirnya diselesaikan melalui saluran diplomatik, tetapi ada sejumlah insiden kecil sejak itu yang mengipasi ketegangan antara kedua negara. Perundingan-perundingan  Rabu dibayangi oleh konferensi tahunan

Kongres Uighur Dunia (WUC) – satu kelompok pengasingan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran penganiayaan terhadap Muslim Uighur di China – yang terjadi di Tokyo. Beijing menyangkal penganiayaan tersebut dan menuduh WUC memiliki kaitan erat dengan kelompok teroris.

Beijing menentang setiap negara tuan rumah di mana organisasi itu diselenggarakan dan pada Senin mengecam Jepang untuk atas kemungkinan konferensi itu digelar di sana. Sengketa teritorial di laut sekitar China menyebabkan meningkatnya ancaman di wilayah ini  lebih jauh.

Beberapa negara Asia telah bersaing klaim teritorial untuk sebagian atau seluruh Laut China Timur dan Selatan, sebagian besar  melibatkan rantai pulau kecil seperti Diaoyu atau Senkaku yang berpotensi kaya sumber daya alam.

China dan Filipina saat ini terlibat dalam sengketa tegang maritim lebih dari satu rangkaian pulau di Laut China Selatan yang oleh  kedua negara klaim sebagai milik mereka. (ant/afp )

RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution (kedua kanan), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) dan Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) pada pembukaan Rakornas III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2012 di Jakarta, Rabu (16/5). Rakornas tersebut digelar untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga melalui penguatan ketahanan pangan serta optimalisasi pemanfaatan informasi harga pangan strategis.  (ant )

Jakarta ( Berita ) :  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu [16/05] , membuka rapat koordinasi nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2012. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Perekonomian dan juga Bank Indonesia.

Rakornas TPID kali ini mengambil tema meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilisasi harga melalui penguatan ketahanan pangan serta optimalisasi pemanfaatan informasi harga pangan strategis. Acara tersebut diikuti oleh gubernur, bupati dan walikota serta sejumlah pejabat daerah terkait lainnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution, dan para menteri anggota kabinet.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) menyerahkan plakat penghargaan Pengelolaan Inflasi Daerah Terbaik kepada (kiri-kanan) Plt Gubernur Sumut Gatot P Nugroho, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Asisten II Kota Pematang Siantar Samuel Saragih, Walikota Surakarta Joko Widodo dan Walikota Balikpapan Rizal Effendi pada pembukaan Rakornas III Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2012 di Jakarta, Rabu (16/5). Rakornas tersebut digelar untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung stabilitas harga melalui penguatan ketahanan pangan serta optimalisasi pemanfaatan informasi harga pangan strategis.  ( ant )

Pemda Diingatkan Tidak Boros Perjalanan Dinas

Pemerintah daerah diminta untuk melakukan efesiensi, khususnya terkait biaya perjalanan dinas pada rencana anggaran 2013 dan didorong untuk mengoptimalkan belanja modal termasuk pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Rabu, memaparkan pihaknya telah meminta kepada pemerintah daerah untuk mengikuti pedoman penyusunan anggaran 2013 yang dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri dan pemerintah pusat, sehingga bisa diikuti oleh seluruh pemerintah daerah.

“Saya minta dalam pembahasan legislatif dan eksekutif di daerah prinsip itu dijalankan. Tidak perlu jalan berulangulang dan mengefiseiensikan jumlah orang yang berangkat. Supaya jangan boros”.

“Sehingga dana ini, perjalanan dinas yang bisa diefisienkan tanpa ganggu kinerja bisa dialihkan kepada belanja modal. Hingga bermanfaat bagi daerah. Karena infrasturktur kita belum sempurna masih banyak kekurangan seperti yang tadi disampaikan,” tukasnya.

Mendagri mengatakan setelah otonomi daerah, pemerintah pusat hanya bisa mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran melalui prosedur dan standar pelayanan yang dibuat untuk diikuti oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Tapi kalau melanggar norma standar itu, kita bisa mengkoreksi ketika dia mengajukan anggaran. Itu kalau Provinsi. Kalau itu kabupaten atau kota maka yang mengoreksi adalah provinsi. Sistemnya kita bangun seperti itu. Saya berharap koresksi tidak perklu terjadi kalau langkah itu sudah diambil oleh pemerintah daerah,” katanya.  ( ant )

KNKT TERIMA KOTAK HITAM : Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Daryatmo (keempat kiri), menyerahkan Black Box (Kotak Hitam) Sukhoi Superjet 100 kepada Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi (kedua kiri), disaksikkan Ketua Tim SAR Rusia Mikhael Cupalenkov (ketiga kiri), di Lapangan Pasir Pogor, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/5). Kotak hitam, atau Cockpit Voice Recorder (CVR) Sukhoi Superjet 100 tersebut selanjutnya akan diteliti pihak KNKT untuk mengetahui penyebab kecelakaan pesawat Rusia di tebing jurang di kawasan Gunung Salak, Jawa Barat, pada 9 Mei 2012.  ( ant )

Bogor ( Berita ) :  Badan SAR Nasional (Basarnas), Rabu pagi menyerahkan kotak hitam atau “black box” pesawat Sukhoi Superjet 100 yang ditemukan oleh Kopassus TNI-AD di Gunung Salak ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Penyerahan itu dilakukan oleh Kepala Basarnas, Daryatmo ke Ketua KNKT Tatang Kurniadi di Lapangan Pasir Pogor, Bogor, Jawa Barat, Rabu [16/05].

Sebelumnya dilakukan juga serah terima kotak hitam itu dari Danrem 061 Suryakencana, Kolonel Inf AM Putranto ke Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Daryatmo, selanjutnya kota hitam itu diterbangkan ke Jakarta. “Selanjutnya black box ini diserahkan kepada KNKT,” kata Daryatmo.

Dikatakan, kotak hitam yang ditemukan itu bernama Cockpit Voice Recorder (CVR) atau perekam suara kokpit. “Satu lagi yang belum ditemukan yakni Flight Data Recorder (FDR) atau rekaman data penerbangan,” katanya.

Black box ini, kata dia, dalam keadaan terbakar yang semula berwarna oranye menjadi hitam dan ia membandingkan dengan contoh kotak hitam yang dimiliki oleh KNKT. Seharusnya, kata dia, posisi FDR itu berdampingan dengan CVR namun karena adanya tekanan saat kecelakaan membuat terpisah. “Karena itu, saya minta kepada rescuer untuk melanjutkan pencarian FDR sekaligua evakuasi korban,” katanya.

Sementara itu, Ketua KNKT Tatang Kurniadi menyatakan paling tidak dibutuhkan waktu untuk mendownload isi dari CVR tersebut. “Download isi CVR membutuhkan waktu satu minggu,” katanya.

Sebelumnya, lima prajurit Kopassus yang dipimpin Lettu Inf Taufik Akbar, Selasa (15/5) malam. menemukan kotak hitam di 100 meter dari posisi ekor pesawat di tebing lokasi jatuhnya pes

Berupaya Cari FDR Sukhoi

Badan SAR Nasional terus berupaya mencari bagian dari flight recorder atau lebih dikenal kotak hitam dari pesawat komersial Sukhoi Superjet-100 yang jatuh di kawasan Gunung Salak pada Rabu (9/5) yang hingga saat ini belum ditemukan.

“Baru satu bagian kotak hitam yang ditemukan yakni perekam suara kokpit (cockpit voice recorder) oleh Tim SAR dari Kopassus dan tinggal satu bagian lagi yakni perekam data penerbangan (flight data recorder ) dan saat ini Tim SAR gabungan sedang melakukan pencarian,” kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Daryatmo kepada wartawan di Cijeruk, Bogor, Rabu.

Menurutnya, pencarian FDR ini sudah dilaksanakan dan diharapkan Tim SAR gabungan bisa menemukan bagian kotak hitam tersebut. Lebih lanjut, pencarian bagian dari kotak hitam ini tidak mengganggu jalannya proses evakuasi jenazah korban.  ”Kami berupaya mencari bagian kotak hitam yang belum ditemukan tetapi tidak mengganggu pencarian dan evakuasi korban pesawat nahas ini,” tambahnya.

Selain itu, Daryatmo menegaskan evakuasi masih terus dilakukan sampai selesai tanpa ada target waktu yang ditentukan. Saat ini, tim SAR gabungan dari TNI, Polri, Basarnas dan relawan masih berada di lokasi jatuhnya pesawat untuk melakukan evakuasi dan penyisiran lokasi untuk mencari korban yang belum ditemukan.

“Diduga FDR tersebut terhempas akibat adanya ledakan ini dilihat dari ditemukannya CVR yang kondisinya sudah rusak akibat adanya benturan dan terbakar tetapi kondisinya diharapkan masih baik untuk dilakukan penelitian oleh pihak Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),” kata Daryatmo.

Investigasi Kotak Hitam Tetap Di Indonesia

Ketua Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi mengatakan investigasi dan penelitian terhadap kotak hitam pesawat komersial Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di Gunung Salak tetap dilakukan di Indonesia.

“Kami yang akan tetap melakukan investigasi dan penelitian terhadap flight recorder atau kotak hitam pesawat naas tersebut,” kata Tatang kepada wartawan, Rabu, usai melakukan konferensi pers di Cijeruk, Bogor.

Menurutnya, investigasi dan penelitian yang tetap akan dilakukan di Indonesia ini karena sesuai dengan peraturan internasional tentang keselamatan terbang. Selain itu pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan pihak Rusia tentang investigasi dan penelitian kotak hitam tersebut.

“Mulai hari ini (Rabu) kami akan melakukan penelitian dan investigasi karena kami juga mempunyai laboratorium khusus untuk mengungkap isi dari kotak hitam jika terjadi kecelakaan pesawat,” tambahnya.

Untuk melakukan tugas ini, membutuhkan waktu minimalnya satu tahun agar bisa mengungkap isi dari rekaman “flight data recorder” (FDR) tersebut. Nantinya hasil rekaman ini akan dirilis oleh KNKT.

Namun, sampai saat ini bagian kotak hitam yang baru ditemukan adalah cockpit voice recorder (CVR) atau perekam suara kokpit namun FDR atau perekam data terbang belum ditemukan dan masih dalam pencarian Tim SAR gabungan.

“Walaupun baru satu bagian kotak hitam yang ditemukan, investigasi dan penelitian sudah langsung dilakukan kami untuk mengungkap apa yang terjadi sehingga pesawat tersebut bisa menabrak tebing Gunung Salak dan jatuh, tanpa harus menunggu bagian lain dari kotak hitam yakni FDR,” kata Tatang.

Untuk pihak Rusia, katanya, mereka hanya menunggu hasil penelitian dari KNKT, sehingga sepenuhnya penelitian dan investigasi kotak hitam tersebut merupakan wewenang Indonesia. ( ant )

KRI HASANUDDIN 366 : Sejumlah prajurit TNI AL Satgas Maritim Konga XXVII-D/UNIFIL awak Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Hasanuddin 366 mengkuti upacara pemberangkatan ke Lebanon di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/5). KRI Hasanuddin akan bertugas selama 6 bulan menggantikan KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang telah selesai melaksanakan tugas misi perdamaian PBB di Lebanon.  (ant )

Jakarta ( Berita ) :  Kapal Perang RI Hasanuddin-366 akan melaksanakan tugas selama enam bulan di perairan Lebanon sebagai Satuan Tugas Maritime Task Force (Satgas MTF) yang merupakan bagian keseluruhan operasi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Keberangkatan KRI Hasanuddin-366 itu dilepas oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam upacara militer, di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu [16/05].

KRI Hasanuddin-366 yang merupakan jenis kapal perusak kawal berpeluru kendali milik TNI AL buatan Schelde Naval Shipbuilding, Vlissingen Belanda itu akan tergabung dalam Satgas MTF UNIFIL di perairan Lebanon menggantikan KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang telah melaksanakan tugas di Lebanon selama enam bulan.

KRI Hasanuddin-366 akan secara aktif memberikan sumbangan  kepada Maritime Task Force/UNIFIL mulai dari pelaksanaan patroli rutin, latihan bersama baik dengan Lebanese Armed Forces (LAF) – Navy maupun unsur-unsur Maritime Task Force/UNIFIL lainnya di Area of Maritime Operation (AMO).

Satgas Maritim TNI Kontingen Garuda XXVIII-D/UNIFIL yang masuk dalam KRI Hasanuddin-366 itu diperkuat oleh 105 prajurit TNI AL, yang terdiri atas 25 perwira, 44 bintara dan 24 tamtama, dipimpin oleh Letkol Laut (P) Dato Rusman lulusan AAL Angkatan 40 (tahun 1994).

Missi TNI

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, penugasan Satuan TNI untuk bergabung dalam Satgas maritim PBB kali ini merupakan penugasan keempat kalinya yang diikuti oleh satuan jajaran TNI Angkatan Laut, sehingga selain membawa misi TNI, bangsa dan negara dalam mengemban amanat konstitusi tentunya juga memiliki nilai dan dimensi politis serta diplomatis strategsi bagi kredibilitas Indonesia di komunitas regional dan internasional.

Oleh karena itu, melalui pundak para prajurit ini terletak beban kehormatan dan kepercayaan dari bangsa dan negara untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana telah berhasil dilaksanakan oleh tiga kontingen garuda sebelumnya.

“Ini merupakan satgas keempat yang pernah diberangkatkan TNI ke Lebanon setelah sebelumnya memberangkatkan KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Frans Kaisepo-368 dan KRI Diponegoro-365 yang bergabung dalam Gugus Tugas MTF,” kata Panglima TNI.

Menurut dia, operasionalisasi Satgas Maritim UNIFIL memiliki dua misi pokok, yakni melaksanakan “Maritime Interdiction Operation” (MIO) untuk membantu Angkatan Bersenjata Lebanon atau LAF dalam mencegah masuknya pasokan senjata dan materiil ilegal lainnya ke Lebanon sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tahun 2006.

Selain itu, membantu Angkatan Laut Lebanon dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas penegakkan kedaulatan negara di wilayah perairan. Oleh karena itu, diperlukan sikap mental yang kuat, fisik yang prima, disiplin dan semangat yang tinggi dari personel satgas. “Dengan melaksanakan pengawasan wilayah perairan Lebanon, diharapkan dapat mewujudkan perdamaian abadi di Lebanon,” tuturnya.

KRI Hasanuddin-366 akan menempuh perjalanan menuju Lebanon selama kurang lebih dua bulan yang menyinggahi beberapa pelabuhan seperti Cochin (India), Salalah (Oman), Port Said (Mesir) dan Beirut (Lebanono). KRI Hasanudin 366 akan bertugas selama enam bulan di Lebanon terhitung sejak Juli 2012 sampai dengan Januari 2013.

Beberapa negara yang mengirimkan pasukannya pada  misi PBB di Lebanon atau Troops Contributing Countries (TCC) diantaranya adalah Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Yunani, dan Turki.

Salah satu keunggulan KRI Hasanuddin 366 adalah melaksanakan pengawasan perairan Lebanon melalui laut dan melaksanakan pengawasan perairan melalui udara dengan pengoperasion helikopter. Hal ini disebabkan karena dari sejumlah Satgas MTF UNIFIL, hanya ada dua negara yang menyertakan helikopter, salah satunya dari Indonesia.

KRI Hasanuddin-366 merupakan salah satu kapal terbaru yang dimiliki TNI AL, berjenis korvet kelas SIGMA  (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach). Di jajaran Alutsista TNI AL, KRI Hasanuddin-366 masuk dalam jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim).

Kapal ini memiliki berat 1.700 ton, panjang 90,71 meter, lebar 13,2 meter, kecepatan 28 knot dengan tenaga penggerak Diesel STC MAN dan dilengkapi senjata Main Gun 76 mm Rudal Self Defence Tetral, Rudal anti Kapal Excocet MM 40 blok 2, torpedo 3 A 244S Mode II/MU dan satu Helikopter jenis Bolcow BO-105.

Jumlah pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB di seluruh dunia saat ini berjumlah 1828 yang tersebar di berbagai wilayah konflik yaitu Lebanon, Kongo, Haiti, Liberia, Sudan Selatan dan Darfur serta Suriah.  Diharapkan pada tahun 2014 Indonesia dapat mengirimkan 4.000 prajurit pasukan perdamaian di seluruh dunia pada misi PBB. ( ant )

“Manajemen fiskal yang ‘prudent’ telah membuat Indonesia melewati krisis global 2008 dengan baik, dan hal itu kemungkinan juga akan menjadi pertahanan terbaik Indonesia dalam iklim ketidakpastian global yang terjadi saat ini,” kata Direktur Negara Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle dalam rilis Bank Dunia yang diterima di Jakarta, Rabu [16/05] .

Karenanya Bank Dunia juga telah menyiapkan “Program for Economic Resilience, Investment, and Social Assistance in Indonesia” (PERISAI) yang dipersiapkan sesuai dengan permintaan dari pemerintah Indonesia terkait dengan kondisi volatilitas yang sedang terjadi di pasar global.

Pinjaman tersebut, ujar dia, akan digunakan oleh pemerintah Indonesia antara lain bila tingginya pembiayaan fiskal menjadi penghalang sehingga dengan menggunakan pinjaman itu diharapkan akan dapat memastikan bahwa Indonesia dapat mempertahankan pengeluaran publik penting di tengah meningkatnya volatilitas pasar finansial.

“Pinjaman kontingensi PERISAI akan mengirimkan sinyal positif kepada pasar finansial melalui serangkaian kebijakan reformasi yang memperkuat kesiapan krisis Indonesia dan menjadikan Indonesia akan lebih dapat memenuhi kebutuhan finansial dari sumber pasar,” kata Stefan Koeberle.

Reformasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan yang didukung oleh program tersebut berfokus pada tiga prioritas, yaitu mempertahankan stabilitas sistem finansial, mempertahankan pengeluaran publik yang penting, dan meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial untuk menyokong kaum miskin dan rentan.

“PERISAI adalah program pencegahan yang mengikuti jejak ‘Public Expenditure Support Facility’ yang dipersiapkan Bank Dunia untuk Indonesia pada tahun 2009,” kata Ekonom Senior Bank Dunia dan Ketua Tim PERISAI, Enrique Blanco Armas.

Menurut Enrique Blanco Armas, program pencegahan tersebut membantu kredibilitas pinjaman kepada Indonesia selama terjadinya masa ketidakpastian global ekstrim yang dinilai membantu Indonesia untuk tetap berada dalam jejak yang tepat dalam mengembangkan agenda pembangunannya yang ambisius. (ant )

Laporan tersebut menjelaskan peningkatan konsumsi terjadi baik di sisi rumah tangga maupun pemerintah, sementara peningkatan investasi terus berlanjut karena iklim yang kondusif. Untuk itu perekonomian Indonesia masih diperkirakan tumbuh pada kisaran 6,3 persen-6,7 persen, di tengah pertumbuhan ekonomi global yang melambat.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7 persen-5,1 persen, karena pendapatan riil masyarakat diperkirakan akan meningkat akibat kenaikan gaji PNS serta perbaikan upah buruh.

Selain itu, membaiknya daya beli, optimisme konsumen yang tinggi, tingkat utang rumah tangga yang rendah, dan suku bunga yang juga relatif rendah turut mendukung peningkatan konsumsi rumah tangga.

Sedangkan konsumsi pemerintah juga diperkirakan tumbuh 5,7 persen-6,1 persen. Defisit fiskal di 2012 akan diarahkan untuk mendorong perekonomian dengan menjaga stabilitas ekonomi dan kesinambungan fiskal.

Investasi diperkirakan tumbuh meningkat 9,6 persen-10,1 persen karena prospek ekonomi yang kuat dalam jangka menengah dan dukungan pasar domestik masih menjadi daya tarik investasi. Selain itu, perbaikan iklim investasi baik yang terkait infrastruktur dan regulasi akan ikut mendorong pertumbuhan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Belanja modal dan FDI yang meningkat juga diharapkan dapat memberikan dampak pada pembangunan infrastruktur yang selama ini masih terbatas dan belum memenuhi standar kelayakan.

Perlambatan ekspor diperkirakan akan terjadi di 2012, karena ekonomi global belum menunjukkan adanya perbaikan walau masih tumbuh pada kisaran 10,6 persen-11,1 persen.

Optimisme terhadap kinerja ekspor didukung oleh diversifikasi negara tujuan ekspor ke negara emerging seperti China dan India yang melakukan reorientasi pertumbuhan ekonominya ke permintaan domestik.

Karakteristik komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut seperti energi dan hasil pertanian digunakan untuk konsumsi domestik sehingga tidak perlu sensitif terhadap perlambatan ekonomi global. Dari sisi domestik, dukungan terhadap kinerja ekspor berasal dari suku bunga perbankan yang rendah dan inflasi yang relatif terkendali.

Sementara, impor barang dan jasa diperkirakan masih mencapai 11,6 persen-12 persen karena adanya peningkatan permintaan domestik dan konsumsi yang kuat walau dalam jumlah terbatas.

Impor barang modal seiring dengan prospek investasi akan membaik, sedangkan investasi yang dilakukan untuk menambah kapasitas produksi akan mendorong impor mesin. Sedangkan, investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur akan menyebabkan impor alat berat dan alat angkut yang lebih tinggi.  (ant )

Analis Samuel Sekuritas Indonesia Yualdo Yudoprawiro dalam risetnya, Rabu [16/05] , mengatakan pada perdagangan di Amerika Utara, Selasa (15/5), harga komoditas masih melanjutkan pelemahannya, seperti harga minyak mentah yang turun 0,8 persen ke level 93,9 dolar AS per barel, diikuti timah yang merosot 1,2 persen dan tembaga yang mengalami penurunan 0,9 persen.

“Selain itu, tekanan terhadap saham di sektor komoditas ini terjadi karena investor juga melakukan antisipasi menjelang libur panjang akhir pekan ini,” katanya.

Sementara itu, secara keseluruhan untuk pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih akan terus melanjutkan pelemahan sebagai imbas dari lesunya kinerja bursa global dan regional. “‘Support’ indeks masih berada pada level psikologis 4.000,” tambahnya.

Pada pembukaan sesi I perdagangan Rabu, IHSG turun 43,55 poin (1,08 persen) ke level 4.002,09, sedangkan indeks saham unggulan LQ45 melemah 10,35 poin (1,50 persen) ke level 675,96.

Untuk bursa global, setelah ditutup melemah dalam sembilan dari 10 sesi perdagangan, indeks Dow Jones Industrial Average merosot 63,35 poin, atau 0,5 persen, menjadi 12.632.

Indeks S&P 500 ditutup melemah 7,69 poin, atau 0,6 persen, menjadi 1.330,66, atau berakhir di bawah “technical support”. Sedangkan indeks Nasdaq Composite berakhir melemah 8,82 poin, atau 0,3 persen, menjadi 2.893,76.

Sementara bursa Eropa kembali ditutup turun sekitar 1 persen pada perdagangan Selasa (15/5), meski sempat dibuka menguat seiring konfirmasi Yunani akan kembali melakukan pemilu ulang karena gagal membentuk pemerintahan koalisi.

Sedangkan bursa Asia masih melanjutkan pelemahannya didorong oleh sentimen negatif dari bursa global dan diperparah oleh rilis data “machinery orders” Jepang pada Maret 2012 yang turun 2,8 persen secara bulanan. (ant )

Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang dalam risetnya Rabu [16/05] , mengatakan,  pelemahan indeks ini dipicu turunnya indeks Dow Jones pada perdagangan di bursa New York, Selasa (15/5) atau berada pada level terendah sejak September 2011. “Hal ini dipicu kekhawatiran atas krisis di zona Eropa, khususnya Yunani,”katanya.

Dia mengatakan para deposan melakukan aksi panik menarik dana mereka sebesar 700 miliar euro dari perbankan Yunani, menyusul berita pemimpin negara tersebut gagal mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan koalisi.

Karena itu katanya IHSG kembali berpotensi ditutup turun, setelah Dow Jones yang diharapkan menguat justru terjadi sebaliknya, yakni ditutup melemah 63,35 poin.

Sementara itu, Analis Sinarmas Sekuritas Jansen Kustianto mengatakan perkembangan politik Yunani seputar pembentukan pemerintahan baru yang belum juga tuntas, kembali memunculkan wacana keluarnya Yunani dari Uni Eropa.

Selain itu, data ekonomi Amerika Serikat seperti data inflasi dan penjualan ritel yang akan dirilis, katanya, dapat memberikan sentimen terhadap gerak indeks sepanjang perdagangan Rabu ini.  ”Secara teknikal indeks akan bergerak pada kisaran 4.010-4.070,” ujarnya.

Jansen juga merekomendasikan untuk saham-saham yang dapat diperhatikan, antara lain PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Bukit Asam (PTBA) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). (ant )

Analis Samuel Sekuritas Christine Salim di Jakarta, mengatakan, bursa Asia Rabu pagi termasuk IHSG BEI masih melanjutkan pelemahannya didorong oleh sentimen negatif dari bursa global. “Bursa Eropa kembali ditutup melemah sekitar satu persen tadi malam (Selasa malam) meski sempat dibuka menguat seiring konfirmasi Yunani akan kembali melakukan pemilu ulang karena gagal membentuk pemerintahan koalisi,” kata dia.

Sentimen negatif itu, lanjut dia, mengkompensasi rilis beberapa data ekonomi AS yang lebih baik dari ekspektasi sehingga bursa AS kembali ditutup melemah sekitar 0,5 persen. Ia menambahkan, IHSG pada Rabu ini diperkirakan masih tertekan oleh sentimen koreksi di bursa regional dan komoditas, ditambah investor tengah mengantisipasi libur panjang di akhir pekan ini.

Sementara, hingga pukul 10.00 WIB, IHSG BEI masih tertekan hingga di bawah level 3.900 poin. Indeks BEI melemah 76,73 poin (1,88 persen) ke posisi 3.969,09 poin. Bursa regional diantaranya indeks Hang Seng melemah 459,47 poin (2,31 persen) ke level 19.434,84, indeks Nikkei-225 turun 79,95 poin (0,90 persen) ke level 8.820,79 dan Straits Times melemah 23,48 poin (0,82 persen) ke level 2.853,75. (ant )

“Kita berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dapat menampung dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pesta rakyat tersebut dalam P-APBD 2012 agar bisa dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang,” kata Kabag Humas Pemkab Simalungun M. Andreas Simamora di Parapat, Selasa [15/05] .

Memang, kata dia, dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan Panitia, yang ditanda tangani Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut , Gatot Pujo Nugroho tanggal 19 Maret 2012, disebutkan bahwa segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya SK tersebut dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.

Namun, lanjutnya, hingga saat ini, pihak Panitia Pelaksana Pesta Danau Toba (PDT) 2012, belum berhasil mengupayakan dana dari pihak ketiga yang bersedia menjadi sponsor dalam kegiatan yang digelar setiap tahun tersebut.

Menurut dia, penetapan jadwal pelaksanaan PDT 2012 di Kabupaten Simalungun itu, sesuai penunjukan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat pembukaan PDT 2011 di Parapat, 27 Desember 2011.

Andreas berharap, penyelenggaraan PDT yang merupakan kegiatan tahunan masyarakat Sumut yang menggambarkan keberagaman tersebut, dapat tetap terlaksana dalam satu kesatuan yang membanggakan.

“Penundaan pelaksanaan PDT 2012 bukan karena ketidaksiapan panitia yang diketuai Kepala Bappeda Simalungun Jan Wanner Saragih, tetapi, karena anggarannnya tidak ditampung dalam APBD Sumut,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Utara Brilian Moktar menyebutkan, dana untuk penyelenggaraan pesta budaya tahunan tersebut sejak awal sudah dianggarkan berkisar Rp1 miliar.

“Saya tidak jelas kenapa dana yang sudah dianggarkan sebesar Rp1 miliar itu tidak bisa direalisasikan,” katanya. (ant )

“Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) mengaku masih tetap mempercayai perusahaan Malaysia itu untuk ikut melayani penjualan BBM bersubsidi, tetapi saya sudah minta agar kebijakan itu dicabut dengan alasan pemerintah melakukan pembatasan penggunaan BBM tersebut,” kata anggota DPRD RI utusan Sumut Parlindungan Purba di Jakarta, Selasa [15/05] .

Dihubungi melalui telepon genggamnya dari Medan, Parlindungan mengaku pihaknya pada Selasa (15/5) pagi bertemu Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo untuk membicarakan hal itu.

Pembicaraan dengan pejabat Kementerian ESDM itu dilakukan setelah mendapat info bahwa konsumen di Sumut semakin susah mendapatkan Primax 88 atau premium PSO di Petronas tanpa alasan yang jelas.

Mengutip pernyataan Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo, menurut Parlindungan, pihaknya akan mempelajari permasalahan tersebut. “Saya juga akan mempertanyakan ke Petronas, mengapa ada keluhan konsumen kesulitan mendapatkan BBM itu khususnya sejak awal Mei. Berapa sebenarnya kuota untuk Petronas,” katanya.

Menurut dia, sebaiknya Pertamina saja yang menjual BBM bersubsidi, sehingga pengawasannya bisa lebih mudah dilakukan mengingat Pertamina adalah perusahaan BUMN.

Karyawan Petronas di kawasan Kampung Baru yang menolak menyebut identitasnya mengaku Primax 88 atau premium bersubsidi itu semakin cepat habis karena cukup diminati konsumen. “Jadi semakin ada rencana pembatasan, pembelian semakin banyak, jadi semakin cepat habislah,” katanya. (ant )

“Menurut data, terjadi kenaikan devisa dari tembakau itu di triwulan I sebesar 10,22 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang dipicu naiknya harga jual di luar negeri,”katanya. Kenaikan devisa sudah terjadi sejak Januari, dimana pada Februari sudah 18,756 juta dolar AS dan di Maret naik lagi menjadi 19,339 jta dolar AS.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba, mengatakan, ekspor tembakau masih menjadi salah satu komoditas utama ekspor Sumut meski nilanya masih jauh di bawah minyak sawit dan karet.

Ekspor tembakau itu sudah dikenal sejak dulu sehingga Apindo berharap PT.Perkebunaan Nusantara II yang menjadi penghasil tembakau tersebut tetap melestarikan tanaman itu.

“Pelestarian itu perlu karena selain mempertahankan Sumut sebagai produsen tembakau yang sudah lama dikenal di pasar internasonal, hal itu juga sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) Sumut,” (ant )

“AusAID bersama Pemerintah Aceh sangat peduli dalam usaha pencapaian MDGs serta pengoptimalan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJM-RPJP) provinsi ini,” kata Kepala Bappeda Aceh Iskandar di Banda Aceh, Rabu [16/05] .

Hal itu juga disampaikan saat menyambut kedatangan Minister Counselor untuk AusAID Indonesia Jacqui De Lacy yang berkunjung ke Aceh selama empat hari terhitung sejak 15 Mei 2012.

“Karenanya orang pertama AusAID (Jacqui De Lacy) ini sendiri datang ke Aceh untuk mempelajari hal krusial apa sebenarnya yang harus cepat dibantu oleh Pemerintah Australia untuk Aceh,” kata Iskandar.

Ia mengatakan, sebagai lembaga yang mendonorkan hibah terbanyak ke Indonesia, AusAID merasa pentingnya kerja sama itu dibangun dan diperkuat dalam berbagai bidang.

Secara umum, katanya tujuan program AusAID adalah membangun kerja sama dan membantu Aceh selama dua tahun kedepan. Bantuan tersebut fokus pada peningkatan pelayanan publik serta mempromosikan perdamaian dan pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia ini.

Kunjungan Jacqui De Lacy ke BAPPEDA Aceh, Iskandar mengatakan untuk memantau beberapa program AusAID yang diimplementasikan oleh Logika2, dan CPDA. Lembaga-lembaga NGO tersebut telah beberapa tahun menjalankan program atas dukungan AusAID.

Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Aceh selalu mendorong kerja sama yang berkelanjutan dengan Pemerintah Australia. Dimata AusAID, selain Papua, Provinsi Aceh juga mendapatkan perhatian khusus dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Dukungan spesial yang dibutuhkan Pemerintah Aceh adalah penguatan reformasi birokrasi, meningkatkan aparatur pemerintahan, peningkatan financial management serta penguatan kapasitas dalam bentuk e-government (electronic data and information),” kata Kepala Bappeda Aceh. ( ant )

Dikatakannya, pembangunan jalur evakuasi tersebut merupakan perjuangan BPBD dan SAR Simeulue sejak April lalu. “BPBD dan SAR terus melakukan pendekatan dengan pusat untuk dibangun jalur evakuasi termasuk tiga unit fasilitas laboratorium riset bencana alam dunia,” katanya.

Labaraturium tersebut merupakan yang kedua setelah Kobe, Jepang. Wilayah kerjanya, Indian Oceania. Dan selain itu pembangunan fasilitas pendukung dan kantor BPBD dan SAR Kabupaten Simeulue.

“Simeulue menjadi sorotan penting dalam dan luar negeri, tentang isu bencana alam dan termasuk dukungan penuh fasilitas pendukung operasional maupun fisik, sebab daerah ini  rawan bencana, pulau terluar dan terisolasi dari semua jangkauan,” kata Mulyadinsyah.

Ia mengingatkan, Pulau Simeulue, berada di garis merah bencana alam gempa bumi bawah laut, yang setiap saat tanpa diduga akan terjadi tanpa diundang, yang menimbulkan efek kerusakan, korban jiwa serta mendatangkan gelombang besar tsunami, dan menyapu pesisir pantai wilayah itu.

“Alhamdulillah, semua fasilitas untuk kebutuhan bencana alam di Simeulue, segera terealisasi, ini kepentingan kita semua, bahkan menjadi tempat riset dunia, saya kira Pemkab Simeulue, dan warga perlu dukungan penuh,” katanya. ( ant )