DJP Sumut I Kejar 9 WP Rugikan Negara Rp 223 Miliar

      Tidak ada Komentar

wieKakanwil DJP Sumut I Mukhtar (kiri) didampingi Kabid Pelayanan, Penyuluhan dan Humas (P2 Humas) DJP Sumut I Dwi Akhmad Suryadijaya (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan pada acara Media Gathering di kantornya Jalan Sukamulia 17 A Medan Kamis (18/5) pagi. ( Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Beritra): Sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I terus mengejar sembilan wajib pajak (WP) yang dideteksi berpotensi merugikan negara hingga Rp223 miliar dengan berbagai upaya sampai upaya terakhir akan di gijzeling yakni penyanderaan.

Hal itu ditegaskan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Mukhtar kepada wartawan pada acara Media Gathering di kantornya Jalan Sukamulia 17 A Medan Kamis (18/5) pagi.

Mukhtar saat itu didampingi Kabid Pelayanan, Penyuluhan dan Humas (P2 Humas) DJP Sumut I Dwi Akhmad Suryadijaya. Juga hadir Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Sutan Siregar, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Ferizal, Kepala KPP Pratama Medan Polonia Malatas Pasaribu, Kepala KPP Pratama Medan Timur Risdawati, Kepala KPP Pratama Medan Barat Rudi P, Kepala KPP Pratama Medan Petisah H Sulaiman, Kepala KPP Pratama Lubukpakam Hamdini, Kepala KPP Pratama Medan Kota Chandra Buana, Kepala KPP Pratama Medan Belawan Mulyadi, Kabid Keberatan dan Banding Wahyu Widodo serta Kasi Bimbingan dan Penyuluhan Sony dan staf di P2Humas Sari. “Para WP yang tidak patuh dan terancam di gijzeling itu bergerak di berbagai sektor seperti sektor industri,” tegas Mukhtar.

Menurut dia, jika didalami lagi maka ditemui paling tidak ada 24-25 WP yang kurang patuh sehingga potensi kerugian negara bisa bertambah menjadi Rp500 miliar. Namun angka ini belum final, sedangkan potensi kerugian negara Rp223 miliar sudah pasti dilakukan oleh sembilan WP yang terus diproses.

Ia menyebut angka potensi kerugian itu bisa berkurang dengan sendirinya seiring dengan adanya pembayaran pajak yang terutang dibayar atau dicicil oleh sembilan WP tersebut. “Jika ada komitmen untuk mencicil saja, berarti ada kemauan dari WP tersebut untuk menjadi WP patuh. Sebab di gijzeling pun tapi kalau WP tersebut tak membayar juga maka gijzelingnya tak sukses,” katanya.

Untuk mengamankan penerimaan pajak, jelas Muhktar, pihaknya sekarang fokus kepada tindakan penegakan hukum yakni meliputi pemeriksaan, penyidikan, penagihan aktif sampai penyanderaan (gijzeling). Penyanderaan merupakan upaya terakhir. Yang penting bukan sanderanya, melainkan kepatuhannya membayar pajak.

“Sebab Kanwil DJP Sumut I juga berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya,” kata Mukhtar.

Penerimaan Pajak

Mukhtar menjelaskan sampai 17 Mei 2017, total penerimaan Kanwil DJP Sumut I mencapai Rp5,5 triliun atau 28,52 persen dari target Rp19,3 triliun. Realisasi penerimaan menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 23,97 persen.

Rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai 17 Mei 2017 telah mencapai 75,01 persen. Jumlah WP wajib SPT Tahunan adalah 367.218 terdiri dari 338.904 WP Orang Pribadi (OP) dan 28.314 WP Badan. Realisasi penerimaan SPT Tahunan sebanyak 275.460 terdiri dari 261.274 SPT Tahunan WP OP dan 14.186 SPT Tahunan WP Badan.

Mukhtar menyebut program pengampunan pajak (tax amnesty) telah berakhir. Jumlah uang tebusan yuang masuk ke kas negara dari WP di lingkungan Kanwil DJP Sumut I hampir mencapai Rp5 triliun. Total WP yang memanfaatkan program tax amnesty mencapai 54.000 orang.

Jumlah harta yang dideklarasi di dalam negeri sebanyak Rp176,4 triliun dengan total repatriasi hingga Rp3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasi di luar negeri Rp44,8 triliun. Dengan demikian total harta yang dilaporkan mencapai Rp225,1 tiliun. “Seluruh pencapaian ini tidak terlepas dari peran media,” katanya.

Sebagai mitra DJP, Mukhtar melihat kalau media telah mengkomunikasikan informasi perpajakan kepada masyarakat luas. Publikasi yang masif saat amnesti pajak dan pemberitaan mengenai berbagai kegiatan DJP, khususnya terkait tindakan penegakan hukum merupakan bentuk dukungan nyata media bagi DJP untuk mengamankan penerimaan negara.

“Ke depannya sinergi yang harmonis antara media dengan DJP akan dilakukan lebih intensif, terutama dalam rangka memberikan edukasi nperpajakan kepada masyarakat,” jelasnya.

Mukhtar juga memberikan apresiasi kepada WP yang telah memanfaatkan program amnesti pajak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan wujud nyata cinta tanah air dan bangsa. “Apresisasi juga kami berikan kepada seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta yang telah memberikan dukungan kepada DJP,” ungkap Mukhtar. (wie)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>