Pilkada Kota Subulussalam Rawan Protes

Pilkada Kota Subulussalam terkesan sepi bahkan disinyalir akan terjadi rawan protes. Jika hajatan itu jadi dilaksanakan pada Bulan Oktober mendatang. Waktu pelaksanaan nyapun tinggal hitungan hari atau sebulan lagi. Masyarakat banyak yang mempertanyakan tentang kepastian jadi atau tidaknya pelaksanaan Pilkada pada bulan Oktober ini.

Pertanyaan tersebut dianggap sah dan wajar-wajar saja.Namun Jawaban nya tidak ada satu Lembaga pun yang berani menyatakan kepastian nya,inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar dilontarkan masyarakat luas terutama sekali di tempat-tempat umum,di kedai-kedai atau pun di warung-warung kopi yang sering kita sebut Politik warung Kopi yang tidak jelas sumber dan asal nya sehingga sulit di prediksi kebenarannya.

Sebagai Pengamat dan Pemerhati Pemerintahan di Kota Subulussalam penulis mencoba menelusuri apa sebenar nya dibalik kesan sepi ini.bahkan jika Pemerintah Daerah mengabaikan penomena ini begitu saja ini dapat menimbulkan rawan protes bahkan jauh dari pada itu.Ada beberapa hal menurut kami yang menyebabkan keadaan seperti ini antara lain:

1.Kurang harmonis nya antar kelembagaan yang ada pada awal di gaungkan tentang Pilkada itu sendiri baik oleh Pemerintah Kota Subulussalam,KIP atau pun DPRK.di satu sisi ada yang menginginkan Pilkada di percepat mengingat agenda pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014 (Baca, Agenda Nasional) dan alasan-alasan lainnya.

Disisi lain mengingat anggaran terbatas dikarenakan Pemerintah Kota Subulussalam dinyatakan Defisid bahkan sampai-sampai termuat di koran, Pemko Subulussalam meminjam dana 13,5 Milyar. yang berarti utang yang harus di bayar oleh Peminjam tampa bisa di limpahkan dengan pihak lain dan pun jika Pilkada ditunda akan lebih melapangkan sebuah pemikiran ke arah tersebut.

Jika pelaksanaan tahapan demi tahapan dilakukan tidak secara tergesa-gesa maka tahapan itu sendiri dapat dilaksanakan dengan sempurna sampai pada pembentukan Panwas,PPK,PPG dan KPPS pun dapat dijalankan secara Demokratis.

KIP sebagai Lembaga penyelenggara yang berdiri ditengah harus juga disesuaikan sesuai dengan nama KE INDEPENDENANNYA. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada BAB X Bagian ke Dua pasal 66 ayat 3A jelas mengatakan pada tahap persiapan pemilihan didahului semacam pemberitahuan tertulis oleh DPRK kepada KIP mengenai berakhir nya jabatan Walikota yang SK nya diterbitkan oleh Mendagri 6 Bulan sebelum SK tersebut berakhir, pada masa tenggang waktu 6 bulan itulah tahapan demi tahapan dilaksanakan sampai masa kampanye dan masa tenang.

Netap Ginting anggota DPRK Subulussalam ketika ditemui mengatakan,” Sesungguhnya surat DPRK tersebut sudah ada sebagai dasar Lampiran KIP untuk menyampaikan kepada Lembaga yang lebih tinggi KPU Propinsi, KPU Pusat dan Mendagri, secara Yuridis mungkin sah akan tetapi secara kronologis harus menjadi pertimbangan KIP juga”, sampai-sampai riaknya termuat di Koran Serambi, Jumat 6 September 2013 Halaman kolom 4 dengan judul KMPA DEMO PROTES PILKADA SUBULUSSALAM. bahwa KIP telah melanggar Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 pasal 73.

Selanjutnya Syarkawi Nur Ketua KIP Kota Subulussalam mengatakan,Serambi sabtu 7 September 2013 hal 5 kolom 4,”Selama tidak ada putusan dari lembaga yang lebih tinggi kami tetap melaksanakan Pilkada”.

Jelas Lembaga lebih tidak dapat mengetahui kronologis surat DPRK tersebut diatas. KPU dan Depdagri yang tau surat DPRK itu ada secara yuridis akan tetapi secara kronologis Lembaga yang lebih tinggi tentu tidak mengetahui.yang tahu adalah kelembagaan yang ada di Daerah itu sendiri yaitu KIP, DPRK dan Pemerintah setempat.

2.Kurang ada nya informasi atau sosialisasi dari KIP (Komite Independen Pemilihan) Kota Subulussalam kepada masyarakat luas sebagai pihak penyelenggara Pilkada itu sendiri,sebagai mana yang telah di tuangkan didalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada BAB IX pasal 59.

Disana jelas sudah yang menyatakan salah satu kewajiban KIP dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah wajib memberikan Informasi kegiatan nya Kepada masyarakat luas bukan ditutup-tutupi karena keraguan atau mengejar target tahapan.

Kenyataan yang ada secara jelas dapat dilihat hampir tidak ada bentuk informasi yang maksimal dilakukan pihak KIP Kota Subulussalam kepada masyarakat umum baik dalam bentuk pamplet,spanduk,atau sarana media informasi lainnya.

Bahkan dalam sebulan terakhir ini saja telah berlangsung beberapa gelombang aksi protes kaum Intelektual atau Mahasiswa yang menuding seakan-akan pihak penyelenggara Pilkada telah melanggar ketentuan dan UUPA dan menyerukan agar kewenangan itu segera diambil alih oleh lembaga yang lebih tinggi.

Tapi tampaknya mereka begitu “tegar” menghadapi aksi protes dari berbagai unsur dan kalangan akhir-akhir ini, atau jangan-jangan istilah anjing menggonggong kafilah berlalu ada terbersit disana***** ( DRS.H.Anharuddin.SE.MM : Pengamat dan Pemerhati Pemerintahan Kota Subulussalam/Calon DPD-RI Dapil I Aceh. )