Pemerintah Myanmar Ambil Alih Desa Rohingya

      Tidak ada Komentar

YANGON, Myanmar ( Berita ) : Pemerintah Myanmar menyatakan akan mengambil alih lahan desa-desa etnis Rohingya yang dibakar dalam gelombang kekerasan di negara bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu.

“Berdasarkan hukum,lahan terbakar menjadi lahan yang dikelola pemerintah,”ucap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Pemukiman Win Myat Aye, mengutip undang-undang pengelolaan bencana Myanmar, Kamis (28/9).

Dalam undang-undang itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengawasi pembangunan kembali daerah-daerah yang rusak akibat bencana, termasuk konflik. Myat Aye mengatakan langkah ini “akan sangat efektif” untuk menyelesaikan ketegangan yang telah lama terjadi di Rakhine.

Meski begitu, dia tidak menjelaskan soal rencana,akses maupun prospek pemulangan para pengungsi setelah desa-desa tersebut dibangun kembali.Pembangunan ini dikhawatirkan sejumlah pihak akan memperkecil kesempatan ratusan ribu pengungsi Rohingya, yang saat ini masih terdampar di Bangladesh dan sejumlah negara lain, untuk kembali ke kampung mereka di Rakhine.

Sejak krisis kemanusiaan kembali mencuat dan menyasar Muslim Rohingya di Rakhine, militer Myanmar dan warga lokal diduga kerap mengusir hingga menyiksa etnis minoritas itu dari kampung-kampung mereka.

Sejumlah pemantauan kelompok pegiat HAM melalui citra satelit menunjukkan ada upaya pembakaran secara sengaja terhadap sedikitnya 400 desa Rohingya oleh otoritas di sana.

Militer Myanmar juga diduga menenggunakan ranjau yang ditanam di perbatasan antara Bangladesh untuk mencegat para pengungsi Rohingya di sana agar tidak kembali ke negaranya.

Namun, Myanmar berkeras membantah seluruh tudingan tersebut dan justru menyalahkan kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) atas penyerangan warga sipil di Rakhine, termasuk pembakaran desa-desa tersebut.

Menanggapi tuduhan pemerintah Mynamar, ARSA membantah bahwa mereka telah melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil Hindu di Rakhine. “Pejuang kami tidak melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, atau perekrutan paksa didesa Fakirabazar, Riktapara,dan Chikonchhardi, Maungdaw pada sekitar 25 Agustuslalu,” tulis ARSA di akun media sosial Twitternya, seperti dilansir dari laman Asian Correspondent, Kamis (28/9).

ARSA justru menuding pemerintah Myanmar sebagaid alang dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Pihaknya juga menyampaikan rasa prihatin terhadap korban tewas akibat konflik tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawas Hak Asasi Mansia Internasional menuduh pemerintah Myanmar “memainkan politik” memanfaatkan korban tewas dengan cara mempublikasikan foto mayat dan menuduh ARSA sebagai pelakunya, mengingat fakta tersebut hanya diungkapkan secara independen tanpa ada verifikasi.

“Pihak berwenang Myanmar mengunjungi desa warga Hindu dan etnis Rohingya lalu mengklaim penemuan mayat itu sementara mereka menolak akses para pemantau kekuburan massal tersebut dan juga seluruh wilayah Rakhine bagian utara,” kata kelompok yang bermarkas di New York tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Kesimpulan yang diambil dengan cepat oleh pemerintah bahwa ARSA merupakan pihak yang patut disalahkan seolah menutup fakta tentangk ejahatan lain yang tak terhitung jumlahnya dilakukan oleh pasukannya sendiri terhadap warga Muslim Rohingya,”tambahnya. (WSP/rtr/ac/And)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>