Bentrok Nelayan Di Kabupaten Batubara

*Bupati Diminta Turun

MEDAN (Berita)): Bentrok antar nelayan pukat teri dengan pukat jaring gembung atau pukat gerandong di Kabupaten Batubara belakangan ini semakin meresahkan. Bahkan perseteruan hingga kepada tindakan anarkis pembakaran pukat jaring milik nelayan.
Salah seorang nelayan Batubara yang juga pemilik pukat teri, Yani,42, kepada wartawan di Medan, kemarin menuturkan pukat teri miliknya telah dibakar oleh nelayan jaring gembung tanpa alasan, saat beroperasi di wilayah laut Kabupaten Batubara pada 20 April 2013 lalu. Akibatnya, Yani mengalami kerugian sebesar Rp 190 juta dan kehilangan mata pencarian.
“Kami selama ini hidup dari melaut. Kapal kami yang telah dibakar nelayan jaring gembung itu harganya Rp 190 juta. Jadinya kami kehilangan pencarian dan tak tahu lagi mau cari makan bagaimana dan memenuhi kebutuhan biaya buat sekolah anak-anak," kata Yani,t didampingi suaminya Sukri Dalimunthe serta beberapa rekannya pemilik pukat teri yakni H Achmad Nurdin, Chairul Amri, serta pedagang ikan Herman Baho.
Para nelayan, kata Yani juga sudah mengadu ke Bupati Batubara, H OK Arya Zulkarnain, namun belum ada tanggapan. "Bupati cuma janji–janji saja. Kami juga sudah mengadu ke DPRD Batubara dan diterima Efendi Tanjung, Ketua Komisi B. Tapi sama saja, janji–janji terus,” keluh ibu tiga anak ini.
Sedangkan Sukri Dalimunthe juga mengaku telah membuat pengaduan ke Kepolisian Sektor Labuhan Ruku dengan bukti lapor No.Pol. : STPL/49/IV/2013/Sek L. Ruku tertanggal 20 April 2013, tentang pembakaran pukat milik mereka.
“Pembakaran kapal kami itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB di sekitar Pantai Beting Bagan Luar, Kabupaten Batubara. Kapal kami yang bernama KM Tunas Baru dibakar oleh nelayan jaring gembung dengan menggunakan botol minuman air mineral yang diisi bensin dan dipasangi sumbu yang disulut api lalu dilemparkan ke kapal kami,” paparnya.
Padahal, kata Sukri, pukat terinya mampu menghasilkan tangkapan ikan teri sekitar 50 hingga 100 kg per harinya. Hasil tangkapan itu, lanjutnya, dihargai sekitar Rp 30 ribu hingga Rp 35ribu untuk setiap kilonya. Sedangkan biaya sekali melaut yang harus mereka keluarkan sebesar Rp 2,5juta, sudah termasuk BBM dan upah 10 orang ABK (Anak Buah Kapal).
“Jadi penghasilan kami sekitar Rp 500ribu hingga Rp 1juta lah kalau lagi melaut. Itupun kalau ada tangkapannya. Tapi sering juga kami pulang tidak bawa hasil tangkapan karena ikan teri tidak ada,” katanya. Keterangan Sukri ini dibenarkan Herman Baho, pedagang ikan di sana yang turut mendampingi Sukri dan isterinya Yani.
Herman mengatakan sudah sekitar dua bulan lebih sulit mendapatkan ikan di Batubara, apalagi ikan teri. Penyebabnya, katanya, pukat ikan teri dilarang melaut karena ada Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2011.
“Sejak ada peraturan menteri itu, sesama nelayan di Batubara jadi sering bentrok. Antar nelayan pukat teri dengan pukat jaring gembung sering bentrok di laut. Akibatnya, ikan jadi sulit didapat sehingga tidak ada ikan yang bisa kita jual. Saya juga ikut susah sejak seringnya bentrok antar sesama nelayan di sana.
Sudah lebih dua bulan saya tidak mendapatkan ikan untuk dijual. Kalau tidak ada nelayan yang melaut, perekonomian di Batubara pasti lumpuh,” tegas lelaki separuh baya ini.
Mereka memaparkan, Bupati Batubara pernah berjanji dan tegas mengatakan tidak pernah melarang pukat teri untuk beroperasi di wilayah laut Batubara. Namun, kenyataannya saat ini, mereka menilai OK Arya lebih berpihak kepada nelayan pukat jaring gembung.
Tindakan bupati tersebut membuat para nelayan ini curiga, telah dipolitisasi orang nomor satu di Batubara tersebut. "Atau karena jumlah pukat teri di Batubara hanya 70 unit, sedangkan jaring gembung ada sekitar 250 unit.
Sebentar lagi, bulan September 2013 nanti kan pemilihan bupati. Mungkin dia merasa kalau jumlah kami lebih sedikit dibanding jaring gembung, jadi dia lebih memihak ke nelayan jaring gembung,” tuding Herman.
Dalam hal ini nelayan pukat teri di Batubara meminta perlindungan hingga bisa beroperasi mencari nafkah di laut tanpa dilanda rasa ketakutan. Para nelayan juga berharap Bupati OK Arya bisa mengembalikan suasana damai antar nelayan di kabupaten tersebut. “Kalau tidak, kami dalam pemilihan buapti nanti tidak akan memilih. Untuk apa kami memilih kalau bupatinya saja tidak peduli dengan masalah hidup dan masa depan anak – anak kami,” tegas Yani.
Yani melanjutkan kalau para nelayan pukat teri sudah meminta dukungan dari APNIM (Asosiasi Pengembangan Nelayan Jaring Ikan Moderen). Dan mereka sudah melayangkan surat permohonan izin melaut untuk pukat teri ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI cq Dirjen Perikanan Tangkap di Jakarta pada 25 April 2013 lalu.

Protes
Secara terpisah, Dewan Pimpinan Daerah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (DPD-FPPI) Sumatera Utara melalui ketuanya, Masitah Andriyani, memprotes keras tidak bersikapnya Bupati Batubara terhadap konflik antar nelayan di Kabupaten Batubara.
“Ini sama artinya bupati membiarkan rakyatnya hidup menderita karena tidak mengambil sikap dan tidak bertindak. OK Arya sebagai bupati disana seharusnya tanggap dan bijak menghadapi kesulitan rakyatnya,” kata Masitah.
Perempuan kelahiran Batubara yang dikenal aktif membela nelayan disana mengingatkan OK Arya untuk segera bersikap dan bertindak. “Berapa banyak ibu – ibu dan anak – anak nelayan yang akan terancam penghidupannya dengan sikap kepala daerah yang tidak punya kepedulian terhadap rakyatnya seperti yang dipertontonkan OK Arya sebagai Bupati Batubara saat ini.
Sikapnya itu secara jelas – jelas telah mengangkangi hukum dan hak rakyat untuk memperoleh hidup layak, nyaman, dan tenang yang dijamin oleh konstitusi kita yakni Undang–Undang Dasar 1945,”tegasnya.
Ia prihatin dengan kelangsungan hidup sekitar seribuan masyarakat Batubara yang terdiri dari ibu–ibu dan anak–anak yang hingga saat ini terancam dalam mencari nafkah karena tidak adanya jaminan keamanan dari pemerintah setempat.
Baginya, Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2011 yang melarang beroperasinya pukat teri adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap kearifan lokal yang sudah terpelihara selama belasan hingga puluhan tahun, di Batubara khususnya maupun di Sumatera Utara umumnya, dalam mencari ikan, terutama ikan teri.
“Ikan teri yang dikenal dengan sebutan ikan teri nasi atau ikan teri Medan itu adalah kualitas terbaik dan sudah sejak dulu jadi ikon Sumut. Sejak adanya peraturan menteri ini para nelayan pukat teri menjadi lebih susah? Kasihankan masyarakat.
Seharusnya peraturan yang ada itu membuat masyarakat bisa menjadi lebih baik hidupnya, bukan malah sebaliknya, menjadi lebih susah,” tegasnya lagi. Masitah berharap agar Pemerintah Kabupaten Batubara maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera menuntaskan masalah ini sehingga nasib nelayan tidak terkatung–katung.
“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, sama artinya pemerintah secara perlahan namun pasti, telah membunuh rakyatnya sendiri. Dan yang pasti, rakyat tidak akan pernah diam. Apalagi seorang ibu, tidak akan rela membiarkan anaknya terancam bahaya kelaparan dan kehilangan masa depan,” pungkasnya.(irm)