Indonesia Perlu Antisipasi Krisis Perumahan

      Comments Off

 

Harga properti yang terus-menerus melambung dan semakin banyaknya warga yang masih belum memiliki tempat tinggal membuat Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mencetuskan pentingnya mengantisipasi krisis tersebut. “Seluruh pihak perlu mengantisipasi timbulnya krisis perumahan di Indonesia,” kata Djan Faridz di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Djan, tingginya permintaan akan rumah yang terus meningkat pada tahun-tahun mendatang apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan mengarah kepada krisis perumahan di Tanah Air.

Untuk itu, ujar dia, seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan agar dapat meningkatkan kerja keras dalam mewujudkan pembangunan perumahan yang layak huni dan terjangkau, mewujudkan kawasan permukiman yang berimbang, serta mewujudkan kota bebas rumah tidak layak huni.

Menpera menegaskan, dampak krisis perumahan akan menimbulkan efek berantai terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan rakyat Indonesia. “Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman baik pemerintah pusat, pemda, pengembang, perbankan dan masyarakat umum,” kata Djan.

Ia juga mengatakan, kerja sama tersebut juga sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Menpera mengingatkan bahwa rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunggu implementasi dan operasionalisasi dari seluruh perangkat perundang-undangan baik dalam bentuk program maupun kegiatan yang riil. “Cari terobosoan dan pemikiran yang progresif guna mempercepat pemenuhan masyarakat akan rumah yang layak,” ujarnya.

Ke depannya, menurut dia, paradigma kebijakan perumahan akan berbasis hak dalam konsep negara kesejahteraan yang telah dicita-citakan dengan jelas oleh para pendiri bangsa dalam UUD 1945. Sebelumnya, Deputi Pengembangan Kawasan Kemenpera Agus Sumargianto mengatakan, fokus Kemenpera ke depannya tetap pada penyediaan pasokan rumah.

Agus menjelaskan, fokus pada penyediaan rumah tersebut mengingat bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang cukup tinggi dinilai akan berpotensi memicu terjadinya peningkatan “backlog” (kekurangan persediaan rumah) bagi masyarakat. “Kebutuhan rumah untuk keluarga di Indonesia tahun depan diperkirakan mencapai angka lebih dari 15 juta unit,” katanya.

Selain itu, Kemenpera juga mendorong masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya program Kredit Pemilikan Rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

“Kemenpera akan terus mendorong masyarakat untuk dapat memanfaatkan KPR FLPP apabila ingin memiliki rumah yang disubsidi oleh pemerintah,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo mengemukakan pihaknya juga mendorong digelarnya berbagai pameran perumahan yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni yang banyak dibangun oleh pengembang.

Ia mengatakan pameran itu dinilai bermanfaat dalam memberi kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah yang diinginkan. “Apalagi rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” kata Sri Hartoyo.

Kemenpera telah menyelenggarakan antara lain Pameran Rumah Rakyat “Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Expo 2013″ di Palembang pada 23-27 Agustus, di Bandung pada 24-28 Agustus, serta di Medan pada 28 Agustus – 1 September.

Sementara itu, Deputi Bidang Perumahan Formal Pangihutan Marpaung mengatakan bahwa pameran tersebut ditujukan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan rumah sebagai tempat bernaung yang layak.

“Karena prorakyat, rumah-rumah yang dipamerkan dan dijual seluruhnya khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. walaupun pameran ini baru menjangkau 10 kota besar di Indonesia akan tetapi program rumah murah bersubsidi yang prorakyat ini sudah ada dan merata di seluruh Indonesia,” ujar Pangihutan Marpaung.

Sedangkan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Rildo Ananda Anwar mengimbau agar rumah yang ditawarkan di pameran tidak terlalu mahal.

Sebagaimana diketahui, program KPR FLPP adalah hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan tujuh Bank Umum Nasional dan dua Bank Pembangunan Daerah yang bertujuan mempermudah akses pemilikan rumah bagi MBR.

Kemudahan tersebut antara lain melalui pemberian suku bunga tetap sebesar 7,25 persen untuk masa tenor atau Jangka Waktu Pinjaman Maksimum sampai dengan 20 tahun, atau jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan KPR Komersial. “Melalui program KPR FLPP kita ingin mengatasi backlog atau kekurangan perumahan di tingkat nasional,” kata Sesmenpera.

 

Jangan hanya pameran

Namun, LSM Indonesia Property Watch menghendaki agar Kemenpera jangan hanya sibuk dengan menggelar pameran rumah karena penyelenggaraan pameran tersebut dinilai dapat diserahkan ke pihak lain.

“Tanpa mengurangi niat baik pemerintah dalam menyosialisasikan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), namun sebagai pemangku kebijakan publik seharusnya pemerintah dalam hal ini Kemenpera bertindak sebagai regulator dan bukan sebagai penyelenggara pameran,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (11/9).

Menurut Ali Tranghanda, tidak ada urgensinya bagi Kemenpera sebagai penyelenggara pameran yang sebaiknya diserahkan ke asosiasi pengembang atau pihak lain yang lebih tepat.

Ia juga mendesak agar peran Kemenpera jangan hanya bersifat mikro tetapi juga harus dapat membuat kebijakan terintegrasi di sektor perumahan untuk mengantisipasi krisis perumahan.

Menurut dia, selama ini Kemenpera kerap tidak mengindahkan dan kurang paham dalam membuat kebijakan yang prorakyat sekaligus propasar.

Apalagi, ia berpendapat bahwa selama ini kebijakan di sektor perumahan masih berjalan tanpa adanya desain besar yang tepat sehingga kebijakan saat ini masih bersifat tambal sulam dan tidak terarah serta tidak memberikan hasil yang optimal.

Ali mencontohkan sejumlah hal yang tidak berjalan baik dan tanpa arah seperti program “1.000 Tower” sejak 2007 sampai saat ini tidak ada perubahan atau penyempurnaan dan dibiarkan menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai.

“Banyaknya peraturan dan batasan yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah Menpera saat ini tidak dilakukan,” katanya sambil menambahkan, janji Menpera sejak awal 2012 untuk membebaskan sejumlah biaya perizinan tidak ada realisasi.

Selain itu, ujar dia, kerja sama untuk penyediaan tanah dengan beberapa pemda hanya produk MoU (nota kesepahaman) serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk UU Hunian Berimbang dan UU Rusun sampai saat ini belum ada.

Sedangkan pemerintah melalui Menpera mengklaim telah mengambil tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang dinilai melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Rumah Susun No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

“Kami telah mengambil tindakan dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan Undang-Undang Rusun No 20 Tahun 2011, salah satunya dengan memasukkan sanksi pidana terhadap pengembang atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terkait rumah susun,” kata Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Salah satu aturan yang ditegakkan pemerintah antara lain terkait dengan pasal 16 ayat (2) UU No 20/2011 yang menyatakan bahwa pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

Selain itu, ujar dia, pemerintah juga melakukan proses finalisasi terkait badan pelaksana rusun yang dinilai akan dapat membantu kinerja Kementerian Perumahan Rakyat dalam merealisasikan 20 persen pembangunan rumah susun sebagaimana tercantum dalam UU Rusun. “Kami sudah menyiapkan badan pelaksana rusun, sudah diparaf dan tinggal mendapatkan persetujuan Presiden,” kata Djan Faridz.

Tanpa Uang Muka

Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengatakan, pihaknya mengambil sejumlah langkah untuk mengupayakan penyaluran KPR rumah bersubsidi tanpa uang muka melalui mekanisme FLPP.

“Kami mengupayakan proses KPR tanpa uang muka dengan berkoordinasi dengan Bank Indonesia,” kata Sri Hartoyo sambil menambahkan, upaya tersebut adalah dengan memohon kepada Bank Indonesia agar dapat menetapkan rasio nilai kredit terhadap agunan (kerap disebut “loan-to-value”/LTV) menjadi 100 persen.

Selain itu, Kemenpera juga mengajukan permohonan agar persyaratan besarnya uang muka dari minimal 5 persen menjadi nol persen bagi kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program pemerintah.

Sedangkan upaya lainnya untuk meningkatkan kinerja penyaluran KPR FLPP adalah mengupayakan penyederhanaan proses sertifikasi tanah dengan berkoordinasi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kemenpera juga mendorong percepatan pembangunan perumahan PNS dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan baik dari pemerintah (KPR FLPP) maupun perbankan (Kredit Pembangunan Rumah).

Terkait dengan FLPP, Kemenpera sendiri menyatakan baru menyalurkan sebanyak 51,3 persen dari penyaluran FLPP yang ditargetkan mencapai 121.000 unit rumah pada tahun 2013. “Hingga awal September 2013, nilai FLPP yang telah disalurkan mencapai Rp3,1 triliun,” kata Sri Hartoyo.

Berdasarkan data Kemenpera, nilai Rp3,1 triliun itu terdiri atas realisasi penyaluran KPR FLPP mencapai Rp445 miliar pada 2012 dan Rp2,7 triliun pada 2013.

Sedangkan penyaluran KPR FLPP hingga awal September 2013 hanya sekitar 62.000 unit rumah atau 51,3 persen dari keseluruhan target sebesar 121.000 unit rumah pada 2013.

Padahal, waktu yang tersisa oleh pemerintah melalui Kemenpera untuk merealisasikan target tersebut hanya sekitar empat bulan lagi.

Untuk itu, Kemenpera bersama-sama sejumlah pihak lainnya harus bisa memastikan bahwa FLPP benar-benar tersalurkan dan tepat sasaran dalam rangka mengantisipasi krisis perumahan di Tanah Air. (ant/ Muhammad Razi Rahman )