31 Juli, Di Jakarta Perundingan Qanun Digelar

 

Jakarta ( Berita ) :  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh akan kembali menggelar perundingan terkait evaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 pada 31 Juli di Jakarta, kata Mendagri Gamawan Fauzi.

“Tanggal 31 Juli saya akan undang mereka (Pemda dan DPR Aceh) untuk bicara di sini (Jakarta), akan ada rapat dengan tim dari Aceh.  Kemarin ketika rapat di Aceh dengan dua dirjen masih juga belum diperoleh kesepakatan,” kata Gamawan ketika ditemui di kantornya, Jumat [26/07].

Perundingan tersebut dilakukan untuk memperoleh kesepakatan setelah beberapa kali perundingan berakhir dengan kebuntuan, terkait penggunaan simbol dan lambang bendera Aceh.

Masa perundingan penggunaan lambang dan simbol pada bendera daerah terkait Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 diperpanjang untuk kedua kali hingga 14 Agustus karena belum didapatkan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemda Aceh. “Kalau belum diperoleh kesepakatan, jangan bendera itu dikibarkan karena (Qanun) itu belum sah secara hukum,” ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanribali Lamo berangkat ke Aceh, Rabu, untuk melakukan perundingan dengan pihak lokal terkait evaluasi Qanun tersebut.

Djohermansyah mengatakan perundingan terakhir tersebut berlangsung alot karena pihak Pemda dan DPR Aceh bersikukuh menggunakan simbol dan lambang bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai lambang bendera daerah.

“Kalau simbol bendera sepenuhnya sama dengan bendera GAM, artinya itu melampaui ketentuan yang ada dalam butir Perjanjian Helsinki,” kata DJohermansyah ketika ditemui terpisah di Gedung Kemendagri, Jumat.

Poin perjanjian terkait di dalam nota kesepahaman tersebut berbunyi,”GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 personel pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini”.

Terkait akan hal itu, Kemendagri meminta DPR dan Gubernur Aceh mematuhi isi perjanjian dengan mengubah simbol dan lambang bendera daerah yang saat ini menjadi polemik dalam Qanun (peraturan daerah/Perda) tersebut.

“Kami sudah membuat klarifikasi soal Qanun tersebut. Kalau Aceh tetap ‘ngeyel’ memakai model (bendera) itu, silakan saja, tetapi pemerintah meminta jangan persis sama (dengan bendera GAM),” kata Djohermansyah.

Pada prinsipnya, Pemerintah pusat meminta lambang bendera daerah diubah sehingga tidak sama dengan bendera kelompok separatis yang menginginkan Aceh keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam Qanun (perda) Nomor 3 Tahun 2013, Pemprov Aceh ingin menggunakan bendera daerah dengan simbol bulan, bintang dan garis hitam dengan warna dasar merah. (ant )