Kasus Penistaan Agama Bentuk Kegagalan Pemerintah Tegakkan Hukum

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : Kasus penistaan agama yang terus terjadi merupakan bentuk kegagalan pemerintah menegakkan hukum secara adil. Pengabaian penegakan hukum, khsusnya dalam kasus penistaan agama akan berdampak sangat luas. Kegaduhan dapat berlarut-larut, hingga menimbulkan konflik.

Pakar Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Abdul Hakim Siagian, mengatakan itu kepada Wartawan, Senin (17/4). Dia menanggapi pemberitaan tentang seorang pengusaha café berinisial AH, dilaporkan ke Polrestabes Medan, karena diduga melakukan penistaan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW di dalam akun facebook nya.

Abdul Hakim Siagian, menyebutkan jika hukum tidak ditegakkan secara berkeadilan, kasus penistaan agama tidak akan pernah hilang di negeri ini. “Jika hukum tidak ditegakkan, kasus dugaan penistaan agama akan ada lagi,” ujarnya.

Kata Hakim Siagian, tidak tertutup kemungkinan, pelaku berani melakukan penistaan agama di facebooknya karena bercermin kepada kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dimana dalam kasus itu, Ahok sudah jelas-jelas menistakan agama, namun aparat penegak hukum sangat kesulitan menahannya. “Sedangkan dalam kasus Lia Edden, Ahmad Mursadek, dan Permadi, mereka langsung ditahan tanpa melalui persidangan,” katanya.

Boleh dikatakan, sebutnya, kasus Ahok, menjadi peman-cing munculnya kasus lain. Karena penegakan hukum tidak tegas dan lugas, orang-orang menjadi tidak takut. Sementara di sisi lain, inilah potret realita kondisi SARA di negeri ini, yang menurutnya sudah sangat rawan, dan tinggal menunggu pecahnya saja.

“Karena itu, kita desak Poldasu cepat menangkap dan tegas menegakkan hukum atas dugaan munculnya Ahok-Ahok baru .Jika hukum tidak ditegakkan, bisa terjadi instabilitas nasional yang rumit, huru-hara di mana-mana, yang merugikan bangsa dan negara secara luas,” kata Hakim Siagian.

Kesabaran Terbatas

Sementara itu, di tepat ter-pisah, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Prof. Dr. H. Hasan Bakti Nasution, pemerintah merespon cepat kasus penistaan agama. Salah satunya dengan segera menangkap pelaku. Jangan lagi beradilih kesana-kemari yang ujung-ujungnya terkesan melindungi pelaku.

Dia mengingatkan, jangan mempermaikan hukum untuk memuluskan kepentingan politik. Pemerintah harus memahami bahwa umat Islam sebagai mayoritas yang terus dihina, punya batas kesabaran. ‘’Jadi jangan main-main dengan rakyat, dan jangan membodohi serta mempermainkan rakyat,’’ kata Hasan Bakti Nasution.

Jika hukum dipermainkan dan dijadikan alat oleh negara, menurut Hasan Bakti, itu menadakan telah terjadi kemunduran di Indonesia, bahkan akan memicu lahirnya hukum rimba. Selain itu, rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah. “Jika ini yang terjadi, maka legalitas pemerintah akan hilang,” ucapnya.

Dia tidak membantah, pe-merintah sangat terkesan melin-dungi Ahok, dalam kasus penis-tiaan agama yang dilakukannya. Pemerintah, kata Hasan Bakti, terkesan sulit meneggakan hukum dan aturan kepada Ahok. Hal ini dirasakan publik, sehingga membuat orang lain berani melakukan serupa. Padahal, dia tidak tahu, akibat ulahnya itu bisa memicu konflik besar.

“Kalau hukum terus begini, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin luntur. Rakyat akan tak percaya lagi kepada institusi hukum dan politik hukum dipertontonkan pemerintah sekarang ini.  Jika kecenderungan ini tidak diatasi dan dibiarkan, maka berpotensi menimbulkan konflik yang besar. Kalau hukum hancur, maka bangsa ini juga akan ikut berantakan,” tegasnya. (WSP/m49/I)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>