KPPU Tuding Indikasi Tak Sehat Kemitraan Inti – Plasma Peternakan Ayam Ras

      Comments Off

 

MEDAN (Berita): Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menuding ada indikasi tak sehat dalam pola kemitraan inti-plasma bidang usaha peternakan ayam ras yang lebih cenderung merugikan peternak. Hal itu terungkap dari rapat “Diseminasi Prinsip Perjanjian Kemitraan Pola Inti Plasma Bidang Usaha Peternakan Ayam Ras” di Hotel Grand Aston Medan Rabu (3/8).

Rapat itu dengan narasumber Anggota Komisioner KPPU Saidah Sakwan, MA, Dedy Sani Ardy- Perwakilan dari Direktorat Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi UU, Abdul Hakim Pasaribu (Ketua KPPU KPD Medan) dan moderator Maryunani S Hapsari (Kabag Pencegahan KPPU). Peserta dari kalangan peternak ayam ras selaku plasma dan perusahaan ayam ras selaku inti, juga dari Dinas Peternakan di kabupaten/kota seperti dari Langkat.

Anggota Komisioner KPPU Saidah Sakwan, MA mengatakan KPPU mendorong seluruh pola kemitraan antara inti-plasma peternakan ayam ras seharusnya menggunakan perjanjian tertulis. “Karena kalau tidak tertulis maka KPPU gak bisa melakukan law enforcement atau penegakan hukum,” tegas Saidah.

Ia menambahkan kalau tak sesuai kontrak, maka peternak bisa negosiasi atau mengadu ke KPPU. Namun kontrak dengam syarat apapun, yang penting ada penghasilannya.

Salah seorang peternak, Supardi menyebut selama ini tidak ada kepatian harga. Panen banyak tapi harga murah. Kalau peternak panen maka perusahaan inti membeli harga murah dengan alasan harga lagi jatuh, ayam tak sesuai ukuran, tak sesuai standar dan sebagainya.

Sementara peternak plasma jual ternak harus ke perusahaan inti. Pokoknya setiap panen, harga jatuh dan malahan peternak jadi merugi. Menurut Saidah, seharusnya kalau berbisnis lama-lama beli rumah, ini tidak, peternak lama-lama jual.

“Makanya kami sudah berembuk untuk membuat harga pemerintah selaku regulator bisa melihat costnya. Jadi harusnya ada Harga Eceran Tertinggi atau HET pakan, HET ayam,” katanya.

Dia menilai potensi kartel cukup tinggi karena pemainnya ada dua atau tidak. Tidak hanya ayam, tapi bidang telekomunikasi juga. Selain itu, ada juga orang monopoli seperti harga gas, semau-maunya untuk memanipulasi masyaraakat,” jelasnya.

Saidah mensinyalir pihaknya mendeteksi ada dua perusahaan inti yang main di hulu dan main juga di hilir Pelaku usaha besar ini punya perusahaan inti yang membuat perjanjian dengan perusahaan plasma. “Disinyalir ini belum perjanjian seimbang,” katanya.

Jadi Saidah minta perusahaan inti dan peternak plasma bagimana buat perjanjian seimbang. “KPPU posisinya hanya law enforcement atau penegakan hukum saja. Selain masalah pola kemitraan, katanya, problem lain, peternak dan konsumen tidak mendapatkan harga ayam yang wajar. Di peternak harganya tetap Rp16.000 per kg-Rp18.000 per kg, sedangkan harga di konsumen sampai Rp38.000 per kg. Di peternak tak dapat apa-apa karena harga dibentuk oleh broker atau di tingkat midle.

Broker atau posko ini yg menentukan harga, jd broker ini kartelnya. Di batam ada 9 pasar tradisional, dikuasai 5 broker. KPPU tidak face to face dengan pelaku usaha. “Perusahaan inti yang menentukan harga segalanya,” ungkap Saidah.

Ia menambahkan pembentukan UU nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tujuannya mewujudkan iklim usaha kondusif melalui persaingan usaha sehat.

Pola kemitraan inti-pasma khususnya bidang usaha peternakan ayam ras adalah salah satu dari beberapa jenis pola kemitraan yang saat ini sedang diawasi KPPU. Menurut Saida, beberapa permasalahan kemitraan inti-asma peternakan ayam ras yang mengemuka telah diidentifikasi KPPU. Terungkap setidaknya masih rendah pemahaman masyarakat, terutama para pelaku usaha yang membidangi usaha peternakan ayam ras.

Oleh karena itu KPPU dengan tugas dan kewenangannya yang baru secara aktif melakukan deseminasi perjanjian kemitraan kepada Dinas UMKM sebagai fasilitator dan regulator, pelaku usaha kecil, menengah dan pelaku usaha besar. “Perjanjian kemitraan harus saling memberi manfaat dan keuntungan bagi pihak inti dan plasma,” tegasnya.

Ketua KPPU Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan Abdul Hakim kepada wartawan menyebutkan pihaknya sudah turun ke hampir pasar tradisional di Medan. Tapi hasilnya belum diterdeteksi, broker saja belum dapat. “Yang perlu dilihat, kekuatan menurunkan harga ada dimana, ” kata Hakim. (wie)