Dzulmi Eldin Plt Wali Kota Medan


TERDAKWA mantan Sekda Tapsel RH (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya saat berlangsung sidang mendengarkan keterangan saksi di PN Medan, Selasa (14/5). (Repro/Waspada/Surya Efendi )

MEDAN ( Berita ) : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi resmi menonaktifkan RH dari jabatannya sebagai Wali Kota Medan menyusul terbitnya SK Mendagri Nomor 131.12-2916 Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013.
Penonaktifan Wali KotaMedan terkait dengan statusnya sebagai terdakwa pada kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 senilai Rp1,59 miliar.
Saat itu, RH menjabat sebagai Sekda Tapanuli Selatan.“Benar bahwa surat penonaktifan RH dari Wali Kota Medan telah kita terima dari Mendagri saat ini sudah ditangan Asisten I Pemerintahan Hasiholan Silaen dengan SK Mendagri Nomor 131.12-2916 Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013,” kata Kabag Humas Pemprovsu Hendra Siregar , Selasa (14/5).
Rencananya, lanjut Hendra Siregar, surat penonaktifan tersebut akan diserahkan kepada RH pada hari Rabu (15/5 - hari ini -red) dan secara otomatis Wakil Wali Kota Medan Zulmi Eldin akan menjadi Plt Wali Kota Medan. Sebelumnya Asisten I Pemerintahan Pemprovsu Hasiholan Silaen menyatakan dalam SK Mendagri tersebut, Wakil Wali Kota Medan HT Dzulmi Eldin diangkat sebagai Plt Wali Kota Medan. “Sesuai ketentuan yang berlaku, maka Wakil Wali Kota Medan ditetapkan sebagai Plt Wali Kota Medan,”jelasnya.
Berdasarkan PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Kepala Daerah, pada Pasal 126 Ayat (1), (2), dan (3) disebutkan; Ayat (1) “Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keagamaan.”Ayat (2) “proses pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan apabila berkas perkara dakwaan melakukan tindak pidana korupsi,terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara telah dilimpahkan kepengadilan dan dalam proses penuntutan dengan dibuktikan register perkara.
”Dan Ayat (3) “berdasarkan bukti register perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara bupatidan/atau wakil bupati, wali kota dan/atau wakil wali kota melalui usulan gubernur.” (WSPm38/m28)