“Kita berharap, kunjungan Obama akan mempererat hubungan kerja sama antara pengusaha kedua negara, sehingga perdagangan luar negeri bisa kembali normal,” kata Ketua Forum Kopi Aceh (FKA), Mustafa Ali di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Senin [15/03].

Oleh karenanya, pengusaha Aceh sangat mendukung kehadiran Presiden Obama ke Indonesia, karena akan berpengaruh dengan nilai ekspor Aceh ke negeri Paman Sam tersebut.

Aceh sangat berkepentingan dengan Amerika Serikat, karena sebagian besar nilai ekspor komoditi perkebunan, khususnya kopi Arabika dikirim ke negara itu, tuturnya.

Data ekspor yang dikeluarkan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh, realisasi ekspor kopi Arabika Aceh tahun 2009 mencapai 17,9 juta dolar AS (5,6 ribu ton).

Dari jumlah itu, sekitar 4,3 ribu ton (13,591 juta dolar) di ekspor ke Amerika Serikat, sedangkan selebihnya ke Kanada dan Eropa, seperti Jerman, Belgia, dan Norwegia. Kopi Aceh juga sampai ke Meksiko, Selandia Baru.

“Jadi, pangsa pasar kopi Aceh paling besar ke Amerika. Kita harapkan dengan kunjungan Obama ke Indonesia akan meningkatkan lagi ekspor ke negara tersebut,” ujarnya berharap.

Bila hubungan AS-Indonesia semakin baik maka perdagangan luar negeri ke dua negera juga akan semakin membaik, dan dampaknya akan terasa sampai ke daerah-daerah, termasuk Aceh, paparnya.

Mustafa menyatakan, Aceh pernah merasakan dampak dari tidak baiknya ekonomi di Amerika Serikat, dimana ekspor kopi dari daerah ini menurun drastis.

Oleh karenanya, hubungan yang sudah terjalin baik ini supaya terus ditingkatkan, kata Mustafa Ali.

Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Forum Kakao Aceh (FKA), Hamzah Abdullah. Ia berharap, kunjungan Obama akan meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya Aceh.

Meskipun komoditi kakao Aceh hanya sebagaian kecil di ekspor ke Amerika, tapi kehadiran Obama secara umum akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, ujarnya menambahkan.( ant )

Dari pegunungan kawasan Jalin, sebagai pembuka pengejaran kelompok bersenjata jaringan teroris tersebut terus berkembang ke beberapa titik lainnya di wilayah Aceh Besar.

Polri menyebutkan bahwa di pedalaman kawasan Jalin tersebut telah dijadikan sebagai lokasi latihan bersenjata jaringan teroris dengan kekuatan diperkirakan mencapai 50 orang.

Informasi tentang adanya jaringan bersenjata dipedalaman Jalin itu berdasarkan laporan masyarakat. Kemudian polisi melakukan pengintaianselama beberapa bulan sebelum akhirnya dilakukan penyergapan lokasi. Operasi kepolisian pun semakin intensif, tidak hanya melibatkan jajaran Polda Aceh, tapi juga personil khusus (Densus 88)Mabes Polri.

Puncaknya, peristiwa baku tembak terjadi di kawasan Kemukiman Lamtamot, kemudian bergeser ke Lamkabeu serta desa Telaudan, Kecamatan Seulimeum di Aceh Besar.

Baku tembak di kawasan Lamkabeu, Seulimeum, Aceh Besar, pada 4 Maret 2010, dua teoris diklaim tewas dan seorang warga sipil tertembak kelompok bersenjata teroris itu. Masih di Lamkabeu, Polri kehilangan tiga personilnya dalam baku tembak tersebut.

Dalam insiden baku tembak dengan kelompok teroris di kawasan pegunungan Seulawah, Aceh Besar itu, tercatat 11 personil Brimob Polda Aceh mengalami luka tembak.

Terakhir, polisi menembak mati dua tersangka teroris dan menangkap delapan orang lainnya dalam sebuah insiden di depan Mapolsek Leupung, Aceh Besar pada Jumat (11/3).

Hingga saat ini, polisi telah mengamankan sebanyak 31 orang yang diduga tersangka teroris dan empat lainnya dilaporkan tewas dalam insiden baku tembak dengan polisi di sejumlah titik di Aceh Besar dan Pidie.

Para tersangka dan barang bukti berupa senjata api dan atribut lainnya menunjukkan bahwa adanya jaringan terorisme beroperasi di Aceh tidak bisa terbantahkan.

Bahkan, beredar video rekaman di Aceh yang menyebutkan adanya pelatihan militer kelompok bersenjata namun lokasi yang dijadikan kamp latihan tersebut belum ada yang memastikan berlangsung di hutan kawasan Aceh Besar.

Kenapa harus Aceh?

Pengamat terorisme, Al Chaidar, menilai jaringan teroris Aceh Besar yang sedang diburu Densus 88 itu memiliki hubungan dengan kelompok teror Noordin M Top.

Kelompok teroris yang berlatih di Aceh Besar itu dinilainya memiliki kekuatan persenjataan cukup besar dan diduga dipasok dari Thailand dan Filipina Selatan.

Diduga jaringan teroris yang berlatih kawasan pegunungan Aceh Besar merupakan gabungan dari beberapa kelompok teror seperti dari Pandeglang, Cilacap, Sulawesi termasuk kelompok Poso.

Provinsi Aceh yang berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu secara geografis terletak di mulut Selat Malaka, yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibut dunia.

Perairan Selat Malaka diperkirakan menjadi target serangan dari kelompok teroris terhadap kapal-kapal yang melintas di perairan tersebut.

Pengamat teroris, Al Chaidar, menilai tekait dengan pemilihan Aceh Besar sebagai markas latihan kelompok tersebut di Aceh Besar dengan pertimbangan bahwa lokasi itu strategis karena memudahkan akses ke Thailand Selatan dan Malaysia.

Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menilai teroris salah menjadikan wilayah Aceh sebagai tempat latihan mereka karena masyarakat “Tanah Rencong” jelas-jelas menolak kehadiran kelompok radikal tersebut.

M Yamin, warga Leupung menyatakan masyarakat Aceh sudah lelah hidup dalam suasana kekerasan dan mencekam saat konflik bersenjata puluhan tahun sebelum adanya perdamaian.

“Terus terang kita lelah dengan suasana itu. Baru sekitar empat tahun kita hidup dalam suasana aman dan damai, namun kenapa kini telah ada teroris bersenjata,” katanya.

Pengejaran teroris terus meluas di beberapa titik, dan aparat kepolisian melakukan penjagaan ketat dengan menggelar razia di sepanjang jalan negara di Aceh.

“Apapun bentuk kelompok senjata seharusnya tidak menjadi Aceh sebagai tempat mereka. Kami berharap aparat kepolisian bekerja ektra menangkap para teroris yang telah membuat situasi Aceh tidak aman,” kata Hanafi, warga lainnya.

Salah seorang ulama di Aceh Besar, Tgk M Luthfi, menyatakan tidak ada Dayah (Pondok pesantren/Ponpes) di Provinsi Aceh yang terkait dengan jaringan terorisme.

“Tidak ada teroris di Dayah di Aceh. Islam tidak membenarkan kekacauan dan kekerasan,” tegas pimpinan Dayah Ruhul Fata, Kecamatan Seulimeuem, Aceh Besar, belum lama ini.

Sementara itu, Wagub Muhammad Nazar mengatakan bahwa Islam adalah agama “Rahmatan Lilalamin” yang memberi manfaat dan menghilangkan mudaharat bagi umat manusia.

Karenanya, ia menyatakan Islam tidak mentolerir kekerasan baik ideologi dan dalam bentuk apapun yang membawa nama agama.

“Karena itu, saya minta warga Dayah khususnya di seluruh Aceh, apakah ulamaataupun santrinya agar lebih sering melakukan program-program pengabdian sosial agama guna memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang Islam yang sebenarnya,” tambahnya.

Wagub juga berharap agar Dayah mampu menciptakan peradaban Islami, menjadi kontrol sosial dalam pembangunan serta memperkuat perdamaian yang telah terjalin pascakonflik di Aceh.

Konflik bersenjata puluhan tahun di Aceh yang menelan korban ribuan jiwa berakhir setelah adanya nota kesepahaman bersama antara Pemerintah dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Jangan usik Aceh

“Jangan biarkan ada orang mengusik Aceh yang sedang damai dan membangun. Karena itu, peran ulama dan Dayah harus kita perkuat dalam kehidupan pembangunan di Aceh,” tambah Muhammad Nazar.

Pemerintah Aceh, katanya memperlakukan Dayah sebagai lembaga pendidikan resmi yang harus dibina. Tetapi, syarat-syaratnya tetap distandarkan, termasuk kurikulum, manajemen, guru dan jumlah murid (santri).

“Hal itu bertujuan agar Dayah benar-benar kuat serta berperan dalam pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu,” kata Muhammad Nazar.

Kepala Desk Antiteror Kementeriaan Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Ansyaad Mbai mengatakan, aparat keamanan akan terus mengejar paratersangka teroris baik yang diperkirakan masih bersembunyi di Aceh maupun di wilayah lain di Indonesia.

“Aceh saat ini sedang berjuang untuk membangun pascakonflik dan situasi daerah yang damai ini terganggu oleh sekelompok orang yang menggunakan Aceh sebagai lokasi latihan teroris,” tambahnya.

Kendati demikian, Ansyaad Mbai menyatakan ada nilai positif bahwa masyarakat dan Pemerintah Aceh bahu membahu bangkit melawan teroris.

“Positif masyarakat Aceh bangkit melawan terorisme. Memang ada beberapa warga Aceh yang terindikasi terlibat, tapiitu karena diperalat,” tambahnya.

Keterlibatan warga Aceh dalam jaringan teroris itu karena diperalat, Ansyaad Mbai menjelaskan tokoh dan pendanaan kelompok bersenjata tersebut berasal dari luar provinsi ini.

Ketika ditanya soal kemampuan Polri yang belum mampu memberantas terorisme di Indonesia, ia menyatakan sehebat apapun aparat keamanan namun jaringan teroris tersebut sulit diberantas secara tuntas.

“Namun yang paling penting adalah jangan biarkan desa atau wilayah kita dijadikan sebagai tempat pelatihan mereka (teroris),” tambahnya.

Ia juga mengharapkan masyarakat, khususnya media massa agar tidak terjebak dengan skenario yang diperankan oleh teroris, misalnya dengan pemberian nama-nama kelompok atau jaringan mereka.

“Kita jangan terjebak dengan pemberian nama atau jaringan dari kelompok itu. Yang penting mereka adalah teroris, ya tetap saja teroris,” kata Ansyaad Mbai.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Aditya Warman mengatakan, masyarakat yang melaporkan keberadaan tersangka teroris patut diberi apresiasi.

“Nanti kita akan cari warga yang melapor itu, karena perlu kita beri apresiasi,” katanya.

Menurut Kapolda, keberhasilan mengamankan sepuluh tersangka teroris di kawasan Leupung Kabupaten Aceh Besar pada Jumat sekitar pukul 10.00 WIB itu berdasarkan laporan masyarakat.

Warga mencurigai tersangka teroris saat mereka menumpang mobil angkutan umum jenis L300 di kawasan Lambaro Aceh Besar. Kecurigaan itu dilaporkan ke Koramil setempat dan anggotanya menginformasikan ke Polres.

Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan sweeping di Mapolsek Leupung Aceh Besar hingga terjadi kontak tembak yang menewaskan dua tersangka teroris.

“Saya sampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat di Aceh Besar yang bersama-sama membantu polisi dalam memberantas aksi terorisme,” kata Kapolda.

Keberhasilan melumpuhkan kelompok diduga teroris itu diharapkan lebih menenangkan masyarakat khususnya warga setempat yang diduga daerah mereka menjadi tempat persembunyiannya.

Sekitar dua pekan operasi kepolisian di Aceh Besar berhasil diamankan sebanyak 31 orang tersangka yang diduga kuat terkait dengan jaringan teroris, empat orang terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas.

Aparat kepolisian Polda Aceh yang diperkuat tim khusus (Densus 88) Mabes Polri, hingga kini terus melakukan pencarian terhadap orang-orang yang diduga terkait jaringan terorisme di Indonesia. ( ant )

Menurutnya, jika HGU yang bermasalah belum ditertibkan, maka banyak perusahaan yang mampu tapi sulit memiliki lahan. Sebaliknya, banyak pemilik lahan tidak mampu menggarapnya.

“Itu sebuah kenyataan akibat belum ditertibkannya HGU bermasalah yang hanya menguasai lahan tapi tidak digarapnya. Untuk itu tolong tertibkan sesuai aturan,” tegasnya.

Pemerintah Aceh kedepan terus berupaya memajukan sektor agro yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

“Saya optimistis, jika semua itu dilakukan akan mempercepat terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan serta menanggulangi pengangguran dan kemiskinan,” tambahnya.

Sektor agro dan pariwisata juga akan mampu menggerakkan sektor lainnya, seperti jasa, keuangan, dan kegiatan ekonomi mikro. Apalagi jika dikelola maksimal dari hulu hingga ke hilir.

Di pihak lain, Muhammad Nazar, juga berharap dukungan kerja sama Pemerintah dengan pihak wasta untuk memajukan perekonomia Aceh.

“Apalagi dalam waktu dekat akan dibangun pabrik pengelohan kelapa sawit dan seluruh turunannya di Aceh Tamiang. Kami mendorong investasi swasta untuk memajukan Aceh,” katanya.

Sementara Bupati Aceh Tamiang, Abdul Latief, menyebutkan saat ini terdapat tiga perusahaan luar negeri, satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 23 swasta yang bergerak bidang perkebunan sawit.

Akan tetapi, katanya, beroperasinya perusahan perkebunan sawit tersebut belum memberi konstribusi berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Tamiang.

PAD Aceh Tamiang selama ini tidak bisa naik secara signifikan walaupun ada kebun-kebun besar milik perusahaan swasta dengan luas areal hampir 45 ribu hektara dan milik masyarakat sekitar 19 ribu hekatre.

“Karena semua semua pajak terkait sawit masuk ke pusat, meski sebagian kecil dikembalikan lagi ke daerah, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan pengeluaran dana daerah untuk membangun infrastruktur pendukung yang dapat mempermudah sektor usaha perkebunan,” kata Abdul Latief. ( ant )

“Kurang lebih 30-an ya, 30 lagi (yang masih dalam pengejaran),” kata Kapolri di Kantor Presiden Jakarta, Jumat ]05/03] petang, seusai mengikuti rapat terbatas bidang politik, hukum dan keamanan bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Kapolri, sudah sekitar 14 orang yang ditangkap dan satu orang meninggal. Sementara itu dari pihak Polri, satu orang meninggal,  empat orang luka ringan dan empat dirawat di rumah sakit.

“Yang meninggal dari anggota kami satu, namun sampai hari ini korban belum ditemukan karena dibawa berikut senjatanya oleh mereka,” ujarnya seraya menambahkan bahwa dalam konflik terakhir di Langkeube diperkirakan jatuh tiga korban luka-luka dari pihak lawan.

Ketika ditanya apakah anggota polisi yang meninggal dijadikan sandera karena belum ditemukan, Kapolri membantah hal itu.

“Tidak, tidak disandera. Menurut keterangan saksi, dia sudah meninggal ketika dibawa oleh mereka. Kita masih melakukan pengejaran. Dia dari Satgas Densus 88,” katanya.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kelompok tersebut, Kapolri mengatakan bahwa penjelasan akan diberikan nanti pada waktunya.

“Pokoknya nanti saya jelaskan. Ini masih dalam proses, masih harus hati-hati dikembangkan. Anak-anak (anggota Polri) masih di lapangan semua. Ingat bukan hanya di Aceh,” ujarnya.

Kapolri mengatakan bahwa hingga Kamis malam Polri telah menambahkan jumlah petugas ke Aceh.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa aktivitas terorisme yang terjadi di Provinsi Aceh bukan berasal dari unsur Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Benar-benar kelompok teroris, yang mengorganisasi diri dengan rapih, memilih tempat-tempat daerah latihan di Aceh, dengan harapan orang sekarang tidak lagi melihat Aceh sebagai daerah konflik,” katanya.

Sementara itu Tim gabungan dari Detasemen Khusus 88 Antiteror dan Kepolisian Aceh menangkap sejumlah orang yang diduga memiliki kaitan dengan terorisme di Pegunungan Jalin, Kecamatan Jantho, Kabupaten Aceh Besar. Penangkapan telah dimulai sejak 20 Februari lalu.

Polisi juga menyita barang bukti berupa empat senjata api laras panjang, 24 magasin dan satu granat asap selain berbagai atribut seperti seragam rompi militer serta sejumlah dokumen.   ( ant  )

“Benda-benda bersejarah merupakan identitas bangsa yang perlu dilestarikan dan diselamatkan, sehingga generasi penerus bangsa dapat mengenal sejarah bangsanya,” katanya saat berkunjung ke museum mini benda bersejarah Aceh milik H Harun Keuchik Leumik di kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Jumat [05/03].

Menurut dia, semua pihak harus andil dalam menjaga dan merawat peninggalan sejarah, sehingga peninggalan tersebut terus terjaga.  “Pelestarian itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah malainkan juga oleh seluruh komponen masyarakat yang peduli akan benda bersejarah,” katanya.

Hal itu, juga tidak terlepas karena masih adanya benda bersejarah yang tidak tertampung di museum, sehingga diperlukan perhatian semua pihak, katanya.

Museum mini milik Harun Keuchik Leumik menyimpan ratusan benda bersejarah, yakni 300-an koleksi perhiasan emas Aceh, 30 kain sutera Aceh, 13 stempel kerajaan Aceh dan 5 Al Quran tulisan tangan dari abad 13.

Ia mengatakan, koleksi benda sejarah yang berada di museum mininya tersebut merupakan hasil yang dikumpulkan selama  kurun waktu 30 tahun.

Menurut Harun, secara umum benda tempo doeloe tersebut mempunyai motif yang beragam, rinci, halus pembuatannya, serta sarat dengan makna-makna simbolik dan spiritual.

Ia mengatakan, dari peninggalan sejarah itu menunjukkan bahwa masyarakat Aceh sejak lama sudah dikenal sebagai masyarakat yang berperadaban tinggi.

“Saya berharap kaum muda Aceh, dapat belajar dan menghargai seni dan budaya Aceh melalui benda bersejarah tempo doeloe,” demikian Harun Keuchik Leumik. ( ant )

“Masyarakat Aceh mendukung operasi keamanan untuk pengamanan wilayahnya. Tapi yang penting diperhatikan adalah operasi itu objektif dan tidak merugikan Aceh,” katanya disela-sela meninjau sekolah yang rusak akibat gempa di pedalaman Kabupaten Aceh Tengah, Jumat [05/03].

Hal itu disampaikan wagub menanggapi gencarnya operasi aparat kepolisian untuk mencari kelompok bersenjata yang diduga terkait jaringan teroris di kawasan pedalaman Aceh Besar.

Sepanjang sejarah, tambahnya, paham radikalisme dan terorisme tidak pernah berkembang di Aceh. Hal itu juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama khususnya Islam, apalagi kekerasan tersebut tidak pernah menyelesaikan masalah.

“Kalau sejarah di Aceh memang ada perlawanan dan pemberantakan, itu karena disebabkan ekonomi dan keadilan. Tapi semuanya itu sudah berakhir dengan adanya perjanjian damai (15 Agustus 2005) di Helsinki,” katanya.

Masyarakat dan pemerintah serta seluruh elemen di Aceh sudah sepakat mengawal dan memupuk perdamaian pascakonflik untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan bersama, kata Muhammad Nazar.

Oleh karena itu, Wagub menyatakan pentingnya operasi keamanan itu objektif sebagai upaya menghindari jatuh korban di pihak warga sipil yang tidak terkait dengan pelaku perusak perdamaian di provinsi ujung paling barat Indonesia tersebut.

“Jangan lagi ada orang yang tidak bersalah menjadi korban. Jika terjadi korban dipihak tidak bersalah maka akan menghambat penyelesaian dan dikhawatirkan nanti dimanfaatkan oleh pihak lain,” kata dia.

Jika warga tak bersalah jadi korban, tambahnya, maka akan berkembang opini yang menyebutkan bahwa aparat keamanan tidak profesional, padahal mereka (aparat) sudah bekerja baik.

“Salah sasaran atau salah tembak itu bisa jadi karena aparat dilapangan panik. Saya berharap para pimpinan di lapangan tidak bosan-bosan juga memberikan arahan kepada bawahannya,” kata dia.

Terkait dengan adanya warga sipil yang tertembak, wagub minta pimpinan Polri untuk membangun komunikasi dengan masyarakat dan kelurga korban itu sendiri.

“Langkah Kapolda Aceh Irjen (Pol) Aditya Warman yang telah minta maaf di media sudah baik, tapi pendekatan dengan keluarga korban harus segera dilakukan termasuk mungkin terkait dengan santunan. Pemerintah Aceh siap mendukung Polri untuk melakukan komunikasi dengan keluarga korban,” katanya.  ( ant )

Kendati kini Anggaran 2010 telah berjalan, ratusan petugas desa se-Kabupaten Agara Propinsi Aceh itu, belum juga mendapat kucuran Alokasi Dana Kute (ADK/ADG) 2009 tersebut, anehnya program BKPG (Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong), harusnya sudah berjalan pada tahun lalu, malah masuk pada pengerjaan di Anggaran yang berbeda.

Harusnya program BKPG sudah terealisasi pada 2009 lalu, diduga karna laporan realisasi dana pendamping ADK belum terpenuhi, akhirnya tertunda pelaksanaan dilapangan, diduga karna kurang Profesionalnya Kepala DPPKD dalam pengelolaan keuangan daerah, hingga pembayaran macet.

Informasi diterima sumber Berita, Oknum tertentu terpaksa membuat t laporan Aspal (asli tapi Palsu), seolah-olah petugas desa telah terima uang ADK yang dianggarkan Rp 50 Jt/tahun itu telah terkucur.

Ini semata untuk mengelabui Pemerintahan Provinsi dan Pusat, dengan tujuan dana BKPG Provinsi RP 100 Jt bisa ditarik kedaerah, apakah ini sudah sesuai peraturan keuangan dan ketentuan yang berlaku, kata Arapik Beruh Ketua LSM GAKAG di Kutacane Rabu [22/02] kepada Berita.

Sepertinya budaya data palsu sudah mengakar di Bumi Sepakat segenep, sebelumnya kasus Otsus Kabupaten yang membuat data seratus Persen tapi dilapangan pekerjaan masih tersisa 50-60 persen belum rampung.

Atau Pemda Agara memang tidak mampu menggaji aparatur dan petugas Desa, atau memang dana untuk itu sengaja dikaburkan agar tuntutan masyarakat hanya dilanyani pada 2010.dalam hal ini Bupati Agara terpilih Versi KIP NAD harus bertanggung jawab.kata Arapik

Melirik Peraturan Gubernur No 25/2009, tentang pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Peumekmue Gampong (BKPG) dalam Provinsi NAD,yang ditetapkan 6 maret 2009, serta Paraturan Bupati Agara No 10/2009, tentang pedoman pengelolaan Alokasi Dana Kute (ADK),dalam Kabupaten Aceh Tenggara, juga telah mendapat ketetapan pada 12 Mei 2009.

Harusnya sejak Juni ADK telah disalurkan kepada 385 Desa di Agara, karna setiap peraturan/yang telah diundangkan harus dijalankan, tapi nyatanya peraturan itu baru jalan pada 2010, apakah ini tidak menyalahi aturan yang telah diundangkan tersebut.

Dari informasi yang diterima Berita selama 2009, yang telah menerima kucuranADK yaitu Kades dengan tunjagan lelah Rp 600 rb/bulan, sekertaris Kute Rp 300 rb/bulan yang bukan PNS dan honor tiga kaur masing-masing Rp 200 rb/bulan, yang menjadi pertanyaan mengapa untuk bendahara kute dengan gaji Rp 250 rb/bulan, Honor Kepala Dusun Rp 300rb/bulan, Ketua BPK Rp 150rb/bulan, wakil BPK Rp 150rb/bulan, sekertaris BPK Rp 125/bulan, anggota BPK Rp 100rb/bulanserta dana OprasionalRp 4 Jt dan biaya ATK kades Rp 1.5 Jt hingga kini belum disalurkan.

Termasuk dana pemberdayaan kesejahteraan keluargaRp 1 jt, ironisnya biaya ADM untuk penyusunan dokumen RPJMKute,RKPKute dan APBKute, semua telah tersalur, artinya pihak pendamping baik dari PNPM mandiri dan petugas kecamatan telah berperan membuat data laporan realisasi lapangan, ini juga harus dipertanyakan kebenaran laporan dilapangan.

Jika ditotal Pemda belum realisasikan dana ADK 2009,diperkirakan selama 5 bulansekitar Rp 15,159,375,000 M.jika dibagi belum ternbayar untuk desa sekitar Rp 38,375,000 ditambah bantuan untuk PKK RP 1 jt, di x 385 Desa maka jumlahnya seperti angka diatas, jadi pertanyaandimana uang itu saat ini berada?,

Sementara pada 2010 untuk keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Perbup No 10/2009, pada pasal 14 ayat 1,2,3,4 serta ayat 5 point b, telah berjalan.seperti ketentuan, kata Arapik kembali mempertanyakan,di 2009 mengapa kades, sekertaris dan 3 kaur yang gajian jadi yang lain kok dibedakan padahal satu surat keputusan kata Arapik dengan nada Tanya.

Saat dikonfirmasiSetdakab Agara Drs H Hasanuddin Darjo keruang kerjanya Rabu siang (24/2) kepada Berita mengatakan, untuk menjawab itu agar jangan bersalahan kita tunggu Kepala DPKKD Luftika,SE,MSi sembari memerintahkan ajudannya memanggil kepala DPKKD, alhasil Luftika sudah berangkat menghadiri undangan Bupati Agara terpilih Versi KIP NAD Ir H Hasanudin,B acara syukuran cucunya.

Padahal sebelumnya Berita sudah mengkonfirmasi kepada Luftika terkait kasus ADK tersebut, namun tampaknya kepala DPKKD sengaja menghidar dari pertanyaan Berita. (aie)

Alasan dari sejumlah anggota DPR-K Agara yang dikonfirmasi Berita Senin [22/02] diruang kerja Ketua DPR-K, mengatakan saudara Drs Salidin Husin, kurang Agresif dan tidak sesuai dengan keinginan kita disini, dicontohkan ketika dewan butuh mengurus dana hak anggota Dewan, bahkan dalam usulan pengadaan mobil ketua, wakil ketua, Fraksi dan komisi termasuk kelengkapan kita, lebih sering kita dan pimpinanyang berurusan ke Pemda, jadi apa fungsi Setwan itu kata, dr Suhelman, Budimansyah, H Buhari Selian dan Hj Syamsiah.

Dimana wibaya dewan jika kondisi ini terus berjalan seperti demikian, harusnya Setwan itu harus cepat berbuat, dia ditempatkan disini sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, bukan kami jemput bola ya harusnya dia yang punya tugas tersebut, kata 4 anggota dewan itu. Dan surat itu sudah kita kirim kepada Bupati Agara terpilih Versi KIP NAD.kata mereka.

Menjawab Berita Ketua Fraksi Partai Golkar H Rasidun Pagan ditempat yang sama mengatakan dirinya tidak tau terkait upaya mosi tidak percaya dewan kepada Setwan, Nocoment dengan itu, kata Rasidun diduga mulai takut kepada Pimpinanya di PG Agara yang baru H Hasanuddin,B, yag juga Bupati Agara terpilih Versi KIP NAD, masing-masing punya latar belakang selama ini berbeda dalam komitmen dan pandangan Politik.

Sekertaris DPR-K Agara Drs Salidin Husin, Senin (22/2) diruang kerjanya Kepada Berita dengan nada rendah ia mengatakan, saya ini PNS siap ditempatkan dimana saja, jika Bupati mutasikan saya, saya siap kapan dan dimana ditempatkan, itu hak anggota dewan mau saya tetap disini atau mereka usulkan saya pindah, yang jelas saya bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diluar itu saya tidak akan melakukannya, kata Salidin yang dikenal jujur dan selalu berjalan diatas ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Bupati Agara terpilih Versi KIP NAD Ir H Hasanuddin B dikonfirmasi Berita Via Setdakab Drs H Hasanuddin Darjo diruang kerjanya Rabu (24/2) mengatakan hingga saat ini saya belum tau masalah itu, dan saya baru dengar dari kalian (wartawan maksud Darjo-red).

Untuk ini saya minta maaf, tidak bisa menaggapinya karna benar-benar belum tau, artinya saya belum terima konfirmasi dari Bupati atau informasi lainya, bahkan surat dari dewan itu belum ada saya terima, kata Darjo singkat.

Ketua LSM GAKAG Arapik Beruh, menanggapi terkait usulan dewan itu, kepada Berita Rabu siang (24/2) di Café Wartawan, saya kecewa dengan upaya dewan yang ingin mengusulkan Setwan diganti, orang jujur seperti Salidin Husin susah dicari, harusnya Anggota dewan itu bersyukur dengan keberadaan bang salidin, bisa sebagai pagar untuk tidak terjadinya hal-hal yang dapat membawa anggota dewan pada masalah jeratan hukum.

Kita harus bijaklah, mengapa orang yang lurus diusul untuk diganti ada apa itu, saya tidak sependapat dengan upaya dewan tersebut, minta kepada Bupati Agara terpilihVersi KIP NAD, untuk tetap mepertahankan Drs Salidin Husin disana, agar semua terkait ADM dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,bang Salidin juga harus kembali lebih Agrsif mempasilitasi keinginan pihak dewan jika itu telah sesuai per undang-undangan yang berlaku. Saran Arapik untuk mengakhiri konflik di lembaga Legeslatif itu.(aie)

“Mereka melakukan kegiatan latihan militer di kawasan pedalaman hutan Aceh karena mungkin tidak terganggu, sebab Aceh sekarang sudah aman, bisa saja disangka itu situasi lokal,” katanya usai serah terima jabatan Wakapolda Aceh di Banda Aceh, Rabu [24/02].

Hal itu disampaikannya terkait kasus penangkapan empat orang yang diduga anggota kelompok bersenjata di kawasan hutan Jalin Kabupaten Aceh Besar pada Senin (22/2) malam.

“Kita bukan kecolongan karena dugaan kita kelompok ini bukan peruntukan di sini. Karena di sini aman sehingga mereka bisa ada di Aceh,” katanya.

Menurut Kapolda, pihaknya masih menunggu informasi dari Mabes Polri karena kelompok tersebut diduga merupakan suatu ujung dari jaringan teroris.

Saat ini, katanya, Polda Aceh masih terus mendalami terkait keberadaan kelompok tersebut yang diperkirakan berjumlah 50 orang yang terdeteksi sejak lima bulan terakhir.

Kapolda juga mengaku kaget dengan besarnya jumlah anggota kelompok tersebut yang diduga memiliki senjata api. Diyakini kelompok itu berbaur dan cikal bakalnya sudah cukup lama berada di kawasan tersebut.

Polisi juga terus mendalami dugaan terkait dengan jaringan terorisme yang diduga dari barang bukti yang berhasil diamankan berupa pisau komando, pisau lempar, teleskop, ransel, VCD, perlengkapan pakaian dan tenda seragam.

Selain itu, polisi juga mengamankan baju lainnya bertuliskan “abu mush’ab” yang di bagian dada terdapat tulisan “makhab’ aly wahdah (stiba)” Makassar beserta uang jutaan rupiah.

“Kita belum temukan darimana sumbernya dan dari mana didapatkan peralatan seperti itu. Alat-alat yang patut kita duga tidak hanya dikenal di tempat kita, tapi juga mungkin dibawa dari luar negeri,” katanya. Diakuinya bahwa ada sejumlah tanda-tanda dari barang yang berhasil diamankan yang sudah dikenal merupakan barang milik suatu jaringan teroris yang dikenal luas.

Jenderal bintang dua itu juga menyatakan bahwa jaringan tersebut tidak ada kaitannya dengan gerakan lokal walaupun berbaur dan bukan tokoh lokal setempat.

Namun dinyatakannya bahwa tanpa menyebutkan inisial apapun, ada salah satu tokoh yang sudah dikenal di kawasan tersebut sebagai anggota jaringan itu.

Sebelumnya Kapolda Aceh mengatakan Polres Aceh Besar didukung ratusan pasukan dari satuan Brimob Polda Aceh mengepung kawasan hutan Jalin, Jantho Kabupaten Aceh Besar selama 14 jam mengejar kelompok yang diperkirakan bersenjata dan diduga jaringan terorisme sejak Senin  (22/2) hingga Selasa (23/2) siang.

Polisi berhasil mengamankan empat orang diduga anggota kelompok tersebut yaitu ZR (27) dan IH (40) keduanya berasal dari Pandeglang, Provinsi Banten, dan YZ (27) asal Kota Banda Aceh dan MR (21) warga Aceh Besar.

Korban Salah Tembak Polisi Dimakamkan

Kamaruddin (36) yang meninggal dunia dalam operasi penyisiran aparat kepolisian saat mengejar kelompok yang diduga bersenjata di kawasan hutan Jantho, Kabupaten Aceh Besar, telah dimakamkan.

Korban dikubur di pemakaman keluarga di Lam Leupueng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar.

Menurut keterangan saksi mata yang juga rekan korban saat kejadian penembakan tersebut, Abdul Majid (40) di Aceh Besar, Selasa, ia bersama korban pada Senin (22/2) sekitar pukul 22.00 WIB hendak pulang setelah mencari ikan di Krueng Linteung.

Saat tiba di atas jembatan, ada yang meneriakkan bahasa sandi dan melepas tembakan dari arah depan. Setelah polisi mendekat dan menginterogasi akhirnya keempatnya dibawa ke Polres Aceh Besar.

Selain Kamaruddin, Suheri (15) juga mengalami luka tembak sehingga harus menjalani operasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan hingga saat ini masih dirawat intensif.

Menurut Abdul Majid, ia bersama Kamaruddin, Suheri dan Wahyu (15) mencari ikan di kawasan Krueng Linteung yang tidak jauh dari lokasi penyisiran. Karena saat itu menjelang malam dan suasana gelap, aparat mengira peralatan memancing yang mereka bawa mirip senjata.

Menurut Dir Intel Polda Aceh, Kombes Bambang Soetjahyo yang ditemui dilokasi penyisiran mengatakan sebelumnya petugas sudah meminta keempat warga tersebut berhenti dan melepaskan tembakan peringatan ke atas.

Namun karena tidak mengetahui situasi mereka tetap berjalan dengan sepeda motor tanpa mengindahkan perintah berhenti tersebut akhirnya petugas melepaskan tembakan dari arah depan ke warga.

Insiden tersebut terjadi saat pasukan aparat Polres Aceh Besar didukung satuan Brimob Polda Aceh dengan jumlah kekuatan 120 personil menyisir lokasi yang diduga menjadi markas kelompok bersenjata yang melakukan kegiatan pelatihan.

Kegiatan kelompok yang diperkirakan berjumlah 50 orang itu sudah tercium aparat kepolisian sejak lima bulan terakhir dan secara tidak sengaja polisi yang menyamar berpapasan dengan empat orang yang diduga anggota kelompok tersebut.

Akhirnya polisi mengamankan empat orang yang patut diduga anggota kelompok tersebut yaitu berinisial ZR (27) dan IH (40) keduanya berasal dari Pandeglang, Provinsi Banten, dan YZ (27) asal Kota Banda Aceh dan MR (21) asal Aceh Besar.

Selain menangkap keempat orang tersebut polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa pisau komando, pisau lempar, teleskop, ransel, vcd. perlengkapan pakaian dan tenda seragam.

Polisi juga amankan baju lainnya bertuliskan “abu mush’ab” yang dibagian dada terdapat tulisan makhab’ aly wahdah (stiba) Makassar beserta uang jutaan rupiah. ( ant )

“Usulan agar Tari Saman untuk dipatenkan itu sudah dilakukan sekitar dua tahun lalu, dan kini akan menjadi kenyataan,” kata Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar di Banda Aceh, Rabu [24/02].

Hal itu disampaikan Wakil gubernur dalam rapat khusus dengan unsur dari Kementerian Kebudayaan dan pariwisata  RI  I Gusti Putu Laksaguna, Deputi V Menkokesra Sugi Hartatmo, UNESCO perwakilan Jakarta, para pakar budaya nasional dan berbagai pihak terkait lainnya.

Wagub yang didampingi Kabag Humas Pemerintah Aceh Nurdin F Joes dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Marwan, menjelaskan pentingnya pelestarian warisan budaya itu sebagai komitmen bahwa Tari Saman merupakan kesenian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh pada abad lalu.

“Sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, maka Tari Samanharus segera ditetapkan dan dilestarikan dunia. Kami menyatakan komitmen dan mendukung sepenuhnya Tari Saman sebagai Warisan Budaya bukan benda yang membutuhkan perlindungan dari badan dunia (UNESCO),” kata dia.

Muhammad Nazar, menjelaskan bahwa sebagai bentuk kebanggaan masyarakat Aceh maka Tari Saman mendapatkan registrasi 01.01.01.001 untuk diusul ke UNESCO guna dijadikan sebagai  warisan Indonesia dan dunia, pada kategori warisan budaya bukan benda.

Pemerintah Aceh memberikan apresiasi atas keseriusan pusat yang menindaklanjuti usulan agar Tari Saman mendapat perlindngan mendesak untuk menjadi warisan dunia yang diregistrasi melalui UNESCO.

Selain Tari Saman, Aceh juga memiliki sejumlah tarian tradisional yang unik dan memikat, antara lain  Seudati, Rapai Geleng, Canang, Gong.

Pemerintah Aceh juga mengusulkan agar sejumlah tarian tradisional tersebut dimasukkan dalam  kurikulum perguruan tinggi dan sekolah di seluruh nusantara.  ( ant )

“Menjadi tugas utama Biro Hukum dan Humas Sekretariat Provinsi Aceh agar realisasi penggunaan anggaran masyarakat itu tidak menyalahi aturan yang ada,” kata pemerhati masalah anggaran Surya Darma di Banda Aceh, Selasa [23/02].

Hal itu disampaikan menanggapi pengajuan dana kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh senilai Rp70 miliar dalam Rancangan APBA 2010 yang hingga saat ini masih dalam pembahasan ditingkat DPRA.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh Makmur Ibrahim SH menyatakan, tidak ada satu aturan yang mengharuskan Gubernur Aceh melaporkan dana kerjanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, gubernur hanya berkewajiban melaporkan laporan keuangan/pertanggunjawaban tahunannya itu ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan KPK, jelas Makmur seperti disiarkan salah satu media cetak terbitan lokal.

“Oleh karena itu, saya menyarankan agar Pemerintah Aceh tidak menyalahi aturan dalam masalah penggunaan anggaran masyarakat. Maka menjadi tugas utama pihak terkait (Biro Hukum dan Humas) untuk menjaganya,” kata Surya Darma yang juga mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masa bakti 2004-2009.

Politisi PKS itu menambahkan, sebelumnya DPRA periode 2004-2009 sudah menyatakan bahwa dari unsur perencanaan dan alokasinya, dana kerja gubernur sebesar Rp70 Miliar tidak memiliki landasan hukum.  ”Selain itu perlu dipertanyakan program apa yang dilaksanakan untuk merealisasikan dana tersebut, termasuk bagaimana mekanisme pencairannya,” kata dia.

Surya juga mempertanyakan apakah dibenarkan bila alokasi anggaran dana kerja gubernur di dalam APBA yang bersifat bujeter, namun pertanggungjawaban penggunaannya melalui mekanisme nonbujeter.

Ia menjelaskan, masalah penggunaan anggaran kerja gubernur Aceh juga menjadi topik pembahasan dalam seminar nasional konferensi mahasiswa Aceh di Banda Aceh yang menghadirkan pimpinan KPK Chandra M Hamzah.

“Saya yakin bahwa pemahaman tentang mekanisme pengelolaan keuangan daerah sangat dipahami baik oleh Chandra M Hamzah, karena dalam menjawab pertanyaan tentang alokasi dana kerja kepala daerah tersebut apakah termasuk yang dikategorikan indikasi korupsi,” kata Surya.

Kemudian, mengutip pernyataan Chandra, yang mengatakan bahwa harus didalami lebih dahulu apakah ada unsur penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana  pemerintahan atau tidak.  “Lalu Chandra juga menegaskan bila ingin memeriksa indikasi penyimpangan tersebut, maka KPK terlebih dahulu menunggu laporan masyarakat, baru bisa didalami oleh KPK,” kata Surya mengutip pimpinan KPK. ( ant )

Wartawan ANTARA di lokasi, Selasa, melaporkan puluhan aparat kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mencari sejumlah orang yang diduga kelompok bersenjata bersembunyi di kawasan pegunungan tersebut.  Tidak ada keterangan yang diperoleh dari pejabat kepolisian setempat hingga pukul 13.30 WIB, Selasa [23/02].

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Farid AS yang dicoba hubungi, pesawat telepon selulernya (HP) tidak diangkat, dan melalui pesan singkat (SMS) menyebutkan  “maaf saya lagi rapat”.

Berbagai informasi diperoleh di lokasi kejadian, ada yang menyebutkan pada Senin (22/2) petang, aparat kepolisian menemukan sejumlah orang yang sedang latihan militer di kawasan tersebut.

Lokasi kejadian dilaporkan berjarak sekitar 10 kilometer dari kawasan Desa Jalin, yang merupakan pemukiman transmigrasi di Jantho, Aceh Besar. Jantho adalah ibukota Kabupaten Aceh Besar, berjarak sekitar 55 kilometer dari pusat Kota Banda Aceh.

Sementara itu di kawasan Kreung Linteueng, ditemukan bekas darah di sekitar semak-semak wilayah yang saat ini sedang dalam pengepungan aparat keamanan setempat.

Informasi yang diperoleh menyebutkan pengerahan aparat keamanan di sejumlah titik di wilayah itu dimaksudkan untuk menutup jika kelompok dimaksud keluar dari persembunyiaannya.  Masyarakat pemukiman desa Jalin mengaku tidak mendengar suara tembakan senjata.  ( ant )

Puluhan mahasiswi yang mengenakan jas almamater berwarna hijau itu berorasi di depan kantor Wali Kota. Mereka membawa poster bertuliskan penentangan terhadap kontes yang digelar pada Sabtu (13/2) lalu.

Aksi damai tersebut dijaga puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan mereka ditemui langsung Sekda Kota Banda Aceh, T Saifuddin.

Dalam orasinya, koorditnator aksi Denita menyatakan ada upaya sistematis untuk meniadakan bahkan mematikan penerapan syariat Islam di Aceh melalui jalur budaya.

Mereka menilai para pelaku yang menggelar kontes telah melakukan penolakan terhadap syariat Islam secara terang-terangan karena pada dasarnya mereka telah mengetahui bahwa yang dilakukan bertentangan dengan syariat.

Aksi yang mereka lakukan terkait dengan digelarnya kontes waria beberapa waktu lalu dan sejumlah kontes yang mengatasnamakan duta sosial dan budaya Aceh.

Seperti kontes Putri Indonesia Qory Sandrioriva mengatasnamakan perwakilan Aceh berhasil menjadi juara dan kontes putri wisata yang juga perwakilan Aceh berhasil meraih juara kedua.

Menurut para mahasiswa bidang keputrian BEM Unsyiah itu, kontes-kontes tersebut bertentangan dengan syariat Islam serta melanggar qanun No.11/2003 tentang syiar Islam.

“Kami kemari untuk meminta ketegasan sikap pemerintah Kota Banda Aceh terkait kontes waria itu, apalagi setelah ada pernyataan bahwa pemenangnya akan ikut dalam kontes serupa di tingkat nasional,” kata Denita.

Mereka menuntut agar Pemerintah Kota Banda Aceh tidak memberikan rekomendasi untuk pemenang kontes menuju ke tingkat nasional.

Kontes waria dengan tema duta sosial dan budaya Aceh 2010 menurut panitia sudah mendapatkan izin dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh meskipun dibantah oleh MPU. ( ant )

Menurut keterangan dari pada pasien yang berobat bahwa, kami kecewa atas pelayanan askes yang masih sangat rawan terjadi di RSUYA ini, karena selain pelayanan yang masih sangat tidak puas ada lagi hal yang sangat kewalahan dimana setiap pasien yang berobat harus membeli MAP, sebagai tempat surat surat atau nama nama identitas yang berobat.

Selanjutnya pasien yang hendak berobat selalu harus menunggu antrian, malah kadang kadang ada yang sudah lama menunggu giliran juga tidak terpanggil oleh pihak pengelola Askes, sehingga mpekerjaan menunggu itu adalah pekerjaaan yang sangat membosankan kita, celutu para pasien askes.

Satu MAP saja untuk kelengkapan administrasi harus dibeli, padahal setiap bulan gaji dipotong, kenapa mesti MAP satu saja tidak sanggup dibeli oleh setiap pengelola Askes.

Inilah kinerja yang masih tanggung tanggung dilaksanakan oleh pihak pengelola Askes. Kalau memang tidak mampu kenapa harus bertahan, lebih bagus bubar saja askes ini, tingkat satu MAP saja harus dibeli, apa tidak cukup dengan potongan gaji para PNS berapa PNS seiap bulan gaji yang dipotong.

Ini sudah keterlaluan karena bukan sedikit gaji yang dipotong tiap bulan oleh pihak pengelola Askes, tetapi tingkat MAP saja harus dibeli juga, perlu dilakukan penyelidikan dan meminta tim Bawasda harus turun tangan, karena bukan sedikit gaji PNS itu di potong setiap bulan, kenapa tingkat MAP satu saja harus dibeli.

Seharusnyapihak pengelola Askes itu harus tau melengkapi kebutuhan administrasi dalam hal menangani askes, jangan hanya yang tau uang saja, sementara tingkat MAP satu harus pasien askes juga yang beli, apa tidak cukup setiap bulan gaji dipotong, saya rasa miliaran rupiah tiap bulan untuk pemotongan askes.

Tingkat MAP satu biji harus pasien yang beli, sudah sangat keterlaluan.

Selain pelayanan yang sangat kurang juga obat obatan pun asal-asalan yang penting mereka bekerja, habis bulan ambil gaji, persoalan untuk puas tidak puasnya pasien, itu tidak menjadi tanggung jawab pihak pengelola askes.

Ini yang menjadi pertanyaan besar dari kalangan PNS,seharusnya pihak bawasda harus turun tangan untuk mengecek kembali berapa miliar gaji PNS itu dipotong tiap bulan, mesti satu MAP saja harus dari pasien PNS yang beli,sungguh sangat keterlaluan.

Dikemanakan gaji PNS yang dipotong setiap bulan tersebut, sementara untuk pengadaan MAP saja tidak ada.

Maunya pihak pengelola askes harus tau apa apa yang sudah kurang supaya dapat di lengkapi,jangalah tingkat satu MAP saja harus dibeli dari pasein PNS juga, ini yang sangat memalukan daerah,ucap sumber.

Menurut Direktur RSUYA Tapaktuan Akmal Ajwardi ketika dihubungi lewat HP mengatakan, itu tidak benar, malah Akmal mengatakan hal itu jangan ditulis itu enggak ada semua. (yun)

Untuk Tahun 2009. Badan Baitul MAL Kabupaten Aceh Timur berhasil mengum pulkan ZIS kurang lebih sebesar Rp. 1.237.071.875,- ( satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya mampu mengumpulkan sebanyak kurang lebih Rp. 900.0000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).

Hal ini Badan Baitul MAL Aceh Timur telah mampu meningkatkan zakat sebesar 45%. Dimana penerimaan ZIS tersebut dengan rincian pemasukan zakat sebesar Rp. 1.118.488.086,- pemasukan infaq Rp. 98.205.785,- pemasukan sadaqah Rp. 12.326.139,- jasa bagi hasil bank muamalah sebesar Rp. 1.308.762,- dan jasa giro bank pemerintah daerah sebesar Rp. 6.734.203,- dengan penyaluran ZIS tahun 2009 diarahkan atau diperioritaskan kepada Shenif farkir miskin sebesar Rp. 713.850.000,- Shenif Muallaf sebesar Rp. 39.400.000,- Shenif Fisailillah Rp. 91.500.000,- Shenif Ibnu Sabil sebesar Rp. 250.400.000,- dana operasionil Amil Rp. 10.900.000,-.

Sementara itu Ketua Badan Baitul MAL Aceh Timur, Drs. Ibrahim Daud dalam laporannya menjelaskan bahwa dalam tahun 2009 masih ada 13 Dinas atau Instansi di Aceh Timur yang belum melaksanakan Qanun No. 10 Tahun 2007 dan Instruksi Bupati Aceh Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Zakat gaji/Jasa Pegawai Negeri, namun apabila ke 13 instansi tersebut aktif melaksanakan pengumpulan ZIS maka ia berkeyakinan untuk tahun-tahun mendatang Aceh Timur akan meningkat lagi

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya untuk lebih meningkatkan gairah kerja para Kepala Dinas, Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya dalam rangka pemotongan ZIS selalu diberikan Zakat Award kepada lima Dinas, Instansi, lembaga pemungut atau penyetor Zakat terbaik, dimana pada tahun ini terbaik pertama adalah Kantor Sekretariat Daerah, Kantor Kementrian Agama Aceh Timur, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kantor Camat Idi Timur dan SMP Negeri 1 Idi Tunong. Dalam kesempatan tersebut, ketua Badan Baitul MAL Aceh Timur juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2010 ini dalam menyalurkan modal usaha produktif khusus ternak kambing dan lembu, pihak Badan Baitul MAL bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur dalam bidang pengadaan bibit ternak yang berkualitas dan teknis pemeliharaannnya akan disosialisasikan langsung kepada petani ternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu Bupati Aceh Timur dalam kata sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Aceh Ttimur, Syaifannur, SH.MM atas nama pemerintah daerah menghimbau dan mengharapkan kepada seluruh SKPD di jajaran pemerintahnya dan semua pihak agar menyetor ZIS secara terus menerus sebab dengan zakat yang kita keluarkan dapat menyucikan harta kita dan membersihkan kita dari sifat kekikiran serta rasa cinta yang berlebihan terhadap harta kita miliki, jangan takut miskin karena berzakat “tegasnya sehingga pada tahun 210 ini jumlah ZIS yang berhasil dikumpulkan di Aceh Timur akan bertambah jumlahnya, tegasnya”. (wan).

Titik tekanan dan pandangan seluruh fraksi maupun komisi di DPRK Kabupaten Aceh Utara dalam pengesahan RAPBK menjadi APBK 2010 berpendapat,bahwa sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam pendapat panitia anggaran perlu melakukan rasionalisasi terhadap analisis kebutuhan anggaran terutama yang menyangkut dengan poin pinjaman daerah pada lembaga keuangan Bank sebesar 126 Milyar tidak perlu dilakukan dan dihapus dalam buku APBK 2010,serta dana 220 Milyar yang didepositokan di Bank Mandiri Cabang Jelember Jakarta Barat harus dimasukan dalam buku APBK 2010 dalam bentuk penerimaan pembiayaan daerah.

Pada tahap pengesahan APBK 2010 Kabupaten Aceh Utara ,di Gedung DPRK Aceh Utara, Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara menyoroti sektor pelayanan publik cukup mengkhawatirkan,dikarenakan lebih dari 60 % APBK Aceh Utara telah terserap pada belanja tidak langsung,ini akibat jumlah pegawai di Kabupaten Aceh Utara telah melebihi batas kewajaran. Gabungan Komisi juga mengharapkan kepada pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2011 untuk memangkas anggaran yang sifatnya bantuan untuk instansi vertikal agar tidak menjadi beban yang terlalu besar terhadap APBK Aceh Utara

Fraksi Partai Aceh dalam pandangan akhirnya mengharapkan,SKPK Aceh Utara 2010 pro rakyat khususnya kelompok masyarakat miskin yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah.Juga menekan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan secara  khusus pada pelaksanaan pekerjaan proyek fisik dari segi kualitas dan mutu yang sesuai dengan spek yang akhirnya bisa dirasakan manfaatnya bagi kepentingan masyarakat. Fraksi Partai Aceh juga mengharapkan setiap kegiatan di SKPK bisa menjauhkan pemborosan terutama pada honorium PNS dan Panitia-panitia pelaksana kegiatan.

Peran Eksekutif dalam melobi Pemerintah Pusat dalam hal dana DAU belum Optimal,karena minimalnya kucuran dana DAU setiap tahunnya hanya berkisar Rp.245 Milyar,

Angka ini tidak wajar bagi kabupaten Aceh Utara,hal ini menurut pandangan akhir Fraksi Gabungan DPRK Kabupaten Aceh Utara,sangat penting untuk menunjang kekuatan anggaran untuk tahun-tahun mendatang.Fraksi Gabungan juga meminta kepada Bupati Aceh Utara segera mengembalikan dana 220 Milyar milik rakyat aceh Utara dengan cara apapun.dalam pandangan akhirnya Fraksi Gabungan  menyoroti lemahnya kinerja eksekutif dalam menyelesaikan penyaluran dan ADG tahap II dan Beasiswa,padahal dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBK 2009,serta kinerja Dinas pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah belum optimal dalam manajemen dan transparansi serta lebih proaktif dalam meningkatkan perolehan PAD. (faz)

“Listrik masih merupakan salah satu masalah yang harus kita bicarakan penyelesaiannya, sehingga pembangunan di kedua daerah dapat terus meningkat,” kata Ketua Komisi C DPRK Riau, Ilyas Labay di Banda Aceh, Kamis [18/02] .

Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan DPR Aceh yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran, DPR Aceh. Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Aceh ikut serta Ketua DPRD Riau, H Johar Firdaus dan sejumlah anggota Komisi C.

Sementara dari DPRA turut dihadir Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Amir Helmi (Wakil Ketua I), Ketua Komisi-D Jufri dan anggota Komisi-D DPRA. Ilyas mengatakan, krisis listrik yang dialami di Provinsi Riau juga sama halnya dirasakan oleh Provinsi Aceh, karena listrik dari kedua daerah tersebut juga dipasok dari Sumatera Utara (Sumut).

Karena itu, pihaknya sepakat untuk bersama melakukan terobosan dengan masing-masing pemerintah daerah dalam mengatasi krisis listrik. Menurut dia, kekurangan listrik yang terjadi di kedua wilayah tersebut menjadikan salah satu penghambat dalam pembangunan dan investasi yang akan dilakukan di daerah itu.

“Listrik merupakan salah satu pendukung utama yang akan membuat para investor untuk menanamkan modalnya di kedua daerah,” katanya. Untuk itu, katanya, guna mengatasi kelistrikan di daerah itu, pihaknya berharap, PT Riau Power dapat beroperasi secepatnya, sehingga krisis energi yang terjadi dapat segera teratasi. “Kami harapkan Riau Power merupakan salah satu solusi keluar dari krisis listrik di daerah Riau,” katanya.

Sementara, Ketua Komisi-D DPRA Jofri menyatakan pihaknya akan berupaya maksimal dalam mewujudkan Aceh terbebas dari krisis listrik dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumber anggaran yang tersedia di daerah itu.

“Kita menyadari bahwa listrik merupakan salah satu penghambat investasi dan pembangunan yang harus kita carikan solusi, sehingga masalah kelistrikan dapat teratasi,” demikian Jufri. ( ant )

“Saya menginginkan agar BKPRMI kedepan bisa tampil dalam semua lini untuk tujuan mampu mencerdaskan para pemuda dan pemudi Islam. BKPRMI bukan organisasi teroris,” katanya saat melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) BKPRMI Aceh di Banda Aceh, Sabtu malam.

Ia juga menginginkan agar BKPRMI menjadi sebuah organisasi besar untuk memperjuangkan kecerdasan dan ekonomi umat, khususnya di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. Ali Mochtar Ngabalin mengharapkan BKPRMI di Aceh harus terus melakukan gerakan dalam membantu pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan Syariat Islam “kaffah” (menyeluruh)  di bumi berjuluk Serambi Mekah ini.

Tidak perlu khawatir kepada anggota BKPRMI. BKPRMI adalah pemuda dan remaja yang mendapat pelatihan pembekalan pengetahuan di masjid melalui sistem pengkaderan. s. DPW BKPRMI Aceh periode 2009-2013 yang dilantik itu diketuai Nasruddin Ibrahim yang terpilih dalam musyawarah wilayah (muswil) akhir 2009.

Sementara itu, Ketua DPWBKPRMI Aceh, Nasruddin Ibrahim mengharapkan organisasi BKPRMI dapat menjadi pengawal dan mitra pemerintah dalam mensukseskan pelaksanaan Syariat Islam di provinsi berpenduduk mayoritas muslim. “Kami akan terus berupaya untuk membesarkan BKPRMI sehingga menjadi salah satu organisasi besar Islam khususnya di Aceh,” katanya.

BKPRMI juga siap menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan undang undang syariat Islam di Aceh. Dipihak lain, Nasruddin juga menyatakan BKPRMI juga akan memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi  umat melalui koperasi serta pembinaan kader untuk seluruh remaja masjid di 23 kabupaten/kota di Aceh. ( ant )

“Saya mengharapkan Kapolda Aceh dapat segera mengusut tuntas parapelaku perusakan hutan lindung di Kabupaten Simeulue,” kata Sekretaris Komisi C DPRK Simeulue Rahmad di Sinabang, Sabtu [13/02].

Menurut dia, para penjarah hutan lindung itu diduga dilakukan oleh para oknum kontraktor besar yang berada di daerah tersebut, dengan dalih sebagai bahan material. “Kegiatan yang mereka lakukan harus dihentikan segera karena telah melanggar hukum serta dapat membahayakan para penduduk di sekitar lokasi,” katanya.

Selama ini, kata dia, pengusutan hanya berlaku pada masyarakat biasa yang hanya memotong dalam jumlah kecil, sementara pelaku dengan jumlah besar terkesan dibiarkan. “Ini perlu dilakukan upaya penanganan yang cepat, sehingga rasa keadilan dan upaya menjaga hutan dapat terus terjaga,” katanya.

Pihaknya berharap kepada aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas pelaku perambah hutan lindung di wilayah tersebut.

Selain itu, kata dia, Pansus DPRK Simeulue telah melakukan beberapa kali peninjauan terhadap sejumlah pengambilan galian C di areal hutan lindung tersebut. Namun belum ada hasil, karena belum ada tindaklanjut. Hal senada juga dikatakan oleh T Nurdin Bin Kanun, Koordinator Komite Peraliha Aceh Wilayah Simeulue.

Ia mengatakan, perusakan hutan lindung yang dilakukan oleh oknum kontraktor tersebut harus dilakukan langkah cepat, sehingga upaya menjaga kelestarian hutan akan terus terjaga.

“Kerusakan hutan bukan saja berakibat pada masyarakat sekitar tapi bagi dunia lainnya,” kata Nurdin yang juga Ketua pelaksana Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) daerah itu. ( ant )

“Itu merupakan fakta, dan saya sendiri menyaksikan sebuah tapak kaki berukuran panjang 95 centimeter dan lebar 40 centimeter di pinggir Sungai Tamiang,” kata Camat Kecamatan Seruway, Asra, saat dihubungi dari Banda Aceh, Jumat [12/03] malam.

Ia menyebutkan informasi tentang adanya tapak kaki “raksasa”  sebelah kiri mirip tapak manusia, namun ukurannya cukup besar itu, tersebar begitu cepat, sehingga masyarakat antusias berbondong-bondong menyaksikannya. Asra menceritakan, kronologis ditemukan tapak kaki “raksasa” itu berawal dari seorang petani yang sedang menanam padi di areal sawahnya di desa tersebut pada Kamis (11/2) petang.  ”Awalnya, petani itu melihat sekitar 12 ekor sapi yang masuk ke areal sawah, kemudian petani tersebut mencoba mengusirnya. Kemudian, tiba-tiba sapi itu hilang dari pandangan mata warga tersebut,” kata dia menjelaskan.

Akan tetapi, petani tersebut kaget ketika menyaksikan sebuah tapak kaki berukuran besar, kemudian temuannya langsung dilaporkan kepada warga lainnya.

Selanjutnya, warga Desa Gelung berbondong-bondong menyaksikan tapak kaki raksasa yang ada di pinggir Sungai Tamiang. Kemudian, informasi tersebut terus berkembang sampai ke Kuala Simpang, ibukota Aceh Tamiang, sekitar 550 kilometer timur Kota Banda Aceh.

Asra menjelaskan, sejak Jumat (12/2) pagi, ribuan warga dari berbagai kecamatan di Aceh Tamiang berbondong-bondong ingin menyaksikan fakta langka berupa tapak kaki raksasa di desa tersebut. Menurut informasi, tapak kaki raksasa itu pernah muncul di Desa Paya Udang, desa tetangga Gelung sekitar 1987.

“Menurut cerita para orangtua, munculnya tapak kaki raksasa itu pernah terlihat di Desa Paya Udang. Munculnya tapak kaki raksasa dipahami masyarakat sebagai sebuah peringatan,” kata Camat Asra. ( ant )