Kegaduhan Penjaringan Perangkat Desa Palas Akibat Intervensi Bupati

      Tidak ada Komentar

LUBUK BARUMUN (Berita): Kegaduhan dan polemik ditengah-tengah masyarakat Kab. Padanglawas (Palas) atas hasil penjaringan perangkat desa khususnya di Kec. Lubuk Barumun, akibat adanya intervensi Bupati Palas H. Ali Sutan Harahap (TSO) berupa titipan peserta untuk diluluskan dan rancuhnya tahapan seleksi.

Kasi Pemerintahan Camat Kec. Lubuk Barumun, Sopwin A Daulay, menyampaikan hal itu kepada Berita, Rabu (17/5) di Pasar Latong, sesuai tindak lanjut pemberitaan sebelumnya atas dugaan adanya titipan Bupati pada penjaringan perangkat desa di Kecamatan itu yang hampir memicu gesekan antara peserta seleksi dan konflik ditengah masyarakat.

“Itulah karena adanyalah titipan itu sumber dari masalah dan kegaduhan ini, dan bagaimana mau bekerja nyaman kalau ada intervensi seperti ini. Peraturannya juga tidak jelas dan berubah-ubah,”. Ungkap Sopwin.

Katanya, titipan itu sebelumnya disampaikan ke Camat dan Sekretaris kemudian disampaikan pimpinannya itu kepadanya. “Kita buka-bukaan saja itulah kebenarannya, jadi tidak mungkinkan melawan perintah itu,”. Keluh Sopwin A Daulay.

Camat Kec. Lubuk Barumun Ridwan Saleh dan Sekcam Pardamean hingga berita ini dirilis belum bisa dimintai keterangannya terkait hal itu.

Sebelumnya, Senin (15/5) peserta seleksi dan beberapa warga desa pasar latong telah menyurati Bupati, DPRD, Pemdes dan Kepolisian untuk meminta keadilan atas permasalahan yang mereka alami. Dimana, mereka menilai tidak ada transparansi dan banyak permainan oknum di Kantor Camat yang telah menzholimi mereka.

Untuk itu, mereka meminta kepada pejabat terkait dan utamanya Bupati mendengar dan merespon tuntutan yang mereka sampaikan dan berharap adanya ujian ulang.

Pemda tidak paham Perbub 19 tahun 2017

Ketua KNPI Palas Risman Hasibuan, S.Sos. Kamis (18/5) menanggapi hal itu, menilai akar kegaduhan penjaringan tersebut dikarenakan Pemda sendiri tidak memahami Peraturan Bupati (Perbub) No. 19 tahun 2017 atas perubahan Perbub No. 21 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan teknis pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dimana, ketentuan dari Perbub tersebut dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan sepertinya terjadi multitafsir diantara Pejabat Pemda sendiri. Seperti pada tahap proses pendaftaran yang mengatur jenjang pendidikan harus memiliki Ijazah SD hingga SLTA. Namun, banyak ditemukan hampir di tiap kecamatan peserta yang hanya memiliki Ijazah SLTP diterima dan anehnya dinyatakan lulus.

Kemudian kata Risman, dalam Perbub tersebut juga dijelaskan khusus pelamar calon Bendahara desa tidak diperbolehkan yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Kades. Nyatanya, banyak bendahara yang lulus adik, paman dan bahkan istri dari kades itu sendiri.

Seterusnya, Pemda juga dinilai menyalahi mekanisme pelantikan/ pengukuhan perangkat desa yang seharusnya dilaksankan oleh Camat sesuai Perbub pada pasal 36 ayat 1. Namun, saat pengukuhan untuk wilayah Eks kecamatan Barumun dan Sosa dilantik/dikukuhkan Kepala Desa, Sosopan oleh Inspektur dan Eks Barteng dilantik/dikukuhkan oleh Asisten II Budi Utari Siregar.

Bukan hanya itu, pada proses pelantikan/pengukuhan juga seharusnya sesuai perbub pasal 36 ayat 5, bahwa pengukuhan dilakukan setelah Kades menetapkan surat keputusan pengangkatan perangkat desa. Ironisnya, masih banyak perangkat desa yang dikukuhkan tanpa ada surat ketetapan dari kades. “Kita menilai, Pemda Palas telah mengangkangi dan tidak memahami serta bingung sendiri atas Perbub tersebut,”. Ungkap Risman.

Ditambahkannya, atas kondisi itu tercium adanya aroma kepentingan petahana untuk menghadapi Pilkada 2018 mendatang. Sebab, diduga banyak peserta yang lulus merupakan titipan Bupati dan kroninya. Padahal, Pemda telah menjelaskan dalam RDP bersama DPRD dan KNPI beberapa minggu lalu, bahwa tujuan terbitnya Perbub tersebut untuk meningkatkan SDM di desa yang nyatanya jauh berbeda dari tujuan semula. “Kita sangat prihatin atas kondisi ini, sebelum kedesa alangkah baiknya Pemda yang terlebih dahulu memperbaiki SDM pejabatnya,”. Tegas Ketua KNPI. (tio).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>