Wali Kota Langsa Bisa Copot Pejabat Mantan Napi

LANGSA ( Berita ): WaliKota Langsa, Tgk Usman Abdullah, SE bisa segera mencopot tiga PNS di lingkungan Pemko Langsa, Basri Ananda (Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat DPRK Langsa), Ir TM Tarkun, MM (Staf Ahli Wali Kota di Sekretariat Pemko Langsa) dan Agus Irawan, S.Hut( Penyuluh Pertanian Muda)yang saat ini masih menduduki jabatan struktural, karena ketiganya pernah menjadi narapidana (Napi).
Demikian pengamat hukum Muslim A Gani, yang juga advokat Acheh Legal Consult ketika dimintai komentarnya seputar tiga PNS yang mantan narapidana dan masih mendapat jabatan, Kamis (13/6).
Menurut Muslim, mantan napi dilarang menduduki jabatan structural. Hal ini telah ditegaskan dalam surat edaran mendagri No. 800/432. Yang ditujukan kepada kepala daerah tanpa harus ada pertimbangan.
Perlu dicatat, terbitnya surat edaran dapat diasumsikan sejalan dengan semangat reformasidemokrasi dalam mencegahpeluang korupsiNamun pun demikian, te-rang Muslim lagi, untuk berbi-cara regulasi peraturan di Acehsangat sulit, karena kesadaranhukum baru ada di level bawah.Kalau kita mau jujur saja, bukasaja UU Nomor 43 tahun 1999,maupun PP nomor 32 tahun1974.
Seharusnya pun dapat di-berhentikan, jadi sangat jelasbagi mereka tidak boleh me-nempati jabatan strategis seba-gai pejabat struktural, baik ese-lon II, eselon II dan eselon IV didaerah telah ditegaskan tidakboleh. “Tapi di Langsa dan Acehpada umumnya, walau tidakboleh siapa yang berani ambiltindakan,” pungkas Muslim.
Sementara Ketua LSM Bening, Sukri Asma ketika dimintaitanggapannya seputar perma-salahan itu mengatakan, dalamhal ini tiada halangan bagi pe-jabat yang diangkat untuk memangku jabatan, kesalahan adapada pucuk pimpinan.
Artinya,wali kota telah dengan sengajamelawan peraturan yang sah,apa lagi kalau pengangkatan se-seorang karena titipan oranglain pantas diduga juga telahberbuat kolusi dan nepotisme.
“Ini artinya apa, penyeleng-garaan pemerintahan tidak bersih dan tidak berwibawa, kalauwali kota melakukan hasil ini de-ngan sadar, dapat dipastikan walikota telah melanggar sum-pahdan janjinya ketika dirinya dilantikdahulu. Lantas, bagi pejabatnegara yang melanggar sumpahjanji dapat diberhen-tikan dengantidak hormat,” katanya.(WSP/m43)