DPRD Sampaikan Saran dan Rekomendasi Terhadap LKPJ Bupati Labuhanbatu

Rantauprapat ( Berita ) : DPRD Kabupaten Labuhanbatu sampaikan beberapa catatan, saran dan rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Labuhanbatu pada sidang paripurna dewan, Rabu (8/5) sore.
Penyampaian rekomendasi yang dibacakan oleh David Siregar itu terkait kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Salah satu catatan yang disampaikan dewan terkait urusan wajib adalah realisasi capaian keluaran yang dibawah rata-rata perlu mendapat perhatian dari Bupati guna perbaikan di masa yang akan datang. Demikian juga pada urusan pilihan juga perlu dilakukan hal yang sama.
Sementara pada penyelenggaraan tugas pembantuan, DPRD memberi catatan bahwa dana yang tersedia pada bidang pendidikan ditambah dengan dana yang tersedia dengan urusan wajib bidang pendidikan sudah memadai karena untuk urusan ini sudah tersedia juga anggaran dari tugas desentralisasi sehingga seharusnya mutu pendidikan di Labuhanbatu kualitasnya dapat ditingkatkan.
Pada penyelenggaraan tugas umum pemerintahan khususnya kerja sama dengan PT Bank Sumut dalam bentuk penyertaan modal, dewan berpendapat perlu perhatian yang serius guna mendapat manfaat ekonomis dari suku bunga yang diberikan PT Bank Sumut jika dibandingkan dengan bank-bank lain.
Kerja sama dengan Universitas Indonesia dan Universitas Negeri Medan yang dilakukan dalam rangka perwujudan pembangunan daerah pada bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Labuhanbatu yang berhasil guna dan berdedikasi tinggi perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dengan menjalin kerja sama dengan berbagai universitas ternama lainnya. Demikian juga dengan kantor pelayanan pajak Pratama Rantauprapat dalam rangka pemungutan pajak daerah, dewan menilai kerja sama ini positif dan dapat terus dilanjutkan.
Koordinasi ketertiban dan keamanan oleh instansi terkait antara lain Dinas Perhubungan, Satpol PP, Badan Kesbangpol Linmas, Kodim 0209 dan Sub Denpom sudah berjalan dengan baik, seperti penanganan unjuk rasa, koordinasi penertiban lalu lintas, penanganan hari-hari besar keagamaan dan operasi pemberantasan penyakit sosial masyarakat.
Dewan juga memberikan rekomendasi kepada bupati antara lain, penyelesaian proyek luncuran agar berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, proyek pelurusan Sungai Aek Tapa agar dikembalikan ke posisi semula, kasus-kasus tanah agar dapat diselesaikan pada tahun 2013, untuk meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana yang kualitasnya menurun, Badan PMDK agar proaktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
Rekomendasi DPRD terkait kawasan buffer zone (hutan lindung) yang terdapat di kecamatan Panai Hilir agar dikembalikan kepada fungsinya, sebab saat ini kawasan itu sudah menjadi lahan rebutan para penggarap yang dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat.
Sementara itu bupati Dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD saat menyampaikan sambutannya mengucapkan apresiasinya terhadap pihak Kepolisan yang berasil mengungkap peredaran sabu-sabu di daerah ini. Atas keberhasilan itu, kata Tigor, berarti ribuan anak cucu kita dapat terselamatkan dari ancaman Narkoba tersebut.
Bupati mengatakan, saat ini kapasitas RSUD Rantauprapat sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang melebihi dari kemampuannya. Hal ini, kata Tigor, tentu memerlukan perhatian semua pihak antara lain oleh dewan agar pada masa mendatang dapat ditingkatkan kapasitan dan kualitasnya.
Sebagai informasi, kata Tigor, pada tahun 2013 ini RSUD akan menambah ruang rawat inap untuk kelas III yang pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. “Mudah-mudahan hal itu dapat segera direalisasikan”, kata Tigor, seraya meminta seluruh komponen masyarakat untuk terus bekerja sama dan sama-sama bekerja demi kemajuan kabupaten Labuhanbatu.
Mengenai pembebasan lahan Eks PTPN III Aek Nabara yang akan digunakan untuk tanah perkubunan Muslim dan Kristen di Aek Nabara serta bandar udara (Bandara) di Aek Nabara saat ini tinggal menunggu persetujuan Menteri BUMN Dahlan Iskan. “Memang untuk pembebasan lahan ini memerlukan waktu yang panjang, kerja keras dan kesabaran”, ujarnya.(dpg).