Kekejaman Myanmar Seperti Teroris Terorganisir

      Tidak ada Komentar

rahmadMassa Menggelar Aksi Solidaritas Untuk Etnis Rohingya melakukan long march dari Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah menuju bundaran Jl. Jenderal Sudirman, Rabu (6/9). Di Kota Tanjungbalai ( Repro/ WSP/Rahmad F Siregar/B )

* Ratusan Umat Islam Gelar Aksi Solidaritas Rohingya

KISARAN ( Berita ) : Penindasan dan pengusiran Muslim Rohingya dinilai sebagai tindakan teroris yang terorginisir, sehingga diperlukan perhatian dunia untuk melindungi kelompok minoritas.

Hal itu diungkapkan KetuaMUI Asahan Salman Abdullah Tanjung saat berbincang dengan Wartawan, Rabu (6/9). Dia mengatakan, sampai saat ini Pemerintah Myanmar tidak serius dalam menyelesaikan konflik di dalam negaranya.

Bahkan aksi militer ikut terlibat dalam penindasan itu.“Aksi penindasan itu seperti aksi teroris yang terorganisir,bahkan lebih kejam lagi. Bukan saja menakut-nakuti, bahkan ikut menindas sampai pembunuhan,” jelasnya.

Ketua MUI juga menilai penindasan terhadap Muslim Rohingya terkait masalah agama. Bila ada orang atau tokoh public yang menganggap masalah itu tidak berkaitan dengan agama, hal itu sangat disayangkan.“

Kita berharap Pemerintah Indonesia bisa ikut berperan dalam masalah ini, dan membawanya agar dibahas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),karena dalam aksi itu ada indikasi pelanggaran HAM,”tambahnya.

Ketua MUI berharap bila terbukti adanya pelanggaran HAM kepada Muslim Rohingya, maka Nobel Perdamaian yang didapat pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, harus dicabut.

Sebagai bentuk solidaritas,Ketua MUI berencana akan melakukan aksi doa bersama dan penggalangan dana untuk membantu Muslim Rohingya dan mengumpulkan seluruh masyarakat Asahan, pada Jumat (8/9) di Masjid Raya Kisaran.“ Kita mengutuk aksi itu, dan kita berharap masalah ini bisa diselesaikan sehingga penindasan bisa dihilangkan di muka bumi,” jelas Ketua MUI itu.

Tanjungbalai

Ratusan warga Kota Tanjungbalai menggelar aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingya dengan melakukan long march dari Mesjid Raya Sultan Ahmadsyah menuju bundaran Jl. Jenderal Sudirman,Rabu (6/9).

Dalam orasinya, pengunjukrasa mengutuk kekejaman Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya yang telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Perbuatan sadis junta militer itu harus dihentikan dengan cara apapun.

Pengunjukrasa juga meminta Nobel Perdamaian Aung San Su Kyi segera dicabut dan menyeretnya ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan kejahatan perang dan genosida. “Ini adalah kejahatan luar biasa, tersistematis dan dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Ini tidak bisa ditolerir oleh siapapun,” ujar orator melalui pengeras suara.

Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) Tanjungbalai membuka pendaftaran relawan jihad untuk berangkat ke Myanmar. Ketua FPI Tanjungbalai Surya Abdi Lubis mengatakan, tujuan dibukanya pendaftaran itu untuk membuka ruang bagi masyarakat yang ingin berjuang menegakkan kemanusiaan atas tindakan biadab junta militer dan pemerintah Myanmar terhadap umat Islam di sana.

Pembunuhan, pembakaran,pemerkosaan, dan pembersihan etnis ini harus dihentikan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Pria yang akrab disapa Osama ini mengimbau masyarakat Kota Tanjungbalai bersama-sama membantu etnis Rohingya yang terusir dari tanah airnya.

Dia juga berharap aksi nyata dari Pemerintah Indonesia untuk mengakhiri kekejian ini.“Kekejaman ini harus diakhiri, junta Myanmar harus diseret kepengadilan perang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar menjadi relawan jihad silakan datang ke Mesjid Raya Kota Tanjungbalai,” ujar Osama.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Tanjungbalai Zulkifli Siahaan mengutuk keras kekejian terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Pembersihan etnis ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu, namun seakan tidak ada akhirnya.

Sampai-sampai, katanya,etnis Rohingya digelari sebagai manusia perahu karena tidak ada negara yang mau menerima. Bahkan sampai ribuan nyawa melayang di atas sampan.

Kejadian ini merupakan tragedi kemanusiaan yang luar biasa.“Etnis Rohingya yang beragama Islam harus dilindungi. Pemerintah Indonesia dan dunia tidak boleh diam. Jangan cuma mengecam, namun harus berbuat nyata,” tegas Zulkifli dari Fraksi PPP tersebut.

Zulkifli juga meminta Pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik serta mengusir Dubes Myanmar dari tanah air. Hal itu bertujuan sebagai bentuk protes terhadap genosida karena tidak sesuai dengan Pancasila.

Madina

Massa dari lima lembaga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menggelar aksi solidaritas bela muslim Rohingya dengan mendatangi gedung DPRD Madina, Rabu (6/9).

Kelima lembaga ini yakni Laskar Aswaja, Gerakan Pemuda Ansor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatu lUlama Madina. Sebelumnya,massa berkumpul di MasjidAgung Nur Ala Nur, Panyabungan.

Dalam pernyataan sikapnya,massa menilai militer Myanmar tidak dibenarkan menyerang warga sipil dan mencederai hak-hak dasar muslim Rohingya. Masyarakat Madina juga mengecam segala tindak kekerasan yang mencederai nilai kemanusiaan terhadap muslim Rohingya.

Mereka mengajak seluruh kepala Negara dan pimpinan negara di dunia agar pro aktif melawan segala bentuk kekerasan guna menciptakan upaya perdamaian danharmoni.

Mendesak PBB agar segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan di Rohingya. Kemudian mendesak negara-negara ASEAN agar mengambil sikap yang kongkrit mendorong pemerintah Myanmar mengakui status kewarga-negaraan muslim Rohingya.

Terakhir, massa aksi solidaritas muslim Rohingya meminta Pemkab dan DPRD Madina menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar menerima pengungsi Rohingya untuk sementara sambil menunggu diplomasi dengan Pemerintah Myanmar. (WSP/a14/a32/a15/c14/I)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>