Singapura Bisa Pidanakan Warga Indonesia Terkait Karhutla

      Tidak ada Komentar

Pekanbaru ( Berita ) : Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Tito Karnavian menyebutkan bahwa negara tetangga Singapura sudah ada membuat Undang-Undang yang bisa mempidanakan Warga Indonesia yang melakukan kegiatan terkait kebakaran hutan dan lahan.
“Singapura bahkan sudah membuat UU yang bisa mempidanakan warga Indonesia. Ini masalah serius bagi masyarakat Riau dan juga bagi prestise bangsa Indonesia,” katanya di Pekanbaru, Selasa [30/08].
Oleh karena itu, Riau menurutnya menjadi fokus utama disamping Kalimantan Barat dalam masalah karhutla. Kalau Kalbar tidak terlalu banyak komplain dari negara tetangga, kalau Riau masalahnya bisa sampai ke Singapura.
Karena itu, ia mengatakan Malaysia dan Singapura telah menawarkan bantuan untuk menangani karhutla di Indonesia. Namun, di satu sisi menguntungkan, tapi di sisi lain merendahkan prestis bangsa seolah-olah tidak mampu menangani sendiri.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali memanggil instansi terkait untuk duduk bersama bagaimana menangani masalah karhutla di delapan provinsi, terutama Riau dan Kalimantan Barat. Banyak instansi tingkat nasional yang terlibat diantaranya Kementrian Dalam Negeri, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mentri Koordinator Perekonomian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Panglima TNI, Polri, dan lainnya.”Memang ada permasalahan regulasi untuk anggaran pencegahan,” imbuhnya.
Dia mengharapkan koordinasi di tingkat daerah juga bisa dilakukan dengan sinergi yang kuat. Jika ada masalah yang tak bisa diselesaikan, diharapkan untuk dilempar ke atas.
“Kita sangat berharap semua pihak sungguh-sungguh melakukan inovasi. Mulai dari pencegahan, pemadaman penegakan hukum dan pemulihan. Untuk ini agar dapat dibuat program yang sistematis. Kalau tidak sinergi nanti akan ada saling melempar tanggungjawab,” ucapnya.
Dikatakannya bahwa karhutla sepanjang tahun terus menerus berlanjut sehingga banyak yang terganggu. Diantaranya penerbangan tutup, kualitas kesehatan menurun, anak sekolah tidak bisa keluar rumah, dan kerugian ekonomi lainnya.
Ingin Riau Bebas Penyelundupan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian meminta kepada jajaran Polda Riau untuk menindak tegas pelaku penyelundupan sehingga wilayah tersebut bebas dari produk ilegal.
“Saya minta Kapolda dan jajaran, selain Karhutla dan konflik sosial, masalah penyelundupan juga ditangani,” kata Jenderal Tito usai pengarahan kepada 700 personil jajaran Polda Riau di Mako Brimobda Riau, Pekanbaru, Selasa.
Menurutnya, upaya yang harus dilakukan untuk memberantas penyelundupan adalah dengan cara menutup pelabuhan-pelabuhan tikus. Sehingga para pelaku penyelundupan dapat mengimpor barang melalui pelabuhan resmi dan menghasilkan bea masuk bagi negara.
Pada prinsipnya, ia mengatakan perlu ada tindakan tegas guna mengatasi permasalahan maraknya penyelundupan tersebut.
Meski begitu, ia mengatakan bahwa perlu dicermati beberapa daerah memang membutuhkan dan bergantung barang dari luar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya langkah untuk menambah jumlah pasokan produk ke wilayah seperti diatas agar masyarakat terjamin kebutuhannya.
“Jangan sampai ini (penyelundupan) ditutup, pasokan barang dalam negeri tidak tercukupi. Karena ditempat tertentu masyarakat bergantung barang dari luar. Prinsipnya butuh tindakan tegas,” lanjutnya.
Riau merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional, Selat Malaka. Jalur perdagangan internasional itu bersentuhan langsung dengan sejumlah kabupaten dan kota yang berada di pesisir Provinsi Riau.
Di antaranya wilayah tersebut adalah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti serta Kota Dumai. Selain itu, jalur pelayaran sungai Siak yang memanjang dari Bengkalis melewati Kabupaten Siak terus menembus Kota Pekanbaru. Kondisi geografis seperti itu membuat Riau menjadi pintu masuk bagi pelaku penyelundupan.
Mayoritas barang yang diselundupkan seperti garmen, elektronik hingga sembako. Selain itu, narkoba juga kerap tertangkap masuk ke Indonesia melalui Provinsi Riau. Untuk itu, Kapolri dalam kunjungan kerjanya sejak Senin lalu (29/8) itu meminta agar jajarannya memberikan perhatian khusus untuk kejahatan tersebut. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>