Fadli Zon Dukung GP Al Washliyah Aturan Produk Impor

      Tidak ada Komentar

JAKARTA ( Berita ) : Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah meminta kepada DPR RI agar membuat regulasi yang lebih ketat terkait barang-barang impor, sehingga produk-produk yang masuk ke Indonesia memang tidak diproduksi di Indonesia.

Sekalipun terikat dengan perjanjian perdagangan, pemerintah dan DPR RI harus mengutamakan produksi dalam negeri. Sedangkan peraturan. Tentang Impor atau regulasinya, tetap harus berpihak kepada pengusaha Indonesia.

Demikian salah satu pokok pikiran yang disampaikan PPGP Al Washliyah yang disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Jakarta,kemarin. Mereka yang diterima pimpinan DPR RI adalah, Ketua Umum PP GP Al Washliyah, Wizdan Fauran Lubis didampingi para pengurus lainnya Bahri Azwan Hasibuan, Anwar Al Farizi, Ahmad Husni, Ikhwan Harahap dan Sugeng.

Ormas Kepemudaan Islam GP Al Washliyah yang baru dilantik itu sebelum sudah mendapat pandangan dari Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengenai pentingnya para pemuda mempelopori implementasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI, Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam bidang ekonomi GP Al Washliyah melihat perlunya perlindungan dan dukungan pemerintah untuk berkembangnya ekonomi keumatan yang lama-lama tersingkir oleh maraknya beredar produk impor. Ironisnya produk impor tersebut yang sebenarnya bisa dibuat oleh bangsa kita sendiri. “Secara ekonomi hal itu dapat merugikan kebangkitan ekonomi umat di Indonesia,”tegas Wizdan Fauran Lubis.

Dalam hubungan. Isu kecemasan masyarakat terhadap kebangkitan kembali komunis di Indonesia, hal tersebut sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab komunis adalah bahaya laten yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara juga merusak ideologi bangsa ini.

“Kami Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP.GPA) meminta kepada DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadli Zon agar tetap mempertahankan TAPMPRS nomor 25 tahun 1966,tentang larangan Partai Komunis Indonesia ( PKI ) serta larangan penyebaran paham Komunis di Indonesia,”ujar Wizdan.GP Al Washliyah dalam pernyataannya meminta DPR RI agar tetap menyuarakan untuk tidak mengkriminalisasi para ulama dan bahkan harus menghormati dan mencintai para ulama di Indonesia.

GP Al Washliyah mengingatkan ulama adalah suritauladan, tempat bertanya,serta Imam bagi ummat Islam. Serta keberadaannya sangat strategis bagi kebaikan juga perbaikan karakter generasi bangsa.

Bahkan tidak bisadi pungkiri bahwa Indonesia merdeka dari para penjajah karena andil besar para ulama yang ada pada saat itu, apa lagi Islam adalah agama terbesar di Indonesia.

Untuk itu kami meminta kepada DPR RI agar melindungi ulama dari pihak-pihak yang mengkriminalisasikan ulama.Wakil Ketua DPR RI FadliZon sependapat dengan sikap GP Al Washliyah. Dengan dibuka lebarnya kran impor dalam bidang pangan saja ,banyak petani kita yang dirugikan.

“Kita akan terus mengingatkan pemerintah. Untuk tidak melakukan kebijakan impor yang merugikan para petani maupun para pelaku perekonomian di sektor lainnya,”ungkap Fadli Zon.

Terkait Tap MPRS No 25Tahun 1966, Fadli Zon menegaskan hal itu sudah final, sehingga untuk mengubah dan mencabutnya sangat sulit dan mustahil. “Saya rasa sangat tepat untuk melihat ancaman komunisme di Indonesia seperti yang disampaikan GP AlWashliyah,” ujarnya.( WSP/j07/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>