Sistem Penggajian di Indonesia Rawan Picu Korupsi

MEDAN (Berita): Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut, Parluhutan Siregar mengatakan sistem pengganjian yang diberlakukan pemerintah selama ini, rawan mendorong para birokrat untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang karena angka nominal gaji yang mereka peroleh tergolong masih rendah.
"Besaran gaji yang diterima para birokrat masih jauh di bawah standard kebutuhan hidup minimum abdi negara," katanya di Medan, Kamis (31/5).
Kondisi ini, mendorong oknum birokrat enggan bekerja secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya, sehingga berimbas terhadap buruknya kinerja pelayanan publik.
Selain rendahnya semangat bekerja lanjut Parluhutan tidak sedikit oknum birokrat mencari tambahan penghasilan dengan cara menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.
"Gaji Pegawai Negeri Sipil di Indonesia saat ini masuk dalam kategori terendah di dunia. Bagaimana kinerja pelayanan publik yang berkualitas bisa terwujud dengan besaran gaji yang tidak memadai," ujarnya.
Ia menilai upaya pemerintah bersama penegak hukum memberantas korupsi dewasa ini juga tidak efektif meminimalisir kebocoran uang negara, bila tanpa dibarengi dengan komitmen nyata dari pemerintah memperbaiki sistem penggajian yang diberlakukan selama ini.
Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik (good governance) menurut dia langkah awal yang harus dibenahi adalah menata kembali sistem penggajian secara proforsional dan diimbangi dengan pemberian sanksi tegas terhadap yang melanggar hukum tanpa ada tebang pilih.
Dia juga perpendapat sistem penggajian bagi anggota legislatif perlu dibenahi karena dari sisi besaran angka yang diterima para wakil rakyat itu masih belum sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab yang mereka emban.
Ia mencontohkan besaran gaji anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 rata-rata hanya Rp6,5 juta perbulan. Meski ada tambahan dari beberapa tunjangan dan kegiatan rapat serta honor yang jika dijumlahkan seluruhnya mencapai Rp17 juta.
Dengan pendapatan sebesar Rp17 juta tersebut, tentunya sangat sulit untuk bisa mengakomodir sejumlah kegiatan rutin seorang legislator yang umumnya padat dengan jadwal kegiatan kemasyarakatan sosial, silaturrahmi dan kerja-kerja politik.
Kondisi yang sama juga diperkirakan dialami para pejabat di jajaran eksekutif.
Bahkan birokrat yang menyandang golongan dan jabatan tertinggi di instansinya pun sangat sulit untuk bisa mengemban tugas sesuai dengan jabatan dan tanggungjawabnya jika mereka diberi imbalan gaji dan tunjangan yang berlaku selama ini.
Namun ia mensinyalir tidak sedikit oknum birokrat yang memiliki harta dan kekayaan yang jumlahnya sulit dipercaya seluruhnya bersumber dari gaji yang mereka peroleh.
Fenomena gaji dan tunjangan yang tidak memadai ini tidak bisa dibiarkan berlarut jika Indonesia ingin menciptakan pemerintahan yang bebas korupsi di segala lini.
Ia juga tidak sependapat jika aturan penegakan hukum dalam kasus korupsi dilaksanakan dengan sistem tebang pilih, karena cara-cara seperti itu tidak akan mampu meminimalisir praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia termasuk di Sumut.(irm)