Alat Bukti Nyatakan Ahok Lakukan Penodaan Alquran

      Tidak ada Komentar

MEDAN ( Berita ) : Pakar Hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Abdul Hakim Siagian, menilai jaksa yang menuntut Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak ragu menggunakan pasal untuk mendakwanya.

Alat bukti dan konten pada rekaman sudah cukup kuat dijadikan sebagai bukti bahwa Ahok, melakukan penodaan atas isi Alquran Surat Al- Maidah ayat 51. Abdul Hakim Siagian, mengatakan itu menjawab pertanyaan Wartawan , Rabu (15/3),terkait dengan pertanyaan yang menyebutkan Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono, ragu-ragu menggunakan pasal alternatif untuk mendakwa Ahok, dalam siding kasus penodaan agama, Selasa (14/3).

Disebutkan Abdul Hakim Siagian, posisi kasus penistaan Alquran surat Al-Maidah ayat 51 ini sudah jelas terkait langsung kepada Ahok. ‘’Jadi saya lihat sudah cukup bukti untuk dikatakan sebagai penodaan isi ajaran Islam dalam Alquran surat Al-Maidah 51,” sebutnya.

Karena itu, kata Abdul Hakim Siagian, JPU bukan ragu dalam membuat dakwaan. Bahkan dia melihat dakwaan JPU sangat strong menjerat terdakwa. Sebelum menanggapi keterangan saksi ahli yang dihadir terdakwa,kata Abdul Hakim, perlu diketahui saksi dan ahli harus memberikan keterangan secara objektif, bukan subjektif. Dia menguraikan, definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menanggapi keterangan ahli Prof. Edward Omar Sharif,yang disampaikan pada persidangan terdakwa Ahok, Abdul Hakim Siagian, mengatakan bahwa dalam BAP poin 12 yang bersangkutan menyatakan unsur niat penistaan agama oleh Ahok, sudah terpenuhi berdasarkan video dan buku Ahok, berjudul Merubah Indonesia.

‘’Namun, yang bersangkutan tidak jadi dihadirkan oleh JPU dipersidangan. Pada saat pembuktian dari terdakwa Ahok, diberi kesempatan, pengacara Ahok, minta Prof. Edward untuk hadir sebagai saksi ahli versi Ahok, yang pastilah meringankannya (a de charge), sedangkan versi JPU disebut saksi/ahli acharge,’’ katanya.

Karena Prof. Edward, bersedia maka pantas jika JPU menolak dengan alasan kurang etis, walaupun akhirnya hakim memberikan kesempatan kepada Prof. Edward. ‘’Kemudian dalam keterangannya, ahli ini mengatakan JPU ragu-ragu dalam membuat dakwaan, karena menggunakan dakwaan alternatif,’’ kata Abdul Hakim Siagian.Tentang hal itu, menurutnya ahli telah menonjolkan pandangan subjektifnya.

Karena berbicara tentang dakwaan dan bentuknya secara teoritis, ada yang membagi tiga dan ada membagi empat jenis. Yakni, dakwaan tunggal, alternatif,kumulatif dan subsidairitas (bersusun lapis).
Kata Abdul Hakim, dalam memilih bentuk dakwaan alternatif, merupakan pilihan strategi (siasat) JPU dalam menangani perkara. Jadi, bila ahli tersebut menyatakan pilihan alternatif karena ragu-ragu, maka hal itu juga pendapat subjektif.

Ahli terkesan dipaksakan untuk memenuhi target untuk meringankan Ahok. Ppadahal sebelumnya Prof. Edward, ini adalah dipihak yang memberatkan Ahok.“ Jadi jelas sikap tidak konsisten ahli lebih tepat disebut plintat-plintut, atau ahli bersaksi yang demikian itu sangat beralasan bila keterangan ditolak oleh hakim. Karena bukan malah membuat terang suatu perk-ra, malah membuat kabur dan tak jelas,’’ sebutnya. (WSP/m49/C)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>