Pemerintah Pusat Diminta Segera Sahkan PP Migas

 

Banda Aceh ( Berita ) :  Pemerintah pusat diminta segera mengesahkan Peraturan Pemerintah Minyak dan Gas (PP Migas) yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Kami meminta pemerintah pusat secepatnya mengeluarkan PP Migas untuk Aceh,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah di Banda Aceh, Kamis [27/02]. Menurut Gubernur, PP Migas tersebut wajib dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

“Seharusnya PP Migas ini sudah ada sejak 2008. Kami berharap tahun ini, sebelum Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri jabatannya sebagai Presiden, PP Migas ini sudah disahkan,” katanya.

Ia menyebutkan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ketika berkunjung ke Aceh pernah berjanji menyelesaikan semua turunan UU Nomor 11 Tahun 2006, termasuk PP Migas.

“Karena belum ada PP Migas ini, Pemerintah Aceh harus menunda kerja sama dengan sejumlah perusahaan tambang. Hingga kini, ada sembilan perusahaan yang sudah mengajukan permohonan kerja sama migas,” katanya.

Gubernur menyebutkan, pembahasan rancangan PP Migas tersebut antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Aceh sudah dilakukan beberapa kali. Dan diharapkan, pada tahun ini bisa tuntas.

“Kami berharap tidak ada kendala yang bisa menghambat pengesahan PP Migas ini. Pemerintah Aceh dalam waktu dekat ini akan mempernyatakan kapan peraturan ini bisa diberlakukan,” kata Zaini Abdullah. (ant )