SKPD Mana Bakal Menyusul Di LP Lks IIA


Batu Bara (Berita) Kita seharusnya malu menjadi masyarakat Batubara,dimana pada tahun 2006 silam secara serentak masyarakat bersama Ras,Etnis,tokoh Agama,Alim Ulama,Tokoh Pemuda,Suku dan lembaga komunitas yang lainnya ingin memekarkan Kab.Batubara dari Kab.Asahan. K e n y a t a a n n y a lima tahun berjalan banyak para oknum pejabat teras Pemkab.Batubara yang meringkuk dalam jeruli besi dari PNS, Kepala SKPD yang mendekam akibat menuruti hawa nafsu.

Tanggal 9 Juli 2013 Kajari Lima Puluh telah menahan tiga SKPD dan mantan Pappeda beserta mantan Bendahara di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Kls IIA Lab.Ruku Kec.Talawi Kab. Batubara oleh Riki Septa Tarigan SH.M.Hum selaku Kajari Limapuluh,selain Ril,Sto,Ai dan 8 orang lainnya masih dalam status saksi serta SKPD mana lagi yang bakal menyusul mempertanggung jawabkan Korupsi yang digabung total kerugian Negara dari 12,5 Milyar dalam setahun 2009-2010 Kata Arsyad Nainggolan juru bicara LEM BB kepada Wartawan Jum’at,(12/7).

Kata Arsyad,Kab.Batubara dahulu dikenal dengan potensi Alam yang ramah lingkungan,SDM memadai serta SDA sehingga layak untuk dimekarkan.Namun setelah Mekar sangat dikenal pula berpotensi KKN dan terkorup dari Kab/Kota yang lain,tentunya kita sewajarnya mencari biang kerok dalam Koruptor itu kata Juru bicara LEM BB yang vokal dengan gaya apa adanya.Kata Arsyad kita sangat memberikan Apresiasi kepada penegak Hukum tentunya dalam hal ini kepada Kajari Lima Puluh dipimpin Riki Septa Tarigan SH.M.Hum dan Yuni Hariaman selaku Kasipidsus serta kasi Intel Hopplen Sinaga SH.M.Hum.   

Bayangkan selain Kasda 80 Milyar yang lenyap tanpa diketahui siapa yang bertanggung jawab dan kapan dikembalikan uang itu,sedangkan terpidana sudah jelas namun kita menduga penegak Hukum gagal menyeret tersangka dibelakang FK dan YR.Tahun 2009-2010, dengan total kerugian Negara mencapai Rp 362,574,707 berkat kerja dan hasil penyidikan yang sudah mencukupi dua unsur yakni alat bukti dan saksi katanya.

Sebut Arsyad lagi,Ril dan Ai diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran rutin Satpol PP pada Tahun anggaran 2009- 2010 dana dicairkan melalui SP2D sebesar Rp 2,5 milyar.Direalisasikan sekitar Rp 2,3 milyar dan sisanya sebesar Rp 269,302,149 juta belum dipulangkan ke kas daerah hingga saat ini.

Begitu juga pada anggaran tahun 2010,nilai anggaran sebesar Rp 3,4 milyar dicairkan melalui SP2D Rp 3,1 Milyar sisa anggaran Rp 93,272,558 dan belum dikembalikan ke kas pemkab Batubara.Total dana yang belum dikembalikan Ril dan Ai sebesar Rp.362,574,707,diiduga kuat sisa anggaran dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Apalagi Kejari Limapuluh turut menyita sejumlah barang bukti dan advis dari BPK sebagai saksi ahli.Hal serupa Yuni menyebutkan,Kajari juga telah membongkar Kasus dugaan Korupsi di BAPPEDA Selasa (9/7),dan menahan mantan bendahara Bappeda Batubara berinisial Rmt terkait dugaan penyalahgunaan APBD TA 2010 yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 569,225,840.

Penahanan Rmt berkaitan dengan penahanan yang dilakukan Kejari Limapuluh Rabu (3/7) lalu sekira pukul 17.00 terhadap mantan Kepala Bappeda Sto.Sto ditahan dengan surat perintah penahanan Kajari nomor:Print-01/N-2.30/fd.1/07/2013,terkait dugaan penyalahgunaan APBD tahun anggaran 2010 senilai Rp 7 Miliar.

Kami menahan tersangka,karena telah mengumpulkan barang bukti yang cukup.Untuk mempermudah penyidikan dan mengindarkan hilangnya barang bukti, saat ini tersangka dititipkan di LP Labuhan Ruku,terang Kasipidsus. Katanya kasus ini ditemukan hingga kerugian Negara sebesar Rp 569.225.840 berdasarkan audit BPK.

Dugaan penyalahgunaan APBD tahun anggaran 2010 di Bapedda Batubara senilai Rp 7 Miliar dalam kegiatan rutin, dimana hanya Rp 6 Miliar lebih yang direalisasikan, sedangkan sisanya Rp 569.225.840 diduga tidak dipergunakan untuk kegiatan rutin  melainkan ,digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka dan teman – teman lainnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan bakal bertambah tersangka lain dalam kasus ini.

Menjawab pertanyaan Wartawan Pasal yang disangkakan kepada para tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 subs pasal 3 atau pasal 8 UU nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 KUHPidana,terang Kasi Pidsus.(als)