Sidang Ahok Ditunda, Sandiwara Aparat Untuk Kepentingan Politik Ahok

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : Sidang pembacaan tuntutan terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang harusnya digelar, Selasa (11/4), batal dilaksanakan. Hal ini mendapat kecaman dari banyak pihak yang merindukan keadilan. Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum (JPU) ternoda oleh penundaan ini.

Pakar Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Abdul Hakim Siagian, menyebutkan alasan penundaan sidang hari itu mengecewakan publik. Terlebih lagi alasannya karena JPU belum siap merumuskan berita acara penututannya.

Penundaan sidang hingga Kamis (20/4), dengan alasan JPU belum siap, mengecewakan publik, khususnya umat Islam. Patut diduga, sandiwara antara aparat penegak hukum mulai terasa untuk kepentingan politik Ahok,’’ kata Abdul Hakim Siagian.

Diakuinya, dari sejak awal kasus ini digelar, telah banyak diwarnai dengan sandiwara. Begitu juga dengan peristiwa Selasa, menurut Abdul Hakim, sudah banyak yang menduga akan demikian adanya. Hal ini sudah dimulai dari adanya surat Kapolda Metro Jaya yang kemudian direspon persetujuan oleh Jaksa Agung. ‘’Maka klop lah sudah,” katanya.

Patut diduga, kata Abdul Hakim Siagian, penundaan ini tidak lepas dari tekanan surat Kapolda Metro Jaya tersebut. Sudah dari awal muncul beragam tafsir yang lebih banyak negatifnya pada JPU dan Polri. ‘’Filosofi yang menyebutkan ‘walaupun langit runtuh hukum tetap harus ditegakkan (fiat yustitia ruat coelum)’, tidak berlaku di sini,’’ sebutnya.

Penundaan ini, menurutnya, terindikaisi melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebab Mahkamah Agung sudah mengatur maksimal waktu tingkat pertama harus tuntas enam bulan. Perkara ini terindikasi melanggar asas dan norma itu dan sekaligus hak-hak terdakwa. Tapi anehnya, terdakwapun setuju.

Menurut Abdul Hakim Siagian, persekongkolan yang terjadi ini harus diusut. Paling tidak terhadap pelanggaran kode etik baik JPU , pengacara dan hakim. Tujuannya untuk menjawab rumor dan beragam info yang berkembang.

Kekuasaan Besar

Lebih lanjut, dikatakan Abdul Hakim Siagian, dengan diundurnya sidang ini, maka sangat sulit dipercaya jika kasus tidak diintervensi oleh kekuatan besar. Ini merupakan bukti kekalahan hukum pada saat berkait dengan politik dan kekuasaan.

“Kasus Ahok, ini tak hanya menggoncang dunia hukum kita, sekaligus juga ujian atas nama negara hukum. Agar hal miring tidak mengalir deras, maka JPU harus membuktikan komitmennya nanti menuntut terdakwa Ahok, maksimal yakni 5 tahun penjara. Karena hal itu tepat dan adil, serta berlaku sama dalam berbagai kasus yang sudah ada sebelumnya,” kata Hakim Siagian.

Lebih jauh, katanya, kejaksaan harus profesional menangani kasus ini. Pasalnya, Korps Adhyaksa ini tengah menjadi sorotan atas penundaan sidang tersebut. “Saya harap Kejaksaan lebih profesional agar dipercaya oleh publik. Kejaksaan harus menunjukan keseriusan dalam kemampuannya menuntaskan kasus penistaan agama ini,” tambahnya. (WSP/m49/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>