Negara Tidak Gawat, Perppu Ormas Belum Diperlukan

      2 Komentar

* FKUB Perekat Antar Umat Beragama

MEDAN ( Berita ) : Anggota Komisi VIII DPRRI M. Ali Taher, menilai negara saat ini tidak dalam keadaan gawat darurat. Karenanya pemerintah belum perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

“Memang pemerintah punya kewenangan melahirkan Perppu. Tapi harus dilihat lagi kepentingannya. Untuk yang ini,saya kira belum perlu, karena tidak ada hal yang mendesak sehingga Perppu itu ada,” kata M. Ali Taher MHum, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Agama Sumut, Jumat (14/7), sekaitan dengan pertemuan bersama Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Sumut terkait kerukunan umat beragama.

Lebih lanjut M. Ali Taher, menyebutkan langkah pemerintah mengeluarkan Perppu ini dinilai tergesa-gesa. “Bagi saya mungkin pemerintah agak terlalu tergesa-gesa. Alasannya sudah ada UUD 1945, kemudian Perppu itu lahir kalau ada hal yang sangat mendesak, atau negara sudah darurat. Kenyataanya kan tidak ada apa-apa. Mengapa ada Perppu?,’’ katanya.

Sangat penting

Sementara itu, terkait dengan pertemuan bersama FKUB Sumut, M Ali Taher, menilai keberadaan FKUB sangat penting sebagai perekat antar umat beragama di Sumut sehingga kondusif. “Dari pemaparan Ketua FKUB Sumut, saya menilai bahwa FKUB mampu menjadikan Sumut aman dari konflik agama. Kalaupun ada masalah yang terekspos tentang agama-agama di Sumut, ternyata lebih kepada konflik sosial. Bukan konflik agama,’’ ucapnya.

Karena itu, kata dia, Komisi VIII akan terus mendukung FKUB Sumut untuk mempersatukan umat antar agama di Sumut dengan jumlah penduduk jutaan, dengan sikap toleransi yang tinggi.

“Kami akan usulkan ke pusat, agar FKUB Sumut mendapat perhatian prioritas, terutama masalah pendanaan. Apalagi dari 33 kabupaten/kota di Sumut hanya tujuh yang punya kantor, sedangkan yang lain masih menumpang. Inikan harus dipikirkan, karena keberadaan kantor cukup penting dalam rangka mendukung program kerja keumatan dilakukan FKUB,”katanya.

Sedangkan Ketua FKUB Sumut H. Maratua Simajuntak, menyebutkan hal utama yang dilakukan dalam rangka menenangani masalah keumatan di Sumut adalah kearifan lokal. “Semua umat beragama pastilah ingin damai dalam melaksanakan ibadah.

Tidak ada ajaran agama penyebar kebencia. Jika ada masalah antar umat beragama, maka putuskanlah dengan adil, maka bagaimana kami melakukan pendekatan agar masalahnya bisa diatasi, sayapun tetap berkunjung kemasing-masing kabupaten/kota untuk mengetahui kondisi keberagaman umat dan aktivitasnya,” katanya.

Seperti kasus yang terjadi di Tanjungbalai, dijelaskan Maratua Simanjuntak, terjadi karena seorang perempuan non muslim keberatan mendengar suara azan. Akhirnya pecahlah konflik, dan sudah diselesaikan.‘’Meslipun tuntutan agar perempuan itu dihukum belum terlaksana,” katanya.(WSP/m37/I)

2 thoughts on “Negara Tidak Gawat, Perppu Ormas Belum Diperlukan

  1. Regina Fidora

    Minimal Deposit SUPER MURAH Rp.10.000,-

    Segera jadikan S1288POKER sebagai Agen Poker Pilihan Anda.

    Info Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :

    BBM : 7AC8D76B

    Reply
  2. Suzhi Mei

    Adu Ayam PW
    Terdapat Bonus Deposit 10% setiap harinya dan Cashback
    Tunggu apa lagi, DAFTARkan diri anda sekarang dan dapatkan Bonus Daily tersebut.
    Kami juga Ready for your ANDROID and IOS..
    Hubungi kami
    BBM : D89CC515
    Whatsapp : 0812-9727-2374

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>