19 September, Presiden SBY Resmikan Bandara Kualanamu

 

MEDAN (Berita): Presiden RI diagendakan akan meresmikan Bandara Kualanamu pada 19 September 2013, meski Bandara Internasional yang terletak di Kabupaten Deliserdang itu masih menyisakan berbagai masalah.

“Hingga  saat ini, memang kita masih melihat sejumlah persoalan yang cukup menghambat seperti kelancaran arus keluar masuk penumpang pesawat maupun pengunjung ke bandara Kualanamu, kata Ketua Komisi D DPRD Sumut, Guntur Manurung, kepada pers di Medan baru-baru ini. 

Misalnya, kata Guntur kemacatan lalulintas di gerbang masuk areal bandara juga masih terjadi, akibat dilakukannya pengutipan tiket parkir di pintu masuk tersebut.
Padahal menurut dia sistem pengutipan karcis tidak harus dilakukan dengan cara seperti itu. “Tentunya kedepan harus dilakukan dengan cara-cara yang profesional, sehingga masyarakat tidak harus melakukan antrian panjang di gerbang masuk hanya untuk membayar karcis,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini, juga membenarkan rencana peresmian Bandara Kualananamu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertengahan September nanti, meskipun Bandara yang telah beroperasi sejak 25 Juli 2013 ini masih belum sepenuhnya sempurna.

Persoalan lainnya adalah terkait pembebasan lahan untuk akses masuk, melalui jalur arteri non tol yang hingga saat ini juga belum menemukan titik temu antara pemerintah dengan warga setempat.

Komisi D DPRD Sumut selaku wakil rakyat yang berkompeten mengurusi persoalan tersebut, kembali mengagendakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait, seperti Pemprov Sumut dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk dengan menhadirkan masyarakat yang mengaku pemilik lahan.

Dalam pertemuan yang dijadualkan berlangsung, Senin (8/9) nanti masih akan membahas persoalan pembebasan lahan puluhan warga Kecamatan Tanjung Morawa yang menolak tanahnya dilalui jalan arteri.

Menurut Guntur untuk persoalan lahan warga yang bersengketa dengan pihak PTPN, sudah tidak ada masalah, karena menjadi urusan intansi tersebut untuk menyelesaikannya. “Pihak PTPN juga mengatakan telah menyelesaikannya,” ujar Guntur.

Sehingga yang masih dalam proses pembahasan adalah, untuk masyarakat yang memiliki legalitas lahan, terkait persoalan harga ganti rugi yang akan dibayarkan pemerintah. “Kita harapkan dalam pertemuan nanti mendapatkan titik temu. Makanya diharapkan agar pihak masyarakat juga hadir,” ucapnya.

Di sisi lain, Guntur juga mengakui hingga saat ini kondisi di lokasi bandara Kualanamu masih sembrawut dan terkesan jorok. “Seperti keramik dan toilet misalnya yang sebagian telah terlihat kusam. Mungkin karena sudah terlalu lama dibangun dan baru bisa dioperasikan tahun ini,” ujarnya.

Kesemrawutan lainnya juga terlihat akibat masih banyaknya berkeliaran para calo maupun agen tiket di lokasi bandara, dan masyarakat penumpang juga masih merasa kesulitan akibat minimnya jumpah troli. “Sepertinya petugas Porlep di bandara masih sangat dibutuhkan untuk membantu mengangkat barang-barang penumpang,” ucapnya.(irm)