Pentingnya Realisasi Perda Olahraga Sumatera Utara

      Tidak ada Komentar

profProf Dr Agung Sunarno MPd

Payung hukum pembinaan olahraga di Indonesia sesungguhnya sudah sangat kuat. Bahkan terdapat empat Undang Undang yang mengurusi keolahragaan, yaitu UU Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasonal, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

Berdasarkan landasan hukum yang ada sebenarnya tidak ada alasan olahraga Indonesia tidak maju, lantas mengapa prestasi negeri ini seperti jalan di tempat.
Bila ukurannya prestasi SEA Games, Indonesia urutan kelima tahun 2015 di Singapura. Pada Asian Games Korea Selatan 2015 urutan 17, dan Olimpiade Brazil 2016 urutan 45.

Idealnya hasil demikian tidak terjadi apabila semua stakeholder singkron dalam menetapkan kebijakan olahraga dan cermat melihat potensi yang ada dari pusat sampai daerah.

Terdapat beberapa permasalahan krusial dalam pembangunan olahraga nasional. Di antaranya masalah pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani, pemanduan bakat dan pembibitan olahraga, dan masalah prestasi olahraga.

Untuk permasalahan yang berhubungan pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, maka langkah harus ditempuh adalah bagaimana mengupayakan langkah-langkah untuk terciptanya sistem koordinasi antar unit terkait.

Permasalahan yang berhubungan dengan pemasyarakatan olahraga dan kesegaran jasmani, langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif masyarakat agar lebih peduli dengan kegiatan olahraga dan manfaatnya. Seperti kondisi kesehatan paripurna dan dampak pengiring lainnya.

Masalah pemanduan bakat dan pembibitan olahraga, langkah yang harus ditempuh adalah bagaimana menciptakan suatu system, baik lewat jalur sekolah maupun lewat jalur prestasi olahraga dengan didukung tenaga-tenaga yang profesional dan penanganan yang terpadu

Terkait masalah prestasi olahraga, langkah yang harus ditempuh adalah meningkatkan daya saing di tingkat regional dan internasional. Berkaitan dengan disharmoni dimaksud, tentu kita tidak hanya mencari kesalahan, tetapi apa yang dapat disumbangkan agar prestasi olahraga kita dapat meningkat dan berprestasi baik secara internasional.

Kita tidak dapat pungkiri bahwa untuk membangun olahraga memerlukan pemikiran, waktu, tenaga, dana serta dukungan semua pihak, yaitu pemerintah, swasta, pembina, pelatih, dan atlet dan lainnya. Tanggung jawab pembinaan olahraga sesungguhnya bukan gawean pemerintah pusat saja, tetapi perlu melibatkan pemerintah daerah.

Pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 2005 menjelaskan tentang kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola keolahragaan yang mencakup kebijakan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan, standarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan.

Pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan stadarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan.

Pasal 34 ayat 2 berisi tentang pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang besifat nasional dan atau internasional. Pasal krusial terkait dengan kepengurusan olahraga prestasi di kabupaten/kota terutama diatur dalam pasal 40 yang menegaskan bahwa pengurus Komite Olahraga Nasional, Komite Olahraga Provinsi, Komite Olahraga Kabupaten/ Kota bersifat mandiri dan tidak terkait kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.

Pasal demi pasal yang digariskan dalam UU tersebut menjelaskan tentang aturan serta tugas dan tanggung jawab pemerintah. Baik di pusat maupun di daerah yang masing-masing mempunyai kewenangan berbeda, tetapi tujuannya sama yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui olahraga.

Lahirnya UU Nomor 3 tahun 2005 menuntut daerah meningkatkan prestasi olahraganya. Di sana ada tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, tentu berkonsekuensi terhadap bagaimana mengatur pembinaan olahraga di daerah tersebut.

Untuk mengatur pembinaan olahraga diperlukan Peraturan Daerah yang akan mampu menampung aspirasi insan-insan olahraga di daerah dan menunjukan bagaimana kemampuan daerah dalam membinanya.

Beberapa hal perlu dicermati dalam menyusun Perda Olahraga untuk menjadi pertimbangan, antara lain yang berhubungan dengan pembangunannya secara nasional dan aspek subtansialnya di daerah.

Aspek yang menjadi tantangan pembangunan olahraga nasional adalah tingginya tuntutan masyarakat terhadap prestasi. Aspek subtansial harus menjawab apa yang harus diatur dalam Perda Olahraga tersebut.

Sebagai dasar penyusunan Perda Olahraga adalah UU SKN yang mengandung 20 materi pengaturan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) berhubungan dengan keolahragaan, yaitu PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

Lalu PP Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Kejuaraan Olahraga serta PP Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga. Ke-20 materi tersebut yang menjadi pokok dalam penyusunan subtansi Perda Olahraga.

Dengan adanya Perda Olahraga, tentunya akan menjamin keberlangsungan kegiatan keolahragaan di daerah. Baik itu kegiatan olahraga bersifat event maupun multievent serta penggunaan sarana dan prasarana yang ada.

Salah satu pertimbangan lainnya tentu adanya Perda Olahraga jangan malah menghambat kegiatan olahraga di daerah dan menyebabkan olahraga tidak berkembang. Misalnya regulasi yang sangat rumit sehingga atlet-atlet harus membayar mahal latihan, begitu pula sewa sarana dan prasarana untuk melaksanakan kejuaraan.

Sudah banyak provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Perda Olahraga seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kota Depok, dan Kota Surakarta. Terbukti dengan adanya Perda Olahraga, menunjukan korelasi yang posistif terhadap kemajuan pembinaan dan kompetisi olahraga di daerah tersebut.

Dalam Perda Olahraga, apabila memungkinkan dapat ditentukan persentase dana pembinaan olahraga sesuai kajian APBD daerah demi menjamin kelangsungan dan konsistensinya.

Sebagai suatu contoh sektor pendidikan sudah dialokasikan dalam APBN dan APBD sebesar 20%. Dengan kian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang keolahragaan, sangat penting direalisasikan Perda Olahraga Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. ***** ( Penulis Guru Besar Keolahragaan Universitas Negeri Medan )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>