FPKS Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Kenaikan TDL

      Tidak ada Komentar

Jakarta ( Berita ) : Fraksi PKS di DPR menyatakan keberatan dan meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik pada awal tahun 2017 dengan menimbang kondisi riil masyarakat saat ini dalam kondisi ekonomi yang sulit, kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini.
“Sikap Fraksi PKS konsisten dengan pandangan Fraksi saat pembahasan RAPBN 2017. Fraksi PKS menilai dari berbagai indikator ekonomi dan kesejahteraan, rakyat masih sulit secara ekonomi, angka pengangguran masih tinggi, sementara daya beli masyarakat masih rendah,” katanya di Jakarta, Kamis [05/1].

Dia mengatakan dengan melihat realitas di masyarakat saat ini, tidak bijak jika pemerintah menambah beban ekonomi rakyat dengan menaikkan harga BBM dan TDL. Untuk itu menurut Jazuli, Fraksi PKS meminta Presiden untuk membatalkan atau menunda kenaikan harga BBM dan TDL karena hal ini akan menambah kesulitan dan penderitaan rakyat khususnya rakyat kecil.

“Saya menyarankan agar Pemerintah fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental kesejahteraan rakyat sebelum mengambil kebijakan penaikan harga-harga,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR itu menilai seharusnya pemerintah aktif menciptakan lapangan kerja dulu agar pengangguran bisa dikurangi drastis dan daya beli masyarakat meningkat signifikan.

Setelah itu menurut dia, baru kalau mau menaikan BBM dan TDL pun rakyat tidak akan terlalu terpukul dan terbebani karena kalau diterapkan dalam kondisi ekonomi rakyat yang sulit saat ini, jelas ini akan menjadi “kado pahit” tahun baru 2017.

Penaikan harga BBM mulai berlaku Kamis (5/1) untuk semua jenis BBM dengan nilai kenaikan Rp300 per liter di semua daerah. Sementara penaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) telah berlaku lebih dulu mulai 1 Januari 2017 lalu.

Terkait TDL, terdapat penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA. Golongan tarif ini dahulu merupakan golongan tarif R-1/900 VA. Akibatnya sebanyak 18,9 juta pelanggan listrik 900 VA yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) akan mengalami pencabutan subsidi secara bertahap mulai 1 Januari 2017. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>