Pembiayaan PKS Sumbernya Jelas

JAKARTA (Berita) Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah menegaskan pembiayaan partainya selama ini didapatkan dari tiga sumber yaitu APBN, sumbangan masyarakat umum, dan kader yang sumbernya jelas, bukan hasil korupsi. DPP PKS belum pernah mengadakan rapat apapun secara resmi membahas pembiayaan partai, apalagi menargetkan sampai Rp 2 triliun.
“ Prinsip ini kami pegang dan kami jalankan sejak berdirinya PKS ” ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5), menanggapi tudingan pembobol Bank Jabar, Yudi setiawan yang mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera demi mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014.

Partainya menurut Fahri berbeda dengan partai lain yang mendapatkan dana dari para pengusaha.”Banyak partai itu dibiayai oleh pengusaha-pengusaha.Semua hanya mengandalkan sumbangan pengusaha.Ini sebenarnya tidak baik untuk demokrasi.Bahkan ada partai yang berani memberikan dana untuk calegnya sebesar Rp 5-10 miliar,” tegasnya.

Fahri mengungkapkan, jikapun ada bukti yang memberatkan Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak dalam kasus impor daging sapi, maka itu merupakan tanggungjawab pribadi.Jikapun ada bukti rapat yang dilakukan Lutfi maka itu bukan rapat resmi DPP karena tidak ada satupun catatan mengenai hal itu.

“Masalah mekanisme pembiayaan selama ini memang menjadi masalah nasional partai politik.Tapi buat kami tidak masalah karena pembiayaannya jelas. Kalaupun ada pendana dari luar, maka ada mekanisme di internal PKS untuk hal seperti itu. Dalam kasus Fathanah tidak terjadi persetujuan penerimaan dana.Kami telah belajar dari kasus ini terutama terkait keuangan partai,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq.Dirinya mengaku sebagai orang yang ikut menyusup konsep pemenangan PKS di 2014 tidak tahu ada target mengumpulkan dana Rp2 triliun .

“Saya yang termasuk orang yang ikut menyusun konsep pemenangan PKS di 2014. Kita bahkan belum bicara sama sekali soal pendanaan, anggarannya. Bahkan seluruh kebutuhan itu didistribusi ke mana,” ujar Mahfudz.

Mahfudz menerangkan, semua laporan keuangan PKS diaudit. Bendahara partai katanya selalu terbuka menjelaskan kepada siapapun termasuk KPK mengenai keuangan partai.

Mahfudz pun membantah PKS menargetkan Rp 2 triliun yang berasal dari kementerian yang dipimpin kader PKS. Kementerian tersebut yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Mana mungkin Rp 2 triliun nyari dari kementerian, memang kementerian anggarannya berapa?” tanya Mahfudz.

Dirinya pun melihat ada rekayasa dibalik tuduhan itu dan PKS sedang menjadi target operasi. “Saya menduga dari sejumlah fakta-fakta yang diajukan KPK makin memperkuat indikasi saya, memang benar 6 bulan lalu saya mendapat informasi bahwa PKS sedang ditarget untuk dicari kesalahannya, sehingga banyak yang dikemukakan sekarang itu sepertinya hasil penyadapan, pengintaian yang sudah berlangsung lama bahkan sebelum kasus ini terjadi,” ungkap Mahfudz.

Mahfudz juga mengaku tidak mengetahui bahwa Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq menargetkan dana kampanye sebanyak Rp2triliun di Pemilu 2014. (aya)