BPK Laporkan 5.810 Temuan Ke Presiden

      Tidak ada Komentar

BPKPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menkopolhukam Wiranto (keempat kanan), Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan (kedua kanan), dan Seskab Pramono Anung (kanan) menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 dari pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4). BPK melaporkan sebanyak 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun. (ant/Puspa Perwitasari )

Jakarta ( Berita ) : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaporkan 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun kepada Presiden Joko Widodo.

Temuan itu diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 yang disampaikan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin [17/4].

Pada kesempatan itu Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Harry kepada Presiden mengatakan dari semua permasalahan sebanyak 18 persen permasalahan terletak pada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 82 persen merupakan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang nilainya Rp19,48 triliun.

“Dari ketidakpatuhan itu permasalahan ada yang berdampak finansial ada 32 persen senilai Rp12,59 triliun yang rinciannya adalah yang jelas-jelas merugikan negara sebanyak 1.205 temuan senilai Rp 1,37 triliun atau 61 persen dan 329 potensi kerugian negara sebesar 17 persen yang nilainya lebih besar Rp 6,55 triliun,” katanya.

Dan ketiga yaitu sebesar 22 persen atau sebanyak 434 kekurangan penerimaan yang nilainya sebesar Rp 4,66 triliun. “Dari permasalahan yang kita ungkap di laporan ini ada tiga permasalahan,” katanya.

Pertama soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai dimana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai. “Karena ada 155 Pemerintah Daerah yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional,” katanya.

Hal kedua yakni soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat belum diatur sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Ketiga yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp 538,13 miliar. Selain itu Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp 117,70 miliar.

Segera Tindak Lanjuti Temuan BPK

Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terutama yang menyangkut potensi kerugian negara dalam jumlah besar.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin [17/4] , menerima laporan yang terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 yang disampaikan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz.

“Bapak Presiden segera menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan BPK karena beliau memang menginginkan pemerintahan ini secara transparan, kredibel kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendampingi Presiden dalam pertemuan itu bersama Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Polhukam Wiranto.

Pramono mencontohkan, Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait dan kepada Menteri Koordinator untuk segera menindaklanjuti dan menyeelesaikan permasalahan yang menjadi temuan BPK di kementerian/lembaga tertentu.

Selain itu, besar harapan Presiden ke depan agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kinerja keuangan seluruh instansi, termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) terus meningkat.

“Dan memang harapannya adalah dari waktu ke waktu, misalnya, sebagai contoh WTP untuk pemda dulu sekitar 46-47 persen sekarang sudah naik menjadi 58 persen, tetapi itupun Presiden tetap mengharapkan ditingkatkan termasuk Kementerian/Lembaga. Dengan demikian transparansi itu menjadi kata kunci perbaikan pemerintahan,” tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI).

Selain itu ada 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 19,48 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis kepada Presiden RI Joko Widodo, mengatakan IHPS II Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016.

LHP tersebut meliputi 81 LHP (13 persen) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81 persen) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6 persen) pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 9 LHP (1 persen) keuangan, 316 LHP (53 persen) kinerja, dan 279 LHP (46 persen) dengan tujuan tertentu (PDTT).

Hasil pemeriksaan BPK yang signifikan pada semester II Tahun 2016 adalah terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain bahwa WP Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.

Selain itu, Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.

Terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP, permasalahan yang perlu mendapai perhatian adalah piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesai Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Temuan lainnya adalah tentang pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa Barang Milik Negara pada Perguruan Tinggi Agama Negeri belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

IHPS Tahun 2016 juga memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak 2005 sampai dengan 2016, BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp241,71 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan Periode 2015-2016 tela itindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran uang ke kas negara/daerah sebesar Rp70,19 triliun.

Dari entitas yang diperiksa BPK selama 2016, terdapat 10 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama.

Sepuluh entitas tersebut adalah Dewan Ketahan asional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanam Modal, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima, dan Pemkab Lamandau. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>