“Saya sudah lima hari di sini tapi belum mendapat susu kotak (formula) untuk anak,” kata Nova (22), salah satu pengungsi di Posko Jambore Lige, Kabanjahe, dari Desa Berkerah, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara, Kamis [02/09].

Ia menjelaskan, selama berada di pengungsian, anaknya Thelasunika yang berusia satu tahun tujuh bulan terpaksa hanya diberi asupan teh manis sebagai pengganti susu. Padahal, katanya, anaknya baru saja berhenti meminum air susu ibu (ASI), sehingga sangat membutuhkan susu formula sebagai asupan gizi untuk diminum setiap hari.

Hal serupa juga dikeluhkan Desi Sembiring (26), pengungsi asal Desa Bur Kinayan di kabupaten itu.  Ia mengatakan, selama dua hari mengungsi di jambore itu, anaknya yang berusia dua tahun masih meminum susu bubuk yang masih sempat dibawa dari rumah saat hendak mengungsi.

Namun stok susu bubuk formula yang dibawa dari rumah itu, katanya, kini telah habis sehingga anaknya kini tidak lagi meminum susu apa pun selama berada di pengungsian itu.

Ia menjelaskan, selama berada di pengungsian tidak pernah mendapat jatah susu formula untuk anak-anak. Padahal sepengetahuannya, pihak panitia di posko jambore itu menerima bantuan susu bubuk untuk anak-anak. “Pernah kami minta tapi tidak dikasih, alasan mereka belum untuk dibagi-bagi,”katanya.

Desi berharap, pemerintah menyediakan susu bubuk untuk anak-anak bagi para pengungsi di jambore itu, sehingga kesehatan anak-anak mereka dapat terjaga selama berada di pengungsian.

Salah seorang panitia posko Jambore Lige, Jonathan Sitepu mengatakan, selama ini pihaknya telah membagikan seluruh stok susu kotak untuk anak-anak kepada para pengungsi. Bahkan persediaan susu itu, katanya, masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan para anak-anak yang berada di pengungsian itu, sehingga pihaknya tidak khawatir.”Posko ini berasal dari 4 kampung, sehingga segala kebutuhan di bawah tanggung jawab perwakilan kampung,” katanya. Ia menyebutkan, di posko Jambore Lige terdapat sekitar 3.500 pengungsi dan di antara para pengungsi itu terdapat sebanyak 505 anak di bawah usia satu tahun. (ant )

Mobil Jaguar biru muda metalik yang disita tersebut atas nama Beby Arbiyana yang merupakan anak dari Syamsul Arifin.KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Sumut tersebut sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007.  Penetapan tersangka sudah dilakukan sejak April 2010. Kerugian negara dari dugaan kasus korupsi ini mencapai Rp31 miliar.

Sedangkan pasal yang disangkakan pada Gubernur Sumut ini adalah Pasal 2 ayat 1, dan atau pasal 3, dan atau pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.  Syamsul pun kini sudah dicekal oleh pihak imigrasi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian hingga saat ini, KPK tidak melakukan penahanan Syamsul yang masih memimpin Sumut selaku Gubernur. (ant )

Ibu-Ibu pengajian Silaturrahmi Sejuta Ummat menyerahkan secara simbolis bantuan kepada kaum duafa di Halaman Mesjid Aljihad Jalan Abdullah Lubis Medan, Rabu (02/09).Kegiatan itu dihadiri ribuan masyarakat.(Berita Sore/Irma)

MEDAN (Berita): Ibu-ibu Pengajian Silaturrahmi Sejuta Ummat menyerahkan lebih 3000 paket bantuan kepada kaum duafa, di halaman Mesjid Aljihad, Jalan Abdullah Lubis Medan, Kamis (02/09) . Paket bantuan berupa 10 kilogram beras, minyak goreng, gula serta sejumlah uang.

Menurut Ketua pengajian Silaturrahmi Sejuta ummat Hj Zunaidar Ristanto, kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya pada tiap bulan suci Ramadhan.
“Kegiatan ini merupakan tahun keempat kita lakukan yang intinya kita berbagi kepada saudara-saudara kita kaum duafa,” katanya

Sementara salah seorang ketua dewan penasihat pengajian tersebut, Ny Hj Fatimah Habibie, memberi tanggapan positif akan kegiatan tersebut. Menurut istri Gubernur Sumut H Syamsul Arifin ini, bantuan yang mereka bagikan itu merupakan zakat harta, infak maupun sedekah dari para anggota pengajian dan tidak ada masukan dari pihak luar. “Pembagian zakat ini kita laksanakan pada tiap bulan suci Ramadhan dan pada Idul Adha juga kita lakukan pemotongan hewan qurban, mudah-mudahan jumlahnya bisa meningkat terus setiap tahunnya,” katanya.

Dalam hal ini kata Fatimah Habibi mereka berharap semakin banyak masyarakat yang berkeinginan menjadi donatur. Terlebih dia juga berharap bantuan itu bisa bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya. “Pesan saya terimalah dengan ikhlas walaupun sedikit,kita juga berharap sesama kita untuk saling mendoakan,” ucapnya, didampingi sejumlah anggota lainnya, seperti Ny Hj Yusra Rahudman, Ny Yuni Leo Sigers, yang merupakan istri Pangdam I BB, serta Ny Pangkosek Hanudnas Medan Ny Chairuddin Ray.(irm)

“Kita lihat Ramadhan Fair tidak tentu kemana arahnya, apakah sebagai even dakwah atau even wisata belaka yang malah menuju ke arah kemaksiatan,” ucap Ketua Tanfidzi FPI Daerah, Dharma Bakti Ginting.

Dia mengatakan, di Ramadhan Fair yang terjadi malah nilai-nilai kemaksiatannya lebih tinggi, sebab di tempat tersebut juga diduga digunakan sebagai transaksi-transaksi seperti narkoba, trafficking dan pelacuran.

Karena banyak para pengunjung, pramusaji dan termasuk para pedagangnya yang sama sekali tidak mengindahkan nilai religiusnya. Bahkan di tempat itu sudah ada perkumpulan kaum homoseksual yang memanfaatkan suasana Ramadhan Fair.

“Mereka tidak mengenakan pakaian yang semestinya bernafaskan Islam, bukan memamerkan paha dan menonjolkan buah dada. Dan kita tahu sendiri Ramadhan Fair diciptakan untuk Kota Medan yang religius dan madani, bukan sebaliknya,” katanya.

FPI juga sangat menyayangkan pelaksanaan Ramadhan Fair itu lari dari jalur. Nilai dakwah yang seharusnya ditingkatkan malah tidak tampak sama sekali. Malah kegiatan dakwah hanya ada di dalam arena Masjid Raya Al Mashun dan panggung Ramadhan Fair yang terletak di kolam Taman Sri Deli.

“Seharusnya Pemko Medan harus belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya kritikan yang membangun harus menjadi masukkan bukan dilawan. Tetapi yang terjadi Pemko Medan melalui Disbudpar Medan tidak menanggapi kritikan itu dengan serius untuk mengarah ketingkat yang lebih baik lagi,” katanya.

Selain itu, isu jatah dan jual beli stand menjadi momok tersendiri. Stand-stand yang seharusnya untuk para Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM), malah menjadi jatah para pejabat di pemerintahan, legislative maupun Parpol. Padahal, mereka-mereka itu duitnya sudah cukup banyak sehingga tidak perlu lagi mengambil jatah stand Ramadhan Fair.

FPI menegaskan bahwa Ramadhan Fair bukan lagi merupakan sarana wisata ibadah melainkan sebagai sarana maksiat. Oleh karenanya, RF dinilai gagal sebagai sarana menciptakan Kota Medan, Modern, Madani dan Religius. Pihaknya juga meminta BPK dan Kejaksaan agar segera mengusut penggunaan dana Ramadhan Fair VII yang menggunakan anggaran APBD dan meminta Walikota medan untuk mengevaluasi kinerja Kadisbudpar.

Menanggapi aksi demo puluhan masa FPI, Kadisbudpar Rismaria Hutabarat mengatakan, sangat berterimakasih atas segala informasi dan masukkannya kepada pihaknya. “Kedepannya, kita akan lebih serius dalam menangani serta mengelola Ramadhan Fiar tahun-tahun kedepannya,” terangnya. (don)

Humas STMIK TIME Edi Wijaya M.Kom kepada Berita, Selasa [31/8] menuturkan, kunjungan  kali ini ke Universitas Sains Malaysia dan Universitas Malaya disamping untuk kunjungan  studi tour juga dilakukan pertandingan basket persahabatan di kedua universitas tersebut.

Studi tour itu dipimpin langsung Ketua Prof Harlem Marpaung Ph.D dan Pembantu Ketua  I Jackri Hendrik ST M.Kom, diikuti 47 orang terdiri dari Kepala Prodi Sistem Informasi  Feriani Astuti Tarigan S.Kom, M.Kom, Kepala Prodi Teknik Informatika Yosida Sary S.Kom,  M.Kom, Kepala Laboratorium Jaringan Robert M.Kom dan mahasiswa berprestasi di bidang  pendidikan dan bidang olahraga basket.

Pertandingan basket persahabatan ini dilakukan sebagai bonus (reward) untuk para  mahasiswa dan mahasiswi STMIK TIME yang telah mendapatkan prestasi di tahun ini, yaitu juara  II putra dan juara II putri pada Liga Basket Mahasiswa (LIBAMA) tahun 2010 se Sumatera  Utara.

Menurut Prof Harlem Marpaung Ph.D, kunjungan seperti ini merupakan kunjungan rutin  yang dilakukan dan diharapkan dengan adanya kunjungan studi tour ini maka para mahasiswa  dapat melihat perkembangan teknologi informasi dari negara tetangga, sehingga diharapkan  dapat memotivasi para mahasiswa untuk lebih giat belajar lagi.

Edi Wijaya M.Kom menambahkan, tujuan studi tour ini agar mahasiswa bisa melihat  keberadaan kampus di kedua universitas di Malaysia itu, bagaimana program studinya dan bisa  saling tukar menukar informasi mengenai dunia pendidikan tinggi.
Bagi STMIK TIME sudah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan University Nirwana  College , sedangkan kedua niversitas yaitu USM dan UM masih sedang melakukan penjajakan.  “Melalui pertandingan basket persahabatan diharapkan bisa menjadi gerbang pembuka  untuk dapat menjalin kerjasama program pendidikan tinggi dan kegiatan lainnya dengan dua  universitas di Malaysia itu,” tambahnya. (aje)

Kusmanto menyebutkan santunan yang berasal dari keluarga besar UMA tersebut  disalurkan kepada 50 anak yatim piatu yang berada di sekitar lingkungan kampus, selain itu  pihaknya juga telah menyalurkan bantuan sosial ke beberapa panti asuhan di Medan.

“Kegiatan  ini kami lakukan  sebagai bentuk silaturahmi sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial  UMA,” ujarnya.  Terkait bencana yang terjadi di Sinabung, UMA akan segera mengirimkan bantuan berupa bahan makanan, pakaian dan uang tunai.

Selain itu Pascasarjana UMA juga akan mengirimkan tim taruma center untuk membantu para pengungsi yang mungkin  mengalami trauma pascabencana.
Kusmanto mengatakan pihaknya akan segera mengirimkan bantuan ke Sinabung, dan saat ini tim survey sedang melihat kondisi di sana.  Kepedulian pascasarjana UMA selama ini terhadap bencana pernah mendapatkan penghargaan dari PMI.
“Penghargaan itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus tanggap meberikan bantuan  bila terjadi bencana,” katanya.

Hadir dalam acara buka puasa itu dosen-dosen pascasarjana UMA, Koordinator Kopertis Sumut-NAD, Zainuddin. Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiyah disampaikan ustadz M Nuh.   M Nuh menyampaikan dalam bulan ramadan ini sebaiknya menjadi momen untuk merenung bagi umat muslim terutama pada 10 hari terakhir ramadan. Apalagi saat ini masyarakat Sumut juga mendapatkan bencana dengan meletusnya gunung Sinabung.

“Ramadan ini sangat baik untuk dijadikan momen merenung bagi kita mungkin saja  setelah bencana Sinabung akan datang bencana lainnya yang tak terpikirkan oleh kita, untuk  itulah perlunya kita merenung dan mengharapkan bimbingan dari allah mudah-mudahan di akhir  ramadan ini kita dapat meraih ketakwaan,”kata M Nuh.(aje)

Program sekolah binaan ini  mengutamakan peningkatan mutu dengan mengacu pada 8 standar pendidikan nasional. Hal itu diungkapkan Kadisdiksu Drs H Bahrumsyah MM usai menutup rapat koordinasi  Dinas Pendidikan Provinsi Sumut dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Hotel Soechi Medan  , Rabu (1/9).

Bahrumsyah mengatakan, prinsip pengembangan sekolah binaan ini merupakan  implementasi standar pendidikan sesuai PP No 19 Tahun 2005 meliputi diantaranya standar  kompetensi guru, sarana dan prasarana, monitoring dan evaluasi, kebijakan pendidikan dan  manajemen keuangan.

Pada pertemuan Disdiksu beserta Komisi E DPRD Sumut dihadapan Wakil Menteri  Pendidikan Fasli Jalal di Jakarta belum lama ini terungkap bahwa, Kemendiknas mengharapkan  agar sekolah binaan di Sumut segera terwujud dalam waktu singkat di tahun 2010 ini.

Untuk merealisasikan program tersebut, Disdiksu harus menyatu satu persepsi dengan  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, salah satunya melakukan nota kesepakatan (memorandum of  understanding) dan telah membentuk rancangan (draft) untuk segera dibahas.

Dari kegiatan rakor yang dilakukan ini ternyata diperoleh nota kesepakatan antara  Pemprovsu dengan Pemkab/Pemko yang dihadiri 33 para kepala dinas setempat dan para kepala  bidang. Isi nota kesepakatan itu meliputi, data sekolah binaan, profil, instrument dan  material yang dimiliki sekolah di tiap kabupaten/kota. Selain itu adanya rumusan dan fungsi  tugas pokok sekolah yang bersangkutan.

Disdiksu bertugas sebagai pengendali mutu sekolah  binaan akan melakukan evaluasi dan monitoring langsung di 33 kabupaten/kota. Hal ini dilakukan berkaitan akan diberikannya bantuan imbas swadaya bagi sekolah  binaan. Kemendiknas akan mengucurkan bantuan imbas hingga tahun 2012, jika sekolah binaan  telah memenuhi standar pendidikan nasional.

Lebih lanjut dikatakan Kadisdiksu, prinsip sekolah binaan ini berbeda dengan  rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Bagi sekolah yang telah memiliki RSBI tidak  akan dijadikan sekolah binaan lagi. Sebab, sekolah binaan ini akan menjadi sekolah inti di  kabupaten/kota dengan peningkatan mutunya.

Untuk mewujudkan sekolah binaan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merupakan ujung  tombak. Karena dalam nota kesepakatan nanti, peran Pemkab/Pemko sangat besar andilnya  merealisasikan sekolah binaan tersebut.

Menyinggung besarnya dana pendidikan Rp 800 miliar untuk fungsi pendidikan di Sumut  sekitar Rp 212 miliar yang dikelola Disdiksu selebihnya dana tersebut berada di dinas dan  badan yang ada di jajaran Pemprovsu.

Dari Rp 212 miliar itu hanya Rp 56 miliar yang dipakai untuk pembangunan fisik  melalui proses tender, selebihnya digunakan untuk tunjangan profesi guru, bantuan siswa  miskin dan lainnya.(aje)

“Kami  akan mengkaji unit khusus imigrasi,” kata Yunus  Yamani didampingi Wakil Ketum Apjati Rusdi Basalamah dan Adri Nelwan, tadi  malam di Jakarta.

Yunus juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mengizinkan pembuatan paspor TKI di seluruh Indonesia. “Kalau pembuatan passport bisa di mana- mana, saya rasa  merepotkan,” ujarnya.

Sebelumnya  pembuatan Pasport TKI hanya bisa di Jakarta. Lantas pemerintah mengizinkan pembuatan pasport TKI di seluruh Indonesia  dengan alas an efisiensi dan memudahkan jangkauan.

Asuransi:

Yunus juga minta Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk memfasilitasi keberadaan perwailan asuransi bagi TKI di luar negeri.

“Kita minta Menkertrans Muhaimin Iskandar agar asuransi TKI punya Perwakilan Asuransi di luar negeri. Kalau TKI tidak dikaver asuransi,  bila bermasalah atau meninggal di luar negeri, siapa yg tanggung jawab. Selama ini banyak mayat TKi dipulangkan ke Indonesia. Ini merepotkan PJTKI,” papar Yunus.

Hal senada diakatakan Adri Nelwan. Menurutnya, keberadaan perwakilan asuransi di luar negeri sejak pra dan penempatan TKI memang  harus diadakan.

“Kalau tidak ada ya patut kami protes. Negara lain punya perwakilan asuransi untuk warga negera yang bekerja di luar negeri. Philipina umpamanya. Jangan dikira tenaga kerjanya tidak bermasalah. Banyak bermasalah. Tetapi dikaper sama asuransi. Kedubes mereka bisa menhandel dengan asuransi. Cek di kedutaan mereka, tidak ada pekerja yang sampai mondok seperti TKI kita di kedubes-kedubes di luar negeri,” kata Adri Nelwan yang diamini oleh Rusdi Basalamah.

Zaman Soeharto:

Zaman memang sudah berubah. Ketika Soeharto dan Pak Sudomo, perintahnya terarah dan  tegas. Kalau dikeluarkan perintah atau larangan pasti ditaati semua orang. MIsalnya, melarang pengiriman TKI berangkat  ke Malaysia.

“Dulu kalau Pak Harto alias Soeharto ngomong, tidak ada yang berani bantah.  Begitu juga Pak Sudomo. Kini SBY ngomong tidak dengarin orang,” kata Wakil Ketua Umum Apjati Rusdi Basalamah.

Karenanya Yunus Yamani juga mengkritik lemahnya bargaining posision   pemerintah di mata asing. “Bagaimana nggak lemah. Karena tidak mau bekerja sama dengan kita. Zaman Pak Nuwawea (Jacob Nuwawea) bargaining kita kuat. Yang sekarang waduh? Bayangkan, 30 tahun kita beraktifitas di pengiriman TKI, kita tahu semua. Tapi mana pernah kita dimintai pendapat.  Kita dianggap orang bodoh,” pungkas Yunus prihatin.  (oloan siregar)

Vivahmi mengatakan bingkisan dan santunan berupa kain sarung dan uang saku diberikan  sebagai wujud kepedulian civitas akademika ITM.  Hadir pada acara itu Pembantu Rektor I, II dan III ITM Prof Dr Ilmi Abullah, Drs Munajat, Ir  Mahyuzar Masri MT, dekanat, dosen, serta pegawai di lingkungan ITM.

Rektor ITM Ir Mahrizal Masri MT, mengatakan, kegiatan buka puasa bersama civitas  akademika ITM memiliki manfaat cukup besar, karena akan menjalin silaturahmi antara pimpinan dengan  yang dipimpin. “Saya yakin dan percaya dengan kegiatan ini seluruh civitas akademika ITM akan lebih akrab  dan kompak,” ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa buka puasa bersama dengan civitas akademika ITM sudah  menjadi agenda tahunan ITM. Namun demikian khusus tahun sebelumnya tidak melibatkan anak-anak  yatim.  “Setiap kegiatan buka puasa bersama kami sebelumnya mengundang anak yatim,” ucapnya.

Buka puasa didahului dengan tausyiah Ramadhan disampaikan Al Ustad Hendri Purnama  menjabarkan kiat memotivasi diri untuk giat bekerja. Menurutnya ada 5 langkah yang harus dilakukan,  antara lain yakni harus memiliki tujuan hidup, punya masa depan yakni jangka panjang dan pendek, yakin  setiap masalah yang timbul harus disikapi sebagai ujian, dan meyakini setiap perbuatan yang dikerjakan  pasti ada timbal baliknya (penilaian), kemudian memahami suatu perbuatan dan pekerjaan tersebut.(aje)

Pengiriman bantuan ini dilepas oleh Rektor USU diwakili Pembantu Rektor (Purek) II, Armansyah Ginting di halaman Biro Rektor USU, Kampus Padang Bulan Medan,  Selasa (31/8).

Hadir dalam acara ini antara lain Purek I, Zulkifli Naustion, Purek V, Yusuf Husni, dan Dekan Fakultas Kedokteran (FK), Gontar A Siregar. Ketua Tim Kesehatan dan Teknis Bantuan USU, Yusuf Husni, melalui Dekan FK, Gontar A Siregar menjelaskan, tenaga medis yang diturunkan untuk membantu korban sebanyak 19 dokter. Rinciannya, 15 dokter spesialis dan 14 dokter umum.

Dokter spesialis antara lain berasal dari spesialis obstetri dan ginekologi (Obgin), penyakit paru, penyakit dalam, anastesi dan reanimasi, dan kesehatan anak.
Sementara bantuan obat-obatan di antaranya masker, tisu, susu, dan berbagai jenis obat-obatan. Selain dari USU sendiri, bantuan ini juga berasal dari berbagai pihak yang mempercayai universitas ini untuk mengirimkan bantuan tersebut.

Menurut Gontar Siregar, dalam bantuan pelayanan kesehatan itu, pihaknya akan berada di lokasi pengungsian untuk membantu korban letusan Gunung Sinabung itu selama diperlukan. ‘Kita akan  akomodatif terhadap permintaan yang datang, apakah satu, dua atau tiga minggu. Selama dibutuhkan,  kami akan berada di sana membantu korban,’ terangnya.

Untuk saat ini, katanya, tim medis pelayanan kesehatan USU ini kemungkinan besar akan menyisip giliran tugas (shift) tim kesehatan posko penanggulangan bencana yang sudah ada. Ini sesuai dengan permintaan awal kepada universitas, tambahnya.
Di bagian akhir, Yusuf Husni menyatakan, bantuan medis dan teknis USU merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dan bencana alam sebagaimana sering dilakukan universitas ini  sebelum-sebelumnya.

“Sebagaimana sebelumnya, kita selalu terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dalam penanganan bencana, seperti tsunami Aceh-Nias, gempa Sumatera Barat (Sumbar), dan banjir Mandailing Natal (Madina),” ungkapnya. (aje)

“Bantuan yang disalurkan ini berupa 5 ton beras, 500 kotak  mie instan dan 50 kotak air mineral,” kata Saleh Bangun kepada wartawan di Jambur Taras, Berastagi, Senin malam (30/08).

Disampaikan Saleh Bangun didampingi Wakil ketua Partai Demokrat Sumut Layari Sinukaban, Jambur Taras adalah salah satu loka-si pengungsian warga yang se-lama ini tinggal di kaki Gunung Sinabung. Dari 5 ton beras, 500 mie instan dan 50 kotak air mineral tersebut, ujar Saleh bangun yang juga ketua DPRD Sumut, didistribusikan untuk beberapa lokasi pengungsian.

Seperti di Jambur Taras,  beras yang disalurkan sebanyak 1 ton, 150 kota mie instan dan 10 kotak air mineral. Selanjut-nya, bantuan ini juga disa-lurkan untuk pengungsi yang berada di Jambur Lige, Jambur Adil Makmur dan Posko GBKP.
“Di Jambur Lige jumlah pe-ngungsi sebanyak 3000 pe-ngungsi yang terdiri dari warga empat desa, yakni Desa Guru Kinaya, Desa Bersetepu, Desa Bekerah dan Desa Semacem. Sedangkan di Jambur Adil Makmur, ada sekitar 3200 pengungsi yang terdiri dari warga Desa Beganding, Desa Jeraya, Desa Gamber, Desa Selandi, Desa Payung, Desa Sukandebi, Desa Nayan, Desa Ujung Payung dan Desa Cimbang”, kata Saleh Bangun.

Atas peristiwa ini, Saleh Bangun berharap kepada para pengungsi agar tabah dan sabar menghadapi cobaan ini. Mungkin ada hikmah dibalik semua ini.
“Mudah-mudahan setelah cobaan yang diberikan Allah SWT ini, lahan di sekitar Gu-nung Sinabung menjadi lahan yang  subur untuk masyarakat, sehingga ke depan sektor perta-nian dan taraf kehidupan mas-yarakat di daerah ini akan se-makin meningkat.,”kata Saleh Bangun didampingi Ketua Partai Demokrat Sumut Palar Nainggolan dan unsuar pengu-rus lainnya diantaranya T. Dirkansyah Abu Subhan Ali SE,Ak.
Sementara itu Layari Sinu-kaban yang juga ketua Komisi B DPRD Sumut dalam ketera-ngannya menyebutkan, ban-tuan Partai Demokrat sebagai wujud keperdulian kepada masyarakat bukan hanya berehenti sampai disini. “ Kita secara kontiniu akan terus melakukan pemantauan terha-dap kondisi para pengungsi. Untuk itu sebagaimana intruksi dari DPP, kita telah memba-ngun beberapa Posko dibebe-rapa titik pengungsian”, kata Layari Sinukaban.

Sementara itu Staf Ahli Fraksi Demokrat DPRD Sumut Roy Faraby Ginting SH,M, Kn yang ikut mendampingi Tim DPP dan DPD Demokrat menyebutkan, saat ini bantuan masyarakat berbentuk sembako seperti beras, mie instan dan mineral sudah berlebih, sehing-ga Panitia Posko penerima bantuan sudah sulit menempat-kan bantuan tersebut, akibat begitu besarnya simpati masyarakat baik di Sumut maupun luar Sumut terhadap  musibah yang menimpa sauadara kita di Karo.

Berkaitan dengan hal itu, ia mengimbau kepada para der-mawan yang berkeinginan memberikan bantuan, alangkah lebih baik berupa masker, selimut, dan susu anak-anak serta pembalut wanita, karena menurut penuturan masyarakat yang didominasi oleh wanita dan anak-anak,mereka lebih membutuhkan beberapa jenis bantuan tadi ditambah bantuan medis dan obat-obatan. (irm)

Menurutnya, untuk proses pelelangan itu mereka telah melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada panitia tender karena dianggap ada yang kurang transparan dan adanya indikasi penyimpangan. Dia memaparkan daftar perusahaan yang ikut serta memasukkan penawaran mulai dari harga penawaran terendah yakni CV Titian Berkah, dengan harga penawaran  Rp. 372.250.000, CV Toba Link, harga penawaran Rp 396.550.000, CV. Vecto Kreasi Mandiri Rp. 402.298.000, CV Mangun Citra Bersama Rp. 424.609.900, CV Turena Gemilang  Rp. 435.924.500, CV. Nortis Rp. 437.250.000, CV.Korintus Tehnik Rp. 441.650.000.

Dalam hal ini sebagai pemenang adalah CV Nortis. “Kita duga CV Nortis membawa 3 (tiga) perusahaan yaitu satu dijadikan sebagai pemenang dan sebagai pendamping yaitu pada perusahaan CV Nortis, CV. Titian Berkah dan CV. Vecto Kreasi Mandiri,” kata Marpaung yang pada saat pembukaan penawaran pihaknya yakni CV Toba-Link berkapasitas sebagai saksi.

Indikasi itu menurutnya sangat jelas terlihat pada dokumen ketiga perusahaan yang mempunyai kesamaan bentuk, jenis font dan jaminan penawaran yang sama dari asuransi, yang mana ketiga perusahaan tersebut seharusnya gugur dalam tahap evaluasi. Dia juga memaparkan banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya dalam proses tersebut.

Salah satu kejanggalan lainnya, papar Marpaung, salah seorang panitia yakni Muhammad Ridwan tidak memberikan dokumen RKS, alasannya bahwa dokumen RKS sudah habis. Lalu Direktur CV. Toba-Link meminta supaya mem-foto copy asli dokumen RKS, sekretaris panitia Muhammad Praatmaja.

Menurut Marpaung panitia terkesan Diskriminatif terhadapnya. Selain itu juga, pada tanggal 5 Juli 2010 dilaksanakan acara Aanwijing dan pihaknya tidak  mengikutinya berhubung karena pada saat mendaftar acara Aanwijing sudah selesai dilaksakan. Pada keesokan harinya  Marpaung meminta hasil berita acara Aanwijing dari panitia. Namun dari berita acara Aanwijing terlihat beberapa kejanggalan, yang seharunsya dilaksanakan 5 Juli 2010, tetapi tanggal berita acara Aanwijing tertera 5 Mei 2010. “Hasil berita acara Aanwijing tidak sah, karena tidak ada peserta/pihak penyedia jasa yang menandatangani berita acara Aanwijing itu,” katanya.

Sehingga Marpaung menduga berita acara Aanwijing tersebut terkesan hanya direkayasa dan dilakukan secara fiktif, tanpa ada sedikitpun komentar dari peserta/pihak penyedia jasa.  “Hasil berita acara Aanwijing diduga hanya disalin kembali dari dokumen RKS tanpa sedikitpun adanya perubahan, padahal sangat banyak kekurangan-kekurangan didalam dokumen RKS,” kata Marpaung.

Kesalahan Fatal lainnya yang dapat terlihat adalah bahwa pada saat pembukaan dokumen penawaran panitia tidak mempersiapkan Daftar simak atau tidak mempersiapkan daftar tabel di papan untuk di cek list  sebagai acuan dalam pembukaan dokumen penawaran, sehingga terkesan bahwa acara pembukaan dokumen penawaran tersebut hanya dilakukan asal-asalan saja dan hanya sesuai dengan kehendak panitia tanpa menghiraukan permohonan rekanan.

Marpaung juga menilai jawaban balasan surat sanggahan yang disampaikan oleh pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sangat kurang memuaskan.

“Jadi kita sangat meragukan kemampuan panitia dalam melakukan evaluasi dan proses pelelangan  apalagi dari hasil pembicaraan kita dengan pejabat pembuat komitmen terungkap bahwa proyek tersebut tadinya di intervensi oleh salah seorang oknum bagian pejabat Biro di Pemprovsu supaya proyek tersebut dibuat penunjukan langsung. Tetapi menurut pejabat pembuat komitmen hal itu tidak mungkin dilakukan karena paket proyek tersebut adalah satu rekening, sehingga harus dilakukan proses tender terbuka,” beber Marpanung.

Dari pengakuan itu diduga sejak awal memang diduga terjadi [ersekongkolan dengan pihak panitia.  “Oleh karena itu, kami meminta kepada inspektorat dan pihak yang berwenang untuk segera memeriksa Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara,’ pinta Marpaung.(irm)

“Kita masih proses kasus temuan BPK itu. Dan dalam waktu dekat pasti akan kita kasih sama wartawan untuk dipublikasikan. Pokoknya jangan khawatirlah,” kata Kepala Inspektorat Kota Medan, Syahminan ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Menurut Syahminan, pihaknya belum bisa memutuskan terkait temuan BPK tersebut apakah fiktif atau tidak, karena masih dalam proses Inspektorat. “Kita tidak mau gegabah dalam mengeluarkan statement terkait masalah ini,” ujarnya.

Informasi yang diperoleh, munculnya kasus tersebut, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sekretariat kantor Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengadakan rapat, terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diduga fiktif.

Dengan adanya temuan BPK itu, berarti sudah terjadi kebocoran keuangan Pemko Medan. Mungkin selama ini, ada oknum-oknum bekerjasama oleh pejabat SKPD tertentu yang ingin memperkaya diri dengan cara mengutak-atik anggaran SPPD tersebut. Memang pepatah lama yakni sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga, masih mujarab.

Sumber Mandiri yang layak dipercaya di Pemko Medan ketika ditanya menyatakan, dirinya akan menghadiri rapat membahas adanya temuan anggaran SPPD diduga fiktif. Ketika disinggung kembali, siapa saja yang akan menghadiri rapat itu, sumber tadi mengatakan, tidak mengetahui secara pasti karena di dalam undangan itu tidak dicantumkan nama atau jabatan dan dari SKPD mana.

Namun, ketika dikonfirmasi ke Bawasko/Inspektorat Kota Medan, Syahminan mengatakan, ada pertemuan dengan sejumlah SKPD di lingkungan Pemko Medan. Namun, pembahasan tentang adanya temuan BPK terkait anggaran SPPD diduga fiktif masih tahap koordinasi dengan yang bersangkutan (BPK).

“Kita tidak bisa menyebut ada temuan, karena sifatnya masih frematur. Jadi tidak bisa diangkat kepermukaan. Mungkin beberapa minggu lagi akan kita publikasikan dan itu wajib,” kata Syahminan.

Disinggung siapa saja yang hadir, Kepala Inspek torat Kota Medan itu men-yebutkan, salah satunya Kabag Umum dan lain-lain. “Pokoknya ma-salah ini masih tahap koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” katanya. Anehnya lagi, ketika ditanya soal berapa jumlah uang keseluruhan yang menjadi temuan di SPPD diduga fiktif itu, Syahminan hanya tersenyum simpul.

Sementara Sementara itu Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Medan, Ferdinan Ghodang SE, mengatakan, jika itu memang jadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka BPK harus mengusut dan menindaklanjuti temuan itu, karena hal tersebut termasuk salah satu penyalahgunaan keuangan Negara dan menjadi borok di Pemerintahan Kota Medan.

“Sebaiknya BPK harus lebih transparan dengan menindak lanjuti temuan anggaran SPPD yang diduga fiktif tersebut,” ujar Ferdinan, seraya menambahkan, dengan adanya temuan tersebut, BPK harus lebih mensosialisasikan kepada seluruh pimpinan SKPD di jajaran Pemerintah Kota Medan, agar menggunakan anggaran keuangan negara dengan sebaik-baiknya. (don)

“Pada dasarnya, Walikota sudah menyetujui tentang rencana itu, namun setelah dipelajari, untuk mengubah paket tersebut, Pemko Medan harus merevisi Perda APBD terlebih dahulu. Mungkin tahun depan baru dapat dilakukan setelah perubahan APBD tersebut,” ujar  Kabag Perlengkapan dan Aset Sekretariat Pemerintah Kota Medan, Drs Abdullah Matondang, kepada Berita, Selasa (31/08), di gedung DPRD Medan.

Bahkan, untuk pengadaan paket lebaran tersebut, Pemerintah Kota Medan telah menunjuk CV Surya Sakti, sebagai pemenang tendernya karena mengajukan penawaran terendah yakni sebesar Rp 4.888.700.000, dari jumlah pagu sebesar Rp 5,8 milyar. CV Surya Sakti terpilih sebagai pemenang setelah mengalahkan dua perusahaan lainnya, yakni PT Mulya Perkasa (Rp 5.094.850.000) dan UD Brahmana (Rp 5.123.285.000).

“Saat ini perusahaan tersebut telah melakukan pekerjaannya untuk menyiapkan paket lebaran sebanyak 3000 paket. Mungkin dalam minggu ini, paket tersebut sudah dapat dibagi-bagikan kepada PNS dan Pensiunan,” ujar Abdullah.

Sebagai penggagas wacana tersebut, Abdullah Matondang mengatakan, pemberian tali asih berupa uang sebesar Rp 200.000 ini, sangat manfaat. Karena dengan uang tersebut, si penerima menggunakan uang itu untuk membayar zakat fitrah atau salam tempel untuk anak cucu ataupun keponakannya yang masih kecil-kecil.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Medan, Drs HM Fitriyus SH MSP, kepada Berita, mengakui, tidak gampang mengubah Perda APBD Tahun 2010 tentang pergantian Paket Lebaran menjadi uang Tali Asih kepada PNS dan Pensiunan. Sebab itu harus dilakukan kajian-kajian terlebih dahulu yang lebih mendalam.

“Untuk tahun ini memang tidak bisa kita gantikan dengan uang paket tersebut, karena harus ada kajian yang mendalam. Tetapi kalau untuk tahun depan dan seterusnya tidak tertutup kemungkinan itu bisa kita laksanakan setelah melakukan pengkajian tersebut,” jelas Fitriyus. (don)

Konsul Jenderal Jepang di Medan Minoru Shirota bersalaman dengan pendiri Yayasan Al Muhajirin Dra Hj Nurhayati Zain, M.Pd usai menandatangani kontrak kerjasama renovasi sekolah di kediaman Konsul  Jalan Tjut Nyak Dhien Medan Selasa (31/8) siang. (Berita Sore/ist )

MEDAN (Berita): Pemerintah Jepang telah memutuskan memberikan dana sebesar 99.723 dolar AS atau sekira Rp800 juta untuk proyek renovasi gedung belajar sekolah Al Muhajirin di Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang.

Bantuan dana di bidang pendidikan dasar tersebut diberikan kepada Yayasan Al Muhajirin untuk kontrak bantuan hibah ditandatangani pendiri Yayasan Al Muhajirin Dra Hj Nurhayati Zain, M.Pd bersama Konsul Jenderal Jepang di Medan Minoru Shirota di kediaman Konsul Jalan Tjut Nyak Dhien  Medan Selasa (31/8). Hadir di sana Ketua Yayasan Al Muhajirin Abdul Halim beserta Komite Pembangunan Proyek.

Dalam acara penandatanganan tersebut, Konsul Jenderal Minoru Shirota menyampaikan bahwa proyek kali ini merupakan proyek pertama yang direalisasikan oleh Konsulat Jepang di Medan pada tahun anggaran 2010 sebagai bentuk kerjasama di bidang pendidikan.”Kami berharap proyek ini dapat bermanfaat untuk peningkatan pendidikan di Sumatera Utara,” kata Shirota.

Sementara itu, pendiri Yayasan Al Muhajirin Dra Hj Nurhayati Zain, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas nama keluarga besar Yayasan Al Muhajirin kepada pemerintah Jepang yang telah membantu yayasan dalam melaksanakan pendidikan dan akan melaksanakan proyek semaksimal mungkin dalam meningkatkan mutu pendidikan Yayasan Al Muhajirin. (wie)

BINGKISAN : Ketua DPD Partai Golkar Sumut H Syamsul Arifin SE saat secara simbolis menyerahkan bingkisan kepada anak yatim dan kaum duafa.( Irm )

*Kader Golkar Jangan Sombong

MEDAN (Berita): Ketua DPD Partai Golkar Sumut H Syamsul Arifin SE mengingatkan segenap kader Golkar untuk tidak berprilaku sombong dan angkuh. Sebab selain prilaku itu merupakan penyakit hati, prilaku tersebut juga sangat dibenci rakyat.

“Penyakit hati seperti sombong, angkuh, tamak,  rakus dan dengki seyogyanya disingkirkan jauh-jauh dari jiwa kader Golkar, agar partai ini tetap dicintai rakyat”, katanya dihadapan pengurus DPD Partai Golkar Sumut, para kader, undangan dan ratusan anak yatim saat berbuka puasa bersama di sekretariat Jalan Wahid Hasyim Medan, Senin (30/8).

Kata Syamsul gelar Datuk Sri Lelawangsa Hidayatullah, ibadah puasa Ramadhan dapat mengikis penyakit hati. Cara lain menghilangkan sifat tamak dan rakus kata Datuk, yakni dengan cara menanamkan rasa syukur dan menikmati pemberian Allah apa adanya.  “Sifat dengki dan iri hati bisa kita hindarkan, dengan cara menerima suatu ujian dan musibah, karena segala sesuatu yang terjadi dengan izin oleh Allah SWT”, katanya.

Syamsul Arifin mengaku bangga dengan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut saat ini, yang menurutnya sangat kompak, responsip dan dinamis. Masing-masing pengurus tahu apa tugas dan fungsinya, serta saling mendukung guna mensukseskan program kegiatan partai.

Antara lain munculnya gagasan mulia pribadi-pribadi pengurus yang cepat tergerak, membantu rakyat yang mengalami musibah. Seperti dialami saudar-saudara kita di Tanah Karo, pasca meletusnya gunung Sinabung dengan mengumpulkan logistik dan mengantarnya ke lokasi.“Saya sejak awal tidak mau one man show, tapi semua pengurus bekerja sesuai tugas dan bidangnya. Saya bangga dan berterima kasih”, katanya.

Syamsul juga mengapresiasi sejumlah kader Golkar yang dipercaya rakyat menjadi pemimpin, baik jadi Bupati maupun Walikota dan gubernur. Maka dia berharap agar amanah rakyat itu jangan dihianati, melainkan terus dijaga dengan kepekaan sosial kepada rakyat.

“Sebagai pemimpin kita dituntut membuang penyakit hati seperti angkuh dan sombong, iri dan dengki. Maka kita pun perlu meminta doa dari ulama, anak yatim senior, agar amanah  yang diemban selamat dunia dan akhirat”, kata Syamsul.

Buka puasa bersama ulama, senioren dan tokoh adat, muspida plus dan ormas itu, dirangkai peringatan nuzul qur’an menampilkan ustaz Prof DR Ramli Abdul Wahid Marpaung.

Dalam kesempatan itu, Golkar juga membagikan bingkisan kepada ratusan anak yatim dan  kaum duafa. Bingkisan tersebut kata Ketua Pa nitia Sukran Tanjung, merupakan bentuk kepedulian Partai Golkar kepada sesama. (irm)

Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar, Chaidir Ritongga mengatakan, sebagai bentuk kepedulian pihaknya terhadap masyarakat yang menjadi korban disekitar kawasan Gunung Sinabung, 100 anggota DPRD sumut telah sepakat untuk memberikan sumbangan sebesar Rp 50 juta dalam bentuk barang. Dimana dana tersebut berasal dari partisipasi seluruh anggota dewan dengan suka rela dipotong gajinya sebesar Rp 500 ribu perorang.

“Uangnya sudah terkumpul Rp 50 juta, sekarang sedang dibelanjakan. Rencananya besok akan dikirim langsung ke lokasi bencana agar bantuan bisa dimanfaatkan,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (30/08).

Pemilihan penyerahan bantuan dalam bentuk barang tersebut dilakukan pihaknya dengan pertimbangan bahwa barang akan lebih bermanfaat untuk membantu korban yang ada disekitar Gunung Sinabung tersebut. “Kalau kita kasih uang kontan, mereka mau belanja dimana. Makanya kita pertimbangkan bahwa barang akan lebih bermanfaat, dan kami juga telah mendata apa saja yang kemungkinan di butuhkan warga,” ujarnya.

Selain mengumpulkan anggaran dari masing-masing anggota dewan, pimpinan dewan melalui Ketua DPRD Sumut Saleh BAngun juga sudah melakukan komunikasi dengan pihak Pemprovsu untuk dapat mengalokasikan anggaran bencana alam yang ada di APBD Sumut untuk dimanfaatkan bagi korban Gunung Sinabung ini.
“Berapa jumlah yang akan dialokasikan, ini yang sedangdikomunikasikan,”katanya.(irm)

MEDAN (Berita): Direktur Umum dan SDM PT Inalum Ir H Nasril Kamaruddin, MBA menegaskan sampai dengan saat ini apapun keputusan tentang PT Inalum pasca 2013 merupakan wewenang dari pemegang saham dan pastilah yang terbaik bagi bangsa Indonesia.
Hal itu ditegaskannya di sela acara buka puasa bersama dengan insan pers di Medan Senin (30/8) malam. Diakuinya banyak isu yang berkembang mengenai keberlangsungan PT Inalum, baik di media cetak dan elektronik dari tingkat lokal maupun nasional. “Kami dari direksi, manajemen dan karyawan akan tetap berusaha untuk berkarya dan terus berkarya yang terbaik dari waktu ke waktu untuk PT Inalum,” tegasnya.

Ia menambahkan dalam enam tahun berturut-turut PT Inalum berhasil meraih laba rata-rata di atas 100 juta dolar AS. Tahun 2009, produksinya mencapai 256.000 ton, melebihi kapasitas terpasang 225.000 ton per tahun.  “Operasional yang baik dan lancar ini dikarenakan tingginya muka air Danau Toba yang stabil pada level 904 meter dari permukaan laut,” katanya.

Ia menjelaskan walaupun harga aluminium di pasar dunia tidak stabil dan cenderung turun pada tahun 2009, tetapi PT Inalum berhasil meraih laba sebesar 101 juta dolar AS. Tahun 2010 ini Inalum merencanakan pencapaian produksi sebesar 254.000 ton.
“Dengan segala kerendahan hati kami tetap mengharapkan doa restu, bantuan dan dukungan terhadap kelancaran operasional perusahaan dari waktu ke waktu,” jelas Nasril, seraya menyebut usia Inalum kini menjelasng 35 tahun pada tahun 2011.

Tahun ini, tambahnya, Inalum telah, sedang dan akan melaksanakan beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti perbaikan rumah-rumah ibadah, sekolah, bantuan mobiler, peralatan pedagogik, pembangunan taman bacaan masyarakat desa, perbaikan fasilitas umum, sumur bor, pemberdayaan nelayan melalui program rumpon, kesehatan, beasiswa, pemberdayaan & modal bergulir untuk usaha kecil dan lain-lain.
Pada bulan Ramadhan ini, Inalum juga melaksanakan proram safari Ramadhan ke beberapa masjid di sekitar perusahaan. (wie)

Imbauan ini diungkap Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Mohtar SE dan Ketua K-SPSI Sumut H Mukhyir Hasan Hasibuan kepada wartawan secara terpisah, Senin (30/8) di Medan.

Brilian maupun Mukhyir sependapat, THR merupakan kewajiban bagi perusahaan-perusahaan membayar setiap tahun dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan, seperti yang sudah berlangsung selama ini.
Dikatakan Brilian Mohtar, pembayaran THR keagamaan seperti THR Idul Fitri tahun ini jauh-jauh hari sudah dihimbau pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah propinsi dan kabupaten/kota, agar perusahaan-perusahaan tidak mengabaikan kewajibannya.

“Setiap tahun perusahaan sudah menyisihkan anggaran untuk THR karyawannya dan THR ini bagian dari kepedulian perusahaan terhadap upaya menambah tingkat kesejahteraan karyawannya. Karena itu, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk tidak membayar THR bagi karyawannya yang sudah berjasa memajukan perusahaannya,” ujar Brilian Mohtar.

Hal serupa juga diungkapkan Mukhyir Hasan Hasibuan dan minta perusahaan-perusahaan membayar THR karyawannya sesuai instruksi Menakertrans yang tertuang dalam surat edarannya No SE.190/MEN/PHIJSK-PJSK/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 agar perusahaan membayar THR kepada eluruh pekerja selambat-lambatnya 7 hari sebelum Hari Raya keagamaan tiba.

Mukhyir mengingatkan, kalau ada perusahaana tidak membayar THR atau mem-PHK pekerjanya gara-gara menuntut THR, perusahaan tersebut tidak berprikemanusiaan dan lebih para dari Belanda.

“Perusahaan seperti itu harus dihabisi, tidak pantas di negara ini. Kalau perusahaan tidak mampu, masalah besaran THR dapat dibicarakan. Tapi sesuai ketentuan yang ada, THR itu diberikan minimal 1 bulan upah baik UMP maupun UMK,” ujarnya.

Mukhyir juga berharap serikat pekerja melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan untuk melakukan negoisasi agar THR karyawan di perusahaan-peruahaan segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(irm)

Penyerahan santunan uang tunai senilai Rp 131,600 juta, dilakukan di aula gedung DPRD Sumut disaksikan wakil ketua DPRD SU, Ir Chaidir Ritonga dan Drs H Kamaludin Harahap, kemarin.

Uang santunan diberikan kepada ahli waris dari korban Alamarhum Ricardo Panjaitan,25, langsung kepada ayah kandungnya Paransen Panjaitan.
Penyerahan dihadiri Direktur Operasional dn Pelayanan PT Jamsostek Jakarta Ahmad Ansori, Kepala Kanwil I PT Jamsostek Heri Herlan, Kepala Kantor Cabang PT Jamsostek Medan Pangarapen Sinulingga.

Direktur Operasionl dan Pelayanan PT Jamsostek Jakarta Ahmad Ansori mengatakan, selain santunan uang tunai sebesar Rp 131.600.000 tersebut, pihaknya juga menyerahkan santunan kepada ahli waris korban selama 24 bulan yang diserahkan tiap bulannya.

“Kami harap ahli waris korban tidak melihat nilai uang yang diserahkan, tapi semoga ini dapat bermanfat untuk keluarga yang ditinggalkan,” ujarnya. Santunan ini dapat diserahkan pihaknya ke ahli waris korban karena PT Jaya Konstruksi yang mempekerjakan korban telah mendaftarkan pekerjanya di Jamsostek.

“Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3/1992 tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja, santunan ini merupakan hak setiap pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jamsostek,” paparnya.

Wakil Ketua DPRD sumut, Chaidir Ritongga juga mengharapkan agar kedepan PT Jamsostek dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap perusahaan untuk dapat memasukkan pekerjanya sebagai peserta jamsostek.

“Semoga bantuan ini dapat mengurangi kesedihan pihak keluarga, memang uang ini tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawa korban yang meninggal. Untuk itu, kejadian ini dapat diambil manfaatnya oleh pihak Jaya konstruksi untuk lebih hati-hati menjaga keselamatan pekerjanya,” katanya.

Korban Ricardo Panjaitan (25 tahun) yang merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama untuk pembangunan gedung baru DPRD Sumut dengan nilai proyek Rp 171 miliar lebih, menjadi korban kecelakaan kerja yang menewaskannya.

Peristiwa terjdi pada 16 Juni lalu pada saat pemasangan instalasi listrik di lantai 4 gedung baru tersebut, dimna korban tersangkut di pipa air plafon. Selain kepada Rucardo, pihak PT jamsostek Medan juga menyerahkn santunan kepada tiga pekerja PT jaya Konstruksi lainnya yang mengalami kecelakaaan yaitu Suparman, Triyono dan Siswoyo berupa biaya perawatan.(irm)