Pelantikan Pejabat Langgar PP 18/2016

      Tidak ada Komentar

*Ombudsman Panggil Plh Wali Kota P. Siantar

PEMATANGSIANTAR ( Berita ) : Pelantikan para pejabat Pemko P. Siantar tahun 2017 dinilai telah melanggar PP No.18/2016 tentang perangkat daerah. Karena itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut memanggil Plh Wali Kota P. Siantar Hefriansyah.
Informasi yang diperoleh Wartawan di lapangan, Kamis (3/8), dugaan pelanggaran itu yakni pejabat sebelumnya yang seharusnya dikukuhkan malah dinonjobkan. Ada pejabat dimutasi dan dilantik sebagai pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda.

Ada yang sebelumnya tidak menduduki jabatan, tapi dilantik dan menggeser pejabat sebelumnya. Bahkan masih banyak dugaan pelanggaran lainnya. Kabag Humas dan Protokoler Pemko P. Siantar Gilbert L. Ambarita, Kamis (3/8) menyebutkan, Plh Wali Kota didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Zainal Siahaan, Plt Kabag Hukum Heri Oktarizal memenuhi panggilan Ombudsman itu dengan mendatangi kantor Ombudsman di Jl. Majapahit, Medan, Rabu (2/8). Mereka diterima Asisten Muda Ombudsman Riki N. Hutahaean dan Tety N. Silaen serta Asisten Pratama Ombudsman Florencia S. Sipayung dan EviL. Situmorang.

Menurut Ambarita, Ombudsman mengundang Plh Wali Kota terkait pengaduan sejumlah ASN yang tidak mendapatkan jabatan. Sejumlah ASN itu menduga adanya penyalahgunaan wewenang atas penerbitan SK Wali Kota Pematangsiantar No. 821.2/335/V/Wk-Thn. 2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang pengukuhan dan pengangkatan kembali ASN dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemko P. Siantar.

Sebelum melantik pejabat struktural Pemko, Plh Wali Kota mengaku lebih dulu berkonsultasi dengan Pemprovsu dan Kemendagri. Setelah mendapat pertimbangan tertulis, baru dilaksanakan pelantikan sesuai Perda No.1/2017 tentang pembentukan perangkat daerah P.Siantar.

Perda itu ditetapkan saat Pemko P. Siantar dipimpin Pj Wali Kota Anthony Siahaan. “Segala sesuatunya kami konsultasikan lebih dulu, karena saya memahami posisi saya sebagai Plh Wali Kota. Karena itulah, segala sesuatu yang saya kerjakan atas seizin Mendagri,”kata Plh Wali Kota.

Kepala BKD menjelaskan,struktur perangkat daerah yang sudah dituangkan ke dalam Perda No.1/2017 itulah yang menjadi dasar pelaksanaan pelantikan. Saat masih dipimpin Pj Wali Kota, Perda yang merupakan turunan dari PP No. 18 tahun 2016 belum sempat diterapkan. Terkait Kadis Pariwisata Fatimah Siregar yang dipermasalahkan sebagai bekas narapidana, Plh. Wali Kota menyatakan, akan ada keputusan terkait hal itu.

Plh Wali Kota sudah pernah meminta waktu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), agar Fatimah diberi kesempatan untuk menyelesaikan lebih dahulu tugasnya membangun proyek rest area. Setelah selesai, akan dilaporkan tindak lanjut mengenai pemberhentiannya.(WSP/a30/I)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>