DPRD Sumut Sesalkan Demo Dukung Rahudman

MEDAN (Berita): Kalangan anggota DPRD Sumatera Utara menyesalkan aksi pengerahan massa menggunakan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Medan yang menyatakan dukungan terhadap Walikota Medan Rahudman Harahap.”Rahudman tidak perlu menggunakan cara-cara seperti ini yang justru hanya ingin menunjukkan sikap arogansinya dengan mengerahkan para Kepling, petugas kebersihan, ibu-ibu Dharma Wanita maupun jajaran PNS untuk mengawal proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan," kata Wakil Ketua DPRD Sumut H Kamaluddin Harahap kepada, pers di Medan, Selasa (14/5).
Hal itu disampaikan Kamaluddin menanggapi membludaknya massa berpakaian dinas PNS yang sebagian besar merupakan petugas kebersihan ikut memberikan dukungan kepada Rahudman di luar sidang.
Ribuan massa yang terdiri dari PNS, para kepala lingkungan dan tenaga kebersihan Pemkot Medan juga berkumpul membawa spanduk untuk menyuarakan dukungan terhadap Rahudman. Para petugas kebersihan ini bahkan datang dengan menggunakan transportasi puluhan truk sampah yang diparkir di kawasan Jalan Imam Bonjol.
Kamaluddin berpendapat cara-cara pengerahan massa seperti ini disinyalir memang sengaja diciptakan orang nomor satu di Kota Medan tersebut dalam upaya mempengaruhi proses hukum.
Dia minta agar para PNS, Kepling maupun petugas kebersihan jangan mudah terpengaruh, karena sudah ada supremasi hukum yang akan mengatur. "Sebaiknya kita tunggu saja proses sidang yang sedang berjalan di PN Medan," kata Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pengerahan massa dalam setiap sidang dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Sekda Tapsel ini, menurut Kamaluddin, seperti sengaja dikondisikan dalam upaya mempengaruhi proses hukum. "Padahal itu tidak mungkin terjadi, karena negara ini bukan negara barbarisme," ujar Kamaluddin.
Pengerahan massa dari jajaran PNS dan petugas Pemko Medan, menurutnya justru sangat merugikan, apalagi sampai membawa-bawa sarana transportasi seperti truk-truk sampah.
"Berapa pula biaya bahan bakar minyak yang dihabiskan hanya untuk meramaikan sidang Rahudman, selain itu tentu masyarakat akan menjadi susah ketika akan mengurus surat-surat di kelurahan, karena petugasnya tidak ada," kata Kamaluddin.

Sementara di ruang sidang PN Medan pada saat yang sama dan sekaligus menjadi lokasi persidangan Rahudman, dipenuhi jajaran (PNS) Pemko Medan, Kepala dinas, camat maupun lurah.Ratusan aparat kepolisian berjaga di seputar PN Medan.
Rahudman diadili karena didakwa melakukan korupsi dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Daerah (TPAPD) Tapanuli Selatan senilai Rp1,5 miliar, saat menjabat sebagai Pj Sekda Kabupaten Tapsel pada 2005.
Rahudman didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 9 Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Nonaktif
Sementara itu Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan mengatakan Rahudman telah diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Walikota Medan.
"SK penonaktifan Walikota Medan, Rahudman Harahap sudah diserahkan Kemendagri kepada Asisten Pemerintahan Pemprovsu, Hasiholan Silaen, Senin (13/5) kemarin di Jakarta," kata Djohan kepada wartawan.
Menurutnya penonaktifan Rahudman Harahap tersebut sesuai SK Mendagri Nomor 131.12-2916 Tahun 2013 tertanggal 10 Mei 2013. Namun, kata dia Rahudman resmi non aktif jika Pemprovsu sudah menyerahkan SK penonaktifan itu kepada yang bersangkutan.(irm)