Kebijakan “Full Day School” Belum Tepat

      Tidak ada Komentar

Medan ( Berita ) : Anggota DPR RI Sofyan Tan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih memikirkan pembuatan kebijakan pemerataan pendidikan dibandingkan mengeluarkan wacana “full dsy School” karena dinilai belum tepat diterapkan.
“Kebijakan soal pemerataan penting mengingat persoalan pendidikan terbesar saat ini adalah jauhnya kesenjangan pendidikan antara daerah di luar pulau Jawa dan Jawa baik soal jumlah dan fasilitas,” ujarnya di Medan, Selasa [09/08] .
Menurut Sofyan Tan yang anggoa Komisi X itu, akibat terjadi kesenjangan, kualitas sumber daya manusia Indonesia berbeda-beda dengan kecenderungan di luar Jawa lebih tertinggal dan itu menyulitkan pemerintah khususnya dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang lebih baik.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa persoalan anak-anak yang tidak bersama orang tua sejak jam pulang sekolah hingga berakhirnya jam kantor merupakan persoalan di kota-kota besar seperti Jakarta.
Persoalan itu pada umumnya tidak terjadi di daerah di luar Jawa seperti Papua, Kalimantan maupun Sumatera. “Jadi belumlah tepat saatnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat kebijakan soal ‘Full Day School” itu. Jangan persoalan di satu kota besar sebagai dasar kebijakan pendidikan untuk nasional,” katanya.
Sofyan Tan menilai kebijakan itu akan menimbulkan banyak efek seperti soal siapa yang akan bertanggung jawab untuk memberi makan siang para siswa dan banyak hal lainnya. “Jika dibebankan ke orang tua, akan menjadi beban di tengah perekonomian yang juga masih sulit,” katanya.
Kalaupun anngaran pendukung kebijakan itu dibebankan ke negara, maka anggaran cukup besar di tengah banyaknya prioritas pendidikan yang lebih penting untuk ditanggung negara seperti gaji dan fasilitas guru yang dinilai belum menyejahterakan guru. Belum lagi menyangkut area dan keamanan yang harus disiapkan sekolah untuk tempat istirahat para siswa.
“Saya kira perlu dievaluasi rencana kebijakan ‘Full Day School’ itu.Apalagi banyak kebutuhan siswa yag harus mendapat perhatian besar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal prasarana sekolah seperti laboratorium,”katanya. Terkait soal rencana kebijakan itu, ujar Sofyan Tan,, Komisi X akan memanggil Menteri Muhadjir Effendy untuk mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. (ant )

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Anda dapat menggunakan tag dan atribut HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>