Parlemen Harus Dorong Kecukupan Pendanaan SDGs

      Tidak ada Komentar

BALI (Berita) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) menyambut baik diselenggarakannya World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang saat ini berlangsung di Nusa Dua Bali (6-7 September 2017).

Pertemuan yang secara khusus membahas tentang Sustainable Development Goals (SDGs) ini, merupakan inisiatif dari Parlemen Indonesia dan merupakan pertemuan pertama yang diselenggarakan dengan melibatkan anggota parlemen dari berbagai benua.

Direktur Eksekutif INFIDSugeng Bahagijo, menyatakan dengan kewenangan yang ada di parlemen Indonesia dan negara-negara lain, tentu memiliki peran kunci dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

Menurut Sugeng Bahagijo, dalam elisnya yang diterima wartawan di Bali, Kamis (7/9), terdapat dua ukuran untuk menilai peran parlemen yang efektif yakni mengatasi defisit pendanaan dan mengatasi defisit kualitas pemerintah (quality of government), yaitu pemerintah yang non-diskriminatif dan melindungi semua, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan.

Kapasitas pemerintah yang imparsial dan efektif sangat diperlukan untuk mendeliver tujuan dan target SDGs, katanya.

Sebagaimana diketahui, tiap tahun untuk mencapai SDGs dibutuhkan total dana 7-8 triliun USD, sementara dana publik (pemerintah) diperkirakan hanya sebesar 1 triliun USD. Sedang negara-negara berkembang dan miskin memiliki kapasitas dan kualitas yang rendah,termasuk tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok minoritas.

Sementara Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menyatakan pertemuan  Parlemen Dunia di Nusa Dua, Bali ini harus menjadi bukti nyata kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs di tingkat global.
Parlemen juga harus berkomitmen untuk melaksanakan hasil dari pertemuan dua hari yang dituangkan dalam Bali Declaration.

Sedangkan Misiyah, Direktur Eksekutif Institute KAPAL Perempuan menyampaikan isu gender menjadi isu bersama berbagai negara diantara isu-isu penting lainnya yaitu perdamaian, penghapusan kemiskinan dan lingkungan hidup.

Dia berharap parlemen untuk bersungguh-sungguh memastikan kebijakan-kebijakan dan penganggaran yang mengutamakan gender di semua tujuan SDGs.

Hamong Santono, Senior Program Officer SDGs INFID menganjurkan dua langkah kepada Parlemen Indonesia.
Pertama, Parlemen Indonesia bersama pemerintah menghitung pendanaan untuk mencapai sebagaian atau seluruh target SDGs  hingga tahun 2030. Kedua, mempercepat penyusunan rencana aksi dan peta jalan SDGs untuk Indonesia, khususnya prioritas untuk terorisme, konflik dan pemerintahan yang terbuka, sesuai Tujuan 16 SDGs. (aya)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>