Perda Jaminan Produk Halal Dukung Tugas BPJPH

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh pemerintah pusat direspon positif DPRD Medan. Diharapkan lembaga itu segera juga dibentuk sampai ke daerah, agar perlindungan kepada masyarakat cepat dapat diberikan.

Penasehat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Salman Afarisi, mengatakan itu menjawab pertanyaan Waspada, Kamis (12/10). Dia juga merupakan mantan anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Medan tentang Ranperda Jaminan Produk Halal dan Higienis.

Sebelumnya diberitakan Kementerian Agama telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberadaan lembaga ini sekaligus mengambil alih wewenang penerbitan sertifikat halal yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No.33 tahun 204 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Menanggapi hal ini, Salman Alfarisi, mengatakan pembentukan BPJPH sama sekali tidak tumpang tindih dengan Perda Jaminan Produk Halal dan Higienis yang telah disahkan DPRD Medan beberapa waktu lalu.

Malah Perda tersebut akan mendukung tugas-tugas yang akan dilaksanakan BPJPH tersebut nantinya. Kata Salman, DPRD Medan menginisiasi pembuatan Perda Jaminan Produk Halal dan Higienis tetap mengacu kepada UU No.33 tahun 2014 tentang JPH.

Karenanya sama sekali tidak akan terjadi tumpang tindih.Kemudian, katanya ruang lingkup tugas BPJPH nantinya adalah menangani seluruh produk yang beredar dipasaran secara nasional. Sementara Perda Produk Halal hanya mengawasi produk-produk makanan yang diproduksi dan beredar di Kota Medan.

“Perda yang kita hasilkan tidak menjangkau obat-obatan,kosmetik dan lain-lain. Hanya sebatas produk makanan, seperti rumah makan, dan yang diproduksi home industy,” sebutnya.

Dengan begitu, sebut Salman Alfarisi, adanya Perda Jaminan Produk Halal Dan Higienis benar-benar sangan mendukung BPJPH. Paling tidak dalam hal pengawasan makanan yang diproduksi di Kota Medan.

“Dan Perda Jaminan Produk Halal dan Higienis ini dibuat untuk mengisi kekosongan regulasi. Karena Undang-undang Jaminan Produk Halal baru efektif berlaku tahun 2019,” kata Salman.

Hanya saja, kata Salman, yang sangat disayangkan sampai saat ini Pemko Medan belum menerbitkan peraturan wali kota (Perwal)untuk pelaksanaan Perda tentangJaminan Produk Halal dan Higienis tersebut.

Sehingga Perda tersebut belum dapat dilaksanakan. Seharusnya, kata Salman,wali kota segera menerbitkan Perwaknya, dan segera dibentuk tim untuk mengawasi produk makanan yang ada. “Karena kita harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dari mengonsumsi makanan halal,” katanya. (WSP/m12/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>