Mobil Jaguar biru muda metalik yang disita tersebut atas nama Beby Arbiyana yang merupakan anak dari Syamsul Arifin.KPK sendiri telah menetapkan Gubernur Sumut tersebut sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007.  Penetapan tersangka sudah dilakukan sejak April 2010. Kerugian negara dari dugaan kasus korupsi ini mencapai Rp31 miliar.

Sedangkan pasal yang disangkakan pada Gubernur Sumut ini adalah Pasal 2 ayat 1, dan atau pasal 3, dan atau pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.  Syamsul pun kini sudah dicekal oleh pihak imigrasi setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian hingga saat ini, KPK tidak melakukan penahanan Syamsul yang masih memimpin Sumut selaku Gubernur. (ant )

“Jadi baik fasilitas atau pijat itu tidak ada,” tegas Marzuki yang juga menjabat Ketua BURT mengungkapkan hal itu, kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Selasa (31/8) petang.

Marzuki mengaku langsung mengecek kebenaran rencana pemberian fasilitas rekreasi mewah tersebut ke BURT. Menurut Marzuki, dalam rencana pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp1,16 triliun itu, memang disiapkan ruang istirahat bagi anggota Dewan. “Kalau ruang untuk istirahat menunggu sambil diskusi pasti disiapkan,” tambah Marzuki.

Wakil Ketua Dewaqn Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, soal ruang istirahat anggota dewan, hal itu merupakan kebutuhan dewan yang sering bekerja hingga larut malam bahkan sampai dinihari. Ruang istirahat tersebut, imbuh Marzuki, disediakan agar kinerja Dewan lebih efektif dan efisien.  “Soal desain ruang istirahat tersebut nanti saya cek lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, meminta rencana pembangunan sarana mewah seperti spa, sauna, hingga pijat refleksi di gedung baru DPR, dibatalkan. Menurut Priyo, tidak elok gedung dewan dilengkapi dengan fasilitas mewah yang tidak ada hubungannya dengan aktivitas kedewanan tersebut.  “Saya minta usulan itu di-drop,” ujar Priyo.

Priyo mengaku kaget melihat pemberitaan di media hari ini ihwal rencana pembangunan fasilitas relaksasi mewah di gedung baru DPR. Menurut Priyo, baik Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) belum pernah mengonsultasikan usulan tersebut kepada dirinya. “Kalau nantinya ini jadi polemik, saya akan menggunakan wewenang saya untuk panggil BURT,” tegasnya.

Ketua tim teknis pembangunan gedung baru DPR, Budi Sukada mengatakan, di puncak gedung baru yang akan dibangun itu akan ada satu lantai yang dipersiapkan dengan fasilitas khusus untuk refreshing para wakil rakyat. Konon, fasilitas itu berupa kolam renang, pusat kebugaran dan spa, serta pijat refleksi di gedung baru mereka, termasuk juga restoran akan tersedia pula di lantai teratas khusus rekreasi itu.

Namun Budi Sukada menolak jika dikatakan anggota dewan bermewah-mewah dengan fasilitas rekreasi itu. ‘’Bukannya mewah-mewah, itu adalah bagian dari fasilitas sosial dan umum,’’ ujarnya saat dihubungi wartawan.

Berdasarkan aturan bangunan dari Pemprov DKI Jakarta, setiap gedung dengan penghuni minimal 500 orang harus dilengkapi fasilitas sosial dan umum. ‘’Itu sesuai aturan DKI,’’ katanya lagi. Selain kolam renang dan restoran di lantai tertinggi gedung baru, yang direncanakan dibangun 36 lantai, rencananya sebuah spa yang digabungkan dengan pusat kebugaran atau fitness center akan dibangun pula. Budi tapi meminta publik tidak menerjemahkan spa dalam pusat kebugaran bak spa di hotel mewah.

Fasilitas lain yang hendak dibangun adalah toko, apotek, serta tempat untuk pijat refleksi. Jika kolam renang dan restoran terletak di lantai paling atas, Budi berujar fasilitas lain tersebar di lantai-lantai lainnya.

‘’Sekali lagi ini aturan bangunan DKI, fasilitas itu demi kesehatan dan kebugaran,’’ tegas Budi. Ia memastikan kalau sebagai konsultan, dirinya tidak akan memenuhi permintaan anggota Dewan yang berlebihan. Fasilitas yang sudah direncanakan pun diterangkannya bukan permintaan anggota Dewan, melainkan hanya mengikuti aturan. (iws)

“Jadi jawaban Kementerian Hukum dan HAM, baca aja sendiri. Pokoknya baca saja, apa saja isinya, itulah perwakilan dari pemerintah. Surat ini kan sudah
diberikan tugas kepada Dirjen AHU untuk menjawab, ya sudah itu saja,” kata Patrialis di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Dalam surat tertanggal 19 Agustus 2010 lalu, tergugat AHU dalam tanggapan pencabutan gugatan dalam perkara nomor 96/G/2010/ PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD) telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan memblokir PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI).

“Telah ditemukan kesalahan prosedur dalam melakukan pemblokiran PT TPI,” kata kuasa hukum tergugat Sjarifuddin dalam suratnya.

Pembukaan dan pemblokiran yang dilakukan oleh PT SRD tidak sesuai dan tidak ada perintah tertulis dari Dirjen AHU atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk.
Selain itu juga, PT SRD sebagai pengelola Sisminbakum tidak diperkenankan untuk melakukan pemblokiran atau pembukaan akses perusahaan lain, termasuk PT TPI
tanpa adanya perintah dari pejabat berwenang di Dirjen AHU.

Dalam surat gugatan tersebut, pemblokiran akses PT TPI dilakukan oleh PT SRD yang notabene adalah kakak Harry Tanoesodibjo terhadap PT TPI saat pemegang saham yang dikuasai oleh Mbak Tutut akan melakukan RUPS pada tanggal 17 Maret 2005.

“PT SRD menutup akses PT TPI saat Mbak Tutut akan melakukan RUPS. Tapi ketika Harry Tanoe akan menggelar RUPS, akses dibuka. Padahal RUPS versi Harry Tanoe tidak sah karena dia bukan pemegang saham PT TPI,” katanya.

Pembuatan akta nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang dibuat dihadapan notaris Bambang Wiweko,  menjadi tidak sah karena cacat hukum prosedural pengesahan  SK Menkumham Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada dimuat dan tidak pernah ada sehingg tidak memiliki akibat hukum.

“Dengan ini, tergugat (Dirjen AHU) menegaskan bahwa SK Menkumham C-07564.HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 ini sungguh bukan merupakan SK Menkumham, karena prosedural pengesahannya tidak benar, termasuk dalam melakukan pencetakan dan penandatanganan secara elektronis,” kata Sjafruddin.

Kuasa Hukum Siti Hardianti Rukmana Harry Pontoh mengatakan yang terpenting dari gugatan yang diajukan kliennya terhadap kepemilikan TPI adalah, bahwa hukum harus ditegakkan.

Hukum menurutnya tidak bisa dipermainkan oleh pihak swasta yang diberikan akses terhadap Sisminbakum.

“Selama ini terbukti dari surat yang dituliskan oleh Dirjen AHU bahwa pihak PT SRD selaku pihak yang diberikan akses untuk memberikan pelayanan Sisminbakum telah memblokir kliennya untuk mendaftarkan perubahan- perubahan status hukum
atas perusahaannya itu.

Sementara pihak PT SRD sekaligus mendaftarkan perusahaan atas nama Berkah sebagai pemilik baru TPI. Pemilik Berkah sendiri diketahui adalah saudara kandung dari seteru klien saya,” ujar Pontoh.

Jika akses ini bisa dipermainkan seperti ini, padahal untuk membuka akses dan menutup akses orang terhadap Sisminbakum membutuhkan persetujuan dari Dirjen AHU,  tentunya hal ini lanjut Pontoh sangat berbahaya bagi pelaksanaan sistem hukum yang baik di Indonesia.

“Klien kami hanya berpikir jika pihak swasta yang diberikan akses terhadap sisminbakum namun menyalahgunakannya betapa sangat berbahanya,” jelasnya lagi.

Yang lebih menakutkan, tambahnya,  adalah bahwa si pemilik akses yang berperilaku seperti ini juga akan memiliki seluruh informasi, seluruh kegiatan dunia usaha atau perusahaan-perusahaan yang mengambil langkah hukum dan harus mendaftarkannya.

“Coba bayangkan jika pengusaha yang memiliki akses ini kemudian menyalahagunakan informasi yang didapat aksesnya ini, dia akan menguasai dunia usaha atau bursa.

Saat ini korbannya baru Mbak Tutut (red: Siti Hardianti Rukmana), besok mungkin pengusaha lainnya,” jelasnya.

Mengenai diperlukannya SK Menkumham mencabut SK Menkumham untuk Pencatatan Berkah seperti yang dijadikan alasan oleh Harry Tanoe sebagai pemilik MNC,
Pontoh menjelaskan bahwa hal itu sama sekali tidak diperlukan.

Sesuai dengan surat dari PLH Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM yang diberikan kuasa oleh menkum ham untuk meneliti kasus ini dijelaskan SK Menkumham terdahulu berarti dianggap tidak ada. “Artinya SK terdahulu adalah SK Bodong karena PT SRD mempermaikan akes tersebut, jadi tidak diperlukan SK Pembatalan. SK Pembatalan baru diperlukan jika SK sebelumnya tidak bodong,” tegasnya.

Pontoh juga amenjelaskan pengambilalihan saham TPI oleh Berkah yang kemudian
menjualnya ke MNC sebesar 75 persen adalah tidak  sah. “PT Berkah  hanya mendapatkan kuasa untuk penyelesaian hutang, dan bukan untuk melakukan konversi saham. Kuasa itu, pun  sesuai UU hanya berlaku sekali, karena kuasa itu hanya dibawah tangan, sehingga keputusan jajaran direksi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, tidak bisa digunakan lagi, karena sudah digunakan dalam rapat umum pemegang saham sebelumnya pada tahun 2003,” tegasnya.

Sementara  Direktur Advokasi PSHK, Ronald Rofiandri mengatakan kepemilikan sebuah akses adalah sebuah konsekuensi yang diberikan   kepada perusahaan
pemenang kerjasama.

Seharusnya bukan   disalahgunakan untuk mematikan persaingan. “Akses juga tidak boleh dimanfaatkan untuk hal yang yang tidak terkait dengan kerjasama tersebut.

Pemerintah harus juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan akses ini tidak bisa juga si pemengang akses diluar pemerintah bisa seenaknya saja,” tegasnya.

Sementara itu Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan proses hukum terhadap PT SRD akan dilanjutkan kembali setelah putusah gugatan salah satu tersangka di Mahkamah Konstitusi. “Kita tunggu dulu putusan MK bagaimana, baru kita lanjutkan lagi penangangan kasus ini,” jelasnya. (aya)

Selain itu ,penyerahan santunan ini juga dibarengi dengan acara berbuka puasa bersama antara karyawan dan karyawati managemen PT Pelindo I cab Dumai yang mengambil tempat di kediaman rmah dinas General Manager PT Pelabuhan indonesia I cab Dumai , Ir Zainul Bahri MM

Dalam Sambutannya, GM PT Pelindo I cab Dumai mengatakan pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dari perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan ini berdomisili. Santunan yang berikan kepada Fakir Miskin dan kaum dhu’afa, lanjut Zainul adalah warga yang diberikan yang benar-benar membutuhkannya untuk merayakan hari Raya Idul Fitri . ” Program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar,” papar GM PT Pelindo I Cab Dumai kepada Berita disela-sela acara berbuka puasa, Sabtu lalu. (djv/edd)

“Ini bencana lokal. Meski demikian pemerintah pusat tetap memberikan perhatian. Kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan sudah bikin posko di sana untuk memberikan pelayanan kepada penduduk yang mengungsi,” kata Agung Laksono usai meninjau Pasar Segar dan Ramah Mandiri serta Pasar Swalayan Farmer’s Market di Kelapa Gading, Jakarta, Senin [30/08].

Menurut dia, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat sudah memberikan bantuan awal Rp500 juta untuk membantu pemerintah daerah menangani dampak bencana dan berencana memberikan bantuan tambahan jika diperlukan.

“Nanti ada tambahan lagi, sedang dihitung oleh tim karena kondisi mungkin berkembang. Kita pantau terus perkembangannya.  Kita lihat dalam 10 hari saja sudah habis R16 miliar,” katanya.

Ia mengatakan sampai saat ini pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih bisa menangani dampak letusan gunung dengan ketinggian 2.640 meter di atas permukaan laut yang menunjukkan peningkatan aktifitas vulkaniknya beberapa hari terakhir.

Bantuan masyarakat bagi warga yang harus mengungsi untuk menghindari dampak letusan Gunung Sinabung, kata Agung, juga sudah mulai mengalir melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada kesempatan itu Agung juga meminta penduduk sekitar Sinabung tetap berada di pengungsian selama status gunung berapi masih “awas”.

“Selama masih ‘awas’ warga diminta tetap di pengungsian. Sampai kemarin pengungsi sebanyak 18.660 orang, mereka tinggal di 15-17 titik pengungsian. Kemungkinan jumlahnya bisa bertambah,” katanya.

Menurut data BNPB, sampai Senin pukul 09.00 WIB letusan Gunung Sinabung di Provinsi Sumatera Utara telah menyebabkan dua orang meninggal dunia dan membuat sekitar 21.096 warga mengungsi di di delapan kecamatan.

Setelah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Sinabung menjadi “awas”, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat melakukan rapat koordinasi dengan sektor terkait serta melakukan tinjauan ke lokasi bencana dan melakukan evakuasi penduduk ke tempat yang lebih aman.

Posko penanggulangan bencana, dapur umum, tangki air minum serta fasilitas mandi cuci kakus sudah dibangun di lokasi pengungsian.

Selain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, BNPB juga sudah memberikan bantuan uang Rp500 juta untuk penanganan bencana dan pengungsi sementara Kementerian Kesehatan memberikan bantuan berupa 27.000 masker, 135 dus makanan pendamping ASI, dua koli obat-obatan dan tenaga medis.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengirimkan bantuan logistisk antara lain berupa 50 ton beras, 14.000 kaleng ikan kalengan, satu mobil tangki air mineral, 1.000 botol kecap; 240 kilogram mie goreng, delapan bal kain sarung, 500 potong selimut, 50 set tenda, serta 200 buah tikar.

Sebanyak 486 personil TNI, 378 personil POLRI, 100 personil Tagana dan 17 tenaga medis dari Dinas Kesehatan juga sudah digerakkan ke lokasi pengungsian untuk membantu warga yang menjadi korban. (ant )

“Bantuan logistik dan shelter sudah disalurkan melalui Dinas Sosial Sumatera Utara,” kata Syafii Nasution, salah seorang staf Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Alam Ditjen Banjamsos Kemensos RI di Jakarta, Senin [30/08].

Bantuan logistik yang disalurkan berupa 50 ton beras, 960 botol kecap, 400 dus sarden, 120 botol minyak goreng, 5.000 selimut sedangkan bantuan shelter sebanyak 52 lembar tenda biru, 14 unit tenda peleton, 10 unit tenda regu.

Selain itu juga disalurkan bantuan berupa sarung sebanyak 3.000 potong, 2.000 potong kain panjang, 200 lembar tikar dan juga didirikan dua unit dapur umum lapangan, empat unit mobil RTU, satu unit truk penanggulangan bencana dan satu unit mobil tangki.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi terakhir yang diupdate pada Senin (30/8) pukul 11.00 WIB, jumlah warga yang mengungsi akibat meletusnya gunung Sinabung sebanyak 18.834-20.000 jiwa dari 29 desa di 17 kecamatan.

Karena warga mengungsi, sebagian besar desa-desa di kaki gunung Sinabung sepi tanpa penghuni tapi aparat kepolisian serta TNI diturunkan untuk mengamankan desa yang ditinggalkan warga.

Para pengungsi tersebar di sejumlah titik di antaranya di Kota Brastagi dan Kabanjahe, mereka menempati Jambur yang biasa dijadikan tempat pertemuan atau pesta perkawinan bagi mayarakat Karo.

Sebelumnya Gunung Sinabung yang memiliki ketinggian 2.460 meter di atas permukaan laut itu mulai menunjukkan aktivitasnya dengan mengeluarkan asap hitam pada  Sabtu (28/08) pagi.

Pada pukul 00.12 WIB terlihat letusan asap dengan ketinggian 1.500 meter serta abu hitam yang disertai lontara lava pijar ke arah barat daya dan selatan serta jatuhan abu halus piroklastik. Letusan utama terjadi Minggu (29/8) sekitar 10-15 menit dan titik api masih terlihat hingga pukul 02.00 WIB pada ketinggian 1.200 dan 1.400 meter. (ant )

“Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kapolri yang bisa menjadi teladan terutama di jajarannya, karena banyaknya kritikan atas prilaku ‘aneh’ anggota polri,” kata dia di Jakarta, Senin [30/08].

Neta mengatakan banyak anggota polri yang tingkah lakunya kurang berkenan di mata masyarakat, karena krisis kepemimpinan di tubuh lembaga ini.

“Selain kurang adanya keteladanan di tingkat pimpinan polri, didukung pula dengan lemahnya pengawasan atau kontrol di internal, sehingga menimbulkan masalah diantaranya adalah rekening “gendut” beberapa perwira polri,” katanya.

Masa jabatan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri berakhir tahun ini. Kini, Polri sedang mencari siapakah yang bakal menjadi Tribrata I

Ada delapan calon kuat pengganti Bambang diantaranya Komjen Pol Nanan Soekarna, lulusan Akpol 1978 yang kini menjabat sebagai  Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri; Komjen Pol Ito Sumardi, lulusan Akpol 1977 kini menjabat Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), Polri Irjen Pol Oegroseno lulusan Akpol 1978 yang kini Kapolda Sumatera Utara dan Irjen Timur Pradopo, lulusan Akpol 1978 kini Kapolda Metro Jaya.

“Dari delapan calon yang namanya sudah beredar tersebut, ada beberapa nama yang memiliki integritas kuat tidak dapat diintervensi dalam menanggani suatu masalah,” kata Neta, menjelaskan.

Neta juga mengharapkan komitmen presiden maupun DPR RI komisi III, untuk mengontrol kinerja dari kapolri terpilih. “Presiden maupun komisi III berani menegur atau mencopot kapolri yang terpilih bilka melakukan kesalahan,” katanya. (ant )

Ia menganggap perlakuan Malaysia terhadap Indonesia akhir-akhir ini sudah tidak mencerminkan hubungan yang baik antarkedua negara bertetangga itu.  ”Kita harus menunjukkan diri kalau masih memiliki kehormatan karena ini adalah persoalan harga diri sebuah bangsa,” kata mantan Cawapres 2009 itu.

Menurut dia, kebenaran hukum harus tetap ditegakkan untuk menenangkan hati masyarakat. Oleh sebab itu, kata dia, perlu tindakan yang lebih konkret dan maksimal untuk menjawab keraguan rakyat tentang nasionalisme. “Tidak ada salahnya kalau memberi ‘warning’ pada negara tetangga. Jangan main-main dengan hak asasi manusia yang dicederai,” kata Menko Polkam di era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu.

Wiranto merasa yakin pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY mampu mengatasi arogansi Malaysia.  ”Kalau tidak segera diselesaikan, amuk massa di tingkatan bawah semakin kencang. Semua itu terjadi akibat efek domino atas lambannya sikap pemerintah Indonesia terhadap Malaysia,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa anti-Malaysia. “Pemerintah juga tidak boleh melarang aksi protes yang dilakukan warga, asalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Pemerintah diminta menunjukkan kekuatannya agar tidak mudah disepelekan bangsa lain. “Jangan sampai terjadi lagi, aksi penangkapan seperti kemarin. Pemerintah perlu menunjukkan kekuatannya,” kata Pangdam Jaya periode 1994-1996. Memperhitungkan kekuatan pasukan tempur, Wiranto mengemukakan, Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan Malaysia.

Namun soal peralatan persenjataan, mantan Panglima Kostrad itu tidak berani menjamin karena selama ini anggaran untuk TNI relatif kecil.

Bahkan, untuk biaya pemeliharaan dan pengadaan alat utama sistem persenjataan, TNI masih sering mengalami kekurangan.

Menurut Wiranto, TNI tidak boleh memiliki nyali yang ciut dengan kondisi persenjataan seperti itu. Seorang prajurit harus siap ditugaskan di medan perang.

Oleh sebab itu, dia mengingatkan pejabat tinggi militer di Indonesia untuk selalu memiliki kesiapan. “Jangan jadi panglima, kalau tidak berani berperang,” kata Menhankam/Pangab pada Kabinet Pembangunan VII/1998 dan Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999 itu.

Ia juga tidak setuju adanya razia yang dilakukan terhadap warga Malaysia di Indonesia itu. “Protes boleh saja, asalkan tetap memperhatikan aturan. Dan jangan sampai melanggar hukum, seperti razia,” katanya. (ant )

“Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat (27/8), tidak pernah digubris,” kata Syahganda melalui surat elektronik dari Jakarta, Minggu [29/08].

Najib pada Sabtu (28/8) antara lain minta pemerintah Indonesia menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang dapat membuat murka warga Malaysia, juga tudingan adanya demonstran bayaran, pernyataan dua juta Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta investasi pengusaha Malaysia di tanah air, menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan Malaysia, kata Syahganda.

“Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia,” kata mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (Cides) itu.

Syahganda mengaku prihatin atas respons dari Malaysia terkait surat Presiden Yudhoyono yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya terhadap Presiden Yudhoyono.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tidak boleh menunjukkan sikap yang “pasrah” menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden SBY ataupun berupa tindakan para menterinya.

“Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat,” ujarnya.

Ia berharap Presiden Yudhoyono mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.

Surat Presiden Yudhoyono kepada Najib berisi dua butir utama yakni kesepakatan membuat hubungan kedua negara kembali harmonis dan mendorong upaya percepatan pembicaraan tentang perbatasan. (ant )

“Mereka kan menggunakan ‘dua bahasa’ jika berkomunikasi dengan kita. Dengan sesama elit, mereka katakan, kita bangsa serumpun. Tetapi, ketika jika lawan bicaranya itu TKI atau TKW dan sejenisnya, Malaysia panggil kita ‘Indon’,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu [28/08] malam.

“Tahu apa arti ‘Indon’ bagi kalangan Malaysia ?,” kata Sidharto mempertanyakan, yang kemudian dijawabnya sendiri, “Ini benar-benar menyakitkan, karena merendahkan martabat kita yang disebutnya sebagai ‘bangsa serumpun’. Karena ‘Indon’ itu sama artinya dengan ‘jongos atau ‘budak (belian),” ungkap anggota Komisi I DPR RI ini.

Tentang hal ini, Sidharto yang juga mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu telah menyatakannya secara terbuka dalam rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa.

Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini pernah mengatakan itu dalam sesi tanya jawab pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Marty Natalegawa, terkait ‘Insiden Bintan’ yang oleh para anggota dewan dianggap hanya diselesaikan dengan ‘diplomasi barter’, Rabu (25/8) lalu.

Memang Terjadi ‘Barter’

Mengenai rapat dengan Menlu sebelumnya, Sidharto kembali mengatakan, pihaknya sepakat telah terjadi ‘diplomasi barter’ dalam kasus penukaran pelepasan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan tujuh nelayan Malaysia yang datang melanggar wilayah kedaulatan maritim Indonesia untuk mencuri ikan.

“Apa lagi istilah tukar menukar yang pas. Kan barter ?. ‘Nda usahlah disebut ‘tukar guling’, seperti dibilang banyak pihak. Tetapi barter itu benar kok terjadi. Itu juga yang diakui pihak Malaysia kan,” kata Sidharto menjelaskan.

Jadi, menurutnya, pihaknya di Komisi I DPR RI tidak setuju dengan penjelasan dengan menggunakan kata-kata diplomasi tinggi oleh Menlu, seolah tidak ada ‘barter’ atau ‘tukar guling’ di sini.

Selanjutnya, Sidharto juga mencoba menajamkan lagi beberapa masalah yang dipicu oleh sikap tidak bersahabatnya Malaysia terhadap Indonesia.

“Tegasnya, ‘ASEAN Solidarity’ itu hanya di tataran elit. Jika ada maunya, kita dibilang Malaysia sebagai ‘bangsa serumpun’. Padahal realitasnya, orang kita disebut ‘Indon’ yang identik dengan budak,” ucapnya menandaskan.

Sidharto lalu menunjuk tindak pelecehan lain, yakni ada pelanggaran lintasbatas, kemudian pihak Malaysia menahan pejabat negara dalam ‘Insiden Bintan’ (pelanggaran perairan RI oleh tujuh nelayan asing di dekat Pulau Bintan, dan penangkapan tiga petugas KKP).

“Keadaannya makin membakar emosi kita, jika kita membaca berita-berita penindasan TKW yang diperkosa dan lain-lain, lalu banyak yang bunuh diri terjun dari apartemen. Belum lagi aneka tindakan ilegal seperti hasil hutan, ikan dan barang tambang,” ungkapnya.

Khusus menyangkut berbagai tindak ‘illegal’ itu, Sidharto lalu mempertanyakan, “Kenapa Malaysia lebih banyak volume ekspor timah, karet, kayu dibandingkan produk ekspor kita ?.”

Selain itu, lanjut dia, Malaysia juga itu gemar klaim budaya Indonesia. “Waspadai semua itu,” tandasnya.

Makanya, Sidharto mengharapkan semua hal ini menjadi atensi serius serta diangkat sebagai fokus pembicaraan pada pertemuan delegasi RI-Malaysia, 6 September nanti.  ( ant )

“Media asing lebih menunjukan kecenderung positif dalam berita terkait SBY karena kunjungan SBY yang sering ke luar negeri dan SBY mendapatkan berbagai penghargaan internasional,” kata Yunarto di Jakarta, Minggu [29/08].

Hal itu berbeda dengan pemberitaan di dalam negeri. Sejak 10 bulan pemerintahan Presiden Yudhoyono periode kedua ini, pemberitaannya lebih banyak negatif dari pada positifnya.

“Saya mengamati, sejak 10 bulan terakhir ini, pemberitaan terhadap SBY lebih banyak negatif, yakin 42 persen, pemberitaan yang netral 44 persen dan 14 persen pemberitaan yang positif,” kata Yunarto.

Ia mengatakan, pemberitaan yang negatif terhadap Presiden Yudhoyono itu karena Presiden dinilai tidak bisa mengontrol dan menyelesaikan masalah nasional, salah satunya adalah menyelesaikan masalah perbatasan RI-Malaysia.

“Pemberitaan yang negatif itu karena bangunan politik yang dibangun oleh SBY sendiri dengan memilih menteri yang berasal dari partai politik,” katanya.

Karena itu, dia menyarankan agar Presiden Yudhoyono segera mengambil langkah-langkah tepat. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan me-’reshuffle’ menteri-menteri KIB II.

“Mumpung satu tahun KIB II, ini merupakan momentum bagi SBY untuk melakukan ‘reshuffle’ guna memperbaiki popularitas dan kinerjanya serta menjadi awal yang baik untuk membuka ruang gerak SBY,” kata dia.

Ketika ditanya dari kalangan mana saja yang harus di-’reshuffle’, Yunarto mengatakan, sebaiknya yang harus di’reshuffle’ itu adalah menteri-menteri yang partai politik karena dipilih secara politik yang akibatnya menyandera Presiden Yudhoyono. “Kinerja kabinet yang berasal dari partai politik tidak optimal dan menyandera SBY sendiri. Jangan menteri-menteri yang profesional yang diganti,” kata Yunarto.  (ant  )

“Dalam perundingan yang berlangung sejak Jumat sampai Minggu (27-29/8) itu, kedua negara dipertemukan dalam ‘Technical Sub Committe-Boarder Demarcation Regulation (TSC-BDR)’ di Jakarta,” kata Komandan Resor Militer (Danrem) 161/Wira Sakti Kupang Kolonel (Arh) I Dewa Ketut Siangan di Kupang, Minggu [29/08].

Materi perundingan seputar penyelesaian tiga “segment” tersebut (Delomil (Indonesia)-Memo (Timor Leste), Bijael Sunan – Oben Manunasasi, dan Noelbesi – Citrana) yang masih bermasalah itu.

Ia mengatakan kedua negara belum bersepakat terkait dengan titik koordinat batas-batas wilayah kedua negara seperti di lokasi Naktuka tepatnya antara desa Netemnanu Amfoang Utara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan Distrik Ambeno Timor Leste.

Menurut Danrem Dewa Ketut Siangan, area tersebut merupakan demarkasi atau area netral, sehingga tidak boleh ada pembangunan di lokasi tersebut, namun yang terjadi saat ini, warga Timor Leste dari Oecusse, distric Ambeno menguasai lahan seluas 1.096 oleh 40 kepala keluarga sejak tahun 2006.

“Wilayah Naktuka di Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, itu merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste, sehingga tidak dibenarkan warga Timor Leste membangun rumah di atas wilayah sengketa itu,” katanya.

Ketut Siangan ini lebih lanjut mengatakan, sesuai ketentuan hukum internasional, jika suatu batas wilayah antarnegara masih dalam tahap sengketa maka kedua belah pihak yang bersengketa dilarang keras untuk memasuki atau mengusai wilayah demarkasi.

“Tindakan yang dilakukan warga Oecusse, Timor Leste dengan membangun pemukiman mereka di atas wilayah demarkasi di Netemnanu Utara itu, sudah melanggar ketentuan dalam hukum internasional,” katanya.

Atas dasar ini, TNI AD yang mengawal perbatasan di wilayah itu belum lama ini telah melakukan pembongkaran beberapa buah bangunan milik pemerintah Timor Leste yang dibangun di daerah perbatasan Naktuka.

Tindakan pembongkaran tersebut dilakukan TNI karena menurut Danrem Dewa Ketut, Timor Leste telah mengingkari perjanjian antar dua negara bahwa daerah tersebut masih menjadi daerah netral, dimana tidak boleh dibangun perumahan oleh warga apalagi pemerintah dua negara.

“Apabila sudah ada kesepaktan nanti, barulah akan jelas apakah dihuni ataukah harus taat hukum internasioanl dan tetap mebiarkan lahan itu kosong,” tambah Danrem Dewa Ketut. (ant )

Karenanya, ujar Simbolon di Jakarta, Minggu [29/08] , pihaknya meminta pemerintah agar mencabut sementara izin operasional PLTA Asahan I yang terletak di Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara itu.

“PLTA Asahan I sudah akan memasuki tahap operasional namun setelah adanya kunjungan kerja Komisi VII dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) ke Asahan, terungkap bahwa PLTA Asahan I tidak memiliki dokumen Amdal,” kata Effendi Simbolon.

Dikatakannya bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan KLH serta mengacu pada Kepmen LH No. 30/2001 tentang Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup, maka kegiatan PLTA dengan kapasitas 2 x 90 MW itu harus terlebih dahulu melalui audit lingkungan.

Salah satu Ketua DPP PDIP itu menjelaskan bahwa izin proyek PLTA Asahan I dikeluarkan pemerintahan Orde Baru pada 1996 dan rencananya, PLTA Asahan I akan beroperasi pada tahun 2010 ini.

Namun, menurut Effendi, pada saat kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Asahan beberapa waktu lalu, ternyata proyek itu tidak memiliki Amdal dan setelah DPR mengajukan permintaan audit ke Menteri Lingkungan Hidup untuk mengetahui Amdal-nya, hasilnya terdapat banyak pelanggaran yang tidak bisa ditolerir.

Merujuk surat Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Hermin Rosita, perihal hasil audit lingkungan atas PLTA Asahan I, terungkap bahwa beberapa hal memang tidak sesuai Amdal, diantaranya, pengendalian pencemaran air tidak sesuai dengan PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Selain itu, manajemen limbah padat B3 (Bahan berbahaya dan Beracun) dari PLTA Asahan I juga tidak sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan untuk pengelolaan limbah B3 di PLTA Asahan I, tidak sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Dari hasil audit lingkungan atas PLTA Asahan yang dilakukan oleh Tim KLH yang diketuai Anhar Kramadisantra dengan anggota tim antara lain Reina Jessamnie Gang, Iman Nawireja dan Berlin Simarmata tersebut, juga terungkap bahwa Sistem Manajemen Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SM-LK3) tidak sesuai dengan standar perangkat sistem manajemen LK3. Demikian pula dengan aspek ketenagakerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan persyaratan ketenagakerjaan.

Meski demikian hasil audit juga menemukan sejumlah hal yang dianggap telah sesuai ketentuan, seperti pengelolaan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang sudah sesuai dengan situasi saat ini. Temuan tim audit juga menyodorkan fakta bahwa gangguan kebisingan sudah sesuai dengan persyaratan baku mutu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Effendi, DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait permasalahan lingkungan yang membelit PLTA Asahan I. “Kami memutuskan membentuk Panja lingkungan hidup untuk Kawasan Danau Toba dan tentunya akan kita publikasikan ke dunia,” ujarnya. (ant )

Jakarta (Berita)  Kelompok Komisi (Poksi) VII DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung dalam konsorsium Setgab Lingkungan Hidup meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak memberikan izin operasi PLTA Asahan, dikarenakan  PLTA Asahan 1 ternyata belum memenuhi sepenuhnya Amdal.

” Kami minta sebelum semua amdal terpenuhi pengoperasian PLTA Asahan 1 , jangan dikeluarkan dulu,” ujar Ketua Setgab Lingkungan Hidup, yang juga  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Efendi Simbolon  didampingi anggota Setgab lainnya, Daryatmo Mardiyanto, Racmat Hidayat dan Dewi Aryan, Minggu (29/8), di Jakarta.

Menurut Effendi, mereka mengetahui belum dipenuhinya Amdal PLTA Asahan 1, berdasarkan temuan yang diperoleh saat melakukan kunjungan kerja pada bulan April lalu.

Dalam kunjungan kerja yang dilakukan ke lokasi PLTA Asahan 1 , pada bulan April lalu , menemukan kenyataan bahwa PLTA Asahan 1 yang sudah siap operasi  tidak memenuhi AMDAL dan telah mengingkari ketentuan ketentun peraturan negara.

Keputusan, Setgab Poksi Komisi VII DPR FPDIP ini  meminta pemerintah  tidak memberi izin kepada PLTA Asahan 1 berdasarkan  laporan audit lingkungan hidup yang tertuang dalam surat  Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia  No B6 231/Dep.I.I/LH/08/2010.

Disebutkan  audit llingkungam hidup, yang dilakukan oleh kementrian negara lingkungan hidup bidang tata lingkungan  ditemukan berbagai pelanggaran, di antaranya pengendalian pencemaran air dinilai tidak sesuai dengan pasal 25 PP No.81 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Manajemen limbah padat non-B3 tidak sesuai dengan persyaratan dalam pasal 13,19 dan 22 UU18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Pelanggaran lainnya adalah manajemen limbah B-3 tidak sesuai dengan persyaratan penyimpangan dan pengelolaan limbah, oli bekas serta belum memiliki sistem tanggap darurat yang di wajibkan dalam PP18 tahun 1999 tentang pengelolaan lombah berbahaya dan beracun.

Aspek ketenagakerjaan dinilai tidak sesuai dengan persyaratan yang mengatur ketenagakerjaan. Sistem manajemen linglungan kesehatan dan keselamatan kerja SMLK3 dinilai tidak sesuai dengan standart perangkat sistem manajemn LK3. Hasil temuan kunker komisi 7, PLTA 1 Asahan ke sumatera utara ternyata tak memenuhi amdal karena banyak pelanggaran lingkungan yang dilakukan PLTA 1. (aya )

“Sebab Indonesia yang dihuni  oleh berbagai suku bangsa, ras dan agama, mampu hidup berdampingan,” katanya dihadapan lebih dari 1.000 jamaah tarawih di masjid Raya At-Taqwa Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat malam sekaligus peringatan Nuzulul Quran.

Walaupun  mereka  berbeda suku, ras dan agama namun umat-umat tersebut hidup rukun bahkan satu sama lain  saling tolong menolong. Dikatakan,  penduduk  Indonesia merupakan terbesar  keempat di dunia , sementara terbesar pertama  Cina sekitar 1,5 miliar jiwa,  India  1,2 miliar jiwa, , Amerika Serikat 350 juta jiwa dan Indonesia lebih dari 250 jiwa.

Dari sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia mayoritas adalah muslim dan mereka sangat taat dalam menjalankan perintah Illahi. Dia menjelaskan, kedatangannya ke NTB untuk melakukan  safari Ramadhan ke  berbagai kabupaten dan kota se NTB, seperti Kota Bima, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kota Mataram, sementara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara belum dikunjungi.

“Safari Ramadhan  dilakukan selain untuk bersilaturrahmi dengan masyarakat NTB sekaligus menyerap aspirasi sekaligus melihat  berbagai kegiatan pembangunan yang  menyentuh langsung orang banyak,” katanya.

Sementara itu, Gubernur NTB KH. M. Zainul Majdi mengatakan, Al-Quran yang diturunkan Allah adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia, agar  dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

“Dengan Al-Quran kita dapat  menyeleselaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, karena jika kita berselisih maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadist,” katanya.

Sementara pada sore harinya sebelum berbuka puasa Gubernur melakukan pemasangan  tiang pancang pertama pembangunan Islamic Center yang berlokasi di sebelah kanan manjid Raya-Attaqwa Mataram.

Islamic Center tersebut akan menghabiskan biaya lebih dari Rp500 Miliar yang nantinya akan dilengkapi dengan masjid yang bisa menampung sekitar 15.000 jamaah, sementara masjid Raya Mataram hanya dapat menampung 5.000 jamaah. (ant )

Acara tersebut dihadiri oleh seluruh duta besar negara Islam , para anggota kabinet, pimpinan partai politik, dan tokoh sipil maupun militer, demikian Sekretaris III / Pelaksana Fungsi Pensosbud, Rahmat Azhari dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA London, Sabtu [28/08].

Ceramah yang berjudul “Perlindungan Agama dan Kepercayaan di Negara Demokrasi (Sanggahan atas Pendapat yang Memisahkan Agama dari Negara)”, pada intinya memaparkan mengenai doktrin Islam yang menghargai kebebasan untuk beragama secara individu dan adanya pluralitas.

Kiai said Agil Siroj mengatakan  hal itu tidak hanya sebatas doktrin semata, namun sejarah membuktikan bahwa konsep tersebut tertuang juga pada Piagam Medina di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dan diterapkan dengan baik sebagai rujukan masyarakat kota Medina yang terdiri atas berbagai etnis dan agama.

Dalam konteks ini, menurut Said Agil Siroj, negara berkewajiban  terus memelihara iklim yang kondusif agar setiap penganut agama dapat menjalan kehidupan beragama dengan baik dan tanpa mendapat tekanan dari penganut agama lain.

Namun demikian, kebebasan tersebut adalah tidak mutlak dan tanpa batas, sebaliknya setiap warga negara wajib menghargai simbol suci agama lain. Maka disinilah peranan penting negara untuk dapat mengayomi seluruh penganut agama warganya, demikian ditambahkan.

Juga dipaparkan mengenai pengalaman Indonesia dalam menjaga kebebasan beragama dan sekaligus membuktikan bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi.

Pengajian Durus Hassaniah Ramadhaniah merupakan tradisi para raja Maroko sejak dahulu yang kerap mengundang ulama-ulama guna menyampaikan ceramah pada bulan suci Ramadhan di Istana Raja.  Sultan Moulay Ismail (1672-1727) adalah Raja Maroko pertama yang memulai pengajian Ramadhan tersebut.

Setelah sempat terhenti, tradisi tersebut dihidupkan kembali oleh Raja Hassan I (1873-1894) dan dibakukan pada tahun 1963 oleh Raja Hassan II (Bapak Raja Mohammed VI) sebagai kegiatan rutin pada setiap bulan Ramadhan.

Selain para ulama Maroko, Raja Muhammed VI juga mengundang sejumlah ulama terkenal dari berbagai negara Islam untuk memberikan ceramah atau sekedar menghadiri acara tersebut.

Sejak tahun 2003, Raja Mohammed VI, membuat gebrakan dengan menunjuk dan melibatkan para ulama wanita untuk berceramah dan hadir dalam Durus Hassaniah Ramadhaniah yang berlangsung hingga saat ini. (ant )

“Mereka tetap bekerja dan digaji dan penempatan TKI ke Malaysia terus berlangsung,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Moh Jumhur Hidayat di Lombok Barat, NTB, Sabtu [28/08].

Saat berdialog dengan keluarga TKI dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan III BNP2TKI di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat itu, Jumhur menegaskan Malaysia tetap membutuhkan TKI.

Kalau Malaysia sampai mengusik martabat TKI maka baru itu menjadi perkara lain  sehingga bisa saja suatu saat Indonesia menghentikan penempatan TKI ke Malaysia.

Sejauh ini, katanya, Indonesia masih menghentikan sementara penempatan TKI sektor informal atau pembantu rumah tangga lantaran perlakuan majikan yang tak baik terhadap TKI. “Namun penempatan TKI sektor formal seperti di perkebunan, pabrik, dan infrastruktur terus berjalan,” katanya.

Ia berharap TKI di Malaysia tetap bekerja dengan baik meskipun hubungan kedua negara saat ini sedang menghangat.

Malaysia baru-baru ini menangkap dan menahan tiga karyawan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sedang memeriksa beberapa nelayan Malaysia yang dianggap mencuri ikan. Penangkapan tiga karyawan KKP itu menimbulkan protes dari berbagai kalangan di tanah air. (ant )

“Indonesia dan Malaysia sering tegang beberapa kali, dan tidak pengaruhi itu,” kata Muhaimin Iskandar di sela kunjungan ke Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat [27/08]. Ia melanjutkan, kalau pun ada perbedaan antarkedua negara, dapat diselesaikan dengan cara baik-baik. Ia menambahkan, selain berdiplomasi, Pemerintah Indonesia juga memberikan advokasi dalam kasus itu.

Mengenai “travel advisory” dari pihak Malaysia, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa hal itu masih tahap rencana. “Menlu RI sendiri belum menyampaikan kemungkinan itu,” katanya.

Ia juga yakin berbagai rencana aturan hukum mengenai tenaga kerja yang melibatkan kedua negara dapat terus berlangsung. “Situasi politik kedua negara tidak menghambat rencana-rencana tersebut,” katanya.

Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan sempat ditahan petugas Polisi Di Raja Malaysia karena dianggap melewati batas negara di kawasan Tanjung Berikat, Kepulauan Riau. Sementara tujuh nelayan Malaysia juga sempat ditahan pihak Indonesia karena dianggap mencuri ikan di perairan Kepri. Situasi menjadi rumit karena tindakan Malaysia dianggap melecehkan Indonesia. (ant )

“Salah satu poin dalam surat yang dikirimkan Presiden kepada PM Malaysia adalah mengajak agar persoalan yang ada diselesaikan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta, Jumat [27/08] .

Usai memimpin buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, dia mengemukakan Presiden sudah melayangkan surat ke Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.  ”Presiden telah menandatangani surat kepada PM Malaysia atas menghangatnya hubungan kedua negara,” kata Djoko menegaskan.

Menurut dia, Presiden Yudhoyono menyampaikan agar persoalan Indonesia dan Malaysia diselesaikan dengan baik sehingga suasana kerja kembali sejuk.  ”Presiden juga mendorong pembicaran tentang perbatasan. Itu yang paling penting. Dua poin itu inti dari surat yang disampaikan,” kata Djoko.

Ia menegaskan, untuk pembicaraan perbatasan akan dibahas secara rinci pada pertemuan tingkat menteri luar negeri pada 6 September 2010.  ”Kedua pihak sepakat untuk mempercepat pembahasan perbatasan,” katanya menandaskan.

Hadir dalam acara buka puasa itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan Jaksa Agung Hendarman. (ant )

Apalagi, Indonesia memiliki batalyon tempur yang banyak (terutama TNI Angkatan Darat) dan handal yang siap digerakkan setiap saat. Batalyon tempur kita terbaik di ASEAN, kata Purnomo. “Kita juga punya sumber daya manusia yang banyak. Jadi, dari sisi kesiapan, kekuatan, dan gelar, tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan ‘under estimate’ dengan kekuatan kita,” ujarnya.

Menhan menambahkan, kesiapan, kekuatan dan gelar tersebut meliputi kekuatan darat, laut dan udara. Sebelumnya, Purnomo menyatakan Indonesia juga siap menghadapi Malaysia di meja perundingan.

“Kita memiliki data dan fakta yang kuat tentang titik wilayah kita baik darat maupun laut yang berbatasan dengan Malaysia,” ungkapnya. Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pasca penangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia, saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia pada 6 September mendatang.

Tidak Ada Peningkatan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan tidak ada peningkatan gelar kekuatan di wilayah perbatasan RI-Malaysia. “Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai peningkatan eskalasi di perbatasan RI-Malaysia pascainsiden kemarin,” katanya usai menghadiri buka bersama jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan HAM di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, berdasar pantauan di Nipah, Berhala, dan Rondo, tidak ada peningkatan eskalasi di perbatasan laut RI-Malaysia.

Pengamanan wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara lain, termasuk Malaysia, seperti biasa, atau standar normal, kata Purnomo menambahkan.

Hal senada diungkapkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso yang mengatakan apa pun yang dilakukan TNI harus berdasar keputusan politik.

“Sampai saat ini, pemerintah menetapkan penyelesaian melalui jalur diplomasi. Ya, kita ikuti. Jadi, tidak ada penambahan atau peningkatan gelar kekuatan di perbatasan meski hubungan kedua negara (RI-Malaysia) menghangat,” tuturnya.

Hubungan Indonesia-Malaysia kembali menghangat pascapenangkapan tiga petugas Kementerian Laut dan Perikanan oleh aparat Malaysia saat bertugas di Tanjung Berakit, Indonesia. Namun, akhirnya kedua pihak sepakat kembali merundingkan persoalan perbatasan kedua negara di Kinabalu, Malaysia pada 6 September mendatang.  (ant )