DDA Minta PBB Adil Terhadap Islam Dan Hukum Myanmar

      Tidak ada Komentar

BANDA ACEH ( Berita ) : Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Aceh (DDA) meminta kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) belajar adil dan berlakua dil terhadap Islam danumat Islam di seluruh dunia terutama terhadap muslim Rohingya di Myanmar.
Pasalnya, Islam itu agama resmi, sah dan diakui serta disahkan PBB sebagai salah satu agama resmi dunia. Selain itu PBB harus menghukum para pemimpin Myanmar dan Negara Myanmar serta pemuka agama Budha atas kekejamannya terhadap muslim Rohingya di Rakhine.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DDA Dr Tgk Hasanuddin Yusuf Adan, MA, MCL dalam pernyataannya menyikapi kondisi terkini yang paling buruk terhadap muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar, di Banda Aceh, Selasa (5/9).

“The General Declaration of Human Rights atau Deklarasi Umum Hak-hak Azasi manusia (DUHAM) yang disahkan PBB 1948, telah menjadi pegangan hidup dan kehidupan umat manusia seluruh dunia. Jadi siapa yang melanggar ketentuan ini sudah sepatutnya dihukum dengan hukuman berat,” kata Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan.

Ia menyebutkan, kandungan DUHAM itu diantaranya setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi (termuat dalam Pasal 3) dan tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 5), dan tak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang (Pasal 9).

Kemudian setiap orang berhak bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara serta setiap orang berhak meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya (Pasal 13). “Oleh karena itu PBB harus menegakkan poin demi poin dari pasal-pasal yang telah ditandatanganinya dalam DUHAM tersebut,”ujarnya.

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar Raniry ini menambahkan, disebabkan cukup besar kesalahan pemerintah Myanmar yang secara kenegaraan telah membantai muslim Rohingya dan melanggar pasal-pasal DUHAM itu, ia meminta PBB segera menyeret negara dan pemerintah Myanmar ke Mahkamah Internasional untuk diadili seadil-adilnya atas kesalahan pelanggaran HAM berat terhadap muslim Rohingya.

Selama ini menurutnya,PBB selalu bertindak tidak adil terhadap Islam dan umat Islam di seluruh dunia. Ia mencontohkan kasus Palestina, kasus Tolikara tahun 2015 di Indonesia, kasus muslim Rohingya selalu luput dari pengawasan PBB.

“Kalau sikap PBB terus berlaku tak adil dan mengenyampingkan HAM dalam bertindak, maka PBB dibubarkan saja d idunia ini biar umat Islam mencari kehidupan dan keadilan pada zat yang Maha Adil. Kehadiran PBB bukan sekadar tidak berlaku adil terhadap Islam dan umat Islam melainkan memojokkan Islam dan umat Islam,”cetus Tgk. Hasanuddin.

Tgk. Hasanuddin menyebutkan, Islam punya solusi hidup sendiri yang diatur dalam syariah yang dapat memberikan keamanan dan keadilan terhadap non muslim sedunia. Jika kehadiran PBB sebagai lembaga resmi dunia, maka Islam dan umat Islam tidak akan pernah mendapatkan keadilan dan keamanan dalam kehidupan dinegara mereka sendiri.(WSP/b02/I)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>