“Memang, sudah benar bahwa untuk penanganan ‘keamanan dan ketertiban masyarakat’ itu domain pihak Kepolisian. Namun, untuk persoalan ‘Keamanan Nasional’ itu adalah domain bersama antara TNI-Polri, dengan satu komando langsung dari Presiden RI,” tegasnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin [15/03].

Ia mengatakan itu, merespons pelaksanaan latihan gabungan (latgab) antiteror TNI-Polri dalam rangka penanggulangan teroris di Indonesia pada akhir pekan lalu, yang ditutup secara resmi pada Senin [15/03] pagi.

Dikatakannya, Dewan amat mendukung sekaligus memuji perihal Latgab penanggulangan teroris yang digelar oleh TNI bersama Polri tersebut.

“Saya dan Komisi I DPR RI bidang pertahanan dan luar negeri, memuji hal tersebut sebagai langkah positif, dalam rangka penerapan konsep Keamanan Nasional secara holistik dan efektif,” ujarnya anggota Fraksi Partai Golkar itu.

Sejak pemisahan TNI dan Polri pada tahun 2001, menurutnya, penerjemahan kata “keamanan” terlalu dikonotasikan dengan persepsi kepolisian.

Dikatakannya, dengan latihan gabungan TNI-Polri untuk memberantas terorisme secara rutin dilaksanakan, pihaknya optimistis, akan terjadi sinergitas positif dari semua aparat dalam kerangka membangun keamanan nasional. “Saya optimistis mengenai itu, dan kami di Komisi I DPR RI terus mendukung penuh program (Latgab) ini,” ujar Fayakhun Andriadi lagi. ( ant )

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin [15/3], mengatakan, isyarat positif itu kini tengah ditindaklanjuti oleh kedua negara. “Hasilnya positif, mereka isyaratkan untuk memberikan kesempatan latihan dan pendidikan bagi prajurit Kopassus di AS,” kata Djoko usai menutup Latihan Gabungan Antiteror TNI-Polri di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Ia mengemukakan, kemungkinan pendidikan dan latihan bagi prajurit Kopassus di AS akan dimulai pada 2011. “Ya kita tunggu saja proses tindaklanjutnya,” ujar Djoko.

Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti, menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.

Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.

Padahal, pascapencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerja sama “International Military Education and Training” (IMET), “Foreign Military Sales” (FMS), “Foreign Military Financing” (FMF), maupun “Defence Export” dengan Indonesia.

Terkait itu, awal pekan bulan ini Indonesia mengirimkan tim ke AS untuk menjajaki kembali kemungkinan prajurit Kopassus kembali berlatih di AS.

Tim terdiri atas unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI. ( ant )

“Secara bertahap, semua masjid di Indonesia akan dilakukan verifikasi arah kiblat. Caranya dengan mengubah shaf, sedangkan yang akan membangun masjid supaya berkoordinasi dengan Kementrian Agama setempat,” jelas Sekjen Kementrian Agama Bahrul Hayat, pada pembukaan Sosialisasi Arah Kiblat Tingkat Nasional, Senin [15/03].

Menurut Bahrul yang didampingi Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, dan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Rohadi Abdul Fatah, pengukuran ulang arah kiblat masjid maupun mushalla tidak dipungut biaya, karena akan ditanggung Kementrian Agama.

Menurut pengamatan Kementrian Agama lanjut Bahrul, arah kiblat masjid-masjid yang tersebar di tengah masyarakat, satu sama lain masih ada perbedaan-perbedaan arah kiblatnya, nilainya sekitar 20 derajat bahkan lebih.

Sedangkan bagi masjid maupun mushalla yang belum diverifikasi arah kiblatnya, ia menjelaskan, agar jamaahnya tetap  shalat seperti biasa dan tidak perlu merasa galau.

Ketidakakuratan arah kiblat masjid dan mushalla, lanjut dia, bukan sepenuhnya karena kesalahan masyarakat serta tidak bisa digunakan untuk shalat.

Ketidakakuratan, menurut dia, disebabkan karena faktor keterbatasan peralatan saat itu dan teknologi yang semakin maju. Jadi, arah kiblat yang ditetapkan oleh para ulama dan tokoh agama selama ini sudah sesuai dengan kondisi ilmu falaq dan peralatan yang ada.

“Sekarang ini kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan serta canggihnya peralatan, telah memberikan kemudahan bagi manusia untuk menentukan posisi yang tepat mengarah ke arah Ka’bah,” ujar Bahrul Hayat.

Ia menambahkan, pada tanggal 27 atau 28 Mei jam 16:18 Wib, dan 15 atau 16 Juli jam 16:28 Wib, posisi matahari tepat berada di atas Ka’bah. Sehingga bayang-bayang benda di permukaan bumi pada jam tersebut, mengarah ke Ka’bah.

“Jika arah tersebut telah kita temukan, berdasarkan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka hasil tersebut merupakan ijtihad yang wajib dipergunakan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, kompas kiblat yang tersebar di masyarakat, meski memudahkan, kurang tepat sehingga tidak perlu digunakan lagi. (ant)

Sebagai tanda dimulainya pembangunan proyek sekolah bantuan dari JJCF itu, Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri dan Gubernur Sumbar Marlis Rahman secara simbolis melaksanakan peletakan batu pertama di gedung SMA Negeri 10 Padang, Senin [15/03].

Dalam acara peletakan batu pertama itu, hadir Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, Ketua JJCF Kimisha Imada dan Pembantu Rektor II Unand Padang Werry Darta Taifur serta rombongan JJCF.

Pengerjaan gedung empat sekolah yang dibantu JJCF berkerja sama dengan Fakultas Teknik Unand Padang itu ditargetkan selesai enam bulan ke depan.

Dubes Jepang Kojiro Shiojiri dalam sambutannya dengan bahasa Indonesia mengatakan, berbahagia bisa datang langsung ke Kota Padang karena selain peletakan batu pertama sekolah yang dibatu JJCF, dirinya juga bisa melihat langsung bagimana masyarakat Padang bangkit setelah gempa.

Kojiro mengharapkan, sekolah yang dibangun dengan bantuan JJCF berkerja sama dengan Unand Padang bisa menjadi contoh di Indonesia.

Kepala SMA Negeri Padang Saparmi Budaya Putra mengatakan 80 persen gedung SMA Negeri Padang mengalami rusak berat. Kondisi itu menggangu proses belajar mengajar dan menimbulkan trauma bagi siswa.

Pacsagema sebanyak 730 siswa belajar di lokal-lokal darurat yang dibantu pemerintah provinsi dan pihak lain sehingga proses belajar mengajar tetap lancar. “Kami sangat berbahagia dengan bantuan dari JJCF ini sehingga beberapa bulan mendatang sejumlah gedung bisa ditempati kembali,” kata Saparmi.

Wali Kota Padang Fauzi Bahar usai kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Jepang yang telah membantu pembangunan sejumlah sekolah yang rusak akibat gempa di Padang.

Bantuan dari pemerintah Jepang tidak hanya pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi pascagempa di Padang, tapi secara moril dan materil sudah menyalurkan bantuan pada masa tanggap darurat.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah Jepang, karena dalam masa tanggap darurat, tim rescue asal Jepang segera datang ke Padang untuk memberikan pertolongan,” kata Fauzi.

Karena itu, kerja sama yang terbangun dengan pemerintah Jepang, dan asosiasi atau komunitas negara Sakura itu, tetap berlanjut.

Menyinggung pembangunan dua gedung di SMA Negeri 10 Padang, Wali Kota mengatakan, pembangunan dilakukan dengan sistem “retrofit” atau penguatan dasar bangunan yang aman gempa.

Dengan demikian, saat terjadi empa bumi dengan kekuatan besar bisa dijadikan tempat evakuasi, baik bagi pelajar maupun masyarakat umum karena berada pada lokasi padat penduduk. “Pembangunan SMA Negeri 10 Padang menerapkan sistem aman gempa sehingga ke depan bisa dijadikan lokasi evakuasi,” ujarnya. ( ant )

Tetapi harus disiapkan pengamanan yang profesional secara nasional untuk mengatasi bahaya laten teroris tersebut, kata mantan anggota Komisi I DPR itu.

Menurut dia, terungkapnya aksi terorisme di Aceh menjadi salah satu bukti kalau selama ini Indonesia menjadi basis teroris yang cukup masif.

Di sisi lain terungkapnya aksi teror menjadi bentuk kerja keras dari aparat kepolisian, sehingga masyarakat harus memberikan apresiasi terhadap kinerja Densus 88, ujar dia.

Ia menyatakan, di samping memberikan apresiasi atas keberhasilan Densus 88, juga harus mendukung profesionalisme aparat dalam melaksanakan tugas mereka dengan mengedepankan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM).

“Seharusnya pembasmian teroris bisa berjalan profesional dan tidak mengangkangi HAM,” kata dia.

Dia menjelaskan, untuk mendorong profesionalisme polisi, aparat penegak hukum itu pun harus menjadi pengayom masyarakat seperti fungsi dasarnya.

Dengan demikian, Yuddy mengaku yakin, kalau polisi mau menjadi pengayom dan berbaur dengan masyarakat maka berbagai tindak kejahatan tidak akan sulit diantisipasi karena komunikasi dua arah berjalan optimal.

Ia menambahkan, timbulnya bahaya laten teroris juga disebabkan karena masih rendah tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga tidak memiliki daya tangkal terhadap pengaruh lingkungan yang buruk.

Hal itu, tentu erat kaitannya dengan kesejahteraan penduduk yang masih di bawah rata-rata hidup layak, sehingga kemiskinan jadi bibit negatif pengaruh timbulnya kekerasan dan terorisme, demikian Yuddy yang kini Pengurus DPP Partai Hanura. ( ant )

“Indonesia yang dua pertiga daerahnya perairan sangat rawan dan mudah disusupi kawanan teroris pindah dari satu pulau ke pulau lain, atau dari satu daerah satu ke daerah lain, baik lewat udara, laut, apalagi darat,” kata Abdul Shomad di Jambi, Minggu [14/03].

Ia menyebutkan, selain mudah disusupi, baik oleh WNI asli pribumi, maupun orang asing untuk bermukim di suatu tempat, rendahnya mental aparatur pemerintah untuk menerima mereka secara ilegal, juga membuat kawanan teroris lebih memilih Indonesia tempat mengembangkan pergerakannya.

Dari sejumlah teroris yang berhasil dibekuk, terungkap mereka memiliki banyak nama dan identitas atau banyak kartu tanda penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh aparatur pemerintah tempat mereka berada

Kawanan teroris itu dengan mudah merubah nama dan identitasnya, lalu mendaftar pada RT dan Kelurahan  setempat untuk diterbitkan KTP, maka resmilah dia menjadi warga dan penduduk daerah tersebut, selanjutnya pindah ke daerah lain dengan melakukan hal yang sama.

Shomad mengatakan, jika aparatur pemerintah taat dan tegas dengan aturan, tidak akan menerbitkan KTP, jika tidak didukung surat pindah dari RT atau Kelurahan daerah asalnya, maka kawanan teroris itu  tidak akan leluasa bergerak.

Ia mencontohkan, beberapa tahun yang lalu pihak Imigrasi Jambi berhasil mengungkap kasus enam orang imigran gelap asal Pakistan yang memalsukan identitas sebagai WNI yang KTP dan akte lahirnya diterbitkan oleh aparatur pemerintah di Kota Jambi.

Tanpa mengerti dan bisa berbahasa Indonesia, serta tidak memahami seluk beluk desa dan Kelurahan tempat dia tinggal, bisa mendapatkan KTP dan akte lahir, yang menyatakan imigran gelap itu warga Kota Jambi.

“Masih untung tujuan imigran gelap itu menjadi WNI untuk melanjutan perjalanannya ke negara yang ditujunya Australia, kalau dia itu teroris, maka Jambi sudah menjadi sarang pengacau,” katanya.

Selain itu untuk mencegah pergerakan atau aksi teroris tersebut, sikap masyarakat untuk tidak menerima orang asing dengan mudah juga perlu ditumbuhkan, supaya mereka lebih selektif terhadap pendatang baru.

“Masyarakat juga perlu kompak dan selektif tiap menerima pendatang di lingkungannya, bila tidak dikenal sama sekali dan mencurigakan, perlu dilaporkan pada aparat keamanan,” kata Abdul Shomad. ( ant )

Tindak pidana korupsi  keuangan di luar belanja APBD tahun anggaran 2005, 2006 dan 2007 itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara Rp30 miliar.

“Kami sedang merampungkan surat izin untuk disampaikan kepada Kepala Negara, menyusul penetapan Bupati Tengko sebagai tersangka pada 10 Maret 2010,” kata Wakajati Maluku, Herman Koedoeboen, ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Senin.

Penetapan Bupati Tengko berdasarkan bukti – bukti akurat dan keterangan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sebelumnya Kejati Maluku telah menahan mantan Kabag Keuangan Pengkab Kepulauan Aru, Muhammad Raharusun pada 5 Maret 2010.

Wakajati mengemukakan, pengajuan surat izin pemeriksaan Bupati Tengko akan dilengkapi dengan bukti – bukti akurat dari penyitaaan dokumen dimiliki Raharusun dan sejumlah saksi .

“Tim jaksa yang diterjunkan ke Dobo, ibu kota kabupaten Kepulauan Aru, pekan lalu, juga telah menyita dokumen maupun barang bukti di ruangan Raharusun sehingga memperkuat proses dugaan tindak pidana korupsi tersebut guna melengkapi surat izin yang diajukan kepada Presiden SBY,” ujarnya.

Dia mengatakan, sesuai ketentuan surat izin yang disampaikan kepada Presiden melalui Jaksa Agung, Herdarman Supanji dalam kurun waktu 60 hari. “Sekiranya tenggat waktu 60 hari Presiden belum menerbitkan surat izin, maka proses pemeriksaan Bupati Tengko tetap dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP,” tegasnya.

Wakajati menegaskan surat pencekalan ke luar negeri terhadap Bupati Tengko juga akan dimintakan kepada Jaksa Agung guna mengantisipasi bersangkutan kabur.

“Dijamin kok dalam kapasitas pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus dimintakan pencekalan oleh Jaksa Agung kepada (Ditjen, red) Imigrasi,” tandasnya.

Ditanya tim jaksa di Dobo menyita sejumlah sertifikat maupun dokumen lainnya milik Bupati Tengko, Wakajati menjelaskan, sekiranya bukti mengarah bahwa dugaan tindak pidana korupsi masuk dalam tenggat waktu 2005 – 2007, maka itu sah- sah saja.

“Kami kerja profesional dan proporsional sehingga siapa pun yang diduga terlibat dan berdasarkan pengembangan penyidikan ternyata ada tersangka baru, maka pasti diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Pilkada

Kajati Maluku, Poltak Manulang menegaskan penegakan hukum kepada  Bupati Tengko tidak terkait politik sehubungan bersangkutan  mengikuti Pilkada Kepulauan Aru 7 Juli 2010. “Saya baru tahu setelah disampaikan rekan-rekan (wartawan). Jadi tidak ada sangkut paut dengan pilkada karena proses hukum ini dilaksanakan secara profesional dan proposional,” ujarnya.

Kajati mengisyaratkan, berdasarkan pengembangan penyidikan masih terbuka peluang ada tersangka lain. “Kemungkinan itu terbuka saja tergantung penyidikan lanjutan maupun masukan dengan bukti akurat dari masyarakat maupun lembaga tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” katanya. ( ant )

“Kenapa mesti harus disomasi karena nama domain yang digunakan Sony AK berbeda dengan milik Sony Corp,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Senin [15/03] .

Ia berpendapat perbedaan satu digit alfabet dalam pemilihan nama domain sudah dapat dikatakan berbeda dan sah digunakan oleh orang lain.

Apalagi blogger Indonesia yang bernama Sony AK menggunakan namanya sendiri dan mendaftarkan domainnya dengan www.sony-ak.com .

“Memang itu murni urusan business to business antara mereka, tetapi hal semacam itu sudah tegas disebutkan dalam UU ITE,” katanya.

Dalam pasal 23 UU ITE diatur dengan tegas tentang pendaftaran dan penggunaan nama domain sekaligus dimungkinkan untuk melakukan gugatan pembatalan apabila nama domain yang telah didaftarkan digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain.

“Ada perlindungan terhadap domain dalam UU ITE di situ wujudnya ‘first come first serve’. Jadi kalau ada domain yang sudah didaftarkan, yang lain tidak boleh saling ganggu,” katanya.

Pihaknya berharap persoalan itu dapat diselesaikan dengan solusi terbaik antara mereka.

Sebelumnya, perusahaan elektronik Jepang dengan pangsa pasar terbesar, Sony Corporation, melayangkan somasi terhadap tekno-blogger asal Indonesia Sony AK.

Sony Corp menganggap penggunaan nama domain www.sony-ak.com telah menggunakan merek Sony untuk hal-hal yang berhubungan dengan situs jaringan dan pusat pengetahuan informasi teknologi. Secara visual domain Sony AK dianggap memiliki persamaan dan menyerupai merek Sony Corp.

Perusahaan itu menilai Sony AK telah melanggar hak atas merek dan penggunaan domain www.sony-ak.com dianggap telah menimbulkan dampak negatif.

Perusahaan itu bahkan menyatakan tidak pernah ragu untuk mengambil langkah hukum dalam menegakkan hak-hak atas mereknya dan tetap konsisten dalam mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran atas mereknya di Indonesia.

Sony AK mendaftarkan domainnya sejak 2003 dan menuliskan konten-konten edukasi tentang dunia internet, komputer, dan ICT. ( ant )

“Pembangkitnya itu seminggu jalan, selanjutnya tiga hari berhenti. Ini akan merusak sumur panas bumi yang kami miliki,” katanya. PGE memasok uap ke Dizamatra dan selanjutnya Dizamatra menjual listrik ke PT PLN (Persero).

Namun demikian, Abadi mengatakan, pembangkit tersebut akan dicoba diperbaiki terlebih dahulu. “Opsi pergantian merupakan solusi terakhir mengatasi permasalahan mesin pembangkit Sibayak,” katanya.

Ia mengatakan, China memang  pemain baru dalam pengadaan mesin pembangkit panas bumi, sehingga hasilnya tidak memuaskan.

Abadi menambahkan, pihaknya akan mengembangkan panas bumi Sibayak hingga maksimal berkapasitas 40 MW. Setelah menyelesaikan dua unit pembangkit berkapasitas masing-masing lima MW, PGE akan mengembangkan tiga unit pembangkit dengan kapasitas 10 MW per unit. “Mudah-mudahan permasalahan yang ini segera selesai, sehingga kami bisa melanjutkan pembangunan unit lainnya,” katanya. ( ant )

Pertanyaannya: Mengapa dengan pasangan yang banyak difavoritkan masyarakat Sumut (Rudolf – Afifuddin) ini?

Hemat kita, ada dua kemungkinan. Pertama, Rudolf sengaja didisk karena desakan pihak-pihak yang menilai pasangan pelangi ini bakal meraih kemenangan dalam Pilkada Walikota Medan mendatang. Satu-satunya jalan harus diganjal! Kedua, Rudolf didisk untuk menegakkan hukum, sekaligus mempermalukan putusan KPU Sumut dan KPU Pusat karena sebelumnya gugatan hukum terhadap Rudolf selalu kandas. Rudolf bisa maju dalam Pilgub dan Pemilu Pileg/DPD.

Yang pasti, tanpa Rudolf – Afifuddin persaingan dalam Pilkada Walikota Medan Mei mendatang menjadi kurang ‘’greget’’ mengingat suara militant Rudolf plus suara tambahan dari Afifuddin cukup mengantarkan pasangan ini sebagai kampiun, bahkan satu putaran Pilkada.

Namun begitu, kita pun mengapresiasi putusan berani yang diperlihatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dengan mendiskualifikasi pasangan favorit Rudolf Pardede – Afifuddin Lubis. Sebab, persyaratan pasangan ‘pelangi’ ini dinilai tidak lengkap, khususnya menyangkut ijazah SMA Rudolf yang sejak lama sebenarnya sudah diperdebatkan publik dan aparat penegak hukum.

Satu pasangan lagi; Denny Ilham Panggabean – Iyanto MS kena disk karena tidak mendapat restu dari partainya (Demokrat) yang mencalonkan Rahudman Harahap – Dzulmi Eldin yang juga didukung Partai Golkar.

Denny sendiri sudah dapat menerima sikap partainya.  DPP Partai Demokrat  tidak mencalonkan  kadernya karena melihat peluang Denny terbilang kecil – setelah melihat hasil survey– sekalipun Partai Demokrat memenangkan Pemilu 2009 dengan suara luar biasa banyak. Namun kalkulasi perolehan suara Demokrat yang luar biasa itu bukan dikarenakan figur Denny, melainkan popularitas Presiden SBY yang menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sehingga siapa pun yang menjadi ketuanya Demokrat sudah dipastikan menang (kala itu).

Memang Pilkada Walikota Medan mendatang menjadi kurang seru tanpa kehadiran Rudolf – Afifuddin.  Dan jelas putusan KPU Medan menguntungkan 10 pasangan lainnya masing-masing lima dari jalur partai politik dan lima dari jalur independen.

Sudah barang tentu KPU Medan punya alasan yang cukup kuat untuk mendisk pasangan Rudolf – Afifuddin sehingga kita patut memberi apresiasi. Ternyata, masih ada orang-orang yang berani menegakkan peraturan perundang-undangan. Sikap tegas KPU Medan jauh melampaui keberanian KPU Sumut dan juga KPU Pusat mengingat dalam kasus-kasus sebelumnya Rudolf bisa melenggang dalam Pilgub dan DPD.

Bagi Rudolf yang merasa dirugikan memang masih memungkinkan menempuh jalur hukum, namun prosesnya pasti berlangsung lama, sehingga kecil kemungkinannya ia masih bisa maju dalam Pilkada Walikota Medan yang segera memasuki tahapan selanjutnya, terutama menyangkut pengadaan logistik.

Dari 10 pasangan yang dinyatakan lolos untuk bertarung menuju Balaikota Medan kini tinggal dua pasangan yang ‘pelangi’ yaitu Ajib Shah – Binsar Situmorang dan Sofyan Tan – Nelly Armayanti. Delapan pasangan lainnya muslim. Dengan demikian diprediksi Pilkada Walikota Medan nanti bakal berlangsung dua putaran. Hal itu sekaligus menghilangkan kekhawatiran sejumlah ulama di Medan terhadap Rudolf –Afifuddin.=

Menko Kesra menjelaskan, target 16 juta jiwa berarti hanya tinggal delapan persen dari jumlah saat ini yang mencapai 32 juta jiwa atau 14 persen.

Agung mengakui, target tersebut merupakan tugas berat pemerintah mengingat tahun 2014 hanya tinggal empat tahun lagi. Karenanya, pemerintah berupaya melakukan upaya percepatan pengentasan kemiskinan guna mencapai target di tahun 2014.

Ia menjelaskan, Wakil Presiden Boediono, Rabu (10/3) siang mengagendakan rapat koordinasi dengan menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, tentang penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil rapat tersebut dibuat program tim nasional percepatan penanggulangan masyarakat miskin yang tertuang dalam Keppres No 15/2010 yang diketuai langsung Wapres Boediono. Sedangkan wakilnya adalah Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Anggotanya antara lain adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.

“Dengan adanya tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan target pemerintah pada tahun 2014 dapat tercapai,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan melakukan pemutakhiran data warga miskin.

Pemutakhiran data, menurut Agung Laksono, diperlukan agar program tersebut tepat sasaran dan menghindari kemungkinan adanya data lama yang tidak lagi valid.

“Pemutakhiran data juga diperlukan untuk menentukan standarisasi warga miskin yang akan kita bagi menjadi miskin, hampir miskin, dan sangat miskin,” katanya. ( ant )

“Polisi hendaknya tidak terlalu menunjukkan nafsu membunuh. Kalau bisa ditangkap hidup-hidup kenapa harus dibunuh,” kata Umar Abduh pada Diskusi Polemik sebuah radio swasta berjudul “Masih Ada Teroris? ” di Jakarta, Sabtu [13/03] .

Ia mengkritik polisi agar memiliki pertimbangan moral dalam memberantas anggota teroris dengan menangkap dalam kondisi hidup. Menurut dia, pada era Presiden Soeharto anggota teroris ditangkap dalam kondisi hidup atau hanya dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya bukan ditembak mati.

“Anggota teroris saat itu ditembak mati setelah diproses secara hukum dan divonis hukuman mati,” kata anggota kelompok teroris yang pernah membajak pesawat Garuda Indonesia Woyla di Bandara Don Muang Bangkok pada 1981 itu.

Dikatakan Umar, polisi saat ini dilengkapi peralatan canggih yakni GPS yang mampu mendeteksi keberadaan orang yang menjadi sasaran. Kalau polisi sudah mengetahui sasarannya, kata dia, bisa ditangkap hidup-hidup bukannya malah mengedepankan nafsu membunuh.  ”Penangkapan anggota teroris hendaknya dilakukan dengan operasi senyap dan menangkap dalam kondisi hidup,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang membantah dikatakan polisi mengutamakan nafsu membunuh.

Menurut dia, polisi memiliki prosedur dalam penangkapan anggota teroris yakni mengutamakan menangkap dalam kondisi hidup “Dalam doktrin polisi kalau bisa ditangkap dalam kondisi hidup itu lebih baik, tapi kalau tidak bisa ditangkap dalam kondisi hidup ya ditangkap dalam kondisi mati,” katanya.

Pengalaman polisi dalam operasi penyergapan kelompok teroris, katanya, anggota teroris selalu dilengkapi dengan bom jaket, bom dompet, dan sebagainya yang sangat berbahaya.

Dalam beberapa kali penyergapan kelompok teroris, katanya, ada anggota polisi yang gugur seperti halnya di Aceh. “Polri berusaha memberikan perlindungan maksimal terhadap anggotanya yang bertugas melakukan penyergapan agar tidak berguguran,” kata Edward.

Menurut dia, situasi di lapangan tak semudah yang dibayangkan. “Kita berhadapan dengan teroris bersenjata yang pilihannya hidup atau mati,” ujarnya.( ant )

“Undangan telah kita sebar beberapa waktu lalu dan berdasarkan konfirmasi awal yang saya terima, para dubes negara muslim baik akan datang ke Bengkulu,” katanya di Bengkulu, Sabtu [13/03] .

Kehadiran para dubes tersebut cukup beralasan, katanya, karena MTQ Nasional itu akan dibuka langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup Wakil Presiden Boediono. Selain itu, kata dia, juga akan datang sekitar 8.000 tamu ke Bengkulu termasuk dari perwakilan 33 kontingan provinsi. Belum lagi jika ditambah dengan pelaku bisnis yang sengaja menanamkan investasi pada kegiatan tersebut.

“Kita harapkan peranserta masyarakat menyambut tamu-tamu kita itu, tentunya dengan tetap menjagakeamanan dan ketertiban, sehingga MTQ Nasional dapat digelar dengan baik dan lancar,” tambahnya.

Sementara pengaman Presiden dan tamu penting lainnya telah diserahkan sepenuhnya kepada aparat Korem 041 Gamas dan Polda Bengkulu, mulai dari kedatangan di Bandara Fatmawati hingga tempat pembukaan MTQ. ( ant )

Yang memprihatinkan kita peristiwa memalukan itu berawal dari ditangkapnya bandar judi togel. Dan kita sepakat proses hukum kasus itu tetap dilanjutkan. Jika kemudian tidak diantisipasi secara dini, bukan tidak mungkin peristiwa yang lebih parah akan terjadi di Kota Rantauprapat.  Bahkan bisa menular ke daerah-daerah lainnya.

Perkelahian antara oknum prajurit TNI dengan oknum polisi harus diakui sering terjadi. Penyebabnya macam-macam, mulai dari sntimen pribadi, over acting, membeking judi, masalah sepele cewek dll. Bahkan gara-gara dirazia di jalan bisa merasa tersinggung, terjadi adu mulut dan akhirnya membawa rekan-rekannya melakukan pembalasan.

Alhamdulillah. Pandam I/BB Mayjen TNI Noer Moeis cepat turun ke Labuhanbatu dan mampu mengendalikan keadaan. Dan tentunya kasus Binjai berdarah tidak terjadi kembali terulang.

Sudah barang tentu  peristiwa  menjadi sebuah ironi, mengingat melibatkan institusi TNI dan Polri –walaupun dalam kejadian tersebut yang muncul adalah oknum-oknum. Dalam hal ini, sekali lagi kewibawaan institusional TNI dan Polri dipertanyakan, justru oleh seringnya terjadi bentrokan antar (oknum) mereka pasca orde baru. Menurut Kapolres diduga merasa tidak senang karena ditangkapnya enam orang yang terlibat dalam perjudian togel, Minggu (7/3) di Jalan Pelita IV Kelurahan Aek Pahing Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. “ Dua di antaranya adalah anggota TNI-AD.”

Hemat kita  sudah tepat secara kelembagaan TNI-Polri dipisah. Wilayahnya masing-masing. TNI di bidang pertahanan, sementara Polri keamanan. Ujung tombak dalam mengatasi keamanan sipil adalah polisi, sedangkan tentara bisa diperbantukan untuk itu –atas permintaan polisi. Jadi, polisi punya wewenang “eksekusi” dalam hal ini. Dalam konteks ini, posisi kelembagaan Polri sudah tidak marjinal lagi.

Karena pihaknya telah diberi wewenang tersendiri, dan mengelola lembaganya secara mandiri. Tetapi, adakalanya polisi masih terbebani oleh beban psikologis masa lalu, tatkala pihaknya merasa berposisi marjinal dibanding tentara. Di pihak lain, sementara kalangan tentara masih merasa, belum ada perubahan apa pun dalam pola hubungan antara TNI-Polri –termasuk dalam konteks kelembagaannya.

Salah satu kritik bagi TNI dan Polri, terkait dengan persoalan kultural tersebut adalah masih belum hilangnya penggunaan militerisme yang salah. Tentara dalam kehidupan normal, tentu berbeda dengan tatkala berada dalam kondisi peperangan.

Maka, pola-pola militer yang mengedepankan militerisme tidak boleh ada dalam kehidupan normal sehari-hari. Dalam kehidupan normal, tentara sama kedudukannya dengan profesi yang lain. Jadi, tidak boleh mengumbar “nafsu militerisme”-nya –padahal dalam kondisi perang pun juga ada aturannya. Memang ada masalah di kalangan tentara, polisi dan hubungan keduanya.

Terkait dengan hubungan TNI-Polri dari atas hingga ke bawah, disarankan perlunya peningkatan kualitas komunikasi dan pembinaan masing-masing lembaga itu agar kasus serupa (bentrok) antar oknum TNI dan Polri tidak terulang lagi.=

Ia mengatakan, tim penindak Polri juga dapat menyita enam senjata api jenis AK 47, M16 dan pistol otomatis jenis glock.”Senpi jenis glock itu milik Boas yang dirampas oleh mereka. Sekarang senpi yang dirampas telah kita dapatkan lagi,” katanya.

Boas yang dimaksud Kapolri adalah Brigadir Boas yang tewas tertembak kelompok teroris di Aceh Besar, 3 Maret 2010.Ia mengatakan, penangkapan para tersangka itu merupakan kelanjutan dari tindakan kepolisian telah berlangsung sejak dua pekan lalu.Namun Kapolri belum bersedia menyebutkan identitas para tersangka yang telah tertangka.

Ia hanya memastikan bahwa para tersangka adalah bagian dari kelompok Dulmatin yang pernah mengadakan latihan militer di wilayah hutan Aceh Besar.Menurut dia, Mabes Polri akan menjelaskan perkembangan tindakan kepolisian pasca penangkapan Dulmatin.”Polda Aceh, Polres, Polsek didukung Brimob Polri dan Densus 88 Polri terus mengejar para tersangka,” katanya.

Kapolri membantah adanya pengrusakan Mapolsek setempat dalam penangkapan itu namun yang terjadi adalah penangkapan terjadi di sekitar Mapolsek.Informasi dari Banda Aceh menyebutkan, penangkapan itu berawal dari pemeriksaan kendaraan dan orang yang lewat di lokasi kejadian pada ruas jalan Banda Aceh – Aceh Jaya.

Pada saat itu, polisi menghentikan satu mini bus umum untuk diperiksa namun dari dalam mobil para penumpang melepaskan tembakan sehingga terjadi kontak tembak selama satu jam sekitar pukul 10.30 WIB.Dua orang tewas sedangkan delapan penumpang mobil dapat tertangkap dalam kontak tembak itu.Kontak tembak itu menyebabkan arus lalu lintas terhenti.Polisi berbagai kesatuan terus menyisir lokasi kejadian untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lainnya. ( ant )

Juru bicara Pemkab Aceh Barat, Mursalim di Meulaboh, Kamis [11/03], mengatakan tiga rekomendasi dari muzakarah yang diikuti 400 lebih pemuka agama dari delapan negara dan beberapa provinsi di Indonesis serta 23 kabupaten/kota di Aceh itu mendesak Pemerintah Aceh melaksanakan syariat Islam secara “kaffah” (sempurna/utuh).

Selanjutnya, peserta mendesak pemerintah Aceh untuk lebih memprioritaskan pendidikan dayah, majelis taklim, dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan lainnya sebagai sumber perkaderan umat dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam secara “kaffah.”

Rekomendasi lainnya, silaturahmi dan muzakarah ulama perlu diselenggarakan dua tahun sekali untuk tingkat provinsi, tiga tahun sekali untuk tingkat nasional, dan satu tahun sekali untuk tingkat internasional sebagai upaya meningkatkan kinerja para pemuka agama Islam dalam membina dan mempersatukan umat menuju “makrifatullah.”

“Ketiga rekomendasi itu diharapkan dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat serta negara-negara Islam,” kata Mursalim.

Menurut dia, peserta muzakarah juga menilai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah mutlak perlu pengetahuan tentang ilmu tauhid, fikih dan tasawuf yang saling mengikat serta mengamalkannya secara integral di seluruh aspek kehidupan. “Peserta juga menilai tidak ada pertentangan antara ulama mutakalim dan sufi dalam materi akidah, namun perbedaannya hanya dalam menempuh `makrifatullah`,” katanya.

Mursalim juga mengatakan kegiatan yang diikuti ulama dari negara Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Thailand, Kamboja, Turki, Saudi Arabia, dan Yaman itu mendapat sambutan positif dari masyarakat kota yang dikenal dengan sebutan negeri “tauhid tasawuf” tersebut.

Sementara itu Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Barat, M Nur Djuned mengatakan Meulaboh akan dijadikan kota yang menyandang sebagai daerah tauhid tasawuf di Indonesia. (ant)

“Pemerintah jangan menaikkan TDL secara sepihak. Memang menurut undang-undang (UU 30/2009) kenaikan TDL menjadi wewenang pemerintah tetapi harus dikonsultasikan dan disetujui dewan terlebih dahulu,” kata Effendi Simbolon dalam keterangan pers bersama Zainuddin Alam di gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat ]12/03].

Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani mengumumkan pemerintah berencana menaikkan TDL rata-rata 15 persen untuk semua golongan. Kenaikan tersebut rencananya akan dilakukan mulai Juni 2010.

“Kami minta pemerintah tidak tergesa-gesa mengumumkan suatu kebijakan yang berdampak nasional dan berat bagi masyarakat. Kalau baru usulan pengajuan kenaikan, katakan saja. Jangan seolah-olah DPR bawahan pemerintah yang pasti menyetujuinya,” kata Effendi dengan nada tinggi.

Effendi menegaskan adanya beberapa kejanggalan dalam rencana kenaikan TDL oleh pemerintah ini. Effendi menjelaskan pada APBN disebutkan subsidi listrik sebesar Rp36 triliun  Sementara dalam RAPBN-P subsidi akan dinaikkan menjadi Rp42 triliun dengan catatan TDL akan tetap.

Namun, tambah Effendi tiba-tiba pemerintah mengumumkan akan menaikkan TDL rata-rata 15 persen. “Ini kan aneh. Subsidi dinaikkan tetapi TDL dinaikkan juga,” kata Effendi.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa Hak bugjet itu ada di DPR. Dengan demikian, pemerintah tak bisa seenaknya sendiri. “DPR bukan bawahan pemerintah,” kata Effendi.

Ia mengingatkan pemerintah jangan menggunakan cara-cara lama seperti dalam kasus Bank Century. Pengalaman kasus Bank Century harus menjadi acuan soal kehati-hatian dalam mengambil kebijakan. “Soal sikap kehati-hatian tersebut jangan hanya di bibir tetapi dalam proses, dalam tindakan juga,” kata Effendi.

Dengan demikian jika UU no 30 tahun 2009 tentang kelistrikan mengamanatkan kenaikan TDL harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPR terlebih dulu, maka hal itu wajib dilakukan. ( ant  )

“Total kutil yang diangkat itu mencapai 2,4 kg. Dari tangan kanan kami berhasil mengangkat 1,4 kg dan tangan kiri 0,7 kg,” kata Ketua Tim Operasi Dr Hardisiswoe Soedjana, di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jumat [12/03] .

Ia menjelaskan, secara keseluruhan tim operasi tidak menemukan kendala dalam operasi kali itu. “Kami tidak menemukan kendala yang cukup berarti, karena kami telah mengetahui keadaan Dede pada operasi sebelumnya,” ujar Dr Hardisiwoe.

Proses operasi tersebut, kata Dr Hardisiswoe, berjalan sekitar tiga jam. “Operasinya berlangsung tiga jam. Jam 08.00 pagi masuk ruang operasi jam 11.00 selesai,” katanya.

Ia mengatakan, proses operasi yang dilakukan kepada Dede sengaja dibuat tidak terlalu lama supaya kondisi Dede dapat cepat fit setelah menjalani operasi.

Ia menjelaskan, tujuan dilakukannya operasi tersebut ialah untuk kutil dan mengoptimalkan kembali fungsi tangan Dede. Usai menjalani operasi, Dede akan kembali diisolasi di ruang Bougenville RSHS Bandung.

Sebelum menjalani operasi, Dede dipindahkan oleh beberapa orang perawat beserta keluarganya dari Ruang RBB Bougenvile Kamar 11, menuju ruang Operasi Lantai 3 Gedung RSHS Bandung, pukul 08.00. ( ant )

“Pemerintah akan melakukan pemutakhiran data warga miskin,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono usai melakukan kunjungan kerja di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), Bandung,Jumat [12/03].

Menko Kesra menjelaskan, Wakil Presiden Boediono, Rabu (10/3) siang mengagendakan rapat koordinasi dengan menteri Kabinet Indonesia Bersatu ke-II, tentang penanggulangan kemiskinan.

Dari hasil rapat tersebut ,dibuat program percepatan pengentasan masyarakat miskin yang tertuang dalam Keppres No 15/2010 yang diketuai langsung Wapres Boediono. Sedangkan wakilnya adalah Menko Kesra Agung Laksono dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Anggotanya antara lain adalah Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Salim Segaf Al Jufri, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.

Pemutakhiran data ,menurut Agung Laksono ,diperlukan agar program tersebut tepat sasaran dan menghindari kemungkinan adanya data lama yang tidak lagi valid. “Pemutakhiran data juga diperlukan untuk menentukan standarisasi warga miskin yang akan kita bagi menjadi miskin, hampir miskin, dan sangat miskin,” katanya. Menko Kesra juga menambahkan, program percepatan pengentasan masyarakat miskinditujukan untuk mempercepat pengurangan jumlah warga miskin yang pada saat ini memang sudah berkurang jumlahnya.

Dengan program ini, target penuntasan kemiskinan pada 2014 diharapkan bisa mencapai delapanpersen atau 16 juta penduduk dari angka kemiskinan sebelumnya 14 persen. “Pada saat ini sudah berkurang, tapi kita upayakan lagi agar grafik penurunannya semakin cepat dan pada tahun 2014 diharapkan jumlah warga miskin hanya delapan persen,” katanya. ( ant )

“Mensos yang akan menyerahkan bantuan sosial untuk fakir miskin di NTB secara simbolis dalam anjangsana ke Lombok Barat,” kata Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil NTB Drs Bachrudin, MPd, di Mataram, Jumat [12/03] .  Ia mengatakan bantuan sosial itu berbentuk uang tunai sebesar Rp20 juta untuk setiap kelompok usaha bersama (kube).

Jumlah kube sasaran bantuan sosial untuk fakir miskin itu sebanyak 37 kelompok, termasuk kube binaan Yayasan Ashabul Hikam, Kediri, Lombok Barat, sehingga total dana kube yang akan diserahkan Mensos sebesar Rp740 juta. “Program kube merupakan kegiatan rutin tiap tahun anggaran yang didukung dana dekonsentrasi dari Kementerian Sosial, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu seperti fakir miskin,” ujarnya.

Bachrudin menambahkan pihaknya mendapat informasi Mensos juga akan menyerahkan bantuan sosial kepada warga panti asuhan yang dikunjungi dalam dua hari lawatan ke NTB, 13-14 Maret 2010.

Namun belum diketahui secara pasti jenis dan jumlah bantuan dimaksud sehingga belum dapat menginformasikan kepada warga panti asuhan yang akan dikunjungi Mensos.

Dijadwalkan, Sabtu (13/3) pagi, Mensos dan rombongan tiba di Bandara Selaparang Mataram, dan akan mengawali kunjungannya di Panti Asuhan Ashabul Hikam yang berlokasi di Jalan Taruna Nomor 5 Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Setelah itu Mensos dan rombongan dijadwalkan menuju kompleks Yayasan Al Madani yang terletak di Jalan Lengkok Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, untuk menghadiri Milad ke-4 Yayasan Al Madani sekaligus menggelar pertemuan silaturahmi dengan organisasi sosial se-Pulau Lombok.

Mensos dan rombongan Jakarta berencana menggelar pertemuan dengan unsur muspida NTB di Hotel Sheraton di kawasan wisata Senggigi.

Pada Minggu (14/3) Mensos akan beranjangsana ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita di Kota Mataram.Anjangsana itu akan diisi dialog dengan para karyawan di lingkungan PSMP Paramita. Mensos dan rombongan dijadwalkan meninggalkan NTB menuju Jakarta pada Minggu (14/3) sore. ( ant  )