Terkait Tuntutan Warga 6 Kecamatan Cabut Izin PT SSL

      Tidak ada Komentar

*Pemda Palas Minta Warga Bersabar

 SIBUHUAN (Berita): Terkait tuntutan ribuan warga dari 6 Kecamatan, yakni Sosa, Hutaraja Tinggi, Lubuk Barumun, Huristak, Barumun Tengah dan Kecamatan Aeknabara Barumun baru – baru ini yang mendesak Pemerintah Daerah Kab. Padanglawas (Pemkab Palas) mencabut Izin PT SSL, Kabag Administrasi Pemerintahan Palas Harjusli Fahri Siregar, SSTP.M.Si meminta warga bersabar dulu.

“Untuk rapat lanjutan proses tuntutan warga itu, kita meminta bersabar dulu. Sebab, Pemda saat ini disibukkan urusan pemerintahan yang harus segera diselesaikan,”. Ungkap Harjusli Fahri Siregar kepada Berita, Jumat (6/1) di Sibuhuan.

Katanya, memang dalam hasil dialog bersama sebelumnya akan dilaksankan rapat lanjutan dalam mencari solusi penyelesaian sengketa warga dengan pihak PT SSL. Namun, Pemda saat ini tengah disibukkan proses penyusunan anggaran daerah dan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tuntutan pemerintah dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang sudah mendesak. “Setelah proses tersebut selesai, dalam waktu dekat baru mengarah ke tuntutan warga,”. Jelasnya.

Kemudian, terkait dugaan adanya aktivitas pihak PT SSL yang telah melanggar kesepakatan yang disampaikan Bupati Palas H.Ali Sutan Harahap (TSO) secara langsung melalui celuler kepada Pimpinan Perusahaan dalam rapat sebelumnya.

Bahwa, program penanaman padi gogo di areal Perusahaan untuk sementara harus dihentikan selama proses musyawarah berlangsung. Harjusli mengatakan tidak mengetahui tentang hal itu dan yang bisa memberikan keterangan adalah Kadis Pertanian. “Masalah itu Pemda belum mengetahui dan belum ada kordinasi dari pihak terkait, serta yang lebih tahu adalah dinas pertanian”. Ungkapnya.

Harjusli juga menegaskan, Pemda Palas hingga saat ini belum mengetahui secara resmi arealnya yang mana saja. Sehingga tidak mungkin melaksanakan program tersebut sebelum arealnya kondusif. Sementara itu, baik areal penanaman padi dan zona wilayah yang disengketakan yang lebih mengetahui adalah Dinas Kehutanan yang saat ini sudah kembali ke Provinsi.

“Sekali lagi diharapkan warga bersabar, ini kan sedang proses penyusunan struktur yang baru semua dan jelas berkaitan erat dengan tuntutan warga. Selesai nanti tentu akan memudahkan proses penyelesaian tuntutan warga,”. Terangnya. (tio)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>