Tuntutan Terhadap Ahok Cederai Rasa Keadilan

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama selama satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, dinilai mencederai rasa keadilan. JPU juga dinilai tidak mencerminkan sebagai wakil negara dalam menegakan hukum.
Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Abdul Hakim Siagian, mengatakan itu Wartawan, Kamis (20/4). Dia mengomentari tuntutan ringan JPU terhadap Ahok. Abdul Hakim Siagian, mengatakan tuntutan yang disampaikan JPU tersebut penuh keragu-raguan, dan mencederai rasa keadilan umat Islam.

Karena dengan tuntutan satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun, berarti Ahok, akan bebas, alias tidak ditahan. Dia baru akan ditahan kalau melakukan tindak pidana dalam masa percobaan tersebut.

Dia menilai, makna tuntutan JPU tersebut penuh keragu-raguan. Padahal dalam tuntutan, perbuatan Ahok, terbukti dengan didukung keterangan saksi dan bukti. Bahkan perbuatannya itu menimbulkan keresahan di masayaratakat.

“Kok kemudian tuntutan JPU jadi tidak tegas, alias ragu-ragu. Ada apa ini?’’ Sebutnya Kata Abdul Hakim Siagian, JPU pantas menuntut Ahok,dengan dua pasal sekaligus. Yakni 156 KUHP dan 156a KUHP.

Bukan alternatif antara 156 dan 156a. Dia menjelaskan, Pasal 156 KUHP ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara, sementara Pasal 156a KUHP ancaman hukuman maksimalnya lima tahun pernjara. Jika digabung, maka ancaman hukuman maksimal untuk Ahok, menjadi enam tahun delapan bulan penjara.

Namun anehnya, kata Abdul Hakim Siagian, ketika tiba di babak final, JPU malah ragu.“Bila ragu, sebenarnya lebih baik mereka (JPU) menuntut bebas, walaupun katanya terbukti dan bahkan meyakinkan. Inilah paradoksinya,” sebutnya.

Tuntutan itu, menurut Hakim Siagian, sangat tidak adil. Apa lagi bila dilihat dengan seksama kasusnya dan hubungannya dengan kasus-kasus yang sama lainnya. Di sisi lain, jaksa mengatakan perbuatan terdawa Ahok, ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan tidak ada alasan pemaaf dan pengecualian.

Dia mendesak berbagai pihak yang konsern pada penegakan hukum, khususnya lembaga-lembaga pengawas, baik internal dan eksternal, segera turun untuk memeriksa jalannya perkara ini keberbagai fokus.

Salah satunya jaksa, untuk memastikan ketaatan pada kode etik dan atau indikasi pelanggaran lain misalnya prinsip-prinsip profesionalime dan atau lainnya.“Kajian kritis tentang tuntutan kasus ini merupakan pintu masuk untuk agar diperoleh kejelasan dapat dipertanggung jawabkan. Ini perlu cepat dan segera untuk menjawab goncangan atas tuntutan itu,” ucapnya.

Apalagi, lanjutnya, cukup banyak keanehan dalam perkara ini sejak dari awal. Dimulai dari kasat mata kekuasaan ‘melindungi’ Ahok, dengan berbagaicara. Bahkan sangat mencolok adalah campur tangan politik, pengaruh dan peran kuasa melindungi. Kemudian melahirkan bersatunya umat menuntut keadilan dan tegaknya hukum,mulaisnya.

Sekarang, kata Abdul Hakim Siagian, tercium pula kompromi untuk membebaskan Ahok. ‘’Sungguh-sungguh ini konspirasi tak beadab dari oknum-oknum dari berbagai lembaga resmi yang punya otoritas,’’ sebutnya.

Kata Abdul Hakim, inilah ironi penegakan hukum dari terdakwa Ahok, yang sangat menjijikkan itu. Hukum jadi alat melundungi kepentingan dan tajam menghunjam lawan.

Ke depan, kata Abdul Hakim, masih ada agenda berikutnya pledoi (pembelaan) dari terdakwa, yang kemudian akan lahirnya putusan hakim. Karena itu, dia mendesak mendesak agar majelis hakim waspada, cermat dan objektif dalam mempertimbangkan bukti-bukti serta melihat rasa keadilan rakyat yang tergoncang akibat perbuatan Ahok,ini sehingga dapat memutuskan dengan adil. (WSP/m49/I)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>