Pemerintah Siap Terima Pengalihan Tugas BRR NAD-NIAS

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dinilai telah siap menerima pengalihan tugas lanjutan pemulihan Aceh dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias.

Selengkapnya

Pemerintah Harus Beri Subsidi BBM Kepada Nelayan

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah harus memberi subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan, sehingga mereka bisa tetap melaksanakan kegiatannya mencari ikan di laut.

Selengkapnya

FAO Bantu Sektor Perikanan Aceh Rp 69 Miliar

Banda Aceh ( Berita ) :  Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Palang Merah Amerika (ARC) menyediakan dana 7,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 69 miliar untuk membantu rehabilitasi dan pembangunan berkelanjutan sektor perikanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) hingga 2010.

Selengkapnya

PRA Tolak Kenaikan Harga BBM

Banda Aceh ( Berita ) :  Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Aceh (DPP-PRA) menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen, karena kebijakan itu kontraproduktif dengan situasi rakyat Indonesia saat ini.

Selengkapnya

Rencana Naikkan BBM Perlu Dipertimbangkan Kembali

Banda Aceh ( Berita ) :  Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) organisasi angkutan darat (Organda) Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mendesak pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali rencana  menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai Juni mendatang.

Selengkapnya

Martti Akan Tanyakan Soal KKR Aceh Kepada Presiden RI

Banda Aceh ( Berita ) : Mediator perundingan RI-GAM, Martti Ahtisaari akan menanyakan kepada Presiden RI tentang persoalan pembentukan Komite Kebenaran dan Rekonsialiasi dan Pengadilan HAM di Aceh sebagaimana tercantum dalam MoU perdamaian Helsinky.
“Saya akan konsultasikan lagi dengan Presiden RI untuk membicarakan masalah pembentukan KKR di Aceh, karena masalah tersebut sudah sangat jelas dalam butir-butir MoU Helsinki,” katanya menjawab pertanyaan wartawan tentang pembentukan KKR Aceh di Banda Aceh, Selasa [06/05].
Mantan Presiden Finlandia yang juga Direktur Crisis Management Initiative (CMI) itu tetap berkomitmen untuk mengawal perdamaian di Aceh hingga seluruh butir-butir kesepakatan damai (MoU) terlaksana dengan baik.
Ahtisaari menyatakan pihaknya akan mendorong percepatan pembentukan KKR dan Pengadilan HAM di Aceh demi menjaga Keberlangsungan perdamaian. Sementara itu, Gubernur NAD Irwandi Yusuf yang mendampingi Ahtisaari mengatakan pembentukan KKR Aceh harus mengacu pada Undang-Undang KKR nasional.
Namun, RUU KKR nasional sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga pembentukan KKR di Aceh tidak bisa dilaksanakan, ujarnya. Ada pihak yang menginginkan KKR Aceh tidak perlu mengacu pada KKR nasional, sehingga pembentukannya berdasarkan adat istiadat yang ada di daerah.
Menanggapi hal itu, Irwandi menyatakan apabila KKR Aceh terbentuk berdasarkan adat istiadat Aceh, dia khawatir Pemerintah Pusat akan lepas tangan.
Menurut Irwandi, masalah KKR menyangkut dengan ganti rugi dana. “Kalau kita mengharapkan dana dari pusat, maka Pemerintah nanti akan berkilah itu bukan urusan mereka, karena UU KKR nasional tidak ada,” ujarnya. Karena itu pembentukan KKR di Aceh sebaiknya menunggu UU KRR nasional, kata Gubernur Irwandi.
Sementara itu, Ketua Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), Hendra Budian menyatakan, MoU Helsinki sudah mulai masuk pada tahun ke-3 dan ada beberapa komitmen dalam MoU yang belum diimplementasikan, diantaranya adalah pembentukan KKR dan Pengadilan HAM.
Hal ini semata-mata karena pihak Pemerintah Pusat belum memberikan semacam lampu hijau dalam konteks pembentukan KKR dan Pengadilan HAM.
Karena itu sangat penting adanya dorongan serta kontribusi pihak internasional dalam hal ini CMI sebagai lembaga yang memfasilitasi terbentuknya MoU Helsinki untuk terus menjamin agar semua butir-butir kesepakatan dapat diimplementasikan, katanya.

 

Resmikan Kantor
Direktur Crisis Management Initiative (CMI), Martti Ahtisaari yang juga mantan Presiden Finlandia, meresmikan pembukaan Kantor International Peacebuilding Alliance (Interpeace) Aceh, yang bertugas memantau proses perdamaian, setelah ditinggalkan tim Aceh Monitoring Mission (AMM).
Peresmian Kantor Interpeace Aceh itu berlangsung sederhana yang ditandai dengan pembukaan selubung nama yang berada di pintu gerbang kantor yang berada di Jln. Sultan Alaidin Mansyursyah Kawasan Peuniti di Banda Aceh, Selasa.
Pembukaan kantor yang juga bekerja sama dengan Indonesian Peace Institute (IPI) itu disaksikan Direktur IPI, Dr. Ulla Nuchrawaty dan Direktur Interpeace Aceh, Juha Cristensen.
Ahtisaari yang juga Direktur Interpeace Internasional itu datang ke Aceh untuk memantau proses perdamaian yang memasuki tahun ketiga. Ia berkesempatan berkunjung ke Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Tengah, dan terakhir di Banda Aceh.
Sebelum meresmikan Kantor Interpeace Aceh, Ahtisaari melakukan pertemuan dengan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada pertemuan itu, ia mencari masukan dari kalangan LSM, berkaitan dengan kelangsungan perdamaian di Aceh.
Ulla Nuchrawaty menyatakan pada prinsipnya Ahtasaari minta kepada elemen masyarakat untuk tetap berkomitmen mendukung jalannya perdamaian di Aceh, termasuk IPI dan Interpeace Aceh.
Ia menyatakan, keberadaan Interpeace di Aceh untuk memelihara dan menumbuhkan perdamaian yang sedang berjalan.
“Jadi, tugas kita bagaimana proses perdamaian di Aceh ini bisa berjalan langgeng, dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, seperti potensi-potensi kekerasan yang bisa merusak perdamaian,” katanya. ( ant )

HUDA Minta DPR Aceh Segera Sahkan RAPBA

Banda Aceh ( Berita ) :  Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) meminta pihak legislatif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (DPR NAD) segera mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2008.

Selengkapnya

Unicef Bangun Ratusan Sekolah Di Aceh-Nias

Banda Aceh ( Berita ) :  Badan PBB yang menangani masalah anak (Unicef) telah membangun ratusan Sekolah Dasar (SD) yang rusak akibat gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias.

Selengkapnya

Aceh Masih Cari Format Pendidikan Islami

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) masih mencari format pendidikan Islami untuk menyesuaikan dengan undang undang tentang pelaksanaan syariat Islam yang telah berlaku kaffah (menyeluruh) di daerah itu.

Selengkapnya

Aliansi “May Day” Aceh Tuntut Kenaikan Upah Buruh

Banda Aceh ( Berita ) :  Sejumlah aktivis peduli buruh yang tergabung dalam Aliansi “May Day” Aceh 2008, Kamis (1/5) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah menaikkan upah minimum provinsi (UMP) dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta karena alasan harga kebutuhan sehari-hari terus melambung tinggi.

Selengkapnya

Berikutnya »