Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama membaik seperti tingkat investasi, ekspor meningkat 50 persen, kondisi perekonomian global membaik dan belum adanya lonjakan barang impor terutama dari China. “Kita optimis, kalaupun ada meleset, namun meleset naik, itu berarti positif,” ujarnya.

Anggito juga menambahkan belum ada pengeluaran belanja pemerintah (goverment spending) yang berlebihan pada kuartal pertama dan belum ada sektor makro yang membutuhkan lonjakan pengeluaran serta sektor riil yang masih menunjukkan angka positif. “Dari pantauan dini pertumbuhan kuartal pertama masih bagus dan belum ada gejolak,” ujarnya.

Pemerintah dalam APBN belum mengubah asumsi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2010 yang diperkirakan akan mencapai 5,5 persen. Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 4,3 persen dan pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi 7 persen dapat tercapai pada 2014. ( ant )

Sekretaris Perusahaan ELSA, Heru Samodra dalam siaran persnya Rabu mengatakan perseroan akan menyediakan jasa perawatan sumur minyak bumi dengan menggunakan unit hydraulic workover , snubbing dan well testing barge dalam pengerjaan proyek ini.

Selain itu, Divisi Oilfield Services juga sedang menyelesaikan proyek-proyek workover, snubbing dan well testing barge di area Kalimantan Timur dengan nilai kontrak yang masih berjalan sebesar 28,92 juta dolar AS.

Di samping menyelesaikan proyek-proyek tersebut, perseroan juga tengah menggarap proyek berupa jasa operasi dan jasa perawatan untuk sistem jalur pipa dan fasilitas produksi di Jawa dan Sumatera dengan nilai kontrak yang masih berjalan sebesar 6,27 juta dolar AS.

Dia menambahkan kontrak oilfield yang sedang dikerjakan Elnusa telah mencapai 55,19 juta dolar AS. Untuk mendukung kinerja perseroan pada 2010, ELSA telah menganggarkan dana untuk belanja modal (capital expediture/capex) senilai 70 juta dolar yang dananya diperoleh dari kas internal dan eksternal.

Indika Energy, dalam siaran persnya Rabu [10/03] menyebutkan bahwa penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut telah dilakukan pada 8 Maret 2010 di Jakarta.

Pembiayaan tersebut akan digunakan oleh CEP sebagai biaya pembangunan dan modal kerja atas proyek pembangkit tenaga listrik uap berkapasitas 1 x 660 MW yang terletak di Desa Kanci, Cirebon, Jawa Barat dan fasilitas lainnya (Proyek PLTU 660 MW).

Proyek PLTU 660 MW ini diperoleh CEP dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan Perjanjian Pembelian Listrik tertanggal 20 Agustus 2007 yang kemudian diubah dengan Amandemen Perjanjian Pembelian Listrik tertanggal 22 Februari 2010.

CEP merupakan perusahaan asosiasi dari PT Indika Energy dengan kepemilikan tidak langsung sebesar 20 persen melalui beberapa perusahaan terkendali Indika Energy, yakni Indika Power Investments Pte. Ltd (IPI) yang memiliki saham di CEP sebesar 15 persen dan PT Indika Infrastruktur Investindo (III) sebesar 5 persen.

Selain Indika Energy, saat ini terdapat tiga pihak lain yang juga turut memiliki saham di CEP yakni Axia Power Holdings B.V dengan porsi kepemilikan saham 32,5 persen, Komipo Global Pte. Ltd sebesar 27,5 persen dan Cirebon Power Holdings Co. Ltd sebesar 20 persen. CEP berdiri sebagai suatu perseroan terbatas di Indonesia pada tahun 2007 dan bergerak di bidang usaha kegiatan pembangkit listrik dan tenaga uap. ( ant )

“Perdagangan Indonesia ke China masih surplus saat CAFTA mulai diberlakukan, artinya nilai eskpor Indonesia ke China masih lebih besar dari nilai impor dari negeri “tirai bambu” itu,” kata Marolop di sela-sela penutupan Rapat Koordinasi Pemprov Sulsel dengan atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) di Makassar, Selasa [09/03].

Menurut dia, pemberlakuan CAFTA jangan dijadikan sebagai “momok” untuk menghalagi kemajuan perdagangan Indonesia. Hal itu terbukti, ketika CAFTA sudah diberlakukan, perdagangan Indonesia ke China masih bisa surplus.

Berdasarkan data BPS diketahui, negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari 2010 adalah China dengan nilai 1,41 miliar dolar Amerika Serikat (AS), disusul Jepang 1,07 miliar dolar AS, dan Singapura mencapai 0,78 miliar dolar AS.

Sementara impor nonmigas dari ASEAN mencapai 22,41 persen dan Uni Eropa sebesar 8,91 persen.

Mengenai barang impor nonmigas asal Indonesia, Marolop mengatakan, umumnya adalah produk pertanian dan dalam bentuk bahan baku.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia berharap agar komoditi Sulsel juga dapat menembus pasar China. Karena itu, baik produsen maupun pengusaha harus mampu menjamin standar mutu produknya.

Adapun komoditi Sulsel yang dinilai memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan di China adalah ikan laut, coklat dan kopi.

“Ketiga bahan konsumsi itu memiliki banyak peminat di China, sehingga dapat menjadi peluang pasar bagi Sulsel yang memiliki enam komoditas andalan” ujarnya.  Keenam komoditas andalan itu adalah beras, jagung, rumput laut, kakao, kopi, dan sapi potong.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Jagung Indonesia Yusran Paris mengatakan, hendaknya para atase perdagangan di luar negeri berperan aktif memberikan informasi kepada para pengusaha atau pihak terkait di daerah soal peluang pasar.  ”Hal itu diperlukan, agar potensi yang ada di daerah mendapat peluang pasar,” ujarnya. ( ant )

Khususnya Riau, ‘Bumi Lancang Kuning’ itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu berada di atas rata-rata nasional dengan angka tujuh persen per tahun, kemudian inflasi 14 persen.

Dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa yang sebagian besar hidup dari sektor perkebunan kelapa sawit dan bekerja pada ladang minyak dan gas, maka DJP Riau dan Kepri optimistis terget itu bisa dicapai.

Pada tahun 2009 realisasi penerimaan pajak DJP Riau dan Kepri sekitar Rp11,8 triliun atau 97,5 persen dari target yang ditetapkan dan sekitar Rp9 triliun dari realisasi itu disumbangkan oleh Provinsi Riau.

Gubernur Riau Rusli Zainal ketika menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutan (SPPT) masa Pajak Penghasilan (PPh) tahunan pekan lalu, mengatakan, dengan target penerimaan Rp13,8 triliun tahun 2010, maka Riau menjadi daerah penyumbang terbesar penerimaan bagi negara di luar Pulau Jawa.

Dia pun mengimbau kepada warga di provinsi itu yang menjadi wajib pajak segera menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang baik demi keberlangsungan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat khususnya di Bumi Lancang Kuning.

Dewasa ini terdapat sekitar 1.000 orang penunggak pajak dengan nilai Rp880 miliar lebih di Riau dan Kepri yang terancam gijzeling (penyanderaan) jika tidak mematuhi penagihan sesuai aturan yang berlaku. ( ant )

Minister Counselor Sosbud KBRI Berlin Wahyu Hersetiati Priyanto, dalam keterangannya, Sabtu [06/03] mengatakan keikutsertaan industri pariwisata yang difasilitasi Kementerian Budaya dan Pariwisata serta KBRI Berlin merupakan upaya menjaring wisatawan Eropa khususnya dari Jerman.

Wahyu Hersetiati mengatakan dalam ajang pariwisata terbesar di Eropa ini,  Indonesia akan menampilkan kembali wajah spektakuler Paviliun Indonesia yang selalu menjadi pusat perhatian pengunjung.

Paviliun Indonesia akan menjadi “showcase “keanekaragaman kekayaan alam dan budaya Indonesia yang dituangkan dalam area seluas 800 m2 yang terletak di Hall 26C No. 308 di Messegelande Berlin, ujarnya.

Paviliun Indonesia dihias dengan nuansa tradisional serta menampilkan dekorasi bertema yang “surprising” setelah pada keikutsertaan sebelumnya dengan menampilkan patung Garuda Wisnu Kencana Paviliun Indonesia menyabet penghargaan “the Best Exhibitor Award”, ujarnya.

Menurut Wahyu Hersetiati Priyanto, delegasi Indonesia akan dipimpin langsung Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan diikuti Putri Pariwisata Indonesia yang menjelaskan berbagai informasi menarik mengenai destinasi dan obyek pariwisata.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan optimisme bahwa tingkat kunjungan wisman ke Indonesia tahun ini akan meningkat.  Hal ini didukung oleh semakin membaiknya perekonomian dunia serta dengan dibukanya kembali rute penerbangan maskapai Indonesia ke Eropa.

Dibukanya jalur penerbangan tersebut akan semakin menambah kemudahan bagi turis Eropa untuk melakukan wisata ke Indonesia. Maskapai Garuda Indonesia telah siap membuka kembali jalur penerbangan Jakarta-Amsterdam via Dubai dengan menggunakan pesawat tipe A330-243.

Garuda Indonesia sendiri sedang memesan pesawat baru tipe Boeing 777-300ERs untuk melakukan penerbangan nonstop dari Indonesia ke Amsterdam.  Garuda Indonesia juga akan mengembangkan jalur penerbangan langsung ke Frankfurt, Roma, Paris dan London.

2010 Tahun Museum

Dengan dikukuhkannya Batik, Wayang serta Keris sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO, Indonesia sedang membidik Tahun Kunjungan Indonesia 2010 dengan fokus Visit Museum Year, beralih dari tema tahun lalu yang berfokus pada marine and heritage.

Dengan sekitar 60 museum di Jakarta, Indonesia optimis untuk mengangkat tema tahun kunjungan museum pada tahun ini.  Jumlah tersebut belum termasuk yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu museum yang menjadi andalan Indonesia adalah Museum Nasional , Jakarta yang merupakan salah satu museum arkeologi terlengkap di Asia Tenggara.

Setelah meningkat tipis sebesar 0.36 persen ditengah badai krisis keuangan global tahun lalu, Indonesia optimis menargetkan peningkatan wisatawan mancanegara sebesar 8-10 persen atau sebanyak tujuh juta orang secara keseluruhan.

Tahun 2009, jumlah wisman mencapai hampir 6,5 juta dengan wisatawan asal Eropa sebanyak 9.8 persen. Dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi dunia, target ini dinilai cukup optimis untuk dapat dicapai.

Untuk mencapai target tersebut, Kembudpar dan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri serta industri pariwisata nasional bersama-sama secara agresif memperkenalkan potensi pariwisata Indonesia di berbagai forum internasional.

Selain itu juga adanya peraturan baru mengenai perpanjangan visa on arrival (VOA) yang dapat dilakukan di seluruh kantor imigrasi di seluruh Indonesia, telah membuktikan keseriusan Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para wisatawan mancanegara, demikian Wahyu Hersetiati Priyanto. ( ant )

Penilaian tersebut disampaikan Rizal Sukma dalam sebuah acara diskusi yang diadakan di KBRI London, kata Koordinator kegiatan, Syahrul Hidayat kepada koresponden Antara London, Sabtu [06/03].

Diskusi digelar organisasi pelajar dan masyarakat di Inggris Raya tergabung dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) UK, Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muhammadiyah UK, NU UK, ICMI UK dan Keluarga Islam Britania Raya (Kibar).

Dalam diskusi itu, Rizal Sukma juga mengingatkan bahwa proses politik yang mengarah kepada pemakzulan presiden atau wakil presiden merupakan proses yang akan memakan waktu yang cukup lama dan rumit.

Ia mengingat, kerumitan proses konstitusional itu, perhatian berlebih kepada proses politik ini menjadi tidak produktif.  Untuk itu, katanya, ketegasan dan keberanian pemerintah untuk mengatasi proses politik ini sangat diperlukan agar tidak berlarut-larut.

Rizal berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perlu segera mengambil keputusan tegas agar penyelesaian kasus skandal Century tidak berlarut-larut yang menguras energi bangsa, bahkan pemerintah sendiri menjadi kehilangan konsentrasi untuk menjalankan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya.

Penyelesaian kasus itu, lanjutnya, sangat penting untuk menciptakan stabilitas politik yang menjadi prasyarat mutlak bagi pembangunan perekonomian nasional.

Sistem pemerintahan Indonesia ini memang seperti mengalami anomali, kata Rizal, yakni menganut sistem presidensial, tapi presiden masih merasa perlu menjalin koalisi dengan banyak untuk menopang kebijakan pemerintah di parlemen.

Menurut Rizal Sukma lagi, sistem presidensial memang tidak kompatibel dengan sistem multipartai yang justru menimbulkan kekacauan jalannya pemerintahan.

Untuk itu, ujarnya, ke depan jumlah partai harus lebih disederhanakan lagi dengan membatasinya maksimal empat atau lima partai yang menggambarkan pengelompokan aspirasi dan ideologi politik masyarakat Indonesia.

Sedangkan Kepala Perwakilan BI di London, Budiman Kostaman, dalam diskusi itu mengatakan, selama ini dari angka-angka yang ada menunjukkan adanya kinerja bidang ekonomi yang semakin baik dan melewati krisis finansial dunia yang melanda pada kurun pertengahan tahun 2008.

Karenanya, dia cukup optimis bahwa ekonomi Indonesia tetap memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang mengingat potensi yang dimiliki dan struktur ekonomi makro yang relatif semakin mapan.

Dalam diskusi yang dipandu asisten profesor di Aga Khan University di London, Dr Arskal Salim itu, Budiman Kostaman juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini menjadi terlalu sibuk dengan isu-isu politik sehingga agenda-agenda ekonomi yang telah disusun menjadi terlupakan. Padahal, katanya, isu ini hanyalah satu aspek belaka dari dinamika politik yang tak harus menjadi fokus perhatian pemerintah secara berlebihan. ( ant )

“Kalau studinya selesai, diperkirakan pada 2015 baru masuk fase konstruksi,” kata Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Lucky Eko Wuryanto dalam acara sosialisasi kebijakan penanaman modal di Cipanas, Bogor, Jumat [05/03].

Menurut dia, saat ini sudah dibentuk tim nasional yang terdiri dari BKPM, Kementerian ESDM dan Bappenas yang diketuai Dirjen Migas. “Sekarang ini sedang dalam proses pemilihan lokasi dan studi lebih rinci akhir tahun diharapkan studi ini selesai,” ujarnya. Dua provinsi yang sedang dalam pertimbangan adalah Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan yang memiliki cadangan batu bara dalam jumlah besar.

Menurut dia, kebutuhan batubara sekitar 25 juta – 30 juta ton per tahun. Proyek pencairan batu bara berkalori rendah atau CTL (coal to liquids) terintegrasi di Indonesia itu diharapkan bisa memproduksi 80 ribu barel per hari dengan kualitas bahan bakar sekelas Euro 5 (tanpa asap hitam). Berdasarkan studi awal, total investasi yang dibutuhkan sekitar 10 miliar dolar AS dan mulai berproduksi 2-3 tahun setelah konstruksi (2015). ( ant )

Menurut dia, dengan adanya situasi pasar yang masih kondusif, hasil paripurna DPR yang menyebutkan adanya pelanggaran pemberian dana talangan Bank Century, tidak membuat pasar bergejolak. Ia mengatakan, saat ini pasar melihat penyelamatan bank wajar dalam situasi krisis global.

Fauzi mencontohkan, situasi di AS pada waktu itu, biaya penyelamatan lembaga perbankan mencapai 700 miliar dolar AS sedangkan di Indonesia hanya 700 juta dolar AS. “Di Indonesia pun uangnya tidak hilang karena banknya masih ada,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, dalam kasus penyelamatan Bank Century, dari sisi hukum, tidak ada bukti hukum yang bisa menjerat Menkeu dan Gubernur BI. Menurut dia, panitia khusus hak angket dibentuk karena adanya kekhawatiran bahwa sebagian dana yang disalurkan LPS ke Bank Century masuk ke partai politik namun saat ini belum ada bukti terjadinya unsur pidana dari penyaluran dana tersebut apalagi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada saat itu berdasarkan perppu no 4 Tahun 2008. “Penyelamatan tersebut tidak ilegal, jadi dari sisi hukum, Sri Mulyani dan Boediono aman. Maka alasan pemakzulan itu kecil,” ujarnya.

Fauzi hanya mengkhawatirkan, hubungan pemerintah dan DPR yang memburuk sehingga dapat menimbulkan krisis politik. Namun hal tersebut dipredikasi tidak menyamai krisis politik Thailand dan Filipina yang membuat kepercayaan investor asing menurun, karena skala kasus ini yang terbilang lokal.

“Yang terburuk apabila hubungan pemerintah dan DPR memburuk, implementasi kebijakan pemerintah akan terhambat, namun tidak akan mengubah optimisme investor internasional terhadap Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, apabila kasus ini dibawa ke KPK untuk kemudian diadakan penyelidikan aliran dana, Fauzi mengatakan agar mempersilahkan hal tersebut segera dilaksanakan, karena hingga saat ini belum ada indikasi dana tersebut masuk ke ranah partai politik.

“Menurut saya, kalau ada aliran ke parpol, itu adalah dana nasabah yang mendonorkan ke parpol, itu adalah uang mereka, kalaupun ada pelanggaran itu pun terhadap UU pemilu bukan perbankan,” ujarnya. ( ant )

Padahal, jumlah perkebunan di Sumut cukup banyak sehingga daerah itu dikenal sebagai salah satu penghasil produksi perkebunan terbesar di Indonesia. Kalau pun ada, kata dia, manfaat itu hanya berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari penggunaan lahan perkebunan. Sedangkan manfaat lain seperti pajak eskpor produk perkebunan dipungut Kantor Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan. “Sedangkan ke daerah tidak ada” kata Aspan.

Karena itu, kata dia, pihaknya telah mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar Sumut mendapatkan bagi hasil produk perkebunan tersebut. “Semua instansi terkait sudah disampaikan, termasuk kepada presiden juga,” katanya.

Namun, pihaknya tidak menyebutkan jumlah atau persentase bagi hasil yang harus diterima Sumut tersebut. Hal itu disebabkan Pemprov Sumut lebih berkeinginan agar pemerintah pusat menyetujui prinsip bagi hasil tersebut. “Semua tergantung pusat, berapa pun yang akan diberikan harus disyukuri,” katanya. ( ant )

MEDAN (Berita): Sekretaris Mentri BUMN, Muhammad Said Didu akan
mendesak manajemen Pelindo untuk menurunkan tim guna melakukan kajian
sarana dan prasarana Labuhan Asahan agar bisa dioperasikan setelah
terbengkalai selama 15 tahun.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara
Bustami HS pentingnya Pelabuhan Asahan tersebut untuk dioperasikan
karena selama ini kerap didigunakan sebagai lokasi maksiat. Menurut
Said Didu peranan DPRD Sumut untuk melakukan koordinasi antara
pemerintah Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kementrian BUMN dan
pemerintah Sumatera utara juga sangat dibutuhkan.

Said Didu juga mengakui bahwa tidak beroperasinya pelabuhan itu selama ini, tak lepas dari kendala yang diakibatkan oleh  sarana infrastruktur yang masih lemah. Terutama bila melihat  kepentingan transportasi angkutan darat, seperti truk dan angkutan  kontiner untuk melakukan bongkar muat.

Hal lain juga tidak kalah pentingnya terkait kajian  strategis masih memerlukan pengerukan yang sangat mempengaruhi  kedalaman muara Sungai Asahan. “Sedimentasi disana sangat mempengaruhi terhadap daya apung untuk mengimbangi ambang batas pelabuhan yang  mempunyai ketinggian hingga dua meter dari permukaan air, sehingga  diperlukan pengerukan muara sungai secara rutin dan terukur hingga dapat digunakan oleh kapal yang akan bongkar muat maupun untuk kepentingan nelayan setempat,” papar Didu dihadapan para anggota Komisi B DPRD SU yang melakukan kunjungan kerja ke kantor kementrian BUMN di Jakarta pekan lalu. Mendengar pemaparan Said Didu, Komisi B juga berjanji  akan mengawalnya sehingga rencana itu segera dapat terlaksana.

Bangun Pabrik Pupuk

Pada bagian lain, dalam kunjungan tersebut Komisi B, DPRD Sumut
juga menyambut baik rencana kementrian BUMN melalui PTPN-4 untuk
membangun pabrik pupuk di Sumut.

Menurut anggota Komisi B Taufan Agung Ginting,  pernyataan Sekmen BUMN Said Didu sangat perlu di apresiasi, namun  hendaknya nanti produksi pupuk tersebut bukan hanya untuk kepentingan  PTPN-PTPN yang ada di Sumut, tetapi harus tetap berorientasi dengan kebutuhan masyarakat petani, disamping kebutuhan perkebunan dibawah kementrian BUMN.

“Kita mengharapkan keberadaan PTPN dapat bermanfaat  bagi masyarakat Sumut,tidak seperti selama ini terkesan sistem agi  hasilnya tak jelas untuk daerah,” ketus Taufan. Rencana itu, lanjutnya sekaligus sangat membantu
menjawab krisis pupuk yang masih melanda beberapa kawasan pertanian di
Sumut selama ini.(irm)

Untuk itu Ahmad Hizaji meminta Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (DKPB dan PBB) mengatasi kelangkaan tersebut mengingat otoritas impor GKP berada di tangannya. Terlebih Dewan Kawasan masih punya jatah impor sebanyak 3.000 ton dari jatah sebanyak 6.000 ton.
“Wajar saja harga GKP melonjak. Komoditinya langka. Ini semua karena kesalahan pemerintah pusat memberikan wewenang penuh ke Dewan Kawasan tanpa melibatkan Dinas- dinas, stake holders Kota Batam,”  pungkas Ahmad Hizaji, (kamis 25/02]).

Menurutnya, untuk menghindari kasus serupa, pemerintah pusat harus mengajak semua pihak dan stake holder sebelum mengambil dan memutuskan suatu kebijakan agar tidak bermasalah.

“Kalau rakyat menjerit, apa pemerintah pusat peduli?. Ujung- ujungnya kami yang kena sasaran. Didemo, dipanggil  ke DPR. Yang berbuat siapa, tapi kami yang disalahkan,”  katanya prihatin.
Menurutnya kasus itu terjadi terkait surat Ketua DKPB dan PBB Ismet Abdullah No.05/DK-BTM/XII/2009 tanggal  04/12/2009 perihal impor GKP untuk kebutuhan Kawasan Bebas Batam/ Bintan/ karimun. Sayangnya Ismet Abdullah tidak bisa dikonfirmasi karena keburu diinapkan di Penjara “Hotel Prodeo” Cipinang (Jakarta Timur) karena diduga korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.
Surat itu menetapkan dua importir GKP yakni PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri), PT Batam Harta Mandiri. Sayangnya kedua importir tidak merealisasikan tugasnya sesuai surat persetujuan Menteri Perdagangan No.1191/M-DAG/8/2009 tanggal 11 Agustus 2009. Kemudian hasil importasinya dialokasikan di Kota Batam 5.000 ton, Bintan 5.00 ton, Karimun 5. 00 ton.
“Kedua importir itu di bawah  Dewan Kawasan. Tapi PT Pembangunan Kepri (BUMD Kepri) adalah perusahaan Alibaba, tidak jelas dan programnya kerakyatannya. Buktinya 3.000 ton lagi jatah impornya tidak direalisasikan. Padahal rakyat sudah menjerit,” pungkasnya.
Kadis yang sudah menjabat di tiga pemerintahan  Walikota Batam itu juga menyayangkan bunyi surat Ketua  Dewan kawasan tersebut pada poin No. 9 sbb:
Importasi  GKP dimaksud hanya untuk memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat di wilayah hukum KPBPB Batam dan tidak diperbolehkan diidistribusikan di luar wilayah hukum KPBPB Batam.  Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam Bintan dan Karimun dapat mengajukan permintaan gula tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada DKPB dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan Karimun setelah gula dimaksud tiba di Batam.
“Mana ada disebutkan unsur Pemda. Yang punya rakyat itu Pemda, bukan Dewan Kawasan. SK ini sebaiknya ditinjau dan harus melibatkan semua pihak agar pelayanan kebutuhan rakyat terjamin. Saya juga sudah menyampaikan permasalahan ini ke Pak Subagyo (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag,” imbuhnya. (olo)

Menurutnya, banyak permasalahan pertanahan di sejumlah perkebunan PTPN-2, 3 dan 4 yang menjadi masalah harus segera diselesaikan dengan melakukan pengukuran ulang yang akan dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan koordinasi DPRSumut. Terutama dalam menentukan hak-hak yang dipersengketakan dan memasukkannya dalamperencanaan tata ruang.

“Kita memohon DPRD sumut dapat melakukan koordinatif dengan BPN untuk menyelesaikan masalah pengukuran tanah yang disengketakan,” ujarnya Sedangkan terhadap pembagian hasil dengan sejumlah perkebunan yang diajukan oleh komisi B, Muhammad Said Didu menyikapi  dan menyetujui agar pemerintah Sumut untuk membahas nilai nominal Hak Guna Usaha (HGU) dan dimasukkan menjadi penyertaan modal provsu di perusahaan BUMN di Sumut.

“Masalah bagi hasil sebiknya DPRD, Pemprovsu dan kementerian BUMN melakukan koordinasi untuk menilai HGU dan menjadikannya saham di perusahaan BUMN,” jelas Didu.

Karenanya lanjut Said Didu, kementerian BUMN mengharapkan peran DPRD Sumut dalam memajukan peran BUMN dalam membina perusahaan. Bahkan dapat memahami pentingya PTPN-3 segera mewujudkan secepatnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kini Sumut menjadi pilot peroyeknya tersebut.

Bahkan kementrian BUMN, lewat rekomendasi tersebut juga mengharapkan peran DPRD Sumut melakukan pengawasan seluas-luasnya dalam upaya peningkatan kinerja BUMN yang ada di Sumatera Utara.

Terhadap pemberlakukan dan penyaluran CSR yang selama ini dinilai tidak menyentuh terhadap kepentingan masyarakat. Kementrian BUMN menyarankan agar penyalurannya dilakukan dengan berpedoman dengan program pemerintah daerah.

“Dengan kata lain, sebaiknya CSR disalurkan dengan cara yang dilakukan oleh pemerintah Jawa timur. Dimana proyek-proyek tak bias dibiayai APBD dapat diusulkan lewat dana CSR dari BUMN setempat,” ujar Said Didu dengan penuh keyakinan.

Pertemuan yang semula terasa agak kaku, namun dengan diterimanya sejumlah usulan tersebut, seluruh anggota komisi B, yang terdiri dari coordinator Kamaluddin Harahap, Layari Sinukaban, M Nasir, Aduhot Simamora, Palar Nainggolan, Bustami HS, Rizal Sirait, Washington Pane, Richard Eddy M Lingga, Taufik Hidayat, Fahru Rozi, Guntur Manurung, Ida Budi Ningsih, Tiaisah Ritonga, Taufan Agung Ginting, Syahrial Harahap, Rinawati Sianturi Tohonan Silalahi, Khaeruddin Syah Sitorus menjadi mencair, terutama setelah terkabulnya keinginnan dewan.

Sedangkan pimpinan BUMN yang ikut dalam pertemuan itu, adalah Dirut PT Pelindo I Sumut/Aceh, Harri Sutanto. Sedangkan terkait persoalan listrik di Sumut, Said Didu mengisyaratkan bahwa, minggu depan, presiden akan mengeluarkan Kepres.

Dimana daerah yang sering mati lampu, PLN boleh secara langsung untuk menggantinya dengan melakukan penyewaan atau membeli langsung “Genset”, tanpa harus melakukan tender. Namun harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Komisi B, juga melaporkan tingkah polah manajemen BUMN di Sumut selama ini yang dinilai arogansi dalam melakukan koordinasi dengan DPRD Sumut. PTPN-3 secara tegas menolak koordinasi walau telah dijadwalkan berkali dalam rapat kerja dengar pendapat, bahkan PTPN-3  lewat humasnya melakukan intervensi agar DPRDSU tidak melakukan fungsi sosialnya terhadap pengawasan. Sehingga terkesan PTPN-3 mengambila alih fungsi dan tugas dewan.

Karenanya, Sekmen BUMN menyatakan akan melakukan peneguran terhadap PTPN-3, bahkan terhadap seluruh BUMN yang ada di Sumut, untuk tetap berkoordinasi secara ketat dengan DPRD Sumut.(irm)

Akibatnya hasil tangkapan pun tidak signifikan. Tim PPNS hanya menemukan 3 unit mesin cuci Sharp di toko OxE, Kulkas Sharp 2 unit, TV LCD merek Samsung 1 unit, TV Sharp 2 unit.

Temuan itu disegel dan diamankan Tim PPNS yang kemudian dititipkan kepada sipemiliknya setelah menyetujui berita acara pemeriksaan (BAP). Tetapi sekalipun dititip, sipemilik tidak boleh menjual barang itu sebelum bisa menunjukkan dokumen resminya.

“Pemiliknya segera diklarfikasi untuk mengetahui dari mana asal usul barangnya,” kata Subdit ILMEA Ditwas Veri Anggrijono, Kamis [25/02] melalui telepon cellulernya dari Tanjung Pinang. Kata Veri, PPNS Kemendag juga melakaukan cras program, pengawasan di Batam.

Di Kota Batam Tim PPNS berhasil menggulung ratusan elektronk impor ilegal seperti, TV LCD Aquos, Sony, Samsung, Sharp, Sanyo, LG, JVC, dan 39 unit HP Black Berry, Nokia dan WIFI di toko Electric Centre di pertokoan Nagoya Batam, milik Ameng.

Di toko milik Tuiran (34) di daerah Batam Centre Tim PPNS mengamankan 507 unit AC merek Sharp, Sanyo, fujiaire, Panasonic senilai Rp500 juta. Barang elektronik itu tidak satupun yang memiliki nomor pendaftaran manual garansi dalam bahasa Indonesia sebagaimana diwajibkan Permendag No.19/2009.

“Mereka malakukan unfair trade dan melanggar UU no.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 huruf (j). Ancaman pidana kurungan makasimal 5 tahun penjara atau denda Rp2 miliar. Untuk itu diminta kepada pedagang agar berdagang secara fair agar tidak mengganggu pedagang resmi dan industry dalam negeri,” imbau Veri.

Ameng maupun Tuiran sama- sama mengaku mendapatkan barang- barang haram dari seseorang dari Singapura dn China. “Sebagian besar saya beli dari Singapura dan China,” kata Tuiran seraya mengaku akan mengurus dokumennya ke Dinas Perindag, Kopreasi dan ESDM Kota Batam.

“Saya tidak tahu peraturannya pak. Kalau saya tahu dari awal saya tidak akan membeli barang ilegal. Saya juga taat hukum,” katanya sembari merayu- rayu anggota PPNS Ditwas agar barangnya tidak diamankan. Namun Ditwas tetap mangamankan barangnya.

Menurut Veri, pengawasan  sekaligus crash program dilakukan berdasarsarkan UU No.8 thn 1999 tentang Perlindungan konsumen dan aturan pelaksanaanya permendag 19/2009 tentang kewajiban pendaftaran buku manual dan garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk elektronik dan telematika.
“Ulah pedagang ini merugika konsumen dan industri dalam negeri. Nah dalam ACFTA, kita sangat konsen meningkatkan pengawasan untuk barang- barang yang tidak sesuai standar baik SNI dan SNI wajib,” imbuhnya.
Sementara Kadis Perindag Kota Batam Ahmad Hizaji mengatakan mendukung pelaksanaan crash program tersebut agar tercipta perdagangan yang fair.
“Saya dukung sepenuhnya. Yang mengikuti aturan akan kita bina. Tetapi kalau tidak taat aturan kita lakukan law enforcement” tegas Ahmad Hizaji.
Ahmad Hizaji juga menjelaskan dirinya menerima banyak telepon dari sejumlah pedagang terkait crash program pengawasan tersebut.

“Tadi saya rapat di DPRD. Saya banyak terima telepon dari pedagang. Mereka Takut dan nanya ke polisi. Polisi menjawab tidak ada razia. Harbour Mall dan toko- toko tutup. Itulah akibatnya kalau tidak mau mengikuti peraturan yang berlaku. Untuk itu pola bisnis pedagang harus dirobah kearah yang sebenarnya,” imbaunya.
Ia juga menjelaskan bahwa tingginya angka penyelunduan barang jasa di daerah Batam karena lemahnya pengawasan aparat terkait. “Bagaimana tidak tinggi. Pengawasan aparat lemah. Jangankan pengawasan, untuk berkoordinasi saja sulit. Akhirnya ya begini,” pungkasnya menyayangkan. (olo)

“Kami perhatikan pandangan sebagian besar fraksi di DPR mengesampingkan adanya krisis saat keputusan diambil,” kata Deputi Gubernur BI, Budi Mulia usai rapat Panja Restrukturisasi Surat Utang (SU) Pemerintah di Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis [25/02].

Budi menyesalkan fakta itu dikesampingkan padahal fakta adanya krisis merupakan landasan penting pengambilan keputusan. “Fakta krisis menjadi landasan bagi BI bersama pemerintah melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan/kebijakan tadi,” katanya.

Sementara itu mengenai perkembangan restrukturisasi SU kepada BI, Mulia mengatakan, pihaknya berupaya mencari solusi yang sama-sama menguntungkan baik bagi BI maupun pemerintah. “Kami mencari solusi yang optimal sehingga hasilnya tidak memberatkan neraca pemerintah juga memberatkan neraca BI,” katanya.

Ia menyebutkan, tim teknis sudah beberapa kali melakukan pertemuan dan akan diintensifkan sehingga segera ditemukan skenario yang menguntungkan BI maupun pemerintah. “Ini masih dibahas di Panja Komisi XI, kami masih mengekplore berbagai skenario yang terbaik,” katanya.

Masalah SU bermula dari penerbitan SU002 sebesar Rp20 triliun pada 1998 untuk penambahan penyertaan modal negara pada PT BEII. Juga penerbitan SU004 sebesar Rp53,78 triliun untuk menjamin pembayaran kewajiban bank umum serta BPR.

SU002 dan SU004 direstrukturisasi kemudian tunggakan bunga dan indeksasi sejak 1999 hingga 31 Desember 2005 didudukkan dengan menerbitkan SU007 senilai Rp54,86 triliun, berasal dari tunggakan bunga sebesar Rp16,93 triliun dan indeksasi sebesar Rp37,93 triliun. Pada 2008 muncul usulan penghapusan sebagian pokok SU007 namun saat itu Komisi XI DPR tidak memberikan persetujuan. ( ant )

Hal itu disampaikan Dubes Erwidodo, yang secara resmi ditetapkan sebagai Ketua CTD pada sidang “General Council” WTO (organisasi perdangangan dunia) baru baru ini, demikian keterangan yang diterima koresponden ANTARA London dari PTRI Jenewa, Kamis [25/02].

Menurut Dubes Erwidodo yang merupakan pejabat Indonesia pertama yang memangku jabatan Ketua di badan-badan WTO, kepemimpinan Indonesia pada CTD harus mampu memajukan seluruh agenda perdagangan bagi pembangunan sesuai cita-cita pembentukan WTO dan Deklarasi Doha  2001.

Mukadimah Perjanjian Marrakesh menyerukan pertumbuhan perdagangan dunia harus sesuai dengan kebutuhan seluruh negara anggota. Sedangkan Deklarasi Doha menempatkan pembangunan sebagai “jantung” perundingan WTO, ujarnya.

Dikatakannya selaku Ketua CTD baru, Indonesia bertanggung jawab memimpin dan mengarahkan jalannya persidangan selama tahun 2010-2011.

Dalam kaitan ini, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara anggota dan semua pihak secara aktif dan konstruktif dalam melaksanakan semua peraturan WTO, sehingga menguntungkan semua pihak.

Komite Perdagangan dan Pembangunan (CTD) merupakan badan WTO yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan terkait hubungan antara perdagangan dengan pembangunan. Badan ini didirikan mengingat pentingnya dimensi pembangunan dalam kegiatan perdagangan multilateral.

Dalam sidangnya secara rutin, CTD membahas isu-isu pembangunan  yang spesifik, baik dalam kerangka kegiatan reguler WTO maupun proses negosiasi Putaran Doha.

Sebagai Ketua CTD, Indonesia juga akan memimpin tiga badan subsider yang masing-masing menangani “Special and Differential Treatment”, “Small Economies” dan “Least Developed Countries”.

Menurut Dubes, CTD merupakan badan yang membahas dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan teknis dan hubungan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan di organisasi multilateral lain.

Bantuan teknis ini, misalnya, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara berkembang dan pelatihan seperti “Aid for Trade”, “Integrated Framework” dan “Joint Integrated Technical Assistance Programme” (JITAP).

CTD juga merupakan forum untuk mengawasi Perjanjian Perdagangan Regional (Regional Trade Agreements) antarnegara berkembang atau antara negara maju dengan negara berkembang, guna memastikan kepatuhan pada aturan-aturan WTO.

Dalam konteks “Special and Differential Treatment”, CTD bertugas mengidentifikasi permasalahan dan memastikan kelancaran operasionalisasi ketentuan WTO yang wajib dipatuhi negara anggota. Kewenangan CTD termasuk melakukan perubahan/amademen ketentuan yang kurang sempurna.

Dalam hal “Small Economies”, CTD bertugas untuk mengkaji kesulitan dan hambatan yang dihadapi Ekonomi Kecil dan membuat rekomendasi terkait perdagangan yang dapat meningkatkan peran mereka dalam sistem perdagangan global.

Keketuaan Indonesia pada CTD merupakan jembatan untuk dapat terlibat secara lebih aktif pada penanganan isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Ini merupakan kesempatan untuk turut mendorong terwujudnya pembangunan sebagai dimensi utama WTO dan Putaran Doha, demikian Dubes Erwidodo. ( ant )

“Selama ini kami sulit menagihnya karena akses ke pertambangan sangat sulit, apalagi untuk mendata lebih detail jumlah alat berat perusahaan,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kalteng, Rudiansyah Iden, di Palangkaraya, Kamis [25/02].

Rudiansyah mengatakan, pemerintah daerah sangat mengandalkan pemasukan dari sektor pajak seperti pajak alat berat dan pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor untuk memacu pendapatan asli daerah/

Oleh karena itu peran serta pengusaha dan masyarakat yang taat pajak akan sangat membantu tercapainya target pendapatan daerah yang tahun ini ditetapkan sebesar Rp1,865 triliun dalam APBD Provinsi 2010.

Dari tiga sektor industri utama di Kalteng yang menggunakan alat berat dalam operasional, sektor pertambangan menjadi yang dominan menunggak pajak sedangkan perkebunan dan kehutanan sudah cukup taat membayar pajak.

Jumlah tunggakan Rp6 miliar itu tersebar di berbagai perusahaan tambang di sejumlah daerah, dengan tunggakan terbesar berasal dari Kabupaten Barito Utara yang terdapat tunggakan dari 23 perusahaan tambang.

“Meski di Barito Utara banyak yang menunggak, tetapi sekitar 50 perusahaan lainnya memiliki komitmen melunasi tunggakan pajak alat beratnya,” kata Rudiansyah.

Menurut dia, beberapa perusahaan enggan membayar pajak alat berat dengan alasan alat berat itu bukan hak milik perusahaan melainkan sewaan dari pihak ketiga sehingga merasa tidak diwajibkan membayar pajak.

Pihaknya sebelumnya telah merencanakan dalam waktu dekat untuk segera melakukan jemput bola ke sejumlah perusahaan besar dalam upaya menggali potensi pajak daerah.

“Kami merencanakan jemput bola, karena banyak grup perusahaan besar yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya, termasuk pajak alat berat, dan pajak non-kendaraan,” kata Rudiansyah.

Ia mensinyalir masih banyak perusahaan besar khususnya di bidang perkebunan dan pertambangan yang sengaja menunda pembayaran pajak kendaraan perusahaan, hingga menolak membayar pajak alat berat perusahaan.

Sementara untuk kendaraan angkutan hasil produksi milik perusahaan juga umumnya didominasi pelat nomor luar daerah sehingga pihaknya menyarankan agar segera dibalik nama ke pelat nomor daerah Kalteng atau berawalan KH.

“Kami akan meminta dukungan kepolisian dan dinas perhubungan untuk melakukan penertiban dan jemput bola pajak ke daerah-daerah perkebunan dan pertambangan,” katanya. ( ant )

“Harga ekspor karet SIR 20 sebesar 3,25 dolar AS per tanggal 24 Februari itu naik enam poin dari harga sebelumnya. Diperkirakan harga terus menguat,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, di Medan, Kamis [25/02].

Tren menguatnya harga itu diperkirakan melihat banyaknya permintaan di tengah masih tetap ketatnya pasokan dari negara produsen Indonesia, Malaysia dan Thailand. Meski ada fluktuasi harga nantinya, diperkirakan harga ekspor tetap di atas tiga dolar AS per kilogram.

Permintaan yang menguat itu sendiri dipicu semakin membaiknya kinerja industri otomotif menyusul mulai pulihnya perekonomian setelah dilanda krisis global.

Sementara pasokan karet yang ketat akibat dipicu cuaca yang kurang mendukung. “Dengan harga yang menguat terus, Gapkindo Sumut semakin optimistis volume dan nilai ekspor karet alam nasional maupun Sumut pulih kembali setelah tahun 2009 anjlok,” katanya.

Tahun 2009, volume ekspor karet Sumut anjlok 10,47 persen atau tinggal 435.703 ton. “Tetapi meski volume ekspor tren menguat lagi tahun ini, namun diperkirakan tidak sampai 500 ribuan ton seperti di era tahun 1990-an, karena produksi masih belum stabil setelah banyak konversi,” katanya.

Pedagang karet Sumut, M. Harahap, mengatakan, pedagang berebut membeli bokar ke petani karena banyaknya permintaan dari pabrikan. Namun pasokan di petani masih tetap ketat, apalagi cuaca tidak menentu.

Eksportir karet Sumut, Tjoe Min Fat, mengatakan, meski harga tren menguat, eksportir tetap hati-hati melakukan kontrak dagang, karena harga jual dipengaruhi banyak faktor termasuk aksi spekulan.

Sebelumnya, Kepala BPS Sumut, Alimuddin Sidabalok, mengungkapkan, ekspor karet dan barang dari karet Sumut tahun lalu anjlok cukup besar atau mencapai 38,42 persen dari tahun 2008 yang sudah sebesar 1,921 miliar dolar AS akibat krisis global. “Tahun 2009 nilai ekspor tinggal 1,183 miliar dolar AS. Penurunan devisa cenderung akibat volume ekspor yang turun menyusul berkurangnya permintaan sebagai dampak krisis global,” katanya. ( ant )

“Kami optimis Indonesia akan dapat meraih investasi dua kali lipat dari pameran paviliun Indonesia di WESC, karena lebih dari 2.200 artefak yang akan dipamerkan berasal dari seluruh Nusantara,” kata Mendag kepada pers di Jakarta , Rabu [24/02] usai melepas artefak ke WESC.

Mari Elka Pangestu mengatakan, target investasi dua kali lipat itu, karena pemerintah telah membangun paviliun yang sudah dipersiapkan tahun 2007 sebesar 10 juta dolar ditambah 10 juta dolar dari swasta yang ikut dalam pameran tersebut.

Jadi total investasi yang sudah dikeluarkan mencapai 20 juta dolar, karena itu dinilai cukup sesuai apabila target investasi dari pameran itu akan dapat mencapai dua kali lipat menjadi 40 juta dolar, katanya.

Menteri mengatakan, Indonesia dalam pameran itu dapat menarik pengunjung  yang diperkirakan akan mencapai 70 juta orang di RRC dan seluruh dunia. “Kami sudah melakukan kajian artefak-artefak yang pantas ditampilkan di World Expo,” katanya. Hal ini merupakan sebuah kesempatan sekali seumur hidup, ujarnya.

Menurut Mendag , keikutsertaan Indonesia pada WESC 2010 merupakan bagian dari upaya meningkatkan peluang dan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di pasar RRC dan internasional.

Selain itu,  keikutsertaan Indonesia akan memberikan persepsi baru kepada komunitas internasional tentang pencitraan bangsa Indonesia sebagai negara yang mendukung penuh demokrasi, perdamaian dan kebebasan, serta tetap mengakui peran penting dari alam dan warisan budaya, katanya.

Tema “Biodiverse City “menunjukkan bahwa alam Indonesia memberikan kehidupan bagi masyarakat dengan kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dan budaya menghubungkan masyarakat dengan alamnya dengan keharmonisan yang selalu terjaga antara keanekaragaman budaya, alam, dengan masyarakat.

Ditanya Indonesia kapan bisa melakukan seperti itu, Mendag mengatakan, mungkin dalam 10 tahun kedepan, karena Indonesia membenahi diri baik dalam inffrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. “Kami optimis dalam 10 tahun ke depan Indonesia akan bisa melaksanakan ekspo dunia seperti itu,” ucapnya. ( ant )

Keterangan tertulis Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu [24/02], menyebutkan, penerapan PK BLU di 6 instansi pemerintah itu berdasar Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Enam instansi pemerintah itu adalah Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (Kementerian Perindustrian), Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (Kementerian Pertanian), Pusat Veterinaria Farma Surabaya (Kementerian Pertanian), dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar (Kementerian Kesehatan).

Selain itu, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya (Kementerian Kesehatan), Balai Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (Kementerian Perindustrian), dan Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Kementerian Agama).

Penerapan PK BLU di enam instansi pemerintah itu mulai berlaku sejak 12 Februari 2010. Penerapan PK BLU memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada enam instansi pemerintah itu.

PP tentang PK-BLU  mengatur tentang penganggaran berbasis kinerja yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan bagi instansi pemerintah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang telah memenuhi syarat untuk menerapkan PK-BLU.

Fleksibilitas yang diberikan antara lain penggunaan langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperolehnya, pengelolaan belanja, pengelolaan kas, investasi, pengadaan barang, pengelolaan piutang dan utang, dan renumerasi.

Instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU masih tetap mempunyai hubungan kerja dengan Kemenkeu khususnya dalam hal penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. ( ant )