Pemerintah Harus Evaluasi Hukum Kewarnegaraan Indonesia

      Tidak ada Komentar

Jakarta ( Berita ) : Ahli hukum kewarganegaran dan keimigrasian Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Susy Dwi Harijanti menyatakan pemerintah harus evaluasi mengenai hukum kewarganegaraan Indonesia terkait persoalan mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar. “Beberapa isu penting perlu dianalisis lebih mendalam termasuk dwi kewarnegaraan,” kata Susy melalui keterangan tertulis di Jakarta Kamis [15/09].
Susy menyebutkan pemerintah Indonesia juga perlu mengadakan perjanjian bilateral dengan negara lain untuk mengurangi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).
Pembenahan lainnya, menurut Susy, harmonisasi antara Undang-Undang Kewarganegaraan dengan UU Keimigrasian dan seluruh peraturan pelaksanaan lainnya. “Serta berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan kewarganegaraan,” ujar dosen Unpad Bandung itu.
Pengajar bergelar PhD itu mengatakan pergantian Archandra Tahar yang menjabat Menteri ESDM selama 20 hari merupakan peristiwa mengejutkan. Alasannya, Archandra diketahui memegang paspor Amerika Serikat namun kemudian pemerintah menyatakan Archandra masih tercatat sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Bahkan Susy menuturkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat keputusan menyatakan Archandra merupakan WNI. “Kejadian Archandra penting dijadikan pembelajaran,” tutur Susy.
Diungkapkan Susy, kebijakan kewarganegaraan Indonesia terdapat beberapa asas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Beberapa asas utama yakni kewarganegaraan tunggal, kewarganegaraan ganda terbatas dan tanpa kewarganegaraan (antiapatride). Asas “Ius Sanguinis” menjadi dasar utama penetapan kewarganegaraan, sedangkan “Ius Soli” digunakan untuk menghindarkan tanpa kewarganegaraan.
Susy juga mengungkapkan muncul politik hukum baru berupa kewarganegaraan ganda terbatas untuk melindungi anak yang lahir dari pernikahan campuran.
Asas penting lainnya meliputi kepentingan nasional, perlindungan maksimal, keterbukaan, persamaan pada masalah hukum dan pemerintahan, kebenaran substantif dalam prosedur kewarganegaraan, non-diskriminatif, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan warga negara, serta publisitas dalam hal memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Terkait persoalan Archandra, Susy menganalisa pemerintah Indonesia menetapkan Archandra sebagai WNI atas dasar perlindungan maksimal dan asas antiapatride atau tanpa kewarganegaraan. “Apakah dasar itu dibenarkan ? asas perlindungan maksimal hanya berlaku bagi WNI sedangkan Archandra bukan WNI,” ulas Susy.
Argumentasi antiapatride atau tanpa status kewarganegaraan juga menurut Susy, tidak dapat diberlakukan untuk seluruh kasus namun harus berkaitan dengan kehilangan kewarganegaraan yang tidak bersinggungan ketatanegaraan. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>