Kasus Ahok Picu Perpecahan Sosial

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Ahmad Taufan Damanik, menialai kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok) makin lama kian rumit. Karena bukannya menuju penyelesaian, tetapi malah makin memicu perpecahan sosial, dengan menguatnya kubu pro dan kontra.
“Persoalan hasil Pilkada tampaknya mereda dengan Anies – Sandi, menang telak atas kubu Ahok-Djarot . Tetapi kasus hukum Ahok, memicu kembali konflik dua kubu tersebut,” kata Ahmad Taufan Damanik.

Berbicara kepada Wartawan ,Senin (15/5), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan semakin hari masalah ini justru makin mencemaskan. Karena secara sosiolpolitik semakin membelah masyarakat Indonesia kedalam dua kubu pro – kontra.Yang satu memobilisasi massa dengan Aksi Bela Islam yangsangat massal beberapa kali.

Di kubu lain ada yang meng-gunakan label “Bhinneka atau Pancasila” dengan aksi festival bhinneka, budaya, aksi bunga,dan terakhir aksi lilin untuk pembebasan Ahok. Pelabelan makin meruncing karena yang satu dikonotasikan fundamentalis, intoleran, radikal, dan bahkan beberapa di antara mereka dikenakan tuduhan makar.

Tentu label negatif ini menyakitkan hati umat Islam. Sebaliknya,kelompok pro – Ahok, yang tanpa izin aksi demo bisa berlangsung hingga larut malam, bahkan dinihari .Kondisi ini, lanjut Ahmat Taufan Damanik, tentu saja semakin memanas dengan media sosial yang saling menyerang.

Kontroversi yang diperuncing dengan ribuan informasi hoax yang tiap hari berseliweran memanaskan situasi. “Sayangnya media mainstream pun tidak netral atau imparsial. Karenanya media sosial menjadi pilihan publik, terlepas informasinya akurat atau malah hoax,”katanya.

Paling unik, menurut Ahmad Taufan Damanik, adalah kedua kubu merasa dizalimi, sehingga memperkuat sentimen negatif ke pihak lawannya. Aksi yang menjurus kekerasan, seperti pengusiran Gubernur Cornelis di Aceh, mau pun yang paling akhir, aksi pengusiran Fahri Hamzah, semakin memperkeruh suasana sosiopolitik nasional.

Memang, katanya aksi itu bukan lah mewakili keseluruhan warga. Di Aceh, misalnya banyak protes atas pemgusiran tersebut, karena dinilai tidak mencerminkan nilai luhu rorang Aceh. Tapi tetap saja memperuncing permusuhan sosial di antara dua kubu.

Dia mengatakan, jika ini dibiarkan terus berlangsung,maka tidak tertutup kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka di dunia nyata, berupa kekerasan fisik yang berbau SARA.

Di sini lah saatnya Presiden Jokowi turun tangan, mengajak semua elemen menurunkan tensi politik yang memanas. Menurut Ahmad Taufan Damanik, dialog sangat diperlukan untuk mencari solusi kedepan.

Sedangka, dalam kasus putusan Ahok, semua pihak harus menghormatinya, karena fakta hukum Indonesia kita masih memiliki pasal penodaan agama, dan kelihatannya tidak akan mungkin dihapuskan dalam beberapa waktu ke depan.

Paling utama, sarannya,adalah bagaimana para tokoh politik ini menjaga perilaku mereka, tidak malah memprovokasi massa untuk ngotot dengan pilihannya sendiri dan terus – menerus melintarkan ujaran kebencian. Fakta sosial pun menunjukkan bahwa kematangan demokrasi kita masih jauh. (WSP/m49/I)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>