Bawaslu Lapor Gubsu Lambannya Pencairan Anggaran Panwas Pilkada

      Tidak ada Komentar

bawalsuGubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi menerima pengawasan tahapan Pilkada 2017-2018 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut di kantor Gubsu, Medan, Kamis (5/1). ( beritasore/suef)

MEDAN ( Berita ) : Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi menerima laporan tentang penyelenggaraan pengawasan tahapan Pilkada 2017-2018 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut di kantor Gubsu, Medan, Kamis (5/1).
Ketua Bawaslu Sumut Syafrida P Rasahan melaporkan lambannya proses pencairan anggaran pengawasan Pilkada di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang langsung direspon Gubsu Erry dengan menelpon Pj Bupati Tapanuli Tengah Bukit Tambunan.

Selain mempertanyakan soal anggaran tersebut, Gubsu juga meminta agar anggaran Panwas yang telah dianggarkan segera dicairkan agar pelaksanaan pilkada berjalan maksimal.

“Saya sudah perintahkan kepada Bupati agar dana tersebut segera dicairkan. Kebetulan anggarannya telah disahkan di APBD 2017. Tinggal menunggu evaluasi dan kita harapkan segera dicairkan,” sebut Gubsu.

Dalam pertemuan tersebut hadir mendampingi Syafrida, Aulia Andri, Hardi Munthe, Iwan Toro, Julius Turnip SH, Windo F Utama, H Rusli Pandopatan, Widya Kusumawati dan Fahru Roni Hasibuan.

Sedangkan Gubsu Erry didampingi Plt Ka. Kesbangpolinmas Zulkifli Taufik, Plt Kabiro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu Basarin Tanjung dan Kepala Biro Perlengkapan Safruddin.

Ketua Bawaslu Sumut Safrida P Rasahan mengatakan bahwa kehadiran para pengurus Bawaslu Sumut guna melaporkan terkait persiapan Pilkada Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara pada Februari 2017 dan persiapan pilkada kabupaten/kota serta 1 Provinsi pada tahun 2018 yang akan datang.

Disampaikannya, saat ini Panwaslu Kabupaten Tapteng sampai ke level kelurahan sudah 4 bulan belum menerima honor. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kinerja Panwas. Karena dari Rp8 miliar dana yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2016 baru cair sekitar Rp2 miliar.

Untuk itu Syafrida mengharapkan agar sisa dana tersebut dapat dicairkan di awal Januari 2017 agar pelaksanaan Pilkada tersebut dapat berjalan dengan lancar. “Sementara untuk dana KPU sudah dialokasikan sekira 60 persen dari dana yang telah dianggarkan,” ujar Syafrida.

Dalam kesempatan tersbut Syafrida juga menyampaikan perkembangan terkini di Tebingtinggi. Untuk kota Tebingtinggi menurut Syafrida yang perlu menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi. Karena pihaknya khawatir tingkat partisipasi di Tebingtinggi rendah karena hanya memiliki calon tunggal.

“Diharapkan Pemprovsu dapat membantu agar tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dalam pilkada tersebut dapat meningkat. Jangan sampai terjadi seperti di Kota Medan pada pilkada yang lalu,” cetusnya.

Kemudian Syafrida juga menyampaikan untuk Pilkada tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara yaitu akan diikuti 8 Kabupaten/Kota ditambah 1 Provinsi. Dan dari 8 Kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mengikuti baru 2 kabupaten yang telah mengganggarkan dana Pilkada untuk Panwaslu.

Sedangkan untuk Pilgub menurutnya hingga saat ini tidak ada masalah. “Diharapkan Pemprovsu dapat mendorong kabupaten/kota yang akan mengikuti untuk dapat menganggarkan dana pilkada tersebut,”harap Syafrida.(suef)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>