Anggota DPR Duga Pengusaha Provokator Bentrok Di Medan

      Tidak ada Komentar

JAKARTA ( Berita ) : Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi’i menduga oknum pengusaha dalangdan provokator bentrok anantara anggota TNI Angkatan Udara dan masyarakat Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Medan.

Dia tidak yakin aparat TNI bertindak sendiri melawan rakyatnya karena tidak ada SOP (standart operating prosedure). Aparat TNI pasti sudah diprovokasi oleh pihak lain, yang tidak lain adalah pengusaha yang ingin mengambil alih pengusaan tanah rakyat itu.

“Jadi, aparat penegak hukum kita minta untuk menangkap pengusaha yang menjadi dalang atau provokator bentrokan antara anggota TNI Angkatan Udara dan masyarakat,” ujar Raden ketika dihubungi, Jumat (19/8).

Pengusaha ini, menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara 1 ini, ingin menguasai lahan seluas kurang lebih 260 ha yang ditempati kurang lebih 36 ribu jiwa atau 5.300 kepala keluarga dengan cara-cara melawan hukum. “Pengusaha ini berani mengadu domba rakyat dengan TNI yang mereka cintai. Mereka bahkan tidak segan-segan menistakan agama,” tambahnya.

Raden pun meminta Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo untuk menindak tegas aparat TNI yang selama ini diduga melindungi para pengusaha seperti ini. Menurutnya, belum pernah ada aparat di Sumut, khususnya di Medan yang melindungi tanah rakyat dari “perampokan” para pengusaha tersebut.

”Rakyat mendapat kesan pengusaha ini bisa bertindak sesuka hatinya karena dilindungi oleh aparat demi kepentingan bisnis. Jika rakyat minta perlindungan, aparat justru melindungi para pengusaha itu,” tandasnya.

TNI dan anggotanya sebagai pengayom masyarakat menurut Syafi’i seharusnya mau mematuhi keputusan hukum. Sengketa lahan antara TNI dan masyrakat itu sudah diputus oleh pengadilan mulai dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh masyarakat.

“Berdasarkan keputusan MA yang sudah inkracht, masyarakat Sarirejo sudah sah sebagai penggarap dan lahan yang mereka garap bukan dalam penguasaan TNI AU. Ini juga sudah sesuai dengan UU Pokok Argraria.

Oleh karena itu kalau TNI kemudiah mengalihkan hak penguasahaan lahan kepada pihak lain maka ini sudah pelanggaran hukum.TNI lahir dari rakyat untuk rakyat bukan lahir dari rakyat untuk pengusaha. Mereka dibiayai oleh rakyat,” tegasnya.

Pria yang dikenal karena doa-nya yang menggeparkan dalam Sidang Istimewa 16 Agustus 2016 lalu ini mengatakan, sikap arogansi aparat yang menganiaya masyarakat dan justru melindungi kepentingan pengusaha itu tindakan pidana maka pelaku harus dihukum.

Selain itu Raden pun meminta agar TNI membayar kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa itu.”Harus membayar biaya perobatan para korban di rumah sakit, juga para jurnalis yang sedang melakukan tugasnya yang ikut dianiaya. Kalau itu semua tidak dilakukan maka yang bertanggungjawab harus mundur dan kalau tidak mau mundur maka panglima harus mengganti mereka,” tandasnya.(WSP/aya/czal/I )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>