Pegadaian Hingga Maret 2008 Salurkan Kredit Rp7,1 Triliun

Jakarta ( Berita ) :  Perum Pegadaian pada Januari-Maret 2008 berhasil menyalurkan dana murah kepada masyarakat sebesar Rp7,8 triliun dari total kredit yang akan disalurkan sebesar Rp25,9 triliun atau rata-rata Rp2,5 triliun per bulan.

Selengkapnya

BI Perkirakan Kredit Oleh Korporasi Masih Kuat

Jakarta ( Berita ) :  Bank Indonesia (BI) memperkirakan permintaan kredit perbankan oleh kelompok korporasi masih akan kuat termasuk ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Selengkapnya

Komisi XI DPR Cari Masukan Mengenai Bank Syatiah Di Doha , Qatar

London ( Berita ) :  Delegasi Komisi XI DPR RI yang dipimpin Asman Abnur S.E. Msi mengadakan kunjungan kerja ke Doha, Qatar untuk mencari masukan mengenai praktek serta  mekanisme dan regulasi masalah perbankan Islam atau yang dikenal dengan Syariah di Doha, Qatar.

Selengkapnya

BPK Tidak Audit BLT 2008 Secara Khusus

 

Jakarta ( Berita ) :  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengindikasikan pihaknya belum akan mengaudit pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 nanti secara khusus karena keterbatasan sumber daya manusia “Kita mengarah ke situ, tetapi tenaga kita terbatas,” kata Ketua BPK, Anwar Nasution di Jakarta, Kamis [08/05].

Selengkapnya

Realisasi Penerimaan Bea Keluar Capai Rp5,02 Triliun

Jakarta ( Berita ) :  Realisasi penerimaan pajak ekspor atau bea keluar (BK) hingga 5 Mei 2008 mencapai Rp5,02 triliun atau 123,48 persen dari target di APBN 2008 sebesar Rp4,07 triliun.

Selengkapnya

Pemerintah Perlu Sekitar 3 Minggu Lakukan Persiapan Kenaikan BBM

Jakarta ( Berita ) : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah memerlukan waktu sekitar 3 minggu untuk menyiapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terutama menyangkut kesiapan pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT).
“Pelaksanaan BLT memerlukan persiapan sekitar 3 minggu, dalam jangka waktu itu tengah dimatangkan persiapannya termasuk detail perhitungannya,” kata Menkeu dalam temu wicara dengan editor media massa di Jakarta, Selasa [06/05] malam.
Menurut Menkeu, data rumah tangga miskin (RTM) yang akan menerima BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi masih akan
menggunakan data yang telah ada sebelumnya yaitu tahun 2005 dan 2006.
Pemerintah menggunakan data lama karena tidak akan mudah menyiapkan data RTM dalam waktu yang cepat padahal penyaluran BLT merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan jika pemerintah menaikkan harga BBM.
“Teknis pelaksanaan BLT akan disiapkan oleh Departemen Sosial dan Bappenas di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menyebutkan, berdasar data tahun 2005, jumlah RTM mencapai 19,1 juta kepala keluarga (KK). Jika besarnya dana yang disalurkan sebesar Rp100.000 per KK, maka kebutuhan dana mencapai Rp2 triliun per bulan.
Jika misalnya kenaikan harga BBM diberlakukan mulai Juni 2008, maka terdapat 7 bulan sehingga total kebutuhan dana untuk BLT sejak Juni hingga Desember 2008 sebesar Rp14 triliun.
Menanggapi kritikan bahwa pemerintah terlalu bertele-tele mengumumkan pemberlakuan harga BBM bersubsidi yang baru sehingga menyebabkan tingkat inflasi meningkat dan munculnya kegiatan spekulasi (penimbunan BBM), Menkeu mengakui adanya ekses seperti itu. “Pemerintah menyadari adanya ekses seperti itu, tetapi Presiden menginginkan bahwa segala sesuatu harus disiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Sri Mulyani.
Mengenai besarnya kenaikan, Menkeu menyebutkan, pemerintah menyiapkan tiga skenario yaitu kenaikan sebesar 20 persen, 25 persen, dan 30 persen. “Kita menyiapkan tiga skenario dan akan memilih skenario yang masih bisa diabsorb oleh masyarakat umum maupun dunia usaha,” katanya. (ant )

Cadangan Devisa Turun 187 Juta Dolar

Jakarta ( Berita ) : Bank Indonesia (BI) menyatakan cadangan devisa per akhir April 2008 mencapai 58,8 miliar dolar AS, turun 187 juta dolar AS dibandingkan per akhir Maret yang mencapai 58,987 juta dolar AS.
“Cadangan devisa itu (58,8 juta dolar AS) setara dengan 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang saat ini menjabat sebagai penjabat sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Miranda S Goeltom seusai rapat dewan gubernur (RDG) BI di Jakarta, Selasa [06/05] .
Sedangkan nilai tukar rupiah rata-rata April 2008 melemah sebesar 0,37 persen dari Rp. 9.174,00 menjadi Rp. 9.209,00. “Hal ini terkait dengan pesimisme terhadap ekonomi global dan tingginya harga minyak dunia,” katanya.
Namun, ia mengatakan, fluktuasi rupiah masih terjaga. Hal ini tercermin dari tingkat volatilitas yang menurun dari 0,6 persen menjadi 0,2 persen.
Sementara itu, ia melihat tantangan terhadap stabilitas makroekonomi masih cukup berat apabila harga komoditas internasional tetap tinggi dan risiko anjloknya pertumbuhan ekonomi dunia masih terus berlanjut.
Menurut dia, BI berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan piranti moneter secara lebih efektif dan simultan.
“Baik melalui BI Rate, pengendalian volatilitas nilai tukar, penyerapan ekses likuiditas, dan optimalisasi Operasi Pasar Terbuka (OPT),” katanya.
Selain itu, ia mengatakan, upaya koordinasi pembuat antar kebijakan agar memandang persoalan ekonomi ke dalam satu pandangan yang komprehensif menjadi sangat penting dilakukan agar risiko memburuknya perekonomian nasional dapat ditekan pada tingkat yang minimal.
Untuk itu, menurut dia, BI mendukung langkah-langkah yang dilakukan pemerinta. “BI berpandangan bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah untuk mengamankan APBN 2008 dapat menjaga kepercayaan pelaku pasar dan mengurangi ketidakpastian, yang pada gilirannya akan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” katannya. ( ant )

BI: LDR 73,3 Persen Tertinggi Pasca Krisis

Jakarta ( Berita ) : Bank Indonesia di Jakarta, Selasa, penyaluran kredit perbankan meningkat pada Maret 2008 dan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) mencapai 73,3 persen, merupakan LDR tertinggi pasca krisis ekonomi 1998.
Peningkatan penyaluran kredit tersebut (LDR) terutama didukung oleh pertumbuhan kredit pada Maret 2008 sebesar Rp34,2 triliun menjadi Rp1.081 triliun. Pertumbuhan itu meningkat 28,8 persen secara tahunan dari sebelumnya sebesar 26,6 persen.
Penyaluran kredit tersebut lebih tinggi dibandingkan Februari 2008, yang sebesar Rp 1.045,9 triliun, dimana pada Februari itu penyaluran kredit sebesar Rp 1.045,9 triliun naik Rp 14,8 triliun atau 1,4 persen dibandingkan Januari.
Selain itu, tingginya LDR juga didukung oleh turunnya dana masyarakat yang dikumpulkan perbankan. Pada Februari 2008 DPK sebesar Rp1.474,5 triliun, sedangkan pada Maret menjadi Rp.1.466,2 triliun atau turun Rp8,3 triliun.
Sedangkan rasio kredit bermasalah bruto (NPL gross), BI mencatat turun menjadi 4,33 persen dari 4,78 persen. Sedangkan NPL neto turun menjadi 1,78 persen dari 2,1 persen.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang saat ini menjabat sebagai penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Miranda S Goeltom seusai rapat dewan gubernur (RDG) BI di Jakarta, Selasa mengatakan, perbankan memiliki kinerja yang baik. “Perbankan cukup tahan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi saat ini,” katanya
Wakil Direktur Utama Bank Internasional Indonesia (BII), Sukatmo Padmosukarso mengatakan, tingginya angka penyaluran kredit menurut dia memperlihatkan masih kuatnya pertumbuhan ekonomi. “Secara nominal pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi terlihat masih kuatnya penyaluran kredit,” katanya.
Sementara itu, terkait kredit bermasalah, saat ini perlu dikaji. “Meski turun namun kita perlu kaji, sebab ada ‘leg’ (perbedaan) waktu antara penyaluran kredit dan NPL (kredit bermasalah). kredit dinyatakan NPL biasanya setelah tiga bulan tak membayar angsuran,” katanya.
Selain itu, menurut dia, strategi perbankan dengan menaikan pencadangan resiko kredit (provisi) juga menjadi penyebab turunnya NPL. (ant )

Depkeu Janjikan Penyaluran DAU Yang Lebih Adil 2009

Jakarta ( Berita ) : Departemen Keuangan (Depkeu) akan memberlakukan prinsip “non hold harmless” dengan konsisten pada tahun anggaran 2009 sehingga daerah-daerah kaya terancam tidak akan menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan penyaluran DAU akan lebih adil.
“Pelaksanaan ‘non hold harmless’ akan kita lakukan. DAU itu hanya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya minim,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat memberikan pengarahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2008 di Jakarta, Selasa [06/05] .
Prinsip “non hold harmless” menyatakan bahwa daerah tetap akan menerima DAU dalam bentuk dana penyesuaian, meskipun daerah tersebut tidak memiliki celah fiskal atau defisit anggaran akibat penerimaan daerah yang lebih kecil daripada belanja daerah.
Dengan demikian, Menkeu mengatakan, daerah kaya, baik di tingkat provinsi, ataupun kabupaten/kota tidak akan menerima DAU jika mereka memiliki celah fiskal nol, atau bahkan minus.
Sebagian besar DAU sendiri dialokasikan untuk belanja barang yang tetap seperti pembayaran gaji PNS, di samping belanja lainnya.
Berdasarkan UU No 32/2004 tentang Dana Perimbangan, prinsip tersebut seharusnya dilaksanakan pada tahun ini. Namun akibat lobi politik ke DPR, pemerintah pusat akhirnya masih memberikan alokasi DAU, dalam bentuk dana penyesuaian DAU, meskipun hanya sebesar 25 persen dari besar DAU tahun lalu. “Saya mohon dukung dan simpati. Saya tidak mau menzolimi daerah, tetapi pembagian “kue nasional “ini dibaginya atas azas keadilan, efisiensi, dan efektifitas,” tambah Menkeu
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan pihaknya menerima keputusan pemerintah pusat tersebut, dengan mempertimbangkan situasi tekanan ekonomi saat ini.
Ditemui usai acara yang sama, dia mengaku, pihaknya memang memiliki ruang fiskal yang longgar dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang besar sehingga masih bisa membayar gaji PNS, tanpa alokasi DAU.
“Cuma yang saya ingin saya tekankan, bahwa pembangunan di daerah itu bisa lebih besar kalau gaji pegawai itu dibayar pusat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga memperkirakan bahwa daerah penghasil minyak akan memperoleh keuntungan tambahan atau “windfall profit” hingga sekitar Rp5 triliun -Rp7 triliun akibat kenaikan asumsi harga minyak dari 95 dolar AS per barel pada APBN P menjadi 110 dolar AS.
Menkeu mengatakan, pihaknya akan merundingkan dengan daerah penghasil minyak tersebut agar alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terkait dengan keuntungan tambahan itu bisa dialihkan dari bentuk tunai menjadi Surat Berharga Negara (SBN). ( ant )

Kenaikan BBM Beri Kepastian Bagi Investor

Jakarta ( Berita ) :  Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus segera dilakukan pemerintah, karena jika itu tidak dilakukan akan memberikan sentimen negatif bagi investor, terbukti dengan cukup banyaknya investor yang menjual portofolio investasinya karena takut pemerintah tidak kuat menanggung APBN.

Selengkapnya

Berikutnya »