Archandra Jangan Jadi Pemicu Revisi Undang-Undang

      Tidak ada Komentar

Jakarta ( Berita ) : Guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia Prof Hikmahanto Juwana meminta pemerintah tidak menjadikan kasus Archandra Tahar sebagai pemicu diakomodasinya status dwi kewarganegaraan melalui revisi Undang-Undang Kewarganegaraan.
“Masalah Pak Archandra Tahar jangan menjadi ‘trigger’ untuk merevisi UU Kewarganegaraan, apalagi untuk mengakomodasi masalah dwi kewarganegaraan,” ujar Hikmahanto dalam diskusi publik bertema “Warga tanpa Negara” yang diselenggarakan lembaga penelitian PARA Syndicate di Jakarta, Jumat [19/08].
Archandra Tahar adalah orang yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, namun setelah 20 hari menjabat diberhentikan secara hormat, karena yang bersangkutan disebut-sebut berstatus dwi kewarganegaraan Indonesia-Amerika Serikat.
Seiring mencuatnya kasus Archandra, berkembang isu pemerintah akan memperbolehkan seseorang memiliki status dwi kewarganegaraan. Bagi Hikmahanto, status dwi kewarganegaraan sebaiknya hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kerumitan status kewarganegaraan, misalnya orang yang melakukan perkawinan campur atau beda negara, serta anak-anak Indonesia yang lahir di luar negeri.
Sedangkan untuk diaspora atau warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing, harus mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku guna mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya kembali.
Menurut Hikmahanto, sesuai undang-undang, untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seseorang harus bermukim selama lima tahun di Indonesia berturut-turut, atau bermukim selama 10 tahun di Indonesia secara tidak berturut-turut, atau diberikan status kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah karena yang bersangkutan dianggap telah memiliki prestasi bagi Indonesia.
Dia menilai Archandra harus menjalankan persyaratan bermukim sekurangnya lima atau 10 tahun di Indonesia jika ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali.
Archandra tidak bisa diberikan langsung status WNI, karena meski dikatakan telah berhasil menghemat 15 miliar kasus Blok Masela, namun penghematan itu dipandang baru berupa potensi, belum dapat dikatakan sebuah prestasi.
“Dalam persyaratan harus bermukim di Indonesia berturut-turut selama lima tahun atau tidak berturut-turut selama 10 tahun, tidak dijelaskan apakah bermukimnya secara yuridis atau harus secara fisik. Pak Archandra bisa menggunakan syarat itu. Jika dia punya rumah tinggal di sini sepanjang 10 tahun terakhir, dia bisa dinilai telah bermukim selama 10 tahun tidak berturut-turut,” kata dia.

Kebijakan Archandra Sebaiknya Diterbitkan Ulang
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menilai segala kebijakan yang dikeluarkan Archandra Tahar selama menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebaiknya diterbitkan ulang guna mencegah timbulnya persoalan di kemudian hari.
“Kebijakan yang dibuat pak Archandra Tahar, walau katanya sah, tapi menurut saya lebih baik diulangi oleh pak Luhut. Dari pada di kemudian hari dipermasalahkan, misalnya cacat hukum dan lain sebagainya,” ujar Hikmahanto dalam diskusi publik bertema: Warga Tanpa Negara yang diselenggarakan lembaga penelitian PARA Syndicate, di Jakarta, Jumat [19/08].
Himahanto menilai Luhut Panjaitan selaku pelaksana tugas Menteri ESDM memiliki kekuatan hukum untuk menerbitkan kebijakan menteri. Sedangkan Archandra merupakan warga negara asing yang ditunjuk sebagai menteri. Sehingga segala peraturan yang dibuatnya selama menjabat menteri, dapat dipersoalkan pihak tertentu di kemudian hari.
“Jika benar pak Archandra sudah mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara AS, maka seharusnya dia tidak memperpanjang paspor Indonesia. Maka saat menjadi menteri dia adalah warga negara asing. Kemungkinan besar kebijakan yang dibuatnya selama 20 hari sebagai Menteri ESDM akan dipersoalkan orang, karena kebijakannya tidak dikeluarkan pejabat yang sah secara formil,” jelas Hikmahanto.
Sebelumnya Presiden Jokowi memberhentikan Archandra Tahar dari jabatannya selaku Menteri ESDM karena yang bersangkutan memiliki dwi kewarganegaraan AS -Indonesia. Pemberhentian Archandra menyisakan persoalan karena yang bersangkutan di sebut-sebut sempat menerbitkan kebijakan saat menjabat sebagai menteri. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>