Dirjen Bimas Islam Tetapkan Standar Imam Masjid

      Tidak ada Komentar

* IPQAH : Masjid Harus Jamin Kesejahteraan Imam

MEDAN ( Berita ) : Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid pada 15 Agustus 2017.

Dalam surat keputusan No. 582 tersebut, ada persyaratan, kompetensi umum dan khusus bagi para imam.Salah satu kompetensi umum, yakni memiliki pemahaman fiqih shalat, kemampuan membaca Alquran dengan tahsin dan tartil, memiliki kemampuan untuk membimbing umat, memahami problematika umat, memiliki kemampuan memimpin shalat, zikir,doa dan rawatib, memiliki kemampuan berkhutbah, dan memiliki wawasan kebangsaan.

Sedangkan kompetensi khusus, disesuaikan dengan masjidnya. Seperti imam dimasjid negara, pendidikan minimal S1, hafal Alquran 30 Juz,memiliki kemampuan baca Alquran dengan merdu, memiliki pemahaman tentang fiqih,hadist dan tafsir, mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab, dan salah satu bahasa asing lainnya.

Begitu juga untuk imam Masjid Nasional, Masjid Raya,Masjid Agung, Masjid Bersejarah, dan lainnya, ada kompetensi khusus yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Rata-rata minimal SMA, sarjana dan hafal Alquran.

Hal ini dilakukan karena imam selain meningkatkan kualitas ibadah, juga sebagai panutan dan mencerahkan umat dalam bidang keagamaan. Kesejahteraan imam Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Persaudaraan Qari-qariah, Hafiz-hafizah (IPQAH) Sumut H. Asren Nasution, mengapresiasi dan mendukung keputusan tersebut.

Namun sangat disayangkan, karena SK Dirjen Bimas tersebut tidak dibarengi dengan dorongan tentang peningkatan kesejahteraan imam masjid. “Untuk menghafal Alquran dan mendalami ilmu-ilmu keagamaan itu harus punya modal yang besar.

Seharusnya, kewajiban dia sebagai imam tidak hanya pertanggungjawabannya kepada jamaah dan masyarakat, juga kepada Allah SWT. Oleh karenanya perlu juga dalam keputusan itu, menentukan tingkat kesejahteraan imam masjid,”katanya kepada Wartawan, saat dijumpai di Gedung DPRD Sumut, Selasa (12/9).

Menurutnya, masjid – masjid tersebut harus bisa menjamin kesejahteraan imam. Namun, jika masyatakat atau Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tidak mampu menyejahterakan imam, maka kewajiban pemerintah daerah dan Kementerian Agama. “Harus berani Kanwil Kementerian Agama menganggarkan khusus untuk kesejahteraan imam.

Tentang berapa besarnya, itu relatif. Sementara dari beberapa negara sahabat membuka kesempatan kepada putra terbaik Indonesia untuk menjadi imam di Negara mereka dengan penawaran yang mahal, sampai Rp30 juta/bulan,”imbuhnya lagi.

Karena itu, dia mengimbau Dirjen Bimas Islam dapat melengkapi keputusan tentang penetapan standar imam tersebut, agar kesejahteraan imam dijamin. “Ini bagus, tapi masih banyak variabel lain yang belum terikat. Di antaranya, lembaga mana yang menentukan standar kompetensi yang disebutkan Dirjen Bimas itu?” kata Asren Nasution. .

Ditambahkannya, kesejahteraan imam masjid sangat penting mengingat imam tersebut benteng terakhir di tengah masyarakat. “Jangan sepele dengan para imam. Kalau tidak ada imam bubar itu shalat berjamaah itu. Oleh karenanya perhatian pemerintah dan kementerian terkait harus berani menjamin kesejahteraan imam,”tambahnya. (WSP/h02/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>