Pemerintah Indonesia Harus Tolak Permintaan Maaf Belanda

JAKARTA (Berita)
Pemerintah dan rakyat Indonesia harus menolak permintaan maaf Belanda, terkait pembantaian sadis yang pernah dilakukannya sepertidi Sulsel yang terkenal dengan tragedi Westerling,  peristiwa 10 November 1945 Surabaya, maupun pembunuhan lain yang melanggar HAM di seluruh wilayah Indonesia. Kecuali jika Belanda mengakui Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, dan bertanggungjawab atas pembunuhan dalam berbagai bentuk pada 1949-1959 dalam rangka mengembalikan penjajahannya di Indonesia.
“Kita harus menolak permintaan maaf Belanda dalam berbagai tragedi pembantaian sadis yang dilakukan selama menjajah Indonesia. Kita tahu perlawanan rakyat Sulawesi Selatan sangat kuat terhadap Westerling karena menolak Belanda yang akan membentuk Indonesia Timur,” tandas sejarahwan dari LIPI, Anhar Gonggong dalam Dialog Kenegaraan bertema “Permintaan Maaf Belanda” bersama Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) Batara Hutagalung dan anggota DPD RI Abdul Azis Qohhar Mudzakkar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/9).
Bahkan Anhar menilai kalau selama ini, hubungan diplomatik Indonesia-Belanda illegal, karena Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia, dan Indonesia pun tak mengakui klaim Belanda  yang menyatakan Indoensia merdeka pada 27 Desember 1949.
“Dan, yang harus dicatat dalam peristiwa Westerling, itu yang menjadi pahlawan adalah rakyat, dan bukan mereka yang bergelar selama ini. Karena rakyatlah yang melindungi para pejuang itu dari teror Belanda,” tambahnya.
Sementara itu Batara Hutagalung menyatakan jika pengakuan Belanda atas kemerdekaan RI hanya secara de facto, dan bukan secara de jure (hukum internasional) yang justru mengakui pada 17 Agustus 1945. Karena itu dia menegaskan agar permintaan maaf Belanda itu harus ditolak, mengingat hal itu menyangkut martabat dan kedaulatan bangsa, dan apa yang dilakukannya itu termasuk pembantaian massal atau genoside dalam peristiwa Westerling, Rawa Gede dan lain-lain.
“Jadi, ini bukan soal ganti-mengganti, melainkan untuk menegakkan kedaulatan,” tutur dia seraya menegaskan bahwa permintaan maaf dengan akan menggantinya dengan uang itu sebagai bentuk penghinaan, dan itu bukan konsep Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB).
Menurut Batara, Indonesia tidak akan minta konvensasi karena nyawa itu tak bisa dinilai dengan uang, dan itu hanya akal-akalan Belanda saja. “Apalagi menyebut beberapa orang dari ribuan korban, apakah itu tak akan menimbulkan konflik sosial? Ditambah lagi ahli warisnya kini belum didata secara akurat,” ujarnya.
Dengan demikian ia lewat lembaganya yang bernama KUKB, Batara menuntut agar Belanda mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 secara hukum internasiona, meminta maaf pada rakyat dan bangsa Indonesia atas pembantaian yang melanggar HAM tersebut.
“Belanda juga harus bertanggung jawab terhadap agresi militer yang pernah dilakukannya selama ratusan tahun di Indonesia, termasuk perampasan perang yang tak bisa dinilai dengan uang,” pungkasnya. (aya)