Laporan Gratifikasi Hadiah Dari Raja Salman

      Tidak ada Komentar

PedangPetugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah barang pemberian Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud beberapa waktu lalu saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3). KPK menerima pelaporan gratifikasi dari sejumlah pejabat negara antara lain kapolri, menteri, dan gubernur yang menerima cendera mata atau hadiah pemberian dari Raja Salman selama melakukan kunjungan di Indonesia. (ant/Reno Esnir )

Jakarta ( Berita ) : Direktorat Gratifikasi KPK membeberkan laporan penerimaan hadiah (gratifikasi) oleh sejumlah pejabat negara yang diperoleh dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud.
Pemberian yang dilaporkan adalah dua buah pedang berwarna keemasan, sebilah belati, satu set aksesoris yang terdiri dari jam tangan Rolex Sky-Dweller, jam meja Rolex-Desk Clock 8235, manset emas merek chopard, pulpen emas merek chopard, dan tasbih.

HadiahPetugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sejumlah barang pemberian Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud beberapa waktu lalu saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/3). KPK menerima pelaporan gratifikasi dari sejumlah pejabat negara antara lain kapolri, menteri, dan gubernur yang menerima cendera mata atau hadiah pemberian dari Raja Salman selama melakukan kunjungan di Indonesia. (ant/Reno Esnir )

Kemudian satu set aksesoris yang terdiri dari jam tangan Mouawad Grande Ellipse, cincin emas 18 karat bertahtakan satu princess cut diamond 3.120 cts (carats) dan 16 white diamonds 1.395 cts, manset bertahtakan satu princess cut diamond 2.130 cts, rectagle cut diamond 2.140 cts dan 32 white diamond 2.536cts; ballpoint merk Mouawad dan tasbih hitam.

“Gratifikasi yang dilaporkan pada 7-15 Maret. Pertama dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian pada 7 Maret, dan terakhir kemarin. Ada beberapa barang yang cukup menarik. Kami mengapresiasi para pelapor karena hanya dengan integritas dan kejujuranlah mereka melaporkan gratifikasi,” kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono di gedung KPK Jakarta, Kamis [16/3].

Giri pun mengapresiasi Kerajaan Arab Saudi yang ingin membina hubungan baik dengan Indonesia dan memberikan cinderamata kepada para pejabat pemerintah. “Jadi kadang pemberian ini menjadi budaya dan memang ini tidak bisa kita tolak.

Namun demikian kita punya UU Pemberantasan Tipikor yang mengatur hadiah yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri apabila terkait dengan jabatan bisa dianggap suap. Jadi kita akan klarifikasi, menganalisa apakah hal tersebut,” tambah Giri.

Ia pun menghimbau kepada semua pihak yang menerima barang serupa dan relatif mewah untuk melaporkan kepada KPK karena ada risiko pidana dalam penerimaan tersebut meski pemberi tidak memiliki niat apapun untuk pengaruhi keputusan penerima hadiah. “Dari sisi penerima, tidak dilaporkan selama 30 hari kerja, dianggap suap,” tambah Giri.

Giri pun mengaku masih butuh waktu untuk menghitung total nilai gratifikasi yang dilaporkan tersebut. “Kita tidak bisa menyampaikan angka yang definitif. Karena harus mengecek apakah benar emas atau tidak, kita butuh waktu untuk memastikan harga ini berapa. Beberapa cincin cukup besar dan manset 2 buah, dengan kualitas 2,1 karat dan kualitas yang lumayan mahal,” papar Giri.

Barang-barang yang ditunjukkan KPK itu berasal dari tiga orang menteri, seorang gubernur dan Kapolri. “Barang-barang ini kami tunjukkan sebagai pembelajaran sekaligus mengingatkan kalau ada penyelenggara negera lain yang belum melaporkan agar segera melaporkan dan nama pelapor tidak disebutkan di sini kecuali pelapor yang bersangkutan sudah setuju dan bahkan sudah mengungkap ke publik karena ini standar yang berlaku di direktorat gratifikasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Bagi mereka yang terbukti menerima gratifikasi terancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>