Label Haram Juga Diperlukan

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk Kementerian Agama dinilai sangat positif. Namun juga perlu diberikan label haram pada setiap kemasan yang didalamnya mengandung unsur haram, serta makanan yang diolah tidak sesuai syariat Islam.

Demikian disampaikan Pengelola Yayasan Pondok Pesantren Islamic Darul Quran Sumut, yang juga Ka Kua Medan Kota KH Sutan Sahrir Dhalimunthe, Kamis (12/10).

Disebutkanya, terkait kinerja BPJPH nantinya, perlu ada pengawasan kongkrit terhadap pengurusan sertifikat halal. Bukan saja dari segi administrasi, tatapi menyangkut batas waktu kepemilikan sertifikat halal oleh pengusaha. “Jika tidak diawasi secara seksama dan menyeluruh, dikhawatirkan terjadi perbedaan isi produk denggan apa yang tertuang dalam sertifikat,” katanya.

Saat ditanya pendapatnya kesertaan MUI dalam BPJPH ini,Sutan Sahrir, menyebutkan hal itu sah-sah saja. Apalagi persoalan halal ini sebelumnya telah ditangani oleh MUI, sekaligus pemberifatwa.

Hal lain disampaikanya, pengadaan sertifikat halal terutama di negara mayoritas muslim seperti Indonesia, perlu diimbangi dengan produk berlabel haram. “Perlu juga ada label haram,agar masyarakat tahu bahwa makanan haram itu diperuntukan bagi non muslim. Demikian juga tentang lokasi produk yang harus dipisahkan, sehingga konsumen merasa nyaman dan benar-benar terlindungi,” katanya. (WSP/m37/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>